<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/wamen-hilirisasi-1847159473.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara terkait isu pelonggaran ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap minat investasi di Tanah Air. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan, relaksasi TKDN yang diberikan merupakan bagian dari strategi dagang dan investasi, bukan bentuk pengabaian terhadap kepentingan nasional. &ldquo;Saya pikir enggak ada sih (dampak ke investasi). Kalau umpama itu kan bagian dari strategi saja, dilonggarkan beberapa persyaratannya,&rdquo; ujar Todotua saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/2). Menurut dia, kebijakan tersebut telah melalui perhitungan matang, termasuk mempertimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meski ada pelonggaran, pemerintah tetap memperhatikan aspek timbal balik (reciprocal trade) dalam setiap kebijakan yang diambil. &ldquo;Tapi kan ada hitungannya juga trade kita yang kita ambil dari mereka. Enggak terlalu pengaruh,&rdquo; jelasnya. Todotua menambahkan, pelonggaran TKDN tidak serta-merta mengurangi komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan komponen dalam negeri maupun penguatan industri nasional. Relaksasi disebut hanya berlaku pada sektor atau persyaratan tertentu yang dinilai strategis untuk menjaga momentum investasi. Saat ditanya apakah potensi investasi masih tetap kuat di tengah kebijakan tersebut, Todotua memastikan optimisme pemerintah tetap tinggi. Dia menyebut Indonesia saat ini masih menjadi salah satu destinasi investasi yang kompetitif di kawasan, didukung stabilitas ekonomi, reformasi regulasi, serta agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah. &ldquo;Oh iya, sangat dong. Kita punya level confidence yang luar biasa kalau bicara investasi,&rdquo; tukasnya. Sebelumnya, dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, memuat perihal kesepakatan terkait TKDN. Dalam Pasal 2.2 disebutkan bahwa Indonesia akan membebaskan perusahaan-perusahaan AS dan barang-barang AS dari persyaratan kandungan lokal.

Kementerian Investasi pastikan pelonggaran TKDN perusahaan AS tak ganggu iklim investasi. Strategi ini tetap jaga komitmen dan optimisme.

