<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keren-toyota-kijang-catatkan-capaian-produksi-ke-dua-juta-unit_m_231726.jpg" alt="PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia catat produksi Toyota Kijang ke 2 juta unit" width="100%">
<figcaption>PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia catat produksi Toyota Kijang ke 2 juta unit</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah strategis PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) terus lakukan pengembangan ekosistem industri otomotif di Indonesia. Hal ini dilakukan bersama Toyota Group dengan memperkuat kerja sama dengan industri otomotif lokal. <div align="left"> Upaya TMMIN dan Toyota Group sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian dalam negeri. Kerja sama yang dilakukan melibatkan lebih dari 240 pemasok lokal Tier 1 serta sekitar 520 pemasok Tier 2 dan Tier 3. Hal ini melibatkan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM),&nbsp; merupakan kesempatan bagi usaha lokal untuk berkontribusi dalam ekosistem otomotif menjadi semakin luas. </div> <div align="left"> Tujuan dilakukannya hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor dan meningkatkan kapasitas pemasok lokal. Sekaligus menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk-produk nasional di pasar global. </div> Hasil dari kolaborasi atau kerjasama ini terlihat dari penggunaan tingkat kandungan lokal pada produk Toyota Indonesia yang mencapai lebih dari 80 persen. Ini mencerminkan upaya bersama dan kemandirian industri otomotif dalam negeri yang makin solid. "Toyota Group telah melakukan investasi signifikan sekitar Rp 100 triliun. Investasi ini menciptakan lebih dari 360.000 lapangan kerja yang mencakup berbagai sektor, termasuk produksi, pemasaran, dan layanan purna jual," tulis dalam keterangan resminya. Yang dilakukan tersebut bukan hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, namun juga memberikan dampak positif pada penguatan industri nasional. Hal ini mempunyai dampak berkelanjutan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Bukan hanya fokus pada pengembangan industri, jenama Jepang ini juga aktif dalam menjalankan program tanggung jawab sosial. Beragam inisiatif berkelanjutan dilaksanakan guna menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Diantaranya rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove, pembangunan ruang terbuka hijau, dan program edukasi Toyota Eco Youth (TEY) yang telah ada lebih dari dua dekade. Inisiatif ini bertujuan mengajak generasi muda untuk berinovasi dan menjaga kelestarian alam. Kemitraan yang dilakukan Toyota dan pemasok lokal bisa dikatakan salah satu kunci memperkuat infrastruktur industri otomotif di Indonesia. Pasalnya bukan hanya memperluas jaringan pemasok, namun juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. <div align="left"> Dengan mengandalkan pemasok lokal, Toyota mampu menyesuaikan produknya dengan kebutuhan konsumen domestik. Ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni pemasok mendapatkan pasar yang lebih luas, sedangkan Toyota mendapatkan produk yang sesuai standar. </div> Selain itu Toyota juga telah berinvestasi dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pemasok lokal. Dengan mempunyai standar kualitas internasional di dalam negeri menjadi fokus utama, sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar global. Kunjungan dan pelatihan berkala yang dilakukan oleh Toyota kepada para pemasok membuktikan komitmen serius perusahaan dalam membangun kemandirian industri. Ini menjadi langkah signifikan untuk memastikan keberlanjutan industri otomotif nasional. Keberhasilan dalam menciptakan ekosistem kolaboratif ini bukan hanya terlihat dari capaian angka, tetapi juga dari semangat yang terbangun di antara peserta. Hal ini menjadi pendorong untuk menciptakan inovasi dan efisiensi dalam proses produksi. <div align="left"> Dalam hal ini pantas bila Toyota konsisten dalam hal memimpin pasar otomotif di Indonesia sekaligus mampu bertahan dalam persaingan yang sangat ketat. </div> <div align="left"> &nbsp; </div>

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terus lakukan pengembangan ekosistem industri otomotif di Indonesia mampu dorong ekonomi Nasional

