<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-28-at-20.17.481.jpg" alt="Ikhsan saat pelantikan sekda beberapa waktu lalu. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ikhsan saat pelantikan sekda beberapa waktu lalu. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Baru beberapa hari jadi diangkat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya, nama Ikhsan sudah dicatut untuk penipuan bantuan masjid dan panti asuhan. Aksi penipuan itu dilakukan secara online.  Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dengan maraknya aksi penipuan secara online. Baik pesan singkat melalui SMS (short message service) maupun melalui akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.  Oknum penipu yang menyeret nama Ikhsan menggunakan akun WhatsApp bernomor 0821-3818-5520. Untuk meyakinkan korban, pelaku penipuan itu memasang foto wajah Ikhsan saat bersama dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, oknum tersebut mengirim pesan singkat melalui akun WhatsApp ke sejumlah nomor. Penipu tersebut memperkenalkan diri sebagai Sekda Surabaya. Kemudian pelaku mengaku akan memberikan sejumlah bantuan kepada masjid dan beberapa panti asuhan di Surabaya. Lalu, oknum itu berusaha mengecoh korban agar mengirim sejumlah uang kepadanya.  ”Nomor tersebut bukan nomor Sekda Ikhsan. Itu adalah oknum yang mengatasnamakan Sekda Ikhsan. Jadi tolong, warga Kota Surabaya bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap aksi penipuan tersebut,” kata Fikser, Sabtu (28/1).  Fikser meminta seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, maupun pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan seluruh elemen masyarakat agar lebih berhati-hati dengan maraknya segala bentuk aksi penipuan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab.  ”Saya harap masyarakat tidak langsung percaya, karena tidak mungkin ada pemberian bantuan dengan model semacam itu. Mohon bisa dikroscek terlebih dahulu, karena Pemkot Surabaya tidak bisa bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh oknum tersebut,” tegas Fikser.  Lebih lanjut, dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum, apabila mengetahui kejadian atau aksi yang berpotensi sebagai tindak pidana.  ”Apabila mendapat pesan singkat baik dari akun Whatsapp atau SMS, atau bahkan telepon yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya harap berhati-hati, apalagi jika kedapatan meminta atau ada maksud tertentu, bisa dipastikan hal itu tidak benar,” tambah Fikser.

Baru Dilantik, Nama Sekda Surabaya Dicatut Penipuan Bantuan Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-15.18.22.jpg" alt="Sekda Kota Surabaya Ikhsan dilantik sebagai Ketua PMI Kota Surabaya di lantai 3 Gedung UDD PMI Surabaya, Jumat (27/1). Humas Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Sekda Kota Surabaya Ikhsan dilantik sebagai Ketua PMI Kota Surabaya di lantai 3 Gedung UDD PMI Surabaya, Jumat (27/1). Humas Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan resmi dilantik sebagai Ketua Pengganti Antar Waktu Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya. Ikhsan dilantik Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo disaksikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam Musyawarah Luar Biasa, di lantai 3 Gedung UDD PMI Surabaya, Jumat (27/1).  Penetapan Ikhsan sebagai Ketua PMI Kota Surabaya, berdasar surat keputusan Ketua PMI Provinsi Jatim Nomor: 041/KEP/02.06.00/I/2023, tentang Ketua Pengganti Antar Waktu PMI Kota Surabaya masa bakti 2023 - 2026. Setelah dilantik sebagai Ketua PMI periode 2023 - 2026, Ikhsan diharapkan dapat meneruskan tugas Ketua PMI sebelumnya, menjadi lebih baik lagi.  Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, selama menjabat sebagai Ketua PMI Surabaya, diharapkan bisa menjaga sinergitas dengan PMI Jatim, terutama di bidang kemanusiaan. ”Saya juga berharap, PMI Surabaya bisa menjaga netralitas, mengingat sebentar lagi adalah tahun politik. Jadi tolong Pak Ikhsan, jangan sampai nanti sesama teman di PMI terpecah belah, hanya gara-gara politik,” harap Eri Cahyadi.  Wali Kota Eri tak lupa mengingatkan, jangan sampai lembaga kemanusiaan seperti PMI dicampur aduk dengan urusan pribadi, apalagi soal politik.  ”Saya nyuwun tulung (minta tolong) Pak Ikhsan, bisa membawa PMI lebih bermanfaat untuk kepentingan umat,” pesan Eri.  Senada dengan Wali Kota Eri, Ketua PMI Jatim Imam Utomo menyampaikan, sejauh ini capaian kinerja PMI Surabaya sudah sangat baik. Diharapkan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya bisa ditingkatkan lebih baik lagi.  Imam Utomo menjelaskan, prestasi yang sebelumnya dicapai PMI Kota Surabaya di antaranya, memberikan bantuan hunian sementara (huntara) untuk korban bencana alam. Seperti bencana letusan Gunung Semeru di Lumajang, gempa di Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTT); dan Palu, Sulawesi Tengah; beberapa waktu lalu.  ”PMI Surabaya itu sudah mandiri, dan mencari donatur itu pintar. Maka dari itu, saya harap Pak Ikhsan mempunyai gambaran ke depan, agar PMI Surabaya lebih baik lagi,” tambah Imam.