Kementerian Investasi Klaim Pelonggaran TKDN Tak Ganggu Iklim Investasi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/e30ac931-a6cb-422c-8f9d-d0bf3c75acbf-453065511.jpg" alt="Diskusi terkait KUHAP baru terhadap dunia usaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi terkait KUHAP baru terhadap dunia usaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai 2 Januari 2026. Regulasi ini digadang menandai fase penting reformasi hukum pidana nasional, dengan sejumlah perubahan mendasar yang bukan hanya menyentuh aparat penegak hukum, tetapi juga langsung berdampak pada dunia usaha. KUHAP baru membawa penguatan hak tersangka dan terdakwa, pembaruan mekanisme penyidikan dan penuntutan, hingga penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Di tengah upaya pemerintah mendorong investasi dan memperbaiki iklim usaha, kepastian hukum menjadi isu krusial yang kembali mengemuka. Perubahan tersebut menjadi sorotan utama dalam Seminar Law and Regulations Outlook 2026 bertajuk KUHAP Baru 2026: Babak Baru Penegakan Hukum Pidana dan Kepastian Hukum bagi Dunia Usaha yang diselenggarakan Dentons HPRP. Forum ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, praktisi, dan pelaku usaha untuk membedah implikasi KUHAP baru secara lebih komprehensif. Managing Partner Dentons HPRP Sartono menilai, pembaruan KUHAP tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Hukum harus mampu menjawab kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks. &rdquo;Isu kepastian hukum sangat erat dengan dunia usaha. Ketika pemerintah ingin mendorong investasi, salah satu pertanyaan utama investor selalu soal kepastian hukum,&rdquo; ujar Sartono. Dia menegaskan, kepastian hukum tidak cukup hanya bertumpu pada teks regulasi. Pemahaman yang sama serta komunikasi yang sehat antara regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha menjadi faktor penentu dalam implementasi di lapangan. &rdquo;Forum diskusi seperti ini penting untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan. Kalau pemahamannya sejalan, dampaknya akan terasa bagi penegakan hukum dan iklim usaha,&rdquo; kata Sartono. Dari sisi penegakan hukum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyebut, 2026 sebagai era baru hukum pidana Indonesia. Menurut dia, KUHAP baru tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan dengan KUHP dan Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengalami pembaruan. &rdquo;Tiga undang-undang ini merupakan satu sistem yang utuh dan menjadi tonggak baru hukum nasional,&rdquo; kata Asep dalam pemaparannya sebagai keynote speaker. Dia menjelaskan, pembaruan tersebut menandai pergeseran paradigma besar dalam sistem pemidanaan. Jika sebelumnya penegakan hukum cenderung berorientasi punitif dan menjadikan penjara sebagai tujuan utama, kini pendekatannya lebih restoratif, korektif, dan rehabilitatif. &rdquo;Orientasinya tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan dan memperbaiki. Ini tentu memengaruhi cara kerja jaksa, hakim, maupun penyidik,&rdquo; ujar Asep Nana Mulyana. Asep juga menyoroti perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan yang kini tidak lagi bersifat single track. Selain pidana pokok, terdapat pidana tambahan dan tindakan lain yang dapat diterapkan, termasuk dalam perkara korporasi. Dalam konteks ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik karena perbuatan langsung maupun pembiaran. Pertanggungjawaban tersebut bahkan dapat menjangkau pengurus, pihak pemberi perintah, pemegang kendali, hingga beneficial owner. Perspektif implementasi di lapangan disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Dr. Neneng Rahmadini. Dia menjelaskan bahwa KUHAP baru memperkenalkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta berbagai konvensi internasional, seperti CAT, ICCPR, dan UNCAC. &rdquo;Tujuan akhirnya adalah mewujudkan hukum yang bernurani keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,&rdquo; ujar Neneng. Namun, dari sudut pandang dunia usaha, tantangan terbesar justru terletak pada praktik penegakan hukum. SVP Division Head of Corporate Legal PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Perdana Saputro menilai, perubahan regulasi harus diikuti perubahan cara pandang aparat. &rdquo;Kalau pola pikir aparat tidak berubah, KUHAP yang dirancang secara humanis berisiko kembali dijalankan secara kaku dan legalistik,&rdquo; tandas Perdana. Dia menyebut KUHAP baru sebagai ajakan kolektif untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih beradab dan berkeadilan. Sementara itu, Partner Dentons HPRP Timothy Joseph Inkiriwang, mengulas implikasi teknis KUHAP baru bagi korporasi. Sebelum 2026, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar di berbagai undang-undang pidana khusus. Kini, melalui KUHAP baru, korporasi secara tegas dapat ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk lebih serius memperkuat sistem kepatuhan dan pengendalian internal. &rdquo;Perusahaan perlu memastikan kebijakan kepatuhan berjalan efektif, dokumentasi pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, serta sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance,&rdquo; ujar Timothy. Dia juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dan mekanisme perlindungan bagi pengurus agar risiko hukum dapat dikelola dengan lebih terukur di era KUHAP baru. Pemberlakuan KUHAP 2026 pada akhirnya bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan ujian bagi seluruh pemangku kepentingan, apakah pembaruan hukum mampu diterjemahkan menjadi praktik penegakan hukum yang adil, pasti, dan mendukung iklim usaha yang sehat di Indonesia.

KUHAP baru berlaku 2026, hadirkan kepastian hukum bagi dunia usaha dan penegakan pidana. Simak perubahan penting pengaruhi iklim investasi

