<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/IKN-06-3175826615.jpg" alt="Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jumlah penduduk di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan. Rencana penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang memperkuat fokus tersebut.</p> <p>Berdasarkan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025, jumlah penduduk di wilayah delineasi IKN tercatat sebanyak 147.427 jiwa. Jumlah ini setara dengan 43.293 rumah tangga.</p> <p>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, sebaran penduduk IKN saat ini tidak merata. Konsentrasi penduduk tertinggi ada di Desa Samboja Kuala, Desa Muara Jawa Ulu, Desa Muara Jawa Pesisir, dan Desa Telemau.</p> <p>Tingkat kepadatan di desa-desa tersebut lebih dari 400 jiwa per kilometer persegi. "Wilayah-wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas penduduk. Dengan demikian, kawasan ini dapat menjadi prioritas dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara ke depan," ujar Amalia di Jakarta, dikutip Senin (22/12).</p> <p>Dari sisi struktur penduduk, hasil PPIKN 2025 menunjukkan IKN didominasi oleh generasi Z dan milenial. Dari total sekitar 147.430 jiwa, kedua generasi ini mencakup lebih dari setengah populasi IKN.</p> <p>Komposisi ini mencerminkan potensi besar penduduk usia produktif untuk mendukung pembangunan IKN. BPS mencatat, penduduk usia produktif (15&ndash;64 tahun) mencapai 67,91 persen dari total penduduk IKN.</p> <p>Rasio ketergantungan umur di IKN tercatat sebesar 47,25. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 hingga 48 penduduk non-produktif.</p> <p>"Angka rasio ketergantungan yang berada di bawah 50 ini mengindikasikan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Kondisi ini masuk dalam kategori bonus demografi," jelas Amalia.</p> <p>BPS juga mencatat perbedaan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki di IKN lebih banyak dibanding perempuan. Ini diduga dipengaruhi oleh masuknya tenaga kerja, khususnya pekerja konstruksi bangunan.</p> <p>Pembangunan infrastruktur masif di kawasan IKN menjadi faktor utama keberadaan pekerja tersebut. Dari sisi fertilitas, pada tahun 2025 total fertility rate (TFR) IKN tercatat sebesar 2,14. Angka ini menunjukkan rata-rata kelahiran perempuan di IKN selama masa reproduksinya.</p> <p>"TFR sebesar 2,14 ini sudah mendekati replacement level," tutur Amalia. Menurut kelompok umur, puncak kelahiran tertinggi di IKN adalah perempuan usia 25&ndash;29 tahun. Kelompok ini mencatat sekitar 126 hingga 127 kelahiran hidup per seribu perempuan.</p> <p>Untuk indikator mortalitas, angka kematian bayi di IKN pada 2025 tercatat sebesar 14,16. Artinya, terdapat sekitar 14 hingga 15 kematian bayi per seribu kelahiran hidup.</p> <p>"Adapun angka kematian ibu tercatat sebesar 143, atau terdapat 143 kematian perempuan pada masa kehamilan, persalinan, atau nifas per 100 ribu kelahiran hidup," tukasnya.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Penduduk IKN capai 147.427 jiwa pada 2025, didominasi usia produktif dan generasi muda. Temukan data terperinci dari hasil PPIKN terbaru.