Kemitraan Strategis Toyota Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/misbakhun-4-1444734099.jpg" alt="Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) yang belum lama dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, melindungi penerimaan negara, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil mendapat perhatian Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun.&nbsp;Misbakhun menekankan pentingnya operasi yang dilakukan Satgas BKC Ilegal agar tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) rokok, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur. Politikus Partai Golkar ini menegaskan, IKM rokok merupakan salah satu sektor padat karya yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.&nbsp; "Kontribusi IKM rokok terhadap penerimaan negara cukup signifikan, mencapai 10&ndash;15 persen. Karena itu, Satgas BKC Ilegal sebaiknya ekstra hati-hati di dalam melakukan operasi tersebut dengan melakukan pendekatan preventif," kata Misbakhun dalam keterangannya dikutip Rabu (30/7). Misbakhun yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Kab/Kota Pasuruan, Probolinggo) tidak bisa menutup mata bahwa IKM rokok adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional. Mereka menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya di daerah-daerah seperti Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Madura, Jember, Banyuwangi, dan daerah lain yang menjadi sentra produksi industri hasil tembakau.&nbsp; Data resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyebut, jumlah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebanyak 977 di Jawa Timur. Sementara, data Kementerian Perindustrian, hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 1.100 Industri Kecil Menengah (IKM) rokok yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.&nbsp; "Industri ini menyerap tidak kurang dari 600.000 tenaga kerja langsung, belum termasuk mata rantai tidak langsung yang melibatkan jutaan orang di sektor distribusi, pengecer, dan pertanian," imbuhnya. Misbakhun yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) periode 2025-2030, mengingatkan pemerintah betapa pentingnya menjaga kelangsungan usaha IKM rokok secara kondusif, sebab selama ini industri rokok memiliki dampak ganda (multiplier effect) bagi penerimaan negara dan masyarakat juga merasakan manfaatnya.&nbsp; Misbakhun mewanti-wanti agar upaya Satgas BKC Ilegal lebih difokuskan pada produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara, dengan menempatkan IKM rokok secara proporsional dengan tidak menekan atau mematikan usaha IKM rokok yang saat ini sedang tumbuh terutama di daerah-daerah Jawa Timur dan sekitarnya. "Pemberantasan rokok ilegal penting, tapi jangan sampai kebijakan yang ada justru mematikan para pelaku IKM rokok mengingat negara selama ini juga bergantung pada kontribusi mereka, baik secara ekonomi maupun sosial," imbuhnya.&nbsp; Merujuk data Kementerian Keuangan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44 persen, disusul palsu sebesar 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen. Potensi kerugian negara diperkirakan hampir ratusan triliun.&nbsp; "Kami mendorong Direktorat Jenderal Bea Cukai agar melakukan langkah nyata khususnya terhadap produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara untuk dibina dan ditertibkan secara administrasi agar ke depan ada kontribusi bagi penerimaan negara. Jangan sampai hal itu dibiarkan sehingga justru menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," jelas Misbakhun. Misbakhun juga menyerukan agar kebijakan fiskal dan regulasi di sektor tembakau lebih berkeadilan serta mendukung iklim usaha yang sehat. "Kita perlu menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Jangan sampai kebijakan justru memihak pada kelompok tertentu dan menyulitkan pelaku IKM rokok yang sedang berjuang menjaga usahanya tetap hidup," katanya. Misbakhun yang selama ini getol membela petani tembakau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku IKM rokok, sekaligus mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara tanpa merugikan usaha legal yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara. "Di dapil saya sendiri terdapat 171 pabrik rokok terutama di Pasuruan, dan sentra petani tembakau di Probolinggo. Diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara, rakyat, dan pelaku usaha. Kita tidak boleh juga membenci pelaku usaha karena pendapatan negara juga berasal dari mereka," pungkasnya.&nbsp;

Misbakhun menekankan pentingnya melindungi IKM rokok agar tidak terdampak negatif oleh operasi Satgas BKC Ilegal.

