<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-20-at-09.01.42.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja, Selasa (20/9). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja, Selasa (20/9). (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai berhasil dalam merealisasikan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal itu terlihat dengan kehadiran fasilitas-fasilitas yang sama di setiap daerah di Indonesia, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.  Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Rimbo Bugis menuturkan, pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Jokowi tidak hanya terpaku di Pulau Jawa. Namun daerah-daerah seperti seperti di Timur Indonesia ikut merasakan hal yang sama.  Menurut Rimbo, salah satu cara Jokowi merawat kebhinekaan dan persatuan adalah dengan meratakan pembangunan di pelosok daerah di Indonesia. Pasalnya hal ini merupakan kunci Jokowi menjaga persatuan di Indonesia.  “Pak Presiden berhasil menjaga persatuan Indonesia lewat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah,” kata Rimbo saat dihubungi, Rabu (5/10).  “Fasilitas yang ada, kita juga tidak bisa mengabaikan fasilitas di wilayah tengah dan timur,“ imbuhnya.  Dikatakan Rimbo, pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi tidak hanya terfokus pada jalan tol saja, tetapi juga pada hal lain yakni bandara, bendungan dan pelabuhan hingg pada aspek-aspek sosial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.  “Pemerintah kita tidak hanya fokus kepada jalan, namun irigasi juga diperhatikan. Bendungan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pelabuhan sebagai wujud dari tol laut,” ucapnya.  “Kemajuan-kemajuan yang saya lihat ini orientasi pembangunan ini tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi sudah melebar ke Sumatera, Papua, Maluku dan Maluku Utara,” jelasnya.  Rimbo pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar terus mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia. Sebab tanpa pembangunan, ekonomi suatu bangsa akan sulit untuk dikembangkan.  “Saatnya bersatu memberikan dukungan kepada Pemerintah. Tapi tetap memfungsikan kritik kita sebagai alat kontrol agar Pemerintah tetap lurus bekerja buat kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

IMM Soroti Kinerja Jokowi Lakukan Pemerataan Infrastruktur di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-23-at-14.26.04.jpeg" alt="Ketua Umum IMM Abdul Musawir Yahya. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IMM Abdul Musawir Yahya. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kini dipimpin ketua umum baru. Abdul Musawir Yahya terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar IMM ke-19 yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (23/10).  Dalam pidato pertamanya usai terpilih sebagai ketua umum IMM, Abdul Musawir menyoroti tiga aspek. Yakni, bidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan politik.  Untuk sektor pendidikan, kader IMM dari Jawa Timur itu menyoroti kemudahan akses beasiswa ke luar negeri bagi kader-kader IMM. Selama ini kesempatan beasiswa itu begitu banyak, namun mahasiswa di lingkungan Muhammadiyah belum banyak mendapat kesempatan. Ke depan, mahasiswa di IMM mesti bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri.  Pada bidang ekonomi, mendorong kader IMM untuk melakukan penguatan program UMKM. Sebagai kader yang dimiliki Muhammadiyah, Abdul Musawir mengupayakan pendiasporaan kader.  "IMM harus berkonsentrasi pada tiga aspek ini agar memiliki wajah yang jelas dalam membangun sumber daya manusia," tegas pemuda yang juga asli Gowa itu.  Muktamar Ke-19 IMM di Kendari diikuti oleh 451 kader yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam pemilihan ketum IMM, Abdul Musawir Yahya memperoleh 338 suara. Semua itu berasal dari 28 DPD IMM se-Indonesia.  Abdul Musawir Yahya, calon ketua yang berasal dari DPD Jawa Timur, terpilih menjadi ketua umum dengan jumlah suara 338 yang berasal dari 28 DPD IMM se-Indonesia. Sementara rivalnya Muhammad Huda Prayoga dari DKI Jakarta mendapat 102 suara.