BPS Ungkap Jumlah Penduduk IKN Capai 147.427 Jiwa, Usia Produktif Mendominasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/JKT_HALAL-BIHALAL-DI-BALAIKOTA_HANUNG-HAMBARA_08042025-3-1744734671.jpg" alt="ILUSTRASI ASN. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI ASN. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah akhirnya membeberkan soal progres pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, pelaksanaan pemindahan terus diundur seiring dengan pergantian kepemimpinan dan bertambahnya jumlah Kementerian/Lembaga (K/L).</p> <p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN, pihaknya sudah melayangkan surat penundaan kepada seluruh K/L di Kabinet Merah Putih. Surat tersebut telah ditandatangani pada 24 Januari 2025.</p> <p>Dia menjelaskan, penundaan itu dilakukan sebagai bentuk pertimbangan atas strategi pembangunan IKN terbaru dan kesiapan infrastruktur seiring dengan bertambahnya jumlah K/L. Sehingga diharapkan, pemindahan ASN ke IKN dapat dilakukan secara relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.</p> <p>"Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan K/L dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024, belum dapat dilaksanakan. Mengingat terjadinya penataan organisasi, tata kerja sebagian Kementerian dan Lembaga pada Kabinet Merah Putih, dan K/L pada Kabinet Merah Putih dan surat tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya," kata Menteri Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDO) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4).</p> <p>"Selain itu sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan terhadap penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian dan Lembaga," sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, Menteri Rini menyampaikan soal kepastian pemindahan ASN ke IKN masih menunggu arahan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata Rini, mengenai Peraturan Presiden (Perpres) soal pemindahan IKN masih belum ditandatangani oleh Prabowo hingga hari ini.</p> <p>"Oleh karena itu rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan, adapun jadwal pemindahannya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujar Rini.</p> <p>"Mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden," lanjutnya.</p> <p>Adapun sebelumnya, pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan mulai Januari 2025 dari sebelumnya dijadwalkan sekitar September dan Oktober tahun ini.<br />&nbsp;<br />Anas mengklaim, jadwal pemindahan ini telah sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang didapatnya melalui Mensesneg Pratikno.</p> <p>&ldquo;Saya kemarin sudah dapat perintah ditanya terus sama wartawan ini kapan pindah ke IKN. Tadinya September ke Oktober arah Presiden bukan soal apa. Tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN Tadi sampaikan sudah selesai tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan,&rdquo; kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Hotel Sheraton Grand, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).<br />&nbsp;<br />&ldquo;Tapi semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno. Dapat perintah Januari ASN pindah ke IKN,&rdquo; sambungnya.</p>

"Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan K/L dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024, belum dapat dilaksanakan," kata Menteri Rini.

Pemindahan ASN ke IKN Masih Ditunda, Kepastiannya Tunggu Arahan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/IMG20250212171443-1-301683797.jpg" alt="Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seluruh pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan pindah ke IKN mulai Maret 2025. Hal ini seiring dengan telah rampungnya pembangunan kantor otorita di IKN.</p> <p>"Mulai Maret dengan selesainya kantor, akan kami pindahkan semua (pegawai) ke sana," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2) kemarin.</p> <p>Lebih lanjut, Basuki mengatakan adapun saat ini memang seluruh pegawai Otorita IKN masih tersebar di beberapa daerah. Seperti di Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Basuki juga menyebut alasan seluruh pegawaianya harus berkantor di IKN agar bisa fokus mengawal pembangunan ibu kota baru tersebut.</p> <p>"Supaya fokus untuk pembangunan IKN ke depan," ujar Basuki.</p> <p>Mantan Menteri PUPR era Presiden Joko Widodo ini juga menyampaikan, guna menampung seluruh para pegawai yang pindah ke IKN. Pihaknya akan menyiapkan empat rusun hunian.</p> <p>Basuki mengaku akan ke IKN, guna memastikan kesiapan kantor sebelum pemindahan ASN OIKN secara keseluruhan.</p> <p>"Saya (Rabu) sore ini ke sana. Saya mau lihat kantornya, kesiapan kantornya. Supaya nanti Maret bisa saya pindah ke sana," kata Basuki.</p> <p>Meski begitu, Basuki belum menyebut tanggal pasti terkait pemindahan seluruh pegawai Otorita ke IKN. Hanya saja, dia menyebutkan bahwa saat ini sebagian pegawai OIKN sudah berkantor di IKN.</p> <p>"Sekarang sudah ada di sana. Kalau yang kebanyakan yang dari OIKN sebenarnya sudah ada di sana (IKN). Yang di sini (Jakarta), ada di Menara Mandiri, itu pun dari lantai yang 17 sudah gak ada, tinggal lantai 5," tutup Basuki.</p>