Sekda Kota Ikhsan Resmi Menjadi Ketua PMI Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ikhsan-sekkota.png" alt="TUGAS BARU: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) menyalami Ikhsan, Sekkota baru, kemarin (25/1). Pelantikan berlangsung di balai kota bersamaan dengan mutasi sejumlah pejabat. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) menyalami Ikhsan, Sekkota baru, kemarin (25/1). Pelantikan berlangsung di balai kota bersamaan dengan mutasi sejumlah pejabat. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekretaris kota (Sekkota) Surabaya definitif akhirnya dilantik kemarin (25/1). Sejumlah tugas pun dititipkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada calon yang telah terpilih. Mulai penuntasan kasus stunting hingga angka kemiskinan yang harus diturunkan.  Ikhsan akhirnya didapuk sebagai Sekkota terpilih setelah melewati berbagai mekanisme seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel). Pelantikan dilangsungkan Rabu siang. Bersamaan dengan puluhan pejabat lain yang ikut dalam rotasi jabatan.  Eri mengatakan, pemilihan Ikhsan sebagai Sekkota mempertimbangkan nilai seleksi yang dilakukan pansel sebelumnya. Ikhsan-lah yang memiliki nilai terbaik. Hal itu kemudian sejalan dengan putusan gubernur yang turun.  ’’Nama-nama yang dari pansel dan nilainya saya serahkan. Akhirnya terpilihlah Sekkota yang sekarang,’’ katanya. Secara khusus Eri meminta Ikhsan bisa berbuat lebih dari pejabat sebelumnya.  Setelah menjabat Sekkota definitif mulai Kamis (26/1), Ikhsan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjalankan perannya. Harapannya, hasil kerja itu bisa dirasakan masyarakat.  ’’Kontrak kinerjanya harus jelas. Pertama, kemiskinan harus turun, stunting harus zero, pengangguran harus turun. Kematian ibu dan anak dan indeks Gini harus diperbaiki. Termasuk monitoring center for prevention (MCP) harus turun,’’ katanya.  Dia menegaskan, nanti Sekkota maupun kepala dinas menandatangani kontrak itu. Termasuk soal jabatan maksimal Sekkota yang hanya tiga tahun. Setelah itu, akan dirotasi.  ’’Tiga tahun itu jabatan maksimal. Kalau dalam satu tahun dievaluasi tidak mencapai target, yo mandek. Jabatan Sekkota dulu dipandang sebagai tingkatan paling tinggi di kalangan ASN. Sejak ada Undang-Undang ASN yang baru, sama dengan kepala dinas,’’ terangnya.  ’’Jadi, waktu pelatihan kepemimpinan nasional, Pak Lilik dan Pak Ikhsan ini masuk 5 besar, Surabaya harus bangga punya mereka. Banyak inovasi saat latihan itu yang diterapkan di Pemkot Surabaya. Misalnya, pendampingan bagi kelurahan, kecamatan, dan OPD agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama,’’ ujarnya.  