Ketum IMM Soroti Kemudahan Beasiswa Luar Negeri bagi Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Tol-Dalam-Kota-Macet-Parah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kemacetan di tol dalam kota Jakarta, Senin (7/5/2021). Ruas tol dalam kota Jakarta mengalami kemacetan di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Ribuan kendaraan yang hendak masuk ke Jakarta dari arah Bekasi, Depok" width="100%">
<figcaption>Kemacetan di tol dalam kota Jakarta, Senin (7/5/2021). Ruas tol dalam kota Jakarta mengalami kemacetan di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Ribuan kendaraan yang hendak masuk ke Jakarta dari arah Bekasi, Depok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendukung kebijakan pemerintah yang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021. Namun organisasi mahasiswa yang terafiliasi dengan Muhammadiyah itu meminta pemerintah konsisten menggunakan istilah. “DPP IMM senada dengan PP Muhammadiyah, mendukung perpanjangan masa PPKM. Ini adalah bentuk ikhtiar dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Saya berharap kebijakan ini diikuti dengan efektif dan efisiennya pelaksanaan 3T di masyarakat”, ungkap Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo dalam keterangannya, Jumat (23/7). Menurut Najih, perpanjangan PPKM Darurat yang kini menjadi PPKM level 4 adalah ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di tengah masyarakat. Namun dia memberi catatan tentang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 3T di masyarakat. Semua itu perlu dievaluasi. Dalam kesempatan ini, Najih juga menyoroti pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Menurut dia, pemerintah tidak konsisten dalam menggunakan istilah yang membuat masyarakat jadi bingung. Mulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kasyarakat (PPKM) Mikro, lalu berganti dengan PPKM darurat, dan kini PPKM level 1-4. Selain itu, rantai komando penanggulangan Covid-19 ini dianggap tidak jelas. Hal itu berkaca pada kebijakan yang saling tumpang tindih dalam pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Belum lagi persoalan bantuan sosial Covid-19 yang dianggap masih belum ada yang belum tepat sasaran. "Ada kelompok yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan," imbuhnya. Najih menyadari bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini masih akan berlangsung cukup lama. Untuk mengatasinya membutuhkan partisipasi masyarakat. Setidaknya tetap menjalani protokol kesehatan (prokes) dengan ketat, tanpa terkecuali. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/23/07/2021/terdampak-ppkm-level-4-di-jakarta-450-pemulung-dapat-sembako/">Terdampak PPKM Level 4 di Jakarta, 450 Pemulung Dapat Sembako</a> "Partisipasi semua pihak untuk sadar dan menerapkan protokol kesehatan dengan 5M secara ketat. Itu yang menentukan apakah kita akan melewati pandemi ini dengan cepat, atau justru semakin lama karena perilaku kita sendiri.” Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa PPKB Darurat Jawa-Bali diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Setelah itu, Presiden Jokowi mengatakan akan melakukan sejumlah pelonggaran di beberapa sektor.

Sejalan dengan Muhammadiyah, IMM Dukung PPKM Darurat Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-22-at-14.49.28.jpeg" alt="Bobby Nasution di tengah aktivis Muhammadiyah. Mulai dari IPM, IMM dan organisasi otonom lainnya di Kota Medan. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bobby Nasution di tengah aktivis Muhammadiyah. Mulai dari IPM, IMM dan organisasi otonom lainnya di Kota Medan. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan untuk kehadian Islamic Center di Kota Medan terus mengemuka. Sebelumnya ditawarkan oleh Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi. Kini pemikiran itu juga dikemukakan oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko-HMI) Sumut.  "Wali Kota Medan tiga kali berturut-turut tersangkut korupsi, bisa jadi salah satu penyebabnya Kota Medan sudah sangat dekat dengan kemaksiatan," ujar Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi kepada wartawan, Kamis (23/7).  Alwi Hasbi mengusulkan, agar Kota Medan menjadi berkah, perlu kehadiran Islamic Center. Sebab, kini Islamic Center sudah menjadi kebutuhan umat yang sangat mendesak.  Menurut dia,  Kota Medan memiliki modal besar menjadikan tatanan Islam sebagai salah satu ikon kotanya. Untuk itu, pembangunannya harus terealisasi. Islamic Center nantinya tidak hanya sekadar untuk tempat belajar agama dan memberikan keuntungan bagi umat Islam. Tapi juga memberi manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat luas. Nantinya bisa bermuara pada pendapatan daerah.  "Di banyak kota, Islamic Center menjadi destinasi wisata religi yang dikelola dengan baik oleh pemerintah daerahnya dan mendatangkan pendapatan daerah yang luar biasa. Selain itu juga masyarakat nonmuslim juga mendapat manfaat dari aspek sosial dan ekonomi," tandasnya.  Di tempat lain, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sumut mengharapkan kehadiran pemimpin yang bisa memperbaiki kesenjangan sosial di Kota Medan. "Kota Medan butuh sosok yang memiliki kesiapan dan kemampuan memimpin," ujar Ketua Umum IPM Sumut Hanifah Syafina.  Dia mengingatkan, jangan sampai Kota Medan ini jatuh pada lobang yang sama. Sudah tiga kali wali kotanya terjerat kasus korupsi. Jangan kasus serupa lagi. "Ini penting dicamkan oleh warga Medan," katanya.  Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Medan Imam Sakti Lubis berharap tampilnya sosok muda sebagai pemimpin