Misbakhun Minta Satgas BKC Ilegal Lindungi IKM Rokok di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/Penyerahan-Hibah-Mesin-Pres-3946576004.jpg" alt="Penyerahan hibah alat press sealer kemasan kepada Lembaga Industri Kreatif Modern Jombang (Nurul Fitriyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan hibah alat press sealer kemasan kepada Lembaga Industri Kreatif Modern Jombang (Nurul Fitriyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Upaya meningkatkan daya saing produk UMKM terus digencarkan. Minggu (8/6), Lembaga Industri Kreatif Modern (IKM) Jombang bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) menggelar pelatihan bertajuk Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM Melalui Packaging yang Baik. Acara berlangsung di Balai Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan diikuti oleh puluhan pelaku usaha lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Universitas Terbuka bersama IKM Jombang.

Pelatihan kemasan oleh IKM Jombang dan Universitas Terbuka dorong UMKM naik kelas lewat peningkatan kualitas produksi dan daya saing produk.

Genjot UMKM Naik Kelas: Lembaga IKM Jombang dan Universitas Terbuka Gelar Pelatihan Packaging

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/JKT-1-ISTRI-WAPRES-BUKA-PAMERA-KRIYANUSA-FED-18JPG-1847354667.jpg" alt="Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Wury Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Wury Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) untuk memperkuat daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor kriya agar mampu menembus pasar ekspor. Langkah ini diambil seiring potensi besar produk kerajinan Indonesia yang mengusung nilai budaya dan kekayaan lokal. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengatakan, keragaman tradisi di tiap daerah melahirkan produk kerajinan dengan identitas kuat yang menjadi keunggulan di pasar global. "Pasar dunia kini mencari produk etnik, otentik, dan berkelanjutan. Karakter ini secara alami dimiliki produk kerajinan kita," ujar Reni. Data Kemenperin mencatat nilai ekspor kerajinan Indonesia mencapai USD 106,6 juta hingga Februari 2025. Negara tujuan utama antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan sejumlah negara Eropa. Namun, Reni mengingatkan bahwa pasar internasional memiliki tantangan tersendiri. Para pelaku IKM harus meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan memahami tren konsumen. "Produk harus terus berinovasi agar tetap relevan dengan dinamika pasar global," tegasnya. Senada dengan itu, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak untuk memperkuat ekosistem industri kriya. "Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, desainer, dan komunitas kreatif harus bersinergi. Dengan ekosistem yang sehat, produk kerajinan Indonesia akan semakin kompetitif di panggung dunia," ujarnya.

Kementerian Perindustrian dan Dekranas berkolaborasi untuk memperkuat daya saing IKM kerajinan Indonesia di pasar ekspor.

Kemenperin dan Dekranas Dorong IKM Kerajinan Tembus Pasar Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/20241114_215305-1741864778.jpg" alt="Ketua IKM DKI Jakarta Braditi Moulevey bersama pengurus cabang IKM (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua IKM DKI Jakarta Braditi Moulevey bersama pengurus cabang IKM (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPW Ikatan Keluarga Minang (IKM) DKI Jakarta meminta Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) untuk memperhatikan nasib dan kemudahan para pedagang dalam mencari nafkah bila terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.&nbsp;&nbsp; Ketua DPW IKM DKI Jakarta Braditi Moulevey mengatakan, ada sebanyak 10 persen dari total penduduk Jakarta adalah orang Minang dan kebanyakan merupakan pedagang.&nbsp; "Jadi harapannya mudah-mudahan nanti ke depan Pak Ridwan Kamil dan Suswono jika terpilih akan memperhatikan lah ya, memperhatikan seluruh warga-warga yang berdomisili sini di Jakarta, terutama juga kami dari Minang," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/11). "Mau diperhatikan bagaimana kita bisa diberikan kemudahan dalam mencari nafkah. Menjalankan profesi dan juga diberikan keringanan-keringanan, bagaimana usaha-usaha kecil, mikro, maupun yang masih berupa PKL itu bisa dibina ya," sambung pria yang akrab disapa Levi itu. Dengan begitu, Levi mengatakan bahwa pedagang Minang di Jakarta menjadi kekuatan ekonomi tersendiri di Jakarta.&nbsp;"Dan juga bisa menjadi wajah yang bersih buat Jakarta ke depannya," ungkapnya. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa pasangan RK-Suswono dapat memberikan jawaban atas keresahan dan harapan orang-orang Minang di Jakarta.&nbsp; "Ya, jadi kalau di Minang itu kita memilih pemimpin selalu terkenal ya istilahnya dengan melihat sisi keagamaannya, sisi ketokohannya, sisi pendidikannya, ya kan, dan juga sisi keberhasilannya," ucapnya. "Dan semua sisi itu insya Allah ada di pasangan RIDO, ya. Dari agama, dari pendidikan, juga dari pengalaman," imbuh Levi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa IKM akan segera mendeklarasikan dukungannya secara resmi kepada RIDO pada Minggu depan. "Insya Allah kita akan mendukung pasangan nomor urut satu, ya. Pasangan Ridwan Kamil dan Siswono, RIDO, untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang akan datang. Jadi intinya kita sudah sepakat dan kita akan segera membuat acara deklarasi, insya Allah minggu depan," pungkas Levi. &nbsp;