Selain pelantikan Sekkota, beberapa pejabat dirotasi. Beberapa di antaranya naik jabatan menjadi lurah dan camat. Eri meminta kinerja mereka bisa dekat dan tanpa pungli ke rakyat.  ’’Ada dua camat yang memang keduanya ini ingin istirahat dulu dan konsentrasi ke keluarga. Memang ritme kerja camat ini untuk umat itu tinggi. Jadi, mereka minta istirahat dulu. Lalu, ada lurah yang diangkat karena sebelumnya di sana kosong, yang lain sedang kami susun juga rotasinya,’’ jelas Eri. <h3>Harus Bisa Genjot Pelayanan Publik</h3> KETUA DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Ikhsan sebagai Sekkota definitif. Mantan kepala inspektorat itu diminta untuk cepat melakukan konsolidasi dengan jajaran OPD di bawahnya. Tujuannya, berbagai program kerja bisa segera tereksekusi dengan baik. Melanjutkan reformasi birokrasi juga menjadi bagian dari misi yang harus dicapai di lingkungan Pemkot Surabaya.  ’’Sekkota harus bisa menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien,’’ kata Awi, sapaan karib Adi Sutarwijono.  Dia menyampaikan, Sekkota punya tugas mendesak dalam meningkatkan kinerja jajaran organisasi perangkat daerah.  Mulai meningkatkan serapan anggaran, pendapatan asli daerah (PAD), serta performa pelayanan publik. ’’Ini harus seirama dengan kebijakan wali kota,’’ paparnya.  Dalam menciptakan kualitas pelayanan publik, contohnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Maka, berbagai pelayanan publik harus terhenti di tingkat kelurahan. Misalnya, pengurusan administrasi kependudukan (adminduk).  Nah, Sekkota, sambung Awi, punya peran sangat penting untuk berkoordinasi dengan jajaran OPD terkait. Apalagi , pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan birokrasi pemkot. Dan, Sekkota punya tugas penting untuk mengorkestrasi pelayanan publik yang berkualitas.  Bukan hanya di internal pemkot. Politikus PDIP itu juga mengingatkan Ikhsan untuk aktif berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Termasuk unsur forkopimda. Salah satunya, kalangan DPRD. Menurut dia, Sekkota wajib membangun komunikasi yang baik dengan lembaga legislatif.  Sebab, sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Sekkota harus membahas anggaran bersama-sama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya. ’’Dalam hal ini, Sekkota adalah panglima dalam membahas anggaran,’’ tandasnya.  JALAN IKHSAN MENUJU SEKKOTA  - Pemilihan Sekkota berjalan sejak awal Januari lalu.  - Tiga nama mengikuti seleksi terbuka jabatan tinggi pratama dengan ketua pansel, yakni mantan Mendiknas M. Nuh.  - Ikhsan terpilih sebagai Sekkota setelah meraih nilai terbaik dan disetujui gubernur.  - Sekkota baru dituntut untuk menyelesaikan setumpuk masalah sosial di Surabaya.  - Evaluasi target bakal dilakukan setiap tahun.  - Jabatan maksimal tiga tahun, setelah itu dilakukan lelang terbuka lagi.

