<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_HARGA-REFERENSI-CPO_SALMAN-TOYIBI_-6JPG-1549383491.jpg" alt="Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petani berharap ada stabilitas iklim usaha kelapa sawit nasional. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan penertiban sawit di kawasan hutan.&nbsp; Ketua Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, Pemerintah perlu memastikan setiap langkah penataan didasarkan pada kejelasan hukum, prosedur yang transparan, serta perlindungan terhadap petani sawit rakyat. Sebab, kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas iklim usaha kelapa sawit nasional.&nbsp; Menurut dia, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memang memberikan mandat kepada negara untuk menguasai sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menegaskan bahwa penguasaan oleh negara tidak selalu berarti negara menjadi pelaku usaha langsung.&nbsp; "Batas konstitusionalnya ada pada fungsi negara sebagai pengatur, pembuat kebijakan, pengawas, dan penjamin keadilan. Bukan mengambil alih usaha produktif, terlebih ketika status hukumnya belum diputus secara final,&rdquo; kata Darto dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu (28/12).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016994926/kejagung-serahkan-rp-66-triliun-kepada-pemerintah-sahroni-sikat-habis-praktik-sawit-ilegal">Kejagung Serahkan Rp 6,6 Triliun kepada Pemerintah, Sahroni: Sikat Habis Praktik Sawit Ilegal!</a> Dia menyoroti sejumlah kebun sawit yang ditertibkan saat ini masih berada dalam proses penetapan status hukum. Adanya kebijakan pemutihan menunjukkan bahwa keberadaan sawit di kawasan hutan tidak selalu serta-merta dianggap melanggar hukum. &ldquo;Kalau statusnya belum final dan masih sengketa, lalu negara langsung mengelola dan menikmati hasilnya, ini bisa menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum di lapangan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Terkait pengelolaan kebun sawit sitaan oleh BUMN seperti Agrinas Palma, Darto menilai keberlanjutan hak petani tetap harus dijaga, dengan tetap melibatkan mereka sebagai pelaku ekonomi yang sah, disertai kewajiban perizinan dan pemulihan lingkungan.&nbsp; Data 1 Oktober 2025 menyebut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita sekitar 3,4 juta hektare lahan sawit yang dinilai masuk kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta hektare lahan sawit telah diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Adapun saat ini para petani sawit menguasai 6,94 juta hektar dari total 16,38 juta sawit di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016987563/hashim-sebut-prabowo-tak-punya-satu-hektare-pun-lahan-sawit-ini-fitnah-dari-pengusaha-nakal">Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!</a> Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 sebagai instrumen penataan yang memerlukan penguatan pada aspek transparansi dan partisipasi publik. Dia menekankan pentingnya mekanisme keberatan dan banding administratif, agar data milik masyarakat dan pelaku usaha dapat disandingkan secara adil dengan data pemerintah. &ldquo;Dalam negara hukum, harus ada ruang koreksi dan dialog. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan kepastian hukum,&rdquo; katanya.&nbsp; Kepastian hukum menjadi prasyarat utama bagi petani dan pelaku usaha untuk berproduksi, mengakses pembiayaan, serta menjaga kepercayaan pasar. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun peta jalan hukum penataan sawit yang jelas dan berkeadilan.&nbsp; Untuk itu, penataan sawit dilakukan secara diferensial dengan memberikan perlindungan khusus kepada petani kecil, petani turun-temurun, masyarakat hukum adat, serta penguasaan lahan di bawah lima hektare. Untuk kebun di kawasan hutan disarankan pendekatan perhutanan sosial bagi kebun berusia di bawah 20 tahun, dan reforma agraria bagi yang telah dikelola lebih dari 20 tahun, berbasis pendataan dan verifikasi lapangan yang akurat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016986492/prabowo-ingin-tanah-papua-ditanam-sawit-dpr-ingatkan-perlu-kajian-mendalam-terutama-aspek-lingkungan">Prabowo Ingin Tanah Papua Ditanam Sawit, DPR Ingatkan Perlu Kajian Mendalam Terutama Aspek Lingkungan</a> "Dengan kepastian hukum yang jelas, penertiban sawit tidak akan menimbulkan ketakutan hukum, justru dapat memperkuat iklim usaha dan investasi nasional,&rdquo; ujar Darto.