"Mulai Maret dengan selesainya kantor, akan kami pindahkan semua (pegawai) ke sana," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Pegawai Otorita Pindah ke IKN Mulai Maret 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/IMG-20241225-WA0008-1-2332778390.jpg" alt="pembangunan 47 tower rusun ASN dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN). (Kementerian PKP)." width="100%">
<figcaption>pembangunan 47 tower rusun ASN dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN). (Kementerian PKP).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan perlunya evaluasi terhadap Program Strategis Nasional (PSN) guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Ia menyebut, meskipun banyak PSN yang berdampak positif bagi masyarakat, ada pula yang dinilai kurang efektif dan justru menghamburkan anggaran negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proyek Strategis Nasional itu ada yang baik dan ada yang kurang baik. Yang baik itu jelas, seperti proyek transportasi, jalan, bendungan, dan perumahan," kata Fauzi Amro kepada wartawan, Minggu (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depan, harus ada prioritas mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat luas, mana yang benar-benar berdampak pada peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XI DPR RI, lanjutnya, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi proyek-proyek PSN yang dinilai kurang efektif. Evaluasi ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran negara serta memastikan PSN yang berjalan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fauzi juga mendukung rencana usulan keterlibatan sektor swasta dalam pelaksanaan PSN ke depan. Menurutnya, dengan menggandeng pihak swasta, efektivitas, kualitas, dan efisiensi proyek akan meningkat, sekaligus mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu idenya adalah bagaimana PSN ini bisa diserahkan juga kepada swasta. Kehadiran swasta akan meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek karena mereka memiliki modal dan sistem pembiayaan sendiri,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui evaluasi yang ketat dan keterlibatan pihak swasta, Fauzi optimistis PSN ke depan akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah proyek selesai, mereka bisa menjualnya ke swasta lain atau bahkan ke pemerintah, itu persoalan lain. Namun, yang jelas, keterlibatan swasta ini akan mengurangi beban APBN dalam konteks PSN di tahun-tahun mendatang," pungkas Fauzi.</div>

"Yang baik itu jelas, seperti proyek transportasi, jalan, bendungan, dan perumahan," kata Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Komisi XI DPR Dorong Evaluasi PSN Khususnya Yang Hamburkan Anggaran Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/basuki-h-2097626831.jpg" alt="Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Progres pembangunan masjid kenegaraan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berlangsung. Otorita IKN menargetkan, masjid tersebut sudah dapat digunakan pada bulan ramadan.</p> <p>Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, pengerjaan tengah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dari hasil komunikasi, disampaikan jika masjid tersebut akan siap digunakan dalam waktu dekat.</p> <p>"Tadi dilaporkan Bu Wamen (Wakil Menteri) PU,<em> insya Allah</em> akan dipakai tarawih," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).</p> <p>Apakah Presiden Prabowo akan memyempatkan diri salat di sana, Basuki tidak bisa memastikan. "Saya enggak tahu kalau soal itu," imbuhnya.</p> <p>Basuki menjelaskan, baik dirinya maupun Menteri PU sudah mengundang Prabowo untuk hadir ke IKN. Undangan Menteri PU, dalam kaitannya peresmian sejumlah infrastruktur.</p> <p>Sementara undangan dirinya dalam rangka <em>groundbreaking</em>. "Mudah-mudahan bisa dijadwalkan waktunya," kata mantan Menteri PU era Jokowi itu.</p> <p>Dia menyebut, setidaknya ada enam bangunan yang perlu dimulai pembangunannya. Mulai dari hotel, restoran hingga perkantoran.</p>

"Tadi dilaporkan Bu Wamen (Wakil Menteri) PU, insya Allah akan dipakai tarawih," ujar Basuki, Kepala Otorita IKN.