KUHAP Baru Berlaku 2026, Dunia Usaha Dihadapkan pada Babak Baru Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/purbay-1524511062.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa &quot;digeruduk&quot; para bos bank BUMN-Swasta hingga bos asuransi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa &quot;digeruduk&quot; para bos bank BUMN-Swasta hingga bos asuransi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa "digeruduk" para bos bank BUMN-Swasta hingga bos asuransi yang merupakan investor pemegang Surat Utang Negara (SUN) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, pada Senin sore (13/10). Menurut Purbaya, salah satu hal yang dikeluhkan para investor dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan iklim investasi di Tanah Air yang belum begitu bagus. Para investor itu kemudian mempertanyakan soal strategi Menkeu baru untuk menghadapi kondisi itu. "Salah satu concern mereka adalah iklim investasi di sini enggak bagus-bagus. (Mereka tanya) Apa cara saya untuk memperbaiki itu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor DJP Jakarta usai Investor Meeting. Lebih lanjut, Purbaya menyebut bahwa dalam waktu dekat Pemerintah segera meluncurkan Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan (TPPU) yang akan dibentuk oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya, kata Purbaya, jika kemudian hal yang diselesaikan adalah perihal perizinan. Maka itu sudah ada banyak solusinya, mulai dari program one stop hingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Jadi, saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi.&nbsp;Itu kan udah perizinan, ini, udah puluhan tahun kan. Kita nggak bisa betulin. Jadi, kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP, segala macam kan," ujar Purbaya. "Tapi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi, kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian," tambahnya. Adapun cara kerjanya, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi hakim. Dalam hal ini, dirinya langsung yang akan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh investor. Bahkan nantinya, Purbaya mengaku akan mendedikasikan diri untuk menyelesaikan setiap masalah setiap hari dalam satu pekan. Ia memastikan setiap keluhan-keluhan investor itu akan selesai beres di tangan tim tersebut. "Setelah itu (tim percepatan program pembangunan unggulan) ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," jelas Purbaya. "Nanti orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya, kita bereskan. Itu kira-kira utamanya," tambahnya. Tak hanya menyampaikan keluhan, Purbaya mengakui bahwa para investor yang terdiri dari para direktur utama perbankan. Mulai dari Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Danamon, hingga Bank OCBC ingin mengetahui dan kenal lebih dalam terkait dirinya. Terlebih, kata Purbaya, mereka baru pertama kali ini bertemu dengannya. "Sebetulnya mereka kan secara resmi forum itu baru ketemu saya satu kali kan. Kalau bank satu-satu sih iya, pernah, tapi ini kan satu gerombolan datang investor bukan market kita ya. Dan mereka juga banyak dari bank, maupun dari kapital market," tutur Purbaya. "Sebenarnya mereka yang pengen tahu, saya sih kayak gimana saya orangnya. Benar enggak bisa deliver, segala macam. Apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," tukasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen memperbaiki iklim investasi melalui Tim Percepatan Program Pembangunan.