Petani berharap ada stabilitas iklim usaha kelapa sawit nasional. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan penertiban sawit.

Petani Berharap Stabilitas Iklim Usaha Kelapa Sawit Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/20250317_162054-2558980209.jpg" alt="Menjelang Hari Raya, viral di medsos para pemilik usaha mulai didatangi amplop-amplop permintaan THR dari ormas-ormas. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Menjelang Hari Raya, viral di medsos para pemilik usaha mulai didatangi amplop-amplop permintaan THR dari ormas-ormas. (Platform X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersiap mengambil langkah tegas usai libur Lebaran. Mulai Selasa ini, ia akan menggelar operasi bersih-bersih terhadap organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan oknum lainnya yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) ke perusahaan-perusahaan di wilayahnya. "Saya akan pastikan tidak ada lagi gangguan dari oknum aparat, ormas, LSM, atau yang mengaku preman terhadap kegiatan industri di Jawa Barat," tegas Dedi dalam keterangannya di Instagram, Minggu (6/4). Langkah ini, kata Dedi, merupakan bagian dari komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan nyaman. Ia ingin perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat merasa betah dan dihargai atas kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tak hanya itu, Dedi juga berencana memberikan berbagai stimulus dan kemudahan bagi para investor. Tujuannya, agar Jawa Barat menjadi provinsi yang paling ramah investasi di Indonesia. "Saya ingin investor merasa diperlakukan istimewa oleh pemerintah dan masyarakat Jawa Barat karena mereka membuka peluang kerja," ucapnya. Dengan kebijakan ini, Dedi berharap dunia usaha semakin percaya diri menanamkan modal di Jawa Barat tanpa dihantui pungli dan tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan lakukan operasi bersih-bersih pungutan liar pasca Lebaran untuk iklim investasi yang lebih baik.

Janjikan Iklim Berusaha Nyaman, Dedi Mulyadi Mulai Bersihkan Aparat, Ormas, hingga LSM Nakal yang Lakukan Pungli ke Perusahaan di Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG-20250318-WA0007-3027552257.jpg" alt="Gubernur Khofifah paparkan langkah strategis yang telah diterapkan untuk meningkatkan investasi di Jawa Timur dalam peresmian PMR milik PTFI di Gresik. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah paparkan langkah strategis yang telah diterapkan untuk meningkatkan investasi di Jawa Timur dalam peresmian PMR milik PTFI di Gresik. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa meningkatnya realisasi investasi di Jawa Timur menjadi bukti bahwa provinsi ini semakin kondusif bagi dunia usaha. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peresmian Produksi Pabrik Pemurnian Logam Mulia melalui Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kabupaten Gresik, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir tersebut, Gubernur Khofifah memaparkan berbagai strategi yang telah diterapkan untuk meningkatkan investasi di Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berupaya meningkatkan kemitraan antar-dunia usaha pendukung investasi, melakukan promosi investasi terintegrasi, menyusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) di kawasan industri, infrastruktur, pariwisata, dan properti, serta menggunakan aplikasi JOSS Gandos Jatim Online Single Submission untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/015778883/bacaan-surah-al-baqarah-ayat-285286-dalam-bahasa-arab-latin-dan-terjemahannya-menyelami-kekuatan-2-ayat-penutup-al-baqarah">Bacaan Surah Al-Baqarah Ayat 285&ndash;286 dalam Bahasa Arab, Latin, dan Terjemahannya: Menyelami Kekuatan 2 Ayat Penutup Al-Baqarah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah-langkah ini berkontribusi pada meningkatnya realisasi investasi Jawa Timur. Data menunjukkan bahwa realisasi investasi periode Januari&ndash;Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara lebih rinci, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Timur melonjak 23,3 persen, meskipun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan sebesar -21,8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara nasional, kontribusi realisasi investasi Jawa Timur pada triwulan IV tahun 2024 mencapai 7,90 persen, menempatkan provinsi ini di posisi ketiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015778950/harga-emas-antam-hari-ini-jadi-termahal-sepanjang-masa-tembus-rp-1745000-per-gram">Harga Emas Antam Hari Ini Jadi Termahal Sepanjang Masa Tembus Rp 1.745.000 Per Gram</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah, capaian ini menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga secara nasional," kata Khofifah dengan optimisme.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah menjadi kunci utama agar investasi terus mengalir ke Jawa Timur. Oleh karena itu, pihaknya juga terus mendorong koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar iklim investasi semakin sehat dan kompetitif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga selalu mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di Jawa Timur," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan strategi-strategi ini, Khofifah optimis Jawa Timur akan terus menjadi destinasi utama investasi di Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.</div>

Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa meningkatnya realisasi investasi di Jawa Timur menjadi bukti bahwa provinsi ini semakin kondusif.