Pembangunan Hampir Selesai, Basuki Hadimuljono Sebut Masjid Negara di IKN Bisa untuk Tarawih Ramadan 1446 H

<p dir="ltr">&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/agung-4186183526.jpg" alt="Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan mengenai perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan mengenai perkembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan bahwa Presiden Prabowo bisa berkantor di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim) mulai Agustus 2028. Itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo melalui Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Bahwa pembangunan IKN tidak berhenti, bahkan dipercepat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Beliau minta ini 2028 sudah siap. Artinya kalau ada yang mengatakan perubahan pemerintah akan memperlambat (pembangunan IKN), nggak. Presiden Prabowo justru perintahkan ke Pak Basuki setelah pelantikan justru jangan perlambat. Tapi, percepat,&rdquo; terang Agung, Jumat (20/12).</p> <p dir="ltr">Salah satu bukti komitmen tersebut adalah perintah membangun gedung-gedung perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Menurut Agung, Pemerintah Pusat menginginkan agar Gedung DPR, MPR, DPD tuntas dikerjakan pada 2028. Demikian pula gedung lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).</p> <p dir="ltr">&rdquo;Rencana semula yang namanya legislatif dan yudikatif itu belum (masuk target pembangunan sampai 2028). Tapi, sekarang sudah diperintahkan bangun legislatif DPR, MPR, DPD. Bangun yudikatif MA, MK, KY. Jadi, ini percepatan. Sehingga nanti utuh fungsi trias politika eksekutif, legislatif, dan yudikatif,&rdquo; jelas Agung.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dengan begitu, agenda-agenda penting yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa diselenggarakan secara penuh di IKN. Agung menyatakan bahwa tugas OIKN mendukung komitmen tersebut. Baik lewat pembangunan yang terus dilakukan melalui APBN maupun investasi yang masuk lewat swasta dalam negeri dan luar negeri.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Tugas kami di OIKN adalah mendukung komitmen pemerintah tersebut. Termasuk dengan dukungan swasta tadi,&rdquo; imbuhnya.</p> <p dir="ltr">Sampai akhir 2024, kata Agung, sudah ada Rp 58,41 triliun investasi swasta yang masuk. Baik dari swasta dalam negeri maupun swasta luar negeri atau investasi asing. Investasi tersebut terdiri atas berbagai sektor. Mulai sektor kesehatan, pendidikan, perhubungan dan transportasi, perhotelan, hunian, hingga ritel dan UMKM.</p>

Dengan begitu, agenda-agenda penting yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa diselenggarakan secara penuh di IKN.