Braditi Moulevey mengatakan, ada sebanyak 10 persen dari total penduduk Jakarta adalah orang Minang dan mayoritas pedagang.

IKM Jakarta Dukung Ridwan Kamil-Suswono, ini Titipan Aspirasi Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/FotoJet-6-1897488248.jpg" alt="Sertifikasi Halal menjadi persoalan penting bagi pelaku UMKM/ sumber: JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Sertifikasi Halal menjadi persoalan penting bagi pelaku UMKM/ sumber: JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terus mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim. Caranya dengan memfasilitasi sertifikasi halal, bagi industri kecil dan menengah (IKM), pengembangan infrastruktur halal, dan pelatihan untuk peningkatan SDM halal. Dilansir dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), berdasarkan catatan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 3 Januari 2023, telah diterbitkan 252. 490 sertifikat halal untuk pelaku usaha di Jatim, yang 98,52 persen adalah industri kecil dan menengah (IKM). Jumlah sertifikat halal ini terus mengalami peningkatan sebesar 38,14 persen, atau sebanyak 96.302 sertifikat halal sejak 21 Oktober 2023 yang mencapai 156.188 sertifikat. "Alhamdulillah berbagai upaya terus kita lakukan untuk mempercepat pengembagan industri halal di Jatim. Dengan berbagai langkah tersebut, insyaAllah kami optimis mampu menjadi pusat industri halal di Indonesia,&rdquo; ucap Khofifah pada, Minggu (7/1) yang dikutip dari Radar Surabaya. Khofifah mengatakan, sertifikasi ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal. Mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh, seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fashion, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, serta keuangan syariah. Untuk itu, Khofifah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal. Baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya. "Percepatan Sertifikasi Industri halal Jatim melalui melalui Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) BPJPH, harus terus dilakukan di berbagai forum strategis agar sertifikasi halal bisa tercapai maksimal, efektif serta secepat mungkin," katanya. "Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support signifikan, bagi pemenuhan kebutuhan saat musim haji tapi juga umrah saat Ramadhan. Tentunya ini dilakukan dengan sinergitas di antara seluruh pelaku usaha dan industri,&rdquo; imbuh Gubernur Jatim. Menurutnya, sertifikasi halal adalah salah satu upaya untuk membawa Jatim menjadi pusat industri halal di Indonesia. Ia bahkan optimistis, Bumi Majapahit bakal menjadi pusat Halal Value Chain (HVC) pada masa mendatang. Selain sertifikasi halal, Pemerintah Provinsi Jatim juga akan melakukan berbagai inovasi. Seperti, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan sentra-sentra kuliner halal. Di samping itu, Pemprov Jatim juga akan berupaya mendorong pembentukan pusat-pusat halal (Halal Center), yang berfungsi sebagai lembaga pendampingan halal bagi industri. K hususnya IKM dan lembaga yang menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pengembangan industri halal. "Kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM Halal, antara lain auditor halal, Penyelia Halal, Pendamping PPH. Juga, optimasi Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal,dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal," urainya. Terkait hal itu, beberapa infrastruktur halal yang telah dikembangkan antara lain: 12 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 47 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 42 Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia bersertifikat halal. Kemudian 44 Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas bersertifikat halal, 305 orang Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bersertifikat BNSP, Zona KHAS di Kantin ITS Surabaya dan sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 47 Halal Center. Tak cukup sampai di situ, di tahun 2023 Gubernur Khofifah juga membuka East Java Halal Industry Fest (EJHIF) di Dyandra Convex Surabaya, pada Selasa, 24 Oktober 2023 lalu. Kegiatan ini dihadiri 200 orang peserta yang terdiri dari 20 Instansi/Lembaga, 38 Dinas yang membidangi Perindustrian, 11 Lembaga Pemeriksa Halal, 32 Ormas/PT/Pegiat Halal, RPH, 20 Bidang/UPT di lingkungan Disperindag Jatim dan 20 peserta pameran display produk. Selain itu, upaya penguatan industri halal di Jatim ini juga dibangun lewat sinergi dengan jajaran Perguruan Tinggi, Ormas Islam serta Dudika. Sinergitas ini dipandang selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi Pusat Industri Halal Global pada tahun 2024.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terus mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim.