Menkeu Purbaya "Digeruduk" Para Investor, Ngaku Dikeluhkan soal Iklim Investasi yang Nggak Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/KRIPTO-20-B-4009064641.jpg" alt="Talkshow Triv x Jawapos bertajuk &quot;Aset Digital dan Pajak: Menavigasi Peluang di Era Baru&quot; yang dilaksanakan di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (19/9)/(Foto: Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Talkshow Triv x Jawapos bertajuk &quot;Aset Digital dan Pajak: Menavigasi Peluang di Era Baru&quot; yang dilaksanakan di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (19/9)/(Foto: Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pajak atas aset kripto dinilai justru memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Dengan adanya pemotongan otomatis di exchange lokal, investor tidak lagi perlu khawatir transaksi kriptonya dianggap abu-abu atau ilegal. CEO Triv, Gabriel Rey, menyebutkan bahwa pajak adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. &ldquo;Karena ketika terjadi keuntungan, mungkin nggak sekarang, tapi dirjen pajak itu punya kemampuan untuk mengecek hingga lima tahun ke belakang,&rdquo; ujarnya dalam sebuah Talkshow Triv x Jawapos di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (19/9). Menurut Rey, hal itu bukan soal penghindaran pajak, melainkan bagaimana investor melakukan perencanaan pajak. Apalagi, pemerintah telah menetapkan tarif final sebesar 0,21 persen. &ldquo;Mau kalian untung bisa dalam kripto Rp5 miliar, Rp10 miliar, Rp20 miliar, pajaknya itu final sekitar 0,21 persen. Jadi istilahnya ini sudah sangat baguslah iklimnya untuk masuk ke dalam dunia kripto sebagai alat investasi,&rdquo; tambahnya. Rey menambahkan, regulasi pajak justru membuat posisi kripto kini semakin jelas. Berbeda dengan sebelumnya yang kerap dipertanyakan. &ldquo;Sekarang bisa ditulis resmi. Artinya kalau kita cuan dari sini, sudah nggak dipertanyakan lagi,&rdquo; ujarnya. Ia juga menekankan bahwa penggunaan exchange lokal memberi keuntungan lebih karena bukti potong pajak bisa langsung diterbitkan dan dilaporkan. &ldquo;Jumlah investor kripto di Indonesia sekarang sudah menyentuh 15 juta. Salah satunya karena kalau kita dapat cuan, itu udah bukan lagi abu-abu tapi beneran putih dan bisa dibawa ke Indonesia untuk dinikmati,&rdquo; tambah Rey. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/KRIPTO-20-A-1788664008.jpg" alt="Talkshow Triv x Jawapos bertajuk &quot;Aset Digital dan Pajak: Menavigasi Peluang di Era Baru&quot; yang dilaksanakan di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (19/9)/(Foto: Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Talkshow Triv x Jawapos bertajuk &quot;Aset Digital dan Pajak: Menavigasi Peluang di Era Baru&quot; yang dilaksanakan di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (19/9)/(Foto: Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> Pentingnya Pemahaman Pajak Sementara itu, Founder Gocek Pajak sekaligus Abadi Premium Consultant, Vincent Liyanto, menegaskan pentingnya pemahaman perpajakan bagi investor kripto. &ldquo;Kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Kantor pajak akan melihat apa yang kita laporkan sesuai dengan profil kita atau tidak,&rdquo; katanya. Vincent mencontohkan, keuntungan kripto yang tidak dilaporkan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia pun memberikan rumus sederhana agar pelaporan pajak investor tidak bermasalah, yakni: penghasilan yang dilaporkan harus sebanding dengan kenaikan aset ditambah biaya hidup. &ldquo;Kalau itu nggak make sense, pasti surat cintanya melayang,&rdquo; tutup Vincent. &nbsp;

Regulasi pajak justru membuat posisi kripto kini semakin jelas. Berbeda dengan sebelumnya yang kerap dipertanyakan.

 Regulasi Pajak Aset Kripto Dinilai Bikin Iklim Investasi Makin Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/rosaniran-3903572403.jpg" alt="Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani buka suara soal dampak konflik Iran-Israel yang tengah memanas terhadap iklim investasi di Indonesia. Dia memastikan bahwa iklim investasi di tanah air masih dalam kondisi normal. Bahkan, di tengah kondisi tensi geopolitik yang memanas, investasi asing atau Foreign Direct Investment ke dalam negeri masih tetap tinggi. "Melihat dari appetite maupun dari investor kita tetap sama ya. Tetap tinggi. Terutama yang FDI itu kan terkonsentrasinya kan lebih banyak di negara asia ya," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/6). Lebih lanjut, Rosan juga menyampaikan sejumlah negara yang akan masih aktif menanamkan modal di Indonesia, seperti Singapura, Tiongkok, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Korea. Itu juga yang menjadi dasar, iklim investasi di tanah air masih belum dipengaruhi besar oleh konflik yang sedang memanas di Timur Tengah tersebut. "Kita lihat kalau dari sisi FDI boleh dibilang belum kita lihat ya sampai saat ini. Semua masih berjalan. Investasi yang masuk juga kita lihat sampai dengan 6 bulan ini sangat-sangat baik kok. Sangat-sangat positif. Buat kami kelihatannya tidak ada pengaruh yang besar. Semua oke kok. Berjalan dengan baik," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk menghentikan seluruh aksi militer dalam sebuah gencatan senjata total.&nbsp; Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosialnya, Trump menyebut perjanjian ini sebagai akhir dari konflik yang ia sebut sebagai &ldquo;Perang 12 Hari.&rdquo; Namun sebelum pengumuman ini, sejak akhir pekan hingga Senin (23/6). Iran dan Israel masih memanas dengan saling menyerang lewat udara. Bahkan yang memuncak saat Amerika Serikat (AS) secara terang-terangan berpihak terhadap Israel dengan mengumumkan telah menghancurkan tiga titik pusat nuklir milik Iran, pada Minggu (22/6) waktu Indonesia.

