<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/JKT_Jemput-Bola-Perelman-KTP-el-Ke-Sekolah_MIFTAHUL-HAYAT-11-600868372.jpeg" alt="Sejumlah siswa melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di SMAN 37 Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di SMAN 37 Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi layanan publik nasional melalui penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Digitalisasi kependudukan ini bukan hanya mempermudah pelayanan publik, melainkan juga membuka jalan bagi integrasi lintas sektor seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. CEO Privy, Marshall Pribadi dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, peran IKD sangat strategis dalam mendorong kepercayaan pada transaksi digital. &ldquo;Kami sebagai PSrE bertanggung jawab untuk menjamin keautentikan, integritas, dan nirsangkal dari tanda tangan elektronik yang diterbitkannya. Artinya ada jaminan kepercayaan pada transaksi elektronik bagi dunia ekonomi dan bisnis seperti di sektor perbankan misalnya. IKD ini berisi data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga yang terverifikasi secara digital,&rdquo; ujar Marshall. Menurut Marshall, penggunaan IKD yang terintegrasi dengan sertifikat elektronik memberikan perlindungan atas keaslian dokumen serta keamanan data. &ldquo;Dengan sistem yang ada, pelayanan digital di sektor perbankan maupun kebutuhan masyarakat bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Tidak hanya menghemat waktu, tapi juga menghadirkan kepercayaan digital,&rdquo;tambahnya. Marshall bahkan menilai sistem kependudukan Indonesia sudah selangkah lebih maju dibandingkan negara maju seperti Australia. &ldquo;Di Australia belum ada single identity number atau NIK, sehingga data masih tersebar di berbagai negara bagian tanpa jaminan integrasi. Boleh dikatakan, sistem Dukcapil Indonesia jauh lebih canggih,&rdquo; ungkap Marshall. Penguatan IKD menjadi tonggak penting menuju Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi digital yang inklusif. Melalui integrasi data kependudukan, layanan publik dapat diakses secara lebih cepat, transparan, dan tepercaya. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menegaskan, IKD memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik maupun privat. &ldquo;IKD mempermudah pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, dapat digunakan untuk verifikasi layanan publik seperti sekolah, perbankan, bantuan sosial, dan BPJS,&rdquo; ungkap Teguh. Teguh menambahkan, peningkatan kualitas data kependudukan harus ditopang dengan infrastruktur yang andal. &ldquo;Data kependudukan punya peran strategis dan merupakan jantung berbagai kegiatan negara. Karena itu, penguatan jaringan server dan data center yang mengacu pada standar cyber security mutlak diperlukan,&rdquo; ujar Teguh. Sementara itu Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum menegaskan, data kependudukan sejatinya bersifat dinamis. &ldquo;Data ini membutuhkan pembaruan rutin karena mencakup hal-hal seperti perpindahan alamat, perubahan status pernikahan, hingga riwayat pendidikan. Sementara data statis, seperti NIK dan tanggal lahir, tetap sama,&rdquo; jelasnya. Menurut Handayani, keberadaan data dinamis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan publik. &ldquo;Perubahan akibat kelahiran, kematian, maupun mobilitas penduduk harus terkelola dengan baik agar kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,&rdquo; ujarnya. Transformasi ini bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang semakin mudah mengakses hak-haknya. Dengan basis data kependudukan yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi rujukan global dalam tata kelola digital di era modern.

emerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi layanan publik nasional melalui penguatan IKD.