BPJPH Terbitkan 252.490 Sertifikat Halal, Jatim Diperkirakan Menjadi Pusat Industri Halal di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-142951-3408501288.jpg" alt="Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dalam acara IKM Awards Sumsel 2023 di City Expo Palembang Indah Mall (PIM), Palembang." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dalam acara IKM Awards Sumsel 2023 di City Expo Palembang Indah Mall (PIM), Palembang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengapresiasi keterlibatan besar para pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam pemulihan ekonomi. IKM Sumsel dinilai maju pesat. Fatoni menyatakan, IKM telah teruji dan terbukti menjadi soko guru pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Para pelaku IKM memiliki pengalaman berharga, lebih kuat, lebih sejahtera, demi kemajuan Sumsel. &rdquo;Pemerintah menyadari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi haruslah mencerminkan peningkatan kesejahteraan, yaitu adil dan merata. Ini berarti mampu menyentuh sendi-sendi perekonomian rakyat Sumsel,&rdquo; papar Agus Fatoni. Dia menambahkan, pelaku usaha IKM diharapkan mampu berdaya saing, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal pelaku usaha. &rdquo;Pelaku IKM diharapkan mampu merespons tantangan ekonomi global dan juga harus mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional,&rdquo; ucap Agus Fatoni. Berdasar&nbsp;data IKM pada 2022, tercatat terdapat 16.345 unit usaha kecil. Terdiri atas pangan 7.158 unit usaha, sandang dan kulit 1.315 unit usaha, kimia dan bahan bangunan 4.412 unit usaha, logam dan jasa 2.741 unit usaha, kemudian kerajinan dan umum 719 unit usaha. &rdquo;IKM tumbuh terus setiap tahunnya sebesar&nbsp;14,7 persen pada 2021 dengan jumlah&nbsp;14.253 unit usaha. Sedangkan pada&nbsp; 2022 tercatat 16.345 unit usaha,&rdquo; beber Agus Fatoni. Dia berharap dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Sumsel yang tinggi, tingkat inflasi dan pengangguran yang rendah mampu menjadi insentif yang kuat sebagai penarik investasi di Sumsel. &rdquo;Saya optimistis melalui kerja keras dan dukungan dari semua pihak Insya Allah pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Sumsel akan semakin baik,&rdquo; kata Fatoni. Kepala Dinas Perindustrian Sumsel Neng Muhaiba menyampaikan IKM Sumsel Award merupakan yang ketiga kali yang dirangkai&nbsp;dengan kegiatan Kriya Sriwijaya Fashion Incubation. &rdquo;IKM Sumsel Award merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha agar semakin giat dan berdaya saing. Sekaligus melahirkan IKM&nbsp;berbakat serta terbuka terhadap kemajuan teknologi,&rdquo; terang Neng Muhaiba.