Menteri Investasi Rosan Roeslani memastikan iklim investasi di Indonesia tetap baik meskipun ada ketegangan geopolitik.

Rosan Roeslani Buka Suara soal Dampak Perang Iran-Israel ke Iklim Investasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/raja-ampat-964446483.jpg" alt="Cuplikan video yang menampilkan sosok warga Papua yang digambarkan oleh teknologi digital artificial intelligence (AI) menolak pertambangan nikel di Raja Ampat.(Instagram:&nbsp;reza_erfit)" width="100%">
<figcaption>Cuplikan video yang menampilkan sosok warga Papua yang digambarkan oleh teknologi digital artificial intelligence (AI) menolak pertambangan nikel di Raja Ampat.(Instagram:&nbsp;reza_erfit)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah menuai kecaman dari berbagai pihak. Pencabutan terhadap keempat IUP di Raja Ampat itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Merespons hal itu, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, mendukung respons Pemerintah terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat. Pencabutan itu resmi diumumkan, setelah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau lokasi pertambangan di Raja Ampat. "Kami mendukung kebijakan pencabutan IUP oleh Kementerian ESDM, karena hal ini merupakan langkah tegas dalam memastikan hanya investor yang patuh hukum dan memiliki komitmen keberlanjutan yang bisa beroperasi," kata Anggawira kepada wartawan, Selasa (10/6). Menurut dia, keputusan Pemerintah bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan kebijakan negara. Ia meyakini, pencabutan IUP di Raja Ampat itu membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan, selama ada komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. "Indonesia tengah menuju transisi ekonomi hijau. Tambang yang dikelola secara bertanggung jawab menjadi bagian dari rantai pasok global untuk energi bersih, seperti baterai kendaraan listrik. Ini mendukung komitmen iklim nasional kita," tegasnya. Selain itu, pencabutan terhadap empat IUP di Raja Ampat itu juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem investasi yang sehat. Karena pemerintah telah memberikan ketegasan terhadap pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. "Hal ini merupakan langkah tegas dalam memastikan hanya investor yang patuh hukum dan memiliki komitmen keberlanjutan yang bisa beroperasi," ucapnya. Anggawira mengatakan, pencabutan IUP itu telah sesuai dengan mandat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, PP No. 96 Tahun 2021, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya penertiban izin dan pemanfaatan lahan. "Ini bukan bentuk anti investasi, justru sebaliknya. Ini seleksi alam bagi investor yang serius, legal, dan berorientasi jangka panjang. Yang perlu dijaga adalah transparansi dalam evaluasi dan pelibatan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat," urainya. Lebih lanjut, ia meyakini pencabutan IUP bukan akhir dari pembangunan sektor pertambangan, melainkan awal dari penataan iklim investasi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. "Pencabutan IUP bukan akhir dari pembangunan industri tambang di Raja Ampat, tapi justru awal dari penataan ekosistem investasi," tegasnya. Sebelumnya, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar rapat terbatas (ratas) pada Senin (9/6) kemarin. "Atas petunjuk Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6). Prasetyo tidak membeberkan perusahaan apa saja yang dicabut itu. Namun, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. "Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentunya juga memberikan imbauan bahwa kita semua harus kritis harus waspada untuk mencari kebenaran kondisi obyektif di lapangan," pungkasnya.