Dorong Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital untuk Percepatan Transformasi Layanan Publik di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/3138c327-ec2a-49d7-970b-ee433d49d0af-3633588829.jpg" alt="Ilustrasi Dispendukcapil Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Dispendukcapil Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Eddy Christijanto mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi IKD. Eddy menegaskan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat ini hanya bisa dilakukan secara langsung di tempat-tempat yang telah ditentukan Dispendukcapil Surabaya. &rdquo;Warga harus datang sendiri dan bertemu langsung dengan petugas resmi, baik di kelurahan, kecamatan, mal pelayanan publik, atau lokasi Goes to Campus dan Goes to School,&rdquo; tutur Eddy, Jumat (31/1).&nbsp; Apabila masyarakat mendapatkan penawaran aktivasi IKD melalui telepon, WhatsApp atau video call, Eddy memastikan, itu adalah modus penipuan. Apalagi jika oknum meminta share screen saat proses aktivasi. &rdquo;Itu sudah pasti penipuan. Tujuannya adalah mencuri data di ponsel korban,&rdquo; imbuh Eddy Christijanto.&nbsp; Modus penipuan lain yang harus diwaspadai masyarakat adalah penawaran aktivasi IKD melalui situs web atau aplikasi yang tidak resmi. &rdquo;Kalau domainnya bukan go.id, sudah pasti itu bukan milik pemerintah dan berpotensi penipuan,&rdquo; seru Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto tersebut.&nbsp; Selain sebagai identitas digital, Eddy menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kependudukan secara mandiri melalui IKD. Di antaranya layanan cetak ulang Kartu Keluarga (KK), update data pendidikan, pengajuan akta kelahiran tanpa NIK, hingga pengajuan akta kelahiran bagi warga yang telah memiliki NIK tetapi belum memiliki akta kelahiran. &rdquo;Harapan kami, kantor pelayanan publik seperti Mal Pelayanan Publik Siola, kecamatan, dan kelurahan bisa lebih sepi karena masyarakat sudah dapat mengurus dokumen kependudukan secara mandiri,&rdquo; tandas Eddy.

Dispendukcapil Surabaya mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi IKD

Dispendukcapil Surabaya Bongkar Modus Penipuan Aktivasi IKD, Hati-Hati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-203314-2842409982.jpg" alt="Kadispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto." width="100%">
<figcaption>Kadispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya lakukan percepatan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD). Itu untuk mempermudah masyarakat dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Surabaya. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, terus mendorong warga Surabaya untuk segera melakukan aktivasi IKD. Percepatan yang dilakukan saat ini adalah dengan cara menyasar warga yang sedang melakukan pengurusan administrasi kependudukan (adminduk), baik yang melalui kelurahan, kecamatan, ataupun di Mal Pelayanan Publik (MPP). &rdquo;Kita setiap hari itu ada pertambahan (aktivasi IKD) sekitar 700 sampai 1.000 orang. Karena yang kita lakukan dalam percepatan ini, setiap orang atau warga yang mau mengurus adminduk baik itu KK, pindah kependudukan, KTP, akta kelahiran, akta kematian, itu kita minta untuk aktivasi IKD,&rdquo; kata Eddy, Selasa (30/4). Eddy mengungkapkan, jumlah warga yang sudah melakukan aktivasi IKD terus meningkat signifikan. Pada sebelum Lebaran, warga Surabaya yang sudah melakukan aktivasi IKD sebanyak 342.000 orang. Saat ini jumlahnya meningkat menjadi 348.000 orang. Percepatan aktivasi IKD yang dilakukan Pemkot Surabaya tak hanya dilakukan di lokasi seperti kecamatan, kelurahan, dan MPP. Akan tetapi juga melalui Balai RW di masing-masing wilayah kecamatan. &rdquo;Di kecamatan itu mereka turun ke Balai RW, warga dikumpulkan di Balai RW lalu melakukan aktivasi IKD. Ini juga sangat membantu kami dalam melakukan percepatan IKD, jadi jemput bola,&rdquo; ujar Eddy. Eddy mengaku, kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivasi IKD di Surabaya masih rendah. Jika dilihat dari segi kuantitas persentasenya, jumlah aktivasi IKD di Surabaya baru mencapai 12 persen. &rdquo;Ya masih rendah. Namun ketika itu dipacu oleh persyaratan yang lain, persyaratan lanjutan, dan setelah melakukan aktivasi baru kita proses pelayanannya, nah itu menyebabkan mereka untuk segera mengurus IKD,&rdquo; terang Eddy. Dia menegaskan, bagi seluruh warga yang telah memiliki KTP, wajib melakukan aktivasi IKD. Artinya, sebanyak 2,2 juta penduduk yang telah memiliki KTP Surabaya wajib melakukan aktivasi IKD. Karena saat pelayanan di lingkungan pemkot seluruhnya telah menggunakan IKD. &rdquo;Contohnya, seperti pelayanan di Bank Jatim, BNI 46, RSUD Soewandhie, dan RSUD BDH juga demikian. Misal, ketika kita akan membuka rekening baru, kita tidak perlu membawa KTP,&rdquo; tegas Eddy Christijanto. Dispendukcapil Surabaya akan melakukan kerja sama dengan sejumlah pelayanan publik lainnya. Selain itu, juga akan melakukan sinkronisasi antara data satu dengan lain. Mulai dari akta kelahiran hingga akta kematian akan terintegrasi menjadi satu. &nbsp; &rdquo;Nanti, kalau sudah terintegrasi pelayanan adminduk itu nggak usah bawa apa-apa, misal mengajukan pindah atau mengajukan KTP, itu cukup IKD. Jadi, tidak perlu bawa berkas banyak,&rdquo; tutur Eddy Christijanto.