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengapresiasi keterlibatan para pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam pemulihan ekonomi

Pj Gubernur Agus Fatoni Apresiasi Keterlibatan IKM dalam Pemulihan Ekonomi Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/IKM-859733325.jpg" alt="Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah tekanan ekonomi global tahun 2023, industri kecil dan menengah (IKM) sektor makanan dan minuman harus berhadapan dengan berbagai tantangan bisnis. Kendati demikian, IKM makanan dan minuman tetap memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. "Di era globalisasi ini, terdapat peluang bagi IKM makanan dan minuman Indonesia untuk memasarkan produknya di level internasional. Untuk itu, para IKM perlu mempersiapkan diri melakukan adaptasi dan berinovasi dengan membaca tren dan kebutuhan pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor," ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita, kemarin. Reni mengemukakan banyak IKM makanan dan minuman yang kesulitan untuk naik kelas lantaran keterbatasan modal, manajemen yang belum profesional, belum terpenuhinya standar dan legalitas usaha, serta terbatasnya inovasi. "Dari sisi eksternal, IKM juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya seperti ketidakpastian pasokan bahan baku, kehadiran pesaing dan produk baru, serta permintaan pasar yang sangat fluktuatif," ungkapnya. Menghadapi tantangan tersebut, Ditjen IKMA menyelenggarakan program Indonesia Food Innovation (IFI) yang ke-4 kalinya. Pendaftaran IFI dibuka sejak 8 Agustus hingga 21 September 2023. Ditjen IKMA berupaya mendorong dan memfasilitasi para pelaku IKM makanan dan minuman untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang tepat dari para ahli di bidang bisnis maupun teknis melalui program IFI ini. "Dengan demikian, para pelaku IKM makanan dan minuman ini dapat mengakselerasi bisnis menuju IKM modern yang marketable, profitable, dan sustainable, hingga berujung pada peningkatan skala bisnis," tuturnya. Program IFI akan menjaring peserta IKM pangan dari dua kategori, yaitu kategori intermediate product untuk IKM pangan yang menghasilkan produk antara sebagai rantai suplai industri pangan. Kemudian, kategori end product bagi IKM pangan yang menghasilkan produk olahan pangan untuk kebutuhan konsumen akhir. Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangun, Yedi Sabaryadi mengatakan, pihaknya akan menjaring IKM pangan yang memiliki nilai inovasi, memanfaatkan bahan baku lokal, dan memiliki produk yang potensial untuk dikomersilkan atau sesuai dengan kebutuhan pasar. Yedi juga menyampaikan, para pendaftar akan dikurasi oleh Ditjen IKMA dan para tenaga ahli. Selanjutnya, 40 IKM pendaftar yang lolos kurasi akan mengikuti Food Camp IFI selama kurang lebih satu bulan. Para penilai akan menentukan masing-masing tiga peserta terbaik dari tiap kategori setelah melewati proses food camp. "Pada tahun 2022, Ditjen IKMA mencatat terdapat 2.091 pendaftar yang ikut dalam seleksi program IFI dan terpilih 20 peserta untuk mendapatkan pembinaan dalam tahapan food business scale-up melalui coaching, mentoring, dan fasilitasi pada tiga aspek yaitu management, legal aspects, dan networking,"&nbsp;ungkap Yedi.

Banyak IKM makanan dan minuman kesulitan untuk naik kelas lantaran terbatas modal, manajemen yang belum profesional, dan terbatas inovasi.

Gelar IFI, Kemenperin Poles IKM Pangan Lebih Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/thumb_52_73_biaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian berupaya memberikan kemudahan bagi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam menjalankan aktivitas usaha. Tidak hanya menyiapkan fasilitas di sektor hilir terkait kemasan, distribusi, dan pemasaran produk, Kemenperin menyiapkan solusi bagi pelaku IKM agar lebih mudah memperoleh bahan baku. Dengan demikian, itu dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.  "Pelaku IKM sering kali sulit mendapatkan bahan baku, yang beberapa di antaranya tidak tersedia di dalam negeri. Namun, mereka juga belum mampu melakukan impor sendiri," ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta Senin (12/9).  Data Ditjen IKMA Kemenperin menunjukkan bahwa bahan baku dan bahan penolong di komponen biaya produksi IKM mencapai 57,31 persen. Kesulitan mendapatkannya menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan daya saing IKM.  Oleh karena itu, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah menjadi salah satu solusi.  Mengenai kemudahan tersebut, dituangkan pula di PP 28/2021, yang salah satunya mengatur pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong. Impor bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri dapat dilakukan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U) serta dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari IKM yang dimaksud.  "Nanti Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berperan menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM serta menyalurkannya," imbuhnya. Penyaluran dilakukan berdasar skema kerja sama pemerintah pusat dan daerah.  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyatakan bahwa kenaikan harga BBM dinilai akan berpengaruh ke semua sektor usaha mengingat BBM merupakan satu komponen yang berpengaruh besar terhadap komponen produksi. Dengan demikian, upaya mempermudah akses bahan baku akan sangat membantu pengusaha.  PROVINSI DENGAN JUMLAH IKM TERBANYAK (5 TERTINGGI)  Provinsi | Jumlah  Jawa Tengah | 898.162 unit  Jawa Timur | 828.482 unit  Jawa Barat | 625.943 unit  Bali | 149.516 unit  Jogjakarta | 137.499 unit  Sumber: BPS