Pemerintah cabut IUP di Raja Ampat, HIPMI dukung pencabutan untuk iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah Resmi Cabut 4 IUP Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Hipmi Yakin Mampu Hadirkan Iklim Investasi yang Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/1000808046-4070353994.jpg" alt="Kapolri paska peninjauan bakti kesehatan. (Divhumas Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri paska peninjauan bakti kesehatan. (Divhumas Polri)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":161" class="ii gt"> <div id=":162" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena itu Polri menggelar pemeriksaan kesehatan untuk karyawan pabrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kunjungan kegiatan bakti kesehatan bertajuk Polri Untuk Masyarakat di PT Tah Sung Hung, seribu karyawan pabrik mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolri meninjau kegiatan Bakti Kesehatan di PT Tah Sung Hung di Kabupaten Brebes pada Rabu (19/3). Dalam kegiatan tersebut, tim Dokkes Polda Jateng, Polres Brebes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi sekitar 1.000 karyawan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015788957/jay-idzes-naturalisasi-atau-lokal-semua-punya-misi-yang-sama-untuk-bawa-indonesia-lolos-piala-dunia">Jay Idzes: Naturalisasi atau Lokal, Semua Punya Misi yang Sama untuk Bawa Indonesia Lolos Piala Dunia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenderal Sigit menuturkan, layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan mata, gigi, tekanan darah, serta kadar gula darah. "Bakti kesehatan ini bentuk kepedulian terhadap kesehatan para pekerja menjelang Lebaran, Saya juga secara simbolis menyerahkan paket bekal kesehatan," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan industri di PT Tah Sung Hung yang terus menunjukkan pertumbuhan positif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015788917/nggak-cuma-indonesia-tim-juara-dunia-empat-kali-ini-ternyata-juga-lakukan-naturalisasi">Nggak Cuma Indonesia, Tim Juara Dunia Empat Kali Ini Ternyata Juga Lakukan Naturalisasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perusahaan ini merupakan industri padat karya di bidang pembuatan sepatu dan menunjukkan progres yang sangat baik dan menimbulkan optimisme untuk investasi di Indonesia," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat sekitar 8.000 karyawan baru yang direkrut sejak 2020, dan masih akan dilakukan pengembangan pembangunan yaitu 7 gedung dan juga 1 center develop sehingga total akan dapat merekrut 50.000 karyawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berupaya mendukung peningkatan kinerja agar mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan layanan kesehatan," ujar Kapolri.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menuturkan, layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan mata, gigi, tekanan darah, serta kadar gula darah.