Nilai Tes Tertinggi, Ikhsan Jabat Sekkota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-25-at-14.10.45.jpg" alt="Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan di balai kota, Selasa (25/1) siang. Humas Pemkot Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan di balai kota, Selasa (25/1) siang. Humas Pemkot Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Posisi Sekretaris Kota Surabaya (Sekretaris Daerah/Sekda) telah terisi. Posisi yang sebelumnya dinakhodai Hendro Gunawan itu, kini di bawah kendali Ikhsan. Rabu (25/1) siang, Ikhsan resmi dilantik Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Wajah Ikhsan tampak semringah. Setelah proses pelantikan, mantan kepala Dinas Pendidikan Surabaya era Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tersebut justru ngibrit meninggalkan area pelantikan di lantai dua Balai Kota Surabaya itu. Sebelum di posisi sekarang, Ikhsan mengemban amanat sebagai kepala Inspektorat Surabaya.  ”Yang saya banggakan, yang saya lantik hari ini setelah Pak Hendro Gunawan (mantan Sekda Surabaya), kami sempat mengalami kekosongan. Dan, hari ini, dilantik sekda yang baru, Pak Ikhsan,” kata Eri di Balai Kota Surabaya.  Eri menuturkan, Ikhsan perlu segera menuntaskan PR-PR yang berkaitan dengan kondisi Surabaya. ”Ketika dilantik sekda baru, seharusnya kinerja pemkot harus lebih baik dari Pj Sekda. Masih banyak stunting, gizi buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Harus punya target penurunan kemiskinan, stunting zero yang baru kecuali yang ada bawaannya,” tambah dia.  Tak hanya posisi Sekretaris Kota yang dirombak. Ada beberapa kecamatan dan kelurahan yang menerima orang baru. Eri menyampaikan, pada era kepemimpinannya, semua penilaian aparatur sipil negara digelar terbuka (transparan). Tidak ada penilaian yang berdasar suka dan tidak suka oleh wali kota atau siapapun.  Untuk naik pangkat, lanjut mantan kepala Bappeko Surabaya itu, tak perlu menunggu empat tahun. Apabila dalam setahun kemudian menunjukkan prestasi yang moncer, wali kota berjanji akan adil memberikan posisi yang sesuai hasil kinerja.  Ada beberapa problematika ketika Ikhsan duduk di kursi kepala Inspektorat Surabaya. Yang terbaru, dia berhadapan dengan kasus penggunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tak sesuai fungsinya di Kertajaya Indah II milik pengusaha sarang burung walet, Bing Hariyanto. Kala itu, Agus Hartono, tetangga Bing, mengadu dan bersurat ke Inspektorat.  Tak hanya itu. Ikhsan juga menerima laporan terkait pungutan liar yang diadukan masyarakat sepanjang 2022. Totalnya 183 laporan pungutan liar.