Dispendukcapil Surabaya percepata aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemkot Surabaya Dorong Warga Segera Aktivasi KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/AZWAR-12-2963437924.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah. Kemarin (7/3) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan pembukaan MPP di sejumlah daerah. Ada 16 MPP fisik dan 25 MPP digital yang dibuka secara resmi kemarin. Dengan penambahan itu, total terdapat 216 MPP. "Ini ada 216 MPP (MPP dan MPPD, Red), berarti Bapak/Ibu memiliki komitmen yang sangat tinggi," ujar Anas dalam sambutannya. Selain itu, 60 pemda sudah menyatakan komitmen untuk memperkuat MPP masing-masing melalui MPP digital. Lokus penyelenggara MPP digital tersebut dapat dilihat pada Keputusan Menteri PAN-RB No 864/2023. Anas berharap, dengan kehadiran MPP di kabupaten/kota, pelayanan publik untuk masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik lewat 4 ekosistem. Yakni, direct service, mobile service, self-service, dan electronic service. "Nantinya masyarakat yang mau urus SKCK, KTP, dan berkas-berkas lain bisa lebih mudah dan cepat," sambungnya. Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah tengah fokus pada penyiapan keterpaduan layanan digital. Salah satunya, portal nasional yang akan menginteroperabilitaskan berbagai layanan publik utama pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Anas mengajak semua pemda segera melakukan interoperabilitas layanan yang ada pada satu portal itu. Hal yang bisa dilakukan pertama adalah tidak membuat aplikasi baru. Dia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin masyarakat kerepotan harus menginstal aplikasi satu per satu. Untuk mengakselerasi keterpaduan layanan digital pemerintah tersebut, Kementerian PAN-RB diminta segera mempercepat implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Anas menyampaikan, saat ini terdapat sembilan layanan prioritas pemerintah yang diintegrasikan dalam portal tersebut. Yakni, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Mantan bupati Banyuwangi itu mendorong para kepala daerah segera mengimbau warganya untuk mengurus identitas kependudukan digital (IKD). Dengan adanya identitas digital itu, cukup dengan satu identitas, seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu mengulang entri data pribadi. "Dengan IKD, nanti menjadi single sign on (SSO) untuk mengakses ke banyak layanan digital. Jadi, mohon para bupati/wali kota, PNS, dan masyarakat untuk mengurus IKD," tuturnya. (mia/c7/oni)

Mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah. Ada 16 MPP fisik dan 25 MPP digital yang dibuka secara resmi kemarin.

