<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/IMG-20240808-WA0010-913936434.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa kamar tidur Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap. Saat ini, kamar kepala negara telah dilengkapi listrik hingga Air Conditioner (AC).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu diharapkan Presiden Jokowi bisa tidur dengan nyenyak saat melakukan kunjungan ke IKN pada Minggu, 11 Agustus mendatang. "Listrik, air, AC sudah siap termasuk ruang tidur beliau (Presiden Jokowi). Mudah-mudahan nanti akan jadi nyenyak (tidurnya)," kata Basuki saat ditemui usai menghadiri pembukaan Pameran Bersama Arsip Kepresidenan yang bertajuk &ldquo;Mari Kemari ke Nusantara!&rdquo;, Kamis (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Basuki juga menyampaikan kesiapan sarana dan prasarana lain di IKN. Seperti Istana Garuda, jalur-jalur untuk bus hingga ruang rapat Sidang Kabinet Paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, beberapa <em>loose furniture</em> atau perabotan yang dapat dipindah dengan mudah, juga telah tiba di IKN hari ini. Basuki menyebut, beberapa <em>loose furniture</em> untuk Istana Negara yang baru tiba hari ini akan dipasang pada Jumat (9/8) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk Istana Garuda sudah siap, ruangan untuk sidang kabinet. Kemudian, Istana Negara juga sudah siap, hanya ada beberapa <em>loose funiture</em> yang baru datang hari ini, besok akan dipasang," lanjut Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Basuki pun menyebut nantinya saat upacara 17 Agustus, beberapa menteri akan tinggal di Hotel Nusantara. Dengan sebagian lainnya, akan bisa tinggal di rumah menteri yang sudah disiapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan akan kembali melakukan kunjungan ke IKN untuk memastikan segala kesiapan terakhir terkait prasarana pendukung perayaan HUT RI dan Sidang Kabinet Paripurna tahun 2024, pada Sabtu (10/8) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"10 Agustus saya ke sana cek terakhir. Saya bertanggung jawab untuk prasarananya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak bisa tidur nyenyak usai bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN), sejak Minggu (28/7). Ia mengaku belum terbiasa tidur di tempat baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak nyenyak. saya ngomong apa adanya," kata Jokowi dalam video yang diunggah dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya mungkin pertama kali aja, masih belum apa ya, masih belum nyenyak," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu secara terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut Jokowi belum bisa tidur nyenyak karena ada masalah pada pendingin ruangan alias air conditioner (AC). "Iya, tadi karena AC-nya," ucap Basuki kepada media, Senin (29/7).</div>

"Listrik, air, AC sudah siap termasuk ruang tidur beliau (Presiden Jokowi). Mudah-mudahan nanti akan jadi nyenyak (tidurnya)," kata Basuki.

Kamar Jokowi di IKN Sudah Dipasangi AC, Menteri PUPR Basuki: Mudah-mudahan Nanti jadi Nyenyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/djarot-10037424.jpeg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat usai diskusi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat usai diskusi</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak jadi berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada bulan ini. Djarot menyatakan jika memang belum siap, sebaiknya memang tak dipaksakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, infrastruktur di Ibu Kota baru disana belum siap untuk menampung aktivitas perkantoran.&nbsp;"Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya diawal jangan terlalu pede gitu loh. Kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu, ya, ternyata belum juga," kata Djarot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyampaikan, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN memang tak mudah. Ia juga menyarankan tidak memaksakan menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," tegas Djarot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan belum ada rencana dalam waktu dekat untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal itu disebabkan karena infrastruktur di IKN belum sepenuhnya siap.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Airnya udah siap belum, listriknya udah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah," ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakuat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait proses pembangunan di IKN. Namun, dari laporan itu pembangunan kantornya belum sepenuhnya selesai. "Sudah, tapi belum," pungkas Jokowi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat merespons pernyataan Presiden Jokowi yang tidak jadi berkantor ke IKN.

Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN, PDIP: Jangan Dipaksakan Termasuk juga Upacara 17 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Pantai-Maju-111221-wpa-8.jpg" alt="Warga menyaksikan matahari tenggelam saat mengunjungi kawasan Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kamal Muara, Jakarta. Wahyu Putro A./Antara" width="100%">
<figcaption>Warga menyaksikan matahari tenggelam saat mengunjungi kawasan Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kamal Muara, Jakarta. Wahyu Putro A./Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah segera memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Meskipun nantinya DKI Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, namun masih menarik untuk investasi.<br /> <br /> Sebab, nantinya DKI Jakarta akan menjadi kota bisnis sehingga menjadi pilihan bagi sektor properti di Indonesia. Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta, Arvin Fibrianto Iskandar berpendapat, pemindahan Ibu Kota Negara akan berlangsung lama.<br /> <br /> Pemindahan dan pengerjaan infrastrukturnya pun tidak selesai dalam waktu dekat. Sehingga, banyak investor yang masih menanamkan modalnya ke industri properti di Jakarta.<br /> <br /> "Jakarta masih tetap merupakan pilihan untuk investasi. Walaupun ada rencana pemindahan ibu kota, tapi ini masih cukup lama. Saya yakin Jakarta masih <em>the best</em> pilihan untuk investasi," ujarnya saat ditemui oleh wartawan di Jakarta, Jumat (22/4).<br /> <br /> Arvin melanjutkan, perputaran dan pergerakan ekonomi dan bisnis hingga saat ini dan beberapa waktu kedepan masih terpusat di Jakarta. Sehingga, investasi masih mengalir deras di Jakarta. Sebab, para investor belum mau beranjak dari kota metropolitan ini.<br /> <br /> "Contohnya di negara besar seperti Amerika ibu kotanya kita tahu Washington DC, tapi bukan pilihan utama untuk investasi, sama dengan Jakarta saat ini jadi pusat investasi negara-negara lain," ungkapnya.<br /> <br /> Arvin menyebut, pengembang properti di Jakarta dan sekitarnya juga tidak merasa khawatir dan terganggu dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara. Ia menyebut, justru pandemi Covid-19 yang membuat pengembang merana.<br /> <br /> "Saat ini tidak ada (kegaduhan) berjalan normal, justru properti ini menjadi kendala karena covid, bukan rencana pemindahan ibu kota," tuturnya.<br /> <br /> Di sisi lain, Arvin menambahkan, kondisi industri properti di Jakarta mulai berangsur-angsur membaik. Hal ini, didorong oleh stimulus kebijakan pemerintah yang mempermudah masyarakat membeli rumah.<br /> <br /> "Diibandingkan 2 tahun lalu, tahun ini lumayan, walaupun di awal tahun ini ada omicron cuma terus terang sekarang sudah lebih baik. Peningkatan penjuala sekitar 20-30 persen dengan ada free PPN," pungkasnya.

Ibu Kota Pindah Kalimantan, Jakarta Tetap Pilihan Investor Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Cak-imin-PMII.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendukung langkah Pemerintah yang tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Untuk mendukung kelancaran dan keberkahan pembangunan IKN, Cak Imin yang juga<br /> Inisiator Gerakan Nasional Nusantara Mengaji bakal menggelar Peringatan Nuzulul Quran Selamatan 24 Tumpeng di Titik 0 IKN Nusantara pada Rabu (20/4).<br /> <br /> Ketua Koordinator Nasional Nusantara Mengaji Jazilul Fawaid mengatakan, peringatan Nuzulul Quran di IKN ini akan diisi dengan khataman Alquran dan potong 24 tumpeng. "Jadi, Gus Muhaimin akan menggelar peringatan Nuzulul Quran sekaligus selamatan tumpengan. Kita berdoa sembari menguatkan tekad kita bahwa pemindahan IKN yang direncanakan pemerintah ini betul-betul bisa membangkitkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia dan terlaksana sesuai jadwal 2024," kata Gus Jazil, Rabu (20/4).<br /> <br /> Gus Jazil yang juga Wakil Ketua MPR RI mengatakan, Nusantara Mengaji sengaja mengambil momentum Bulan Ramadan agar pembangunan IKN mendapatkan pancaran keberkahan Bulan Ramadan. Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan tersebut.<br /> <br /> Politikus PKB ini menyampaikan, pembangunan IKN bukan perkara yang mudah. Selain ada upaya fisik, juga butuh upaya spiritual yang kuat.<br /> <br /> "Karena kita butuh tekad yang kuat. Kita bisa membantu secara spiritual dengan menggelar khataman Alquran dengan doa-doa yang bisa membantu pemerintah lebih bersemangat," tutur Gus Jazil.<br /> <br /> Menurutnya, ada pesan bahwa pemindahan IKN ini memiliki spirit yang kuat untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Hal ini tidak mudah, apalagi IKN dibangun dari nol.<br /> <br /> "Kami, PKB, berpesan ini lho butuh kebersamaan. Butuh kesamaan pandangan, kesamaan gerak. Butuh tekad yang kuat. Sebab, ada sebagian pihak yang merasa pesimistis, ada pihak yang kurang mendukung terhadap pemindahan IKN meskipun itu sudah menjadi keputusan bersama karena sudah menjadi undang-undang," paparnya.<br /> <br /> Oleh karena itu, Gus Jazil berharap pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara akan berjalan lancar dan selamat. "Dengan <em>spirit</em> selamatan ini, mudah-mudahan semua selamat. Semua dalam bingkai gerak yang sama bahwa IKN ini sesuatu yang penting untuk Indonesia," harapnya.