OIKN Pastikan Presiden Prabowo Subianto Bisa Berkantor di IKN Mulai Agustus 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/IMG_20241212_214008-3443878025.jpg" alt="Ilustrasi Taksi terbang EHang 216 lepas landas. (Fikri Yusuf/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Taksi terbang EHang 216 lepas landas. (Fikri Yusuf/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Ikaputra mengatakan, rencana pengembangan taksi terbang bakal merevolusi sistem transportasi di Indonesia.</p> <p>&rdquo;Dengan berbagai potensi dan tantangan yang ada, taksi terbang diyakini akan mampu merevolusi sistem transportasi di Indonesia,&rdquo; kata Ikaputra seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Jogjakarta.</p> <p>Taksi terbang, kata dia, merupakan inovasi dalam bidang transportasi udara yang mulai menarik perhatian global, termasuk di Indonesia. Salah satu proyek besar yang akan membawa teknologi tersebut adalah rencana pengoperasian taksi terbang di Ibu Kota Nusantara (IKN).</p> <p>&rdquo;Pengembangan taksi terbang di Indonesia tidak sekadar berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada persiapan regulasi dan infrastruktur yang mendukung,&rdquo; papar Ikaputra.</p> <p>Menjalin kolaborasi dengan perusahaan luar negeri seperti Volocopter, lanjut Ikaputra, menjadi langkah penting dalam memastikan implementasi teknologi ini sesuai dengan standar internasional. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengoperasian taksi terbang ini dapat diakses secara inklusif oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh kalangan tertentu.</p> <p>&rdquo;Pengembangan taksi terbang ini nantinya dipastikan akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya penyediaan landasan vertikal (<em>vertiport</em>) di kawasan urban yang padat,&rdquo; ujar Ikaputra.</p> <p>Ikaputra menuturkan, tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru tersebut juga memerlukan sosialisasi yang masif. Diperlukan regulasi terkait keamanan penerbangan yang terintegrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada.</p> <p>Tidak hanya mengurangi kemacetan, menurut Ikaputra, teknologi taksi terbang bakal mampu membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Keberhasilannya, akan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pengembangannya.</p> <p>&rdquo;Taksi terbang tidak hanya menawarkan solusi kemacetan di kota-kota besar, tetapi juga membuka peluang besar untuk transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan mendukung pengembangan wilayah terpencil, termasuk IKN Nusantara,&rdquo; terang Ikaputra.</p> <p>Dosen Departemen Teknik Mesin dan Teknik Industri Fakultas Teknik UGM Gesang Nugroho mengatakan, keberadaan <em>passenger drone</em> atau drone penumpang sebagai taksi terbang diperlukan karena beberapa alasan. Selain tingginya kepadatan jalan akibat tingginya kepemilikan kendaraan bermotor, transportasi itu diperlukan pula karena banyaknya wilayah terpencil yang sulit diakses oleh alat transportasi eksisting. Serta kebutuhan untuk penanganan darurat seperti ambulans yang sering terjebak kemacetan.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Drone penumpang adalah kendaraan terbang otonom yang dirancang untuk mengangkut penumpang, sementara AAV (<em>Autonomous Aerial Vehicle</em>) merujuk pada kendaraan udara yang sepenuhnya otonom, tidak memerlukan pengemudi, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk mengangkut penumpang, pengiriman barang, serta pemantauan udara,&rdquo; jelas Gesang Nugroho.</p>

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menyatakan, rencana pengembangan taksi terbang bakal merevolusi sistem transportasi

Pustral UGM Sebut Taksi Terbang Merevolusi Sistem Transportasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/basuki-hadi-827976509.jpg" alt="Basuki Hadimuljono bakal menjadi Pejabat Definitif Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) usai pamit sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Basuki Hadimuljono bakal menjadi Pejabat Definitif Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) usai pamit sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan IKN tidak akan melambat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, Presiden Prabowo ingin pembangunan IKN selesai dalam kurun waktu empat tahun ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh nggak (melambat) justru dia (Presiden Prabowo Subianto) minta selesai 3-4 tahun," kata Basuki usai menjalani pelantikan sebagai Kepala Otorita IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menteri Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menegaskan, akan membangun IKN sesuai progres. Ia menegaskan, publik sudah mengetahui kinerjanya selama ini dalam membangun infrastruktur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya, (mengenai keberlanjutan IKN) selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?" tegas Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki pun mengklaim, minat investor untuk turut membantu pembangunan IKN sudah mulai banyak. "Yang berminat sudah banyak," ujar Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Basuki mengamini pembangunan IKN memang belakangan ini didanai APBN senilai Rp 86 triliun. Sementara, dia pun mengklaim investasi yang sudah masuk sebesar Rp 58 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu digabung terakhir sebelum tanggal 20 Oktober kemarin terakhir," pungkasnya.</div>

"Kalau saya, (mengenai keberlanjutan IKN) selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan," ungkap Basuki.