Perkuat Mal Pelayanan Publik, Menteri PANRB Minta Bupati, Wali Kota dan Warga Urus IKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-203314-2842409982.jpg" alt="Kadispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto." width="100%">
<figcaption>Kadispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sosialisasi bahkan menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, hingga saat ini, aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang. Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya wajib ber-KTP. &rdquo;Capaian kita 188.000, masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting,&rdquo; kata Eddy Christijanto, Rabu (3/1). Menurut Eddy, rendahnya minat masyarakat melakukan aktivasi IKD karena belum seluruh institusi memanfaatkan KTP digital tersebut. Pun demikian dengan sektor perbankan dan perusahaan swasta juga belum sepenuhnya menggunakan IKD. &rdquo;Kami juga menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka memaksimalkan potensi aktivasi IKD, seluruh institusi pemerintah dan swasta bisa memanfaatkan ini untuk setiap pelayanan,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. &rdquo;Termasuk ketika Imigrasi dan perbankan. Perbankan di Jawa Timur baru Bank Jatim, bank-bank yang lain masih belum memanfaatkan IKD,&rdquo; sambung dia. Menurut Eddy, hal tersebut yang melatarbelakangi minat warga masih rendah untuk melakukan aktivasi IKD. Padahal, selama ini, pihaknya intens melakukan sosialisasi aktivasi IKD ke mal-mal, ruang publik, institusi lain, hingga ke perusahaan-perusahaan swasta. &rdquo;Kita hampir setiap hari sosialisasi, baik itu melalui media sosial kita, maupun datang langsung ke komunitas masyarakat, termasuk media untuk menyosialisasikan terkait IKD,&rdquo; ungkap Eddy Christijanto. Eddy menyebutkan, untuk mengejar target aktivasi IKD, pihaknya menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN di Surabaya. Juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD. &rdquo;Termasuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan banyak. Itu kita minta untuk masuk ke sana melakukan aktivasi IKD,&rdquo; jelas Eddy Christijanto. Akan tetapi, kata dia, hal yang lebih penting lagi adalah Kemendagri juga diharapkan bisa melakukan kerja sama dengan bank-bank. Sebab, selama ini pihaknya menemui kendala karena bank berkantor pusat di Jakarta. &rdquo;Mereka (bank) kami tawari, mereka bilang menunggu pusat. Maksudnya biar ada kerja sama (Kemendagri) dengan (bank) pusat, sehingga nanti seluruh Indonesia persyaratan bisa mentransformasikan dari KTP fisik ke digital,&rdquo; harap Eddy Christijanto. Eddy menambahkan, pihaknya juga berencana menjalin kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur. Kerja sama itu untuk meningkatkan minat warga agar melakukan aktivitas IKD. &rdquo;Bagaimana terkait pengurusan STNK dan sebagainya tidak menggunakan KTP elektronik, tapi KTP digital, kita ajak mereka kerja sama. Jadi upaya-upaya kita seperti itu, termasuk dengan BPJS dan Imigrasi,&rdquo; ucap Eddy Christijanto.

Dispendukcapil Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menyasar sekolah, perbankan dan lainnya

Ratusan Ribu Orang Surabaya Aktivasi KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-132755-2687354171.jpg" alt="Begini proses perubahan E-KTP digital, identitas warga satu data Indonesia." width="100%">
<figcaption>Begini proses perubahan E-KTP digital, identitas warga satu data Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penggantian E-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital atau IKD bukan sekedar isapan jempol belaka. Belakangan ini, penggantian E-KTP menjadi IKD telah gencar disosialisaikan kepada masyarakat secara meluas. Bahkan, untuk penggantian E-KTP menjadi IKD masyarakat diberikan akses yang lebih mudah dan praktis. Melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah mulai melakukan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara bertahap. Penerapan IKD ini mengacu pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik, serta Penyelengaraan Identitas Kependudukan Digital. Dilansir dari radar Semarang, Rabu (3/1), Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengatakan, penggantian E-KTP menjadi IKD dapat menekan anggaran terkait permintaan blangko. Selain dapat menekan anggaran, IKD juga dipercaya mampu meringkas dokumen dalam satu aplikasi. &ldquo;Hal ini yang mendorong pemerintah pusat membuat IKD. Selain menekan anggaran, juga meringkas dokumen dalam satu aplikasi. Misalnya data KK, BPJS, NPWP, KTP, hingga rekaman foto,&rdquo; katanya. Sementara itu, Yudi memaparkan terkait penerapan IKD atau KTP digital di Kota Semarang sendiri, sudah dilakukan sejak Oktober 2022. Hingga kini, sudah ada 20 ribu penduduk yang telah mengaktifkan IKD di Ibu Kota Jateng ini. Untuk terus dapat memenuhi target aktivasi IKD dari pusat, Yudi mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengaktifan IKD ini. Bahkan, pihaknya juga telah membuka pelayanan aktivasi IKD di kantor Disdukcapil dan di 16 kecamatan lainnya. Selain itu, Yudi juga tak lupa untuk menyasar instansi-instansi pemerintahan agar para pegawai bisa segera mengaktifkan IKD. &ldquo;Kami terus melakukan sosialiasi. Termasuk kepada warga yang baru berusia 17 tahun, tetap harus rekaman. Tapi, kalau yang sudah rekaman bisa langsung mengaktifkan,&rdquo; tambahnya. Yudi menjelaskan, pihaknya bakal membantu warga yang gaptek (gagap teknologi) untuk pengaktifan IKD ini. Menurutnya, kesulitan yang sering dihadapi masyarakat gaptek adalah terkait belum memiliki akun e-mail untuk verifikasi. Sementara itu, cara mengaktifkan, masyarakat tinggal download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Google Play Store. Kemudian, mengikuti step-step yang di arahkan. &ldquo;Untuk tahapan aktivitas, masyarakat dapat ke petugas TPDK (Tempat Perekam Data Kependudukan) atau ke Dispenduk Capil,&rdquo; pungkasnya. Sebelum melakukan tahap aktivasi IKD, pastikan Anda telah menyiapkan e-KTP, email, HP berbasis android, nomor HP aktif, dan QR code dari dukcapil setempat. Kendati demikian, berikut langkah-langkah mengganti E-KTP menjadi IKD: 1. Download aplikasi IKD di Playstore 2. Buka aplikasi IKD 3. Isi NIK, email, dan nomor HP, lalu klik tombol verifikasi data 4. Pilih tombol ambil foto untuk face recognation (verifikasi wajah) 5. Pilih scan QR code 6. Cek email dan aktivasi IKD dengan memasukkan kode aktivasi dan captcha 7. Selesai *** &nbsp; &nbsp;