Selamat Datang Sekda Surabaya Baru, Wali Kota Eri Lantik Ikhsan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-10.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pendaftaran jabatan sekretaris daerah kota (Sekkota) Surabaya berakhir, Jumat (6/1). Sejak dibuka Senin (2/1) lalu, sejumlah pejabat mendaftar ke panitia seleksi (pansel). Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebut ada tiga pejabat yang mendaftar.  Mereka adalah Kepala Inspektorat Ikhsan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rachmad Basari, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Lilik Arijanto. ’’Mereka sudah mendaftar karena memenuhi syarat,’’ kata sumber tepercaya yang merupakan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.  Tiga nama itu sudah beredar lama sebagai calon Sekkota definitif. Sebab, ketiganya memang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Dalam surat pengumuman yang ditandatangani Ketua Pansel Prof M. Nuh, ada 17 ketentuan yang harus dipenuhi pelamar Sekkota.  ’’Hanya tiga itu (Ikhsan, Rachmad Basari, dan Lilik Arijanto, Red) yang memenuhi syarat,’’ paparnya.  Sebetulnya, selain tiga nama itu, ada dua lagi yang muncul. Yaitu, Erna Purnawati yang saat ini menjadi penjabat (Pj) Sekkota serta Asisten Administrasi Umum Febria Rachmanita. Namun, keduanya terkendala usia yang sudah melampaui 56 tahun.  Selain syarat administratif itu, ada beberapa kriteria lain. Yakni, calon Sekkota harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Yang bersangkutan juga memiliki prestasi kinerja baik sebagai ASN selama dua tahun terakhir. Yaitu, 2020 dan 2021.  Penjabat (Pj) Sekkota Kota Surabaya Erna Purnawati menyampaikan, selain pejabat internal pemkot, pejabat di kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Jawa Timur bisa mendaftar. ’’Mereka nanti diasesmen pansel,’’ jelas Erna.  Dia menambahkan, pansel terdiri atas lima anggota. Tim dipimpin mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof M. Nuh. Anggota lainnya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Indah Wahyuni serta Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya Mohammad Ridwan. Dua lainnya adalah akademisi. Yaitu, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Hendy Prof Fendy Suhariadi M.T. serta psikolog dan Guru Besar Universitas Islam Malang (Unisma) Prof Mas’ud Said.  <h3>Gali Rekam Jejak, Pansel Harus Tanya Bawahan dan Atasan</h3> PANITIA seleksi (pansel) diminta memanfaatkan seluruh sumber daya dalam memberikan penilaian terhadap calon Sekkota definitif. Berbagai pihak terkait harus dilibatkan. Itu penting untuk mendapat masukan yang komprehensif terkait rekam jejak calon Sekkota. ’’Jadi, masukan itu dari berbagai sumber sehingga pansel mendapat feedback dari semua sisi,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti.  Dia menyebutnya sebagai metode 360 degree feedback atau umpan balik 360 derajat. Dengan begini, semua rekam jejak dan kinerja calon bisa terungkap secara menyeluruh.  Pansel, misalnya, bisa bertanya ke rekan kerja para calon. Baik atasan maupun anak buah pada OPD yang dipimpinnya. Bagaimana dia mengelola organisasi dalam berbagai kondisi. Apakah bawahan yang dipimpinnya merasa nyaman ataukah tidak. Itu penting karena Sekkota adalah seorang pengayom untuk seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya.  ’’Dari sini kan kita bisa tahu cara dia dalam memimpin organisasi,’’ ujar Reni. Juga, bisa diketahui apakah yang bersangkutan pernah terlibat dalam penyalahgunaan jabatan atau tidak.  Sangat penting bagi Sekkota memiliki budaya kerja yang produktif. Di sisi lain juga harus memberikan rasa nyaman ke seluruh ASN agar mereka senang bekerja dengan tugas masing-masing. Karena itu, Sekkota harus punya kemampuan memimpin yang bisa mengayomi para pegawai. ’’Sehingga para ASN nyaman sekaligus bisa bekerja dengan produktif,’’ sambung Reni.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i mengingatkan, Sekkota juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Sekkota tentu akan terus berkoordinasi dengan DPRD,’’ paparnya.  PROFIL TIGA CALON SEKKOTA  Ikhsan  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ikhsan.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Jabatan sekarang: Kepala Inspektorat Surabaya  Riwayat jabatan:  - Asisten perekonomian dan pembangunan  - Kepala dinas pendidikan  --  Rachmad Basari  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/rachmad-basari.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Jabatan sekarang: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya  Riwayat jabatan:  - Kepala inspektorat  --  Lilik Arijanto  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/lilik-arijanto.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Jabatan sekarang: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Surabaya  Riwayat jabatan:  - Sekretaris dinas cipta karya dan tata ruang  SYARAT CALON SEKKOTA:  - Berusia maksimal 56 tahun saat dilantik.  - Lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II.  - Sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II-b).  - Memiliki pangkat golongan sekurang-kurangnya pembina tingkat I (IV/b).  - Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Tiga Pejabat Daftar Calon Sekkota, Pilih Ikhsan, Basari, atau Lilik

Ikhsan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ikhsan

Berita Terkini

Baru Dilantik, Nama Sekda Surabaya Dicatut Penipuan Bantuan Masjid

Sekda Kota Ikhsan Resmi Menjadi Ketua PMI Surabaya

Nilai Tes Tertinggi, Ikhsan Jabat Sekkota

Selamat Datang Sekda Surabaya Baru, Wali Kota Eri Lantik Ikhsan

Tiga Pejabat Daftar Calon Sekkota, Pilih Ikhsan, Basari, atau Lilik

Download Aplikasi JawaPos.com