Kapolri Dukung Iklim Investasi Dengan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Pabrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perang-dagang-as-tiongkok-bisa-berdampak-ke-perekonomian-daerah_m_226705.jpg" alt="Ilustrasi buah kepala sawit siap oleh menjadi minyak sawit mentah (CPO) yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buah kepala sawit siap oleh menjadi minyak sawit mentah (CPO) yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kebijakan akan mewajibkan aturan baru untuk kebun plasma sebesar 30 persen bagi perusahaan yang mengajukan pembaruan HGU (Hak Guna Usaha) selama 35 tahun. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha menilai rencana kebijakan itu tidak sesuai undang-undang (UU) berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia. "Pemerintah itu selain mengubah undang-undang juga sering membuat aturan yang sifatnya mendadak. Itu sangat tidak baik untuk iklim investasi. Pengusaha atau investor butuh kepastian hukum," kata Eugenia kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (6/2). Eugenia mengungkapkan, berdasarkan data bahwa jumlah investasi yang masuk ke Indonesia tidak banyak berubah. Investasi baru masih susah masuk ke Indonesia. "Banyak alternatif negara-negara lain yang memiliki kepastian hukum lebih baik. Ke sana lah uang akan mengalir," tegas anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Dia menyebut salah satunya negara Vietnam. Untuk diketahui, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada Kamis (30/1) lalu, Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyebut alokasi 20 persen lahan plasma kini hanya berlaku untuk pemberian HGU tahap pertama selama 35 tahun dan perpanjangan HGU tahap kedua untuk 25 tahun selanjutnya. Bagi pemegang izin yang mengajukan pembaruan HGU, kewajiban plasma ditambah menjadi 30 persen. &ldquo;Selain plasmanya 20 persen, kami minta tambah karena sudah menikmati selama 60 tahun (HGU pertama dan kedua), lalu diajukan pembaruan (HGU ketiga) 35 tahun. Maka total 95 tahun, akan ditambah 10 persen menjadi 30 persen dari sebelumnya kewajiban (plasma) 20 persen,&rdquo; paparnya. Aturan baru itu akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN. Kebijakan itu dilakukan agar petani lebih menikmati hasil dari industri sawit. Data menyebut, sebanyak 16 juta hektare HGU yang dipegang oleh sekelompok pengusaha kelapa sawit yang memegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2.869. Lebih jauh Eugenia menyebut, rencana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait aturan baru plasma sebesar 30 persen bagi perusahaan yang mengajukan pembaruan HGU sebagai kebijakan populis yang tidak rasional. Rencana tersebut dinilai sulit untuk direalisasikan secara baik. Alasan pertama, rencana kewajiban plasma 30 persen bertentangan dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana, dalam pasal Pasal 58 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa "Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: (a) area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau (b). areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari luas lahan tersebut. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah sudah seharusnya mengubah undang-undang tersebut sebelum menerapkannya. Alasan kedua, rencana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Bahkan, misalnya, nantinya akan mengundang para transmigran untuk memenuhi kewajiban plasma 30 persen, butuh waktu lama untuk mengajari mereka bertanam sawit. "Itu bukan perkara satu dua hari," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015603718/ombudsman-ri-sorori-wacana-aturan-30-persen-plasma-bagi-perusahaan-sawit-berpotensi-maladministrasi">Ombudsman RI Sorori Wacana Aturan 30 Persen Plasma bagi Perusahaan Sawit, Berpotensi Maladministrasi</a> Karena itu, Eugenia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada evaluasi pelaksanaan plasma yang diwajibkan 20 persen sesuai undang-undang. Saat ini, dia melihat kewajiban plasma 20 persen saja belum terpenuhi secara baik. Apalagi, selain dari prosentase luas lahan, juga banyak masalah-masalah lain yang terjadi di industri sawit. Eugenia mengharapkan kemitraan antara perusahaan sawit dengan petani palsma perlu diperjuangkan. Tujuannya agar terjadi kemitraan yang benar-benar sehat. Artinya benar-benar terjadi kemitraan yang win-win antara pengusaha dengan masyarakat. Dan masyarakat juga bisa menikmati hasil dari kemitraan ini dengan senang hati. "Jadi hubungan kemitraan antara inti (perkebunan milik swasta/negara) dan plasma (perkebunan yang dimiliki secara mandiri oleh petani) ini tidak terpaksa. Jangan hanya menguntungkan satu pihak tapi kedua belah pihak pengusaha maupun petani ya harus merasa happy. Itu yang akan membuat industri sawit ini menjadi terus bertahan di Indonesia sebagai produsen sawit nomer 1 di dunia," paparnya. Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan 30 persen plasma tersebut berpotensi maladministrasi karena melanggar aturan yang ada. Jika memang akan direalisasikan, dia meminta pemerintah mengubah dulu undang-undangnya. Karena ketidakpastian hukum akan memiliki konsekuensi, salah satunya berdampak pada iklim investasi.