Pastikan Pembangunan IKN Tak Melambat, Basuki Hadimuljono Sebut Presiden Prabowo Ingin Selesai Paling Lambat 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Jokowi-IKN-2177154065.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Sakit (RS) Hermina di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, hari ini, Jumat (11/10). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Sakit (RS) Hermina di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, hari ini, Jumat (11/10). (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Sakit (RS) Hermina di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, hari ini, Jumat (11/10). Proyek ini dibangun dengan investasi mencapai Rp 650 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengklaim, dengan peresmian layanan kesehatan ini bisa menambah kepercayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini akan memberikan kepercayaan, convidence bagi ASN yang segera akan kita pindahkan ke IKN,&rdquo; kata Jokowi dalam peresmian RS Hermina Nusantara, Jumat (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan pada Januari 2025. Sebelumnya, pemindahan diagendakan pada September dan Oktober 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jokowi membeberkan bahwa pada November mendatang apartemen yang akan diisi oleh ASN sudah siap untuk ditempati. Sehingga setelah itu, gelombang ASN akan segera siap untuk digeser dari Jakarta ke IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun kata dia, masih banyak ASN yang mempertanyakan sejumlah fasilitas untuk keluarganya. Sementara saat ini, Jokowi mengaku percaya diri untuk menjawab pertanyaan itu, bahwa saat ini soal layanan kesehatan sudah ada RS Hermina Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena memang apartemennya sudah siap, kantornya sedikit lagi di November akan siap dengan begitu kami geser dari Jakarta ke IKN," jelas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fasilitas-fasilitas yang sering ditanyakan mereka adalah 'Pak kalau&nbsp;anak-anak kami sakit ada RS-nya? Saya sekarang bisa jawab, ada, RS Hermina Nusantara," sambungnya.</div>

"Fasilitas-fasilitas yang sering ditanyakan mereka adalah 'Pak kalau anak-anak kami sakit ada RS-nya? Saya sekarang bisa jawab, ada".

Jokowi Klaim Kehadiran RS Hermina Nusantara Bisa Tambah Kepercayaan ASN Pindah ke IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/IMG-20241010-WA0091-1830254022.jpg" alt="Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 berhasil mendarat dengan mulus untuk pertama kalinya di Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Kamis (10/10). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 berhasil mendarat dengan mulus untuk pertama kalinya di Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Kamis (10/10). (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 berhasil mendarat dengan mulus untuk pertama kalinya di Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Kamis (10/10). Pendaratan ini merupakan uji coba sebelum ditumpangi Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini Pesawat Boeing Kepresidenan telah mendarat mulus di Bandara IKN dalam rangka test landing," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana kepada wartawan, Kamis (10/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf menjelaskan, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke IKN, pada Jumat (11/10) besok. Dalam kesempatan itu, Jokowi akan menumpangi pesawat kepresidenan jenis Boeing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rencananya besok bapak Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pesawat Boeing Kepresidenan dan akan mendarat di bandara IKN," ucap Yusuf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum menumpangi Pesawat Kepresidenan jenis Boeing, lanjut Yusuf, Jokowi juga telah menumpangi pesawat Kepresidenan RJ85 yang mendarat di Bandara IKN, pada Selasa (24/9) lalu. "Sebelumnya, Bapak Presiden juga telah melakukan pendaratan di Bandara IKN dengan Pesawat Kepresidenan RJ85," ungkap Yusuf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Presiden Joko Jokowi sebelumnya memastikan, Bandara IKN nantinya akan terbuka untuk komersial. "Itu bukan bandara VVIP. Itu komersial yang ktia harapkan untuk masyarakat umum," ujar Jokowi usai peresmian proyek smelter bauksit SGAR di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengungkapkan, uji coba pendaratan di Bandara IKN sebenarnya sudah terjadwal sejak lama, tetapi mengalami kemunduran jadwal. Uji coba pendaratan di Bandara IKN sebelumnya telah berlangsung sukses oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kan sudah mundur beberapa kali. Kita cek kemarin sudah bisa di darati. Kita akan coba darati bandara di IKN," pungkas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 berhasil mendarat dengan mulus untuk pertama kalinya di Bandara Nusantara di IKN, Kamis (10/10).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IKN NUSANTARA

Berita Terkini