Berikut langkah-langkah mengganti E-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD), bisa dilakukan dengan HP, mudah dan praktis.

Mudah dan Praktis, Begini Cara Aktivasi IKD Pengganti E-KTP Menggunakan HP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/IKD-3076218120.jpg" alt="Dirut Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (27/6) usai penandatanganan impementasi IKD untuk Perbankan." width="100%">
<figcaption>Dirut Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (27/6) usai penandatanganan impementasi IKD untuk Perbankan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim selangkah lebih maju dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, hari ini bank kebanggaan arek Jawa Timur ini telah menjadi bank pertama di Indonesia yang mampu mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Perbankan (#IKD4Banking). Hal tersebut ditandai dengan penandatangan adendum kerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Bertempat di Balai Kota Surabaya, kegiatan penandatanganan implementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi yang disaksikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada hari Selasa (27/6). Dalam kesempatan tersebut, Busrul Iman menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri beserta Jajaran dan Walikota Surabaya yang telah memberikan kepercayaan serta kesempatan kepada bankjatim untuk melakukan kerjasama layanan integrasi IKD dengan perbankan. &rdquo;Kami mengucapkan terima kasih karena bankjatim sudah diberi kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk menjadi pilot project dengan Pemkot Surabaya. Kami harapkan kerja sama ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Surabaya, dalam melakukan transaksi pelayanan publik ataupun privat dengan hanya melalui telepon genggam,&rdquo; paparnya. Selain itu, Busrul juga berharap dengan hal ini bisa mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas. &rdquo;IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat sehingga bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial maka akan lebih tepat sasaran, serta mempercepat transaksi layanan perbankan yang telah terintegrasi dengan IKD,&rdquo; ungkapnya. Sehingga, kebenaran data dalam Costumer Information File (CIF) lebih akurat dan terjamin sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil. &rdquo;Perlu diketahui, IKD ini bisa digunakan untuk membuka rekening di bankjatim dan kami berhasil jadi yang pertama di Indonesia dalam hal pengimplementasian ini. Dengan menggunakan IKD, masyarakat dapat melakukan transaksi di bankjatim dengan lebih mudah, cepat, dan aman,&rdquo; tambah Busrul. Dia menegaskan, semoga kerja sama ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Tetapi ke depannya semoga ada hal baik serta Inovasi lagi untuk mendobrak perubahan. &rdquo;Tentunya penandatanganan perjanjian kerja sama hari ini merupakan sinergitas yang baik bagi Pemerintah Kota Surabaya dan bankjatim. Semoga program &ndash; program positif seperti ini dapat terus berlanjut di kemudian hari,&rdquo; ungkapnya. Eri Cahyadi juga menuturkan, dengan adanya launching IKD ini berarti penggunaan IKD di Surabaya sudah wajib. Karena sejauh ini, mayoritas keluhan masyarakat Surabaya adalah terkait lambatnya mencetak KTP. &rdquo;Akhirnya saya sampaikan solusinya ya pakai KTP digital. Kami bersyukur bankjatim sangat mendukung ini. Karena dengan IKD, data customer bisa lebih valid dan pasti sehingga ke depan pelayanan bisa lebih baik lagi,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Teguh berharap semoga ini bisa jadi role model untuk daerah-daerah lain. Karena menurutnya, IKD adalah terobosan baru KTP-elektronik versi digital yang bisa diaktivasi dalam smartphone. &rdquo;Ke depan, IKD sebagai penghubung pelayanan publik bakal berlaku secara lebih masif dan lebih canggih. Dengan begitu, masyarakat dapat semakin mudah dalam mengakses layanan Dukcapil dan perbankan,&rdquo; urainya. &nbsp;

IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat sehingga bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial maka akan lebih tepat sasaran.

Bank Jatim Jadi Bank Pertama Implementasikan  IKD For Banking di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IKD-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya melalui kecamatan gencar menyosialisasikan identitas kependudukan digital (IKD). Bukan hanya itu, kecamatan dan kelurahan juga mengajak warga Surabaya, khususnya Kecamatan Rungkut, berpindah ke IKD.  Camat Rungkut M. Habib mengatakan, sosialisasi dilakukan secara masif. Termasuk saat pertemuan di layanan administrasi kependudukan setiap Selasa di RW masing-masing.  Menurut dia, IKD memiliki banyak keistimewaan. ”Yang utama ya nggak harus fotokopi lagi. IKD sama dengan KTP, itu disimpan dalam aplikasi,” katanya setelah memberikan pelayanan kepada salah seorang warga kemarin (19/1).  Mantan lurah Simomulyo Baru itu menambahkan, aplikasi tersebut dapat diunduh di PlayStore. Nama aplikasi itu adalah identitas kependudukan digital milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.  Dalam aplikasi tersebut, terdapat beberapa pelayanan, mulai pajak, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, PeduliLindungi, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Tautan dengan KPU itu disebutkan TPS mana nantinya, ada. Kalau ASN nyambung juga ke BKN,” paparnya.  Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pengurusan IKD di Surabaya terus bertambah. Terakhir, jumlah warga yang melakukan aktivasi 21.156 orang. ”Iya, ini terus bertambah,” katanya kemarin.  Mantan kepala bappeko itu menyebutkan, proses aktivasi IKD dapat dilakukan di Gedung Siola atau yang lebih dekat, yakni di kantor kecamatan. Hal itu sesuai dengan pengadaan server. ”Ke depan dipersiapkan PC baru khusus untuk aktivasi IKD di kelurahan,” ujarnya.