Dukung Pemindahan Ibu Kota, Cak Imin Bakal Potong 24 Tumpeng di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/DPR-Gelar-Rapat-Bersama-TNI-Polri-Bahas-Pengamanan-Pelantikan-Presiden-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kiri)  saat rapat koordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan jelang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/2019). TNI dan Polri telah menyiapkan 30 ribu personel gab" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kiri)  saat rapat koordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan jelang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/2019). TNI dan Polri telah menyiapkan 30 ribu personel gab</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kabar mengenai pemerintah meminta dana urunan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tengah ramai diperbincangkan. Pro dan kontra tidak dapat dihindari di tengah masyarakt.<br /> <br /> Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan, diskusi tentang sumber pendanaan pembangunan IKN Nusantara harus tetap dalam perpektif tujuan awalnya. Yaitu sebagai pusat pertumbuhan baru perekonomian Nasional.<br /> <br /> Pertumbuhan yang selama ini terpusat di Jawa harus diperluas ke kawasan lain. Kalimantan dipilih karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan.<br /> <br /> "Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi sangat potensial, ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya dari aspek lingkungan hidup, tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi. Potensi ini yang sedang dikelola pemerintah agar pada saatnya nanti dengan sendirinya akan menjadi mesin pertumbuhan secara berkelanjutan," kata Budi kepada wartawan, Minggu (3/4).<br /> <br /> Budi menuturkan, pemerintah tahun ini mulai membangun infrastruktur dasar KIPP. Dilanjutkan pembangunan Istana dan gedung-gedung pemerintahan. Sehingga pemindahan aparatur negara sudah bisa dilaksanakan bertahap hingga 2024.<br /> <br /> Secara simultan pemerintah, melalui APBN, juga akan membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN yang akan menjadi pemicu pembangunan berkelanjutan tadi. "Pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja, sebagai simbol gotong-royong bangsa mewujudkan ibu kota negaranya. Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan," jelasnya.<br /> <br /> Urun dana masyarakat dalam perspektif ekonomi berkelanjutan, menurut Budi adalah skema pembiayaan campuran (<em>blended finance</em>) yang banyak diadopsi untuk menyukseskan proyek-proyek kolosal di berbagai belahan dunia. Skema ini tidak hanya mampu mengumpulkan modal yang besar tetapi juga bisa memberikan energi pertumbuhan yang sangat panjang karena mensinergikan banyak sumberdaya untuk satu tujuan besar.<br /> <br /> "Skema<em> blended finance</em> ini diisyaratkan Undang-undang Nomor 13/2022 tentang IKN. Bahwa selain didanai dari APBN, pembiayaan IKN Nusantara juga menggabungkan dana yang diperoleh dari BUMN, potensi daerah, perbankan nasional, perusahaan swasta, hingga individu entrepeneur masyarakat. Skema ini dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN untuk menjadi pusat pertumbuhan 10, 20 tahun ke depan," imbuhnya.<br /> <br /> Tantangannya adalah bagaimana membuat instrumen dengan fitur keuangan berkelanjutan yang menarik. Terutama, dengan menghilangkan atau menurunkan risiko-risiko dan menaikkan kelayakan investasi untuk jangka menengah dan panjang.<br /> <br /> "Kita harus mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara sejak awal. Antara lain menarik investasi untuk menumbuhkan kawasan dengan 6 klaster yaitu teknologi bersih, farmasi, pertanian, ekowisata, kimia, energi rendah karbon ditambah 2 klaster pendukung berupa pendidikan abad 21 dan smart city-pusat industry 4.0," tandasnya.