Investasi Jatim Naik! Ini Langkah Khofifah Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/20230525121324_PUP_6139JPG-748269419.jpg" alt="Wagub Jawa Timur Emil Dardak mengunjungi halalbihalal Satoria Group di Pasuruan." width="100%">
<figcaption>Wagub Jawa Timur Emil Dardak mengunjungi halalbihalal Satoria Group di Pasuruan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyatakan, industri makanan dan minuman menyumbang pendapatan terbesar sekitar 30 persen dari manufacturing. Nah, baru-baru ini, ternyata industri kesehatan kimia dan farmasi juga ikut merangkak. Orang nomor dua di Jawa Timur itu mengungkapkan, industri kimia dan farmasi meningkat kontribusinya terhadap iklim usaha. Meski, lanjut Emil, industri kimia dan farmasi di bawah tembakau. &rdquo;Di Jawa Timur ini, saya melihat ada beberapa pelaku usaha di industri kimia dan farmasi, salah satunya adalah Satoria. Mereka punya potensi market yang belum diisi pemain lain,&rdquo; terang Emil. Politikus Demokrat itu berharap kehadiran para pelaku usaha industri lain bisa terus tumbuh. Sehingga memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi Jawa Timur. &rdquo;Kami memberikan jaminan kepada pelaku usaha untuk bertumbuh bersama di Jawa Timur. Bahasa jawanya, ojo ngeruweti (jangan membuat ruwet). Misal, soal tata ruang,&rdquo; jelas Emil. Terkait soal tata ruang, Emil menyebutkan, beberapa perusahaan ada yang terkendala. Seperti, di tata ruang bisa tapi ternyata ada permasalahan lahan sawah dilindungi (LSD). &rdquo;Kami siap menjembatani ke kementerian terkait,&rdquo; ucap Emil. Pendiri sekaligus pemilik Satoria Group Alim Satria mengatakan, pada kuartal pertama, Satoria Pharma growth-nya tumbuh positif. Per bulan, sales meningkat lebih kurang 20 persen. &rdquo;Demand tinggi. Kami terus berupaya memasok kebutuhan pasar,&rdquo; ujar Alim Satria. Beberapa negara luar Indonesia seperti Yaman hingga Rusia menjadi importer dari produk Satoria Pharma. Rencananya, kata Alim, pihaknya akan melakukan pengembangan atau variasi usaha di kimia-farmasi lain pada 2024-2025. &rdquo;Alat kesehatan berupa jarum suntik, misalnya,&rdquo; tutur Alim Satria. Berdasar data yang didapat JawaPos.com, pada 2022, performa sales market dari sektor pemerintah 69 persen, private 19 persen, dan klinik serta retail 12 persen. &nbsp;

Wagub Jatim Emil Dardak menyatakan, industri kesehatan kimia dan farmasi merangkak memberi kontribusi positif terhadap iklim usaha

Wagub Jatim Nilai Sektor Industri Kesehatan Meningkat, Pemprov Beri Jaminan Ini ke Pengusaha

Iklim Usaha

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Iklim Usaha

Berita Terkini

Petani Berharap Stabilitas Iklim Usaha Kelapa Sawit Nasional

Janjikan Iklim Berusaha Nyaman, Dedi Mulyadi Mulai Bersihkan Aparat, Ormas, hingga LSM Nakal yang Lakukan Pungli ke Perusahaan di Jabar

Investasi Jatim Naik! Ini Langkah Khofifah Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

Wagub Jatim Nilai Sektor Industri Kesehatan Meningkat, Pemprov Beri Jaminan Ini ke Pengusaha

Download Aplikasi JawaPos.com