Urus IKD di Gedung Siola dan Kecamatan, Ke Depan Cukup di Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ramadan-200-anak-diperiksa-mata-dan-diberi-kaca-mata-gratis_m_215507.jpeg" alt="Ketua Ikatan Keluarga Dewan (IKD) Novie Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Ketua Ikatan Keluarga Dewan (IKD) Novie Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, Ikatan Keluarga Dewan (IKD) bekerjasama dengan Lions Club menyelenggarakan bakti sosial pemeriksaan mata dan pemberiaan kaca mata gratis kepada anak-anak tidak mampu. Program "Mataku Jendelaku" ini menyasar kepada 200 anak-anak usia SD di lima wilayah DKI Jakarta. "Kami dan IKD mengajak Lions Club yang memang memiliki program kegiatan sosial membantu anak-anak kurang mampu untuk dilakukan pemeriksaan mata dan pemberian kaca mata gratis," ujar Ketua IKD Novie Prasetyo kepada sejumlah wartawan di sela-sela pemeriksaan mata di lantai 3 Gedung DPRD DKI, Jumat&nbsp; (25/5). Novie, istri Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudin menambahkan, program bakti sosial ini untuk membantu anak-anak yang memiliki masalah kesehatan matanya, tetapi karena orang tuanya tidak mampu, sehingga dibiarkan. "Jangan sampai karena masalah mata, prestasi&nbsp; pendidikan mereka tidak maksimal, kan kasihannya ya," ucap Novie menambahkan. Setelah diperiksa, nanti kaca matanya diantar ke alamat sekolah masing-masing. Selain pemeriksaan dan pemberian kaca mata, IKD juga memberikan santunan anak yatim mengisi kebaikan dan berkah Ramadhan. Sementara itu, Gubernur Terpilih Lions Club Willy S Dharma menambahkan, minat anak-anak kurang mampu memanfaatkan program ini sangat besar. Sebab, kebiasaan&nbsp; generasi melinial yang tidak bisa dilepaskan dari gadget itu dapat mempengaruhi kesehatan mata anak-anak usia SD dan SMP. "Selain dampak dari penggunaan gadget, seiring pertumbuhan dan kehidupan ekonomi yang membaik, pola makan mempengaruhi kesehatan mata anak-anak," Willy A Dharma. Lebih lanjut Willy menegaskan, ada lima program prioritas dari Lions Club antara lain penanganan penyakit diabetes, penyakit mata, dan kelaparan. Menurut Novie, pemeriksaan&nbsp; mata dan pemberiaan kaca mata, santunan anak yatim dan kegiatan sosial ini sudah dilakukan empat tahun berturut-turut. "Ini tahun ke empat kegiatan bakti sosial yang menggunakan dana dari donasi masyarakat dan iuran IKD," pungkas dia.

Ramadan, 200 Anak Diperiksa Mata dan Diberi Kaca Mata Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tips-pengobatan-untuk-anak-penderita-kanker-ala-ibu-dewan_m_177733.jpeg" alt="Ilustrasi kanker" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kanker</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anak yang menderita kanker (pediatric cancer) dalam upaya penyembuhannya membutuhkan beragam terapi di samping pengobatan secara reguler. Lingkungan menjadi salah satu cara paling ampuh untuk memberikan semangat bagi mereka agar bisa cepat sembuh. Sebanyak 40 anak penderita kanker dan 150 lansia diundang oleh Ikatan Keluarga Dewan (IKD). Mereka mendapatkan perhatian semangat khusus, supaya tidak menyerah dengan penyakit yang dihadapi. Sebab upaya penyembuhan tidak hanya dari obat-obatan, tapi ada juga perhatian yang memiliki dampak psikologis luar biasa. Ketua IKD DKI Novi Prasetio menuturkan, pihaknya sengaja mengundang para lansia dan anak penderita kanker dan lansia. Kegiatan itu bagian dari peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember lalu. Menurutnya empati kepada para lansia dan anak penderita kanker sangat penting. Cara itu lebih ringan dan berdampak cukup bagus terhadap mereka. "Momentum Hari Ibu ini kita manfaatkan untuk lebih banyak menebar simpati bagi saudara-saudara kita yang layak mendapatkan kasih sayang dan empati sebagai sesama anak bangsa," ujar Novi di rumah dinas Ketua DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).&nbsp;IKD merupakan perkumpulan dari istri dan keluarga anggota DPRD DKI Jakarta. Novi menjelaskan, ada sebanyak 150 lansia dan 40 anak <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/22/176669/ada-120-penderita-kanker-pada-setiap-1-juta-anak" target="_blank">penderita kanker</a> yang diundang dalam kegiatan bakti sosial tersebut. Selain memberikan santunan dan layanan kesehatan, kegiatan juga dikemas dalam bentuk menjalin sambung rasa dan ekspresi kebahagiaan bersama dengan menyajikan Talkshow Tips Kesehatan Lansia, dan Performance keceriaan anak-anak YKAKI (Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia). "Untuk kali ini kegiatan agak berbeda, karena yang biasanya kita melaksanakan sendiri kini kita mengajak Lions Club Jakarta Selatan KICI Distrik 307-B1 untuk menggelar bakti sosial," terangnya.

Tips Pengobatan untuk Anak Penderita Kanker Ala Ibu Dewan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ikd

Berita Terkini