Kepala BIN Sebut Urun Dana Masyarakat Bangun IKN Bentuk Gotong-Royong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ngabalin-muhammad-ridwan-jpc-1.jpg" alt="Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada personel TNI-Polri yang membicarakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di grup WhatsApp diklaim merupakan hal yang wajar. Karena sebagai Presiden, Jokowi merupakan pimpinan tertinggi negara.<br /> <br /> "Harus tahu bahwa UUD 1945 itu menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tentara itu bukan hanya di depan para pimpinan TNI, tapi tentara itu sampai di kampung-kampung, sampai di dusun-dusun," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi daring, Minggu (6/3).<br /> <br /> Menurut Ngabalin, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri tahun 2022 beberapa waktu lalu merupakan hal yang wajar. Karena kepala negara, tidak perlu meminta bantuan dari pimpinan TNI.<br /> <br /> "Sebagai seorang Kepala Negara, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, pesan ini harus bisa sampai di dusun sana, langsung dari mulut Presiden. Pesan itu bisa sekejap sampai ke seluruh dunia," tegas Ngabalin.<br /> <br /> Ngabalin pun menegaskan, Jokowi berhak memantau pembicaraan TNI-Polri. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak ingin dilakukan. Ngabalin menyesalkan, pihak-pihak yang mempermasalahkan pihak-pihak yang mengkritisi pernyataan Jokowi menegur prajurit TNI-Polri.<br /> <br /> "Kalau mereka menuduh kok Presiden ngintip-ngintip, ini karena mereka tidak punya pengetahuan tentang ilmu dan <em>knowledge</em>-nya rendah," ujar Ngabalin.<br /> <br /> Menurutnya, Jokowi memang tidak langsung memantau grup tersebut. Pemantauan dilakukan oleh pembantu Presiden, dengan memberikan laporan langsung.<br /> <br /> "Presiden itu kan Kepala Negara, ada BIN usernya adalah Presiden, tentara ada BAIS, polisi ada Intelkam," ucap Ngabalin.<br /> <br /> Oleh karena itu, Anggota TNI-Polri diminta tidak sembarangan menggunakan grup WhatsApp untuk menyebarkan sikap perlawanan dengan pemerintah. Tindakan itu bisa menghancurkan negara.<br /> <br /> "Jadi, narasi ini tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang katanya punya pengetahuan tapi sesungguhnya tidak punya pengetahuan dan merusak dialog orang di luar publik," tegas Ngabalin.<br /> <br /> Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran TNI-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.<br /> <br /> Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp grup (WAG) di kalangan internal. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.<br /> <br /> "Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," ungkap Jokowi beberapa waktu lalu.

Ngabalin Sebut Penuduh Jokowi Intip WA TNI-Polri Ber-Knowledge Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IKN-Kaltim-Zaking-JPcom.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah akan memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Adapun, rencana pembangunan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.<br /> <br /> Namun, yang menjadi pertanyaan adalah soal kondisi kontur tanah yang menurun-menanjak di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru ini, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi sejumlah pihak, karena berbahaya.<br /> <br /> Mengenai hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan soal kontur tanah tersebut. Hal ini demi menjaga keasrian alam dari wilayah itu sendiri.<br /> <br /> "Nggak (diubah), kita ikuti kontur, kita jaga betul alamnya. Jadi kita ikuti kontur, tidak ada papras-papras (meratakan tanah, Red)," ungkap dia di Guest House Bupati Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (27/1).<br /> <br /> Ketika ditanya apakah berbahaya atau tidak, menurutnya adalah tidak. Sebab, berdasarkan kajian yang dilakukan, kontur tanah seperti itu akan lebih memudahkan untuk pembangunan konstruksi.<br /> <br /> "Saya lihat di Ankara (Turki), itu persis seperti ini, secara arsitektur ini lebih bagus, orang arsitek malah seneng liat <em>landscape</em> ini," ucapnya.<br /> <br /> Selain itu, perihal perpindahan ibu kota ini, pemerintah telah mengkaji lebih jauh apa dampak dari hal tersebut. "Itu dipelajari oleh Bappenas, kenapa harus pindah, desain urban itu oleh PUPR. Referensi kota banyak sekali, ada Astana (Kazakhstan), Washington (Amerika Serikat), Ankara (Turku), Canberra (Australia)," pungkas Basuki.