Pengamat menilai rencana kebijakan plasma 30 persen tidak sesuai undang-undang (UU) dan berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Aturan Plasma 30 Persen untuk Pembaruan HGU Sawit Berpotensi Rusak Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/IAI-05-2832020829.jpg" alt="Acara IASB Update yang diselenggarakan IAI bekerja sama dengan Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) di Jakarta, Rabu (5/2). (Foto: Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Acara IASB Update yang diselenggarakan IAI bekerja sama dengan Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) di Jakarta, Rabu (5/2). (Foto: Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus berkomitmen dalam menerapkan standar akuntansi keuangan yang diadopsi dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Dengan pengalaman lebih dari 51 tahun dalam merumuskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang digunakan di Indonesia, IAI telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pasar modal dan iklim investasi nasional. Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Ardan Adiperdana mengungkapkan ini dalam acara IASB Update yang diselenggarakan IAI bekerja sama dengan Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) dan didukung oleh IFRS Foundation serta Universitas Indonesia. IASB Update ini diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi perkembangan terkini terkait IFRS Accounting Standards kepada para pemangku kepentingan di Indonesia. Acara ini juga menjadi momentum penting untuk memberikan masukan Indonesia dalam pengembangan standar internasional. &ldquo;Sebelumnya dalam laporan keuangan, kita seringkali menemukan adanya pencatatan laba, tapi uangnya tidak ada di dalam perusahaan. Nah, penerapan IFRS 18 ini bisa membuat kondisi ini lebih akuntabel, karena pencatatan di akun laba rugi dicatat bersamaan dengan pencatatan di akun arus kas,&rdquo; jelas Ardan. Anggota DPN IAI, Rosita Uli Sinaga menambahkan, secara strategis SAK berperan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi laporan keuangan di dunia bisnis. Dengan penerapan standar yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, mempermudah perbandingan kinerja, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, standar akuntansi yang selaras dengan praktik global menjadi kunci dalam mendukung stabilitas pasar, efisiensi ekonomi, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan terselenggaranya acara ini, para profesional akuntansi, regulator, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait perkembangan terbaru dalam standar pelaporan keuangan global. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para peserta untuk berdiskusi langsung dengan IASB dan berkontribusi dalam pengembangan standar akuntansi internasional. IASB Update ini menghadirkan Rika Suzuki dan Zach Gast selaku IASB Member, dipandu oleh Ketua DSAK IAI, Severinus Indra Wijaya, dan Ketua ACCA Indonesia Member Panel, Yohannes Nugraha yang memberikan konteks praktik di Indonesia dari perspektif standard setter, akuntan publik, dan praktisi keuangan perusahaan. Pada kesempatan yang sama, Ardan juga menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas bisnis di Indonesia, IAI saat ini tengah mempersiapkan penerbitan standard pengungkapan keberlanjutan yang diadopsi dari IFRS S1 dan S2 yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). IAI percaya bahwa dengan penerapan standar akuntansi dan pengungkapan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional, Indonesia dapat semakin memperkuat daya saingnya di tingkat global serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan nasional. &nbsp;

Dengan penerapan standar akuntansi yang selaras dengan standar internasional, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di tingkat global.

IAI Adopsi Standar Akuntansi Keuangan dan Pengungkapan Keberlanjutan Berbasis IFRS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/SRI-MULYANI-25-740880497.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) bertujuan untuk mendorong iklim investasi yang lebih bersaing dan sehat. &ldquo;Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi agar lebih kompetitif dan sehat, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136 Tahun 2024 tentang Pajak Minimum Global,&rdquo; kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat. Lewat PMK tersebut, Pemerintah mengenakan tarif minimum sebesar 15 persen untuk wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro. Kebijakan itu berlaku mulai tahun 2025. &ldquo;Dengan hal itu, perusahaan yang masuk lingkup wajib pajak tersebut dan memanfaatkan fasilitas tax holiday akan dikenakan pajak tambahan minimum domestik sesuai PMK 69/2024,&rdquo; ujar Menkeu. Kebijakan GMT merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD. Saat ini, terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025. Indonesia pun turut menerapkan kebijakan tersebut. Bagi wajib pajak yang termasuk dalam ketentuan akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15 persen mulai tahun pajak 2025. Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2025, estimasi jumlah pajak dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026. Terkait kewajiban pelaporan pajak minimum global, wajib pajak diberikan waktu paling lambat 15 bulan setelah tahun pajak berakhir. Akan tetapi, khusus tahun pertama penerapan GMT bagi wajib pajak, Pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan pelaporan, yaitu paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak berakhir. Misalnya, bila wajib pajak termasuk dalam cakupan GMT pada tahun pajak 2025, maka pelaporan pertama dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2027. Untuk tahun pajak berikutnya (2026), pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2028. Ketentuan mengenai bentuk formulir, tata cara pengisian, pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemerintah juga akan menggelontorkan insentif kepada sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi guna menjaga daya saing.

Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi agar lebih kompetitif dengan menerbitkan PMK 136 Tahun 2024 tentang Pajak Minimum Global.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iklim investasi

Berita Terkini