Kemenperin Permudah Impor Bahan Baku dan Bahan Penolong untuk IKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IKM-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dukungan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur untuk menyukseskan program implementasi kurikulum merdeka (IKM) begitu besar. Sosialisasi hingga pendampingan pun terus dilakukan.  Bahkan, hingga saat ini cakupan sekolah-sekolah yang ikut program IKM yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) semakin luas.  Di Surabaya, IKM sudah diterapkan tahun ini mulai jenjang TK/PAUD, SD, hingga SMP. Baik negeri maupun swasta. Sementara itu, jenjang SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, yang menjadi sekolah penggerak, menerapkan IKM sejak dua tahun terakhir. Disusul SMA/SMK yang menerapkan IKM mandiri pada tahun ini. Jumlahnya pun mencapai ribuan lembaga.  Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pada jenjang SD penggerak IKM, ada 32 sekolah. Sekolah penggerak tersebut melaksanakan IKM dengan didanai pemerintah pusat (Kemendikbudristek). ’’Lalu, di luar 32 sekolah penggerak itu, pemerintah memberikan opsi untuk melaksanakan IKM mandiri,” katanya.  Antusiasme sekolah dalam menerapkan IKM begitu tinggi. Total 456 SD, baik negeri maupun swasta, lolos asesmen untuk melaksanakan IKM secara mandiri. ’’Jadi, tidak sekadar mengajukan. Sekolah akan diasesmen layak atau tidak. Ada surat keputusan (SK) yang keluar dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Kemendikbudristek,” jelasnya.  Yusuf menuturkan, pemkot sangat mendukung adanya program IKM Kemendikbudristek. Pada jenjang SD, persentase yang mengikuti IKM sudah 73,6 persen. Untuk jenjang SMP, baik negeri maupun swasta, persentasenya sudah 92,1 persen. Perinciannya, 16 SMP penggerak dan 277 SMP yang melaksanakan IKM mandiri.  ''Total lembaga SMP se-Surabaya 318 lembaga. Jadi, yang SMP hampir 100 persen sekolah melaksanakan IKM. Kalau SD, memang jumlahnya lebih banyak,” katanya.  Tidak hanya jenjang SD dan SMP, lanjut dia, pada jenjang TK/PAUD juga sudah ada yang mengikuti IKM. Total ada 40 lembaga yang ikut program sekolah penggerak (PSP). Sementara itu, TK/PAUD yang ikut IKM mandiri sebanyak 119 lembaga.  ’’Persentase yang melaksanakan masih 9,14 persen. Sebab, jumlah lembaganya ribuan di Surabaya,” ujar mantan sekretaris badan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat (BPB linmas) itu.  Di lain tempat, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan, dispendik juga memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik hingga menyiapkan sarana-prasarana. Contohnya, peningkatan kompetensi guru di bidang IT dan digitalisasi pendidikan.  Saat ini total ada 128 SMA dan 204 SMK se-Jawa Timur yang masuk program sekolah penggerak oleh Kemendikbudristek. Sementara itu, sekolah yang menerapkan IKM secara mandiri sudah mencapai 2.157 lembaga. ’’Sudah 76 persen. Kami terus berupaya agar bisa 100 persen dalam waktu dekat,” imbuhnya.

92 Persen SMP Surabaya Terapkan Kurikulum Merdeka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ikm

Berita Terkini