Jalan IKN Naik-Turun, Menteri PUPR Tegaskan Tak Ada Perataan Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211125_160252-1.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Edy Mulyadi terus bergulir. Bareskrim Polri berencana memanggil Edy sebagai saksi pada esok hari, Jumat (18/1).<br /> <br /> "Telah dibuat pemanggilan kepada saudara EM sebagai saksi serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada Jumat 28 Januari 2022 mendatang," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (27/1).<br /> <br /> Ramadhan menuturkan, dalam kasus ini pihaknya telah menaikan status penangnan perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, lima saksi ahli, dan melakukan gelar perkara.<br /> <br /> "Bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," jelasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menaikan status perkara dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Edy Mulyadi ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil usai penyidik memeriksa 15 orang saksi, dan 5 saksi ahli.<br /> <br /> "Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1).<br /> <br /> Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.<br /> <br /> Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.<br /> <br /> Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat menbuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh.

Olok-olok Kalimantan, Edy Mulyadi Diperiksa Polisi Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan.jpg" alt="PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)" width="100%">
<figcaption>PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih dan resmi menjadi Ibu Kota Negara menggantikan DKI Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan terlibat dalam pengawasan dari pemindahan ibu kota negara tersebut.<br /> <br /> "KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," ujar Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/1).<br /> <br /> Firli menegaskan pihaknya akan melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak adanya korupsi di proses pembangunan ibu kota negara baru tersebut.<br /> <br /> "Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan," katanya.<br /> <br /> Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru yang terletak di Kalimantan Timur. Lokasi ini nantinya akan dipimpin oleh Kepala Otorita dan tidak lagi dikepalai oleh seorang Gubernur.<br /> <br /> Presiden RI juga nantinya bisa menunjuk langsung Kepala Otorita setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR.

KPK Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ibu-kota-negara-baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah telah meresmikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal tersebut seiring dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Mengomentari itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Sona Maesana mengungkapkan, pihaknya akan berupaya menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik. Para pengusaha akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian, bisnis dan budaya.<br /> <br /> “Kami akan menjadikan Jakarta sebagai jantung baru untuk masa depan Indonesia," kata Sona dalam webinar, Senin (25/1).<br /> <br /> Sona mengatakan, Indonesia dapat meniru kesuksesan beberapa negara yang memindahkan Ibu Kotanya seperti Australia, Turki, dan Malaysia. “Ibu kota negara yang lama sebagai pusat perekonomian, setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara," sebutnya.<br /> <br /> Menurutnya, negara-negara yang memisahkan antara kota pemerintahan dan kota bisnis mampu fokus dalam melaksanakan pembangunan. Sebab, Ibu Kota Negara yang lama dapat menjadi pusat perekonomian suatu negara.<br /> <br /> Selain itu, perpindahan Ibu Kota Negara juga dapat mengurangi beban Jakarta yang padat sebagai kota pusat pemerintahan sekaligus kota bisnis. Sehingga, diharapkan semua masyarakat dapat mendukung rencana besar pemerintah untuk kemajuan negara.<br /> <br /> Soba menambahkan, masyarakat sebaiknya tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan perpecahan, yang mengandung unsur SARA. Sebab, saat ini kita semua sudah berjuang dalam menghadapi pandemi yang melumpuhkan hampir segala aspek kehidupan.<br /> <br /> "Perbedaan pendapat merupakan fitrah manusia tetapi saya berharap mari kita dukung pemerintah dengan bergandengan tangan,” pungkasnya.

IKN Pindah ke Kaltim, HIPMI Jaya: Jakarta Jadi Pusat Bisnis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IKN baru

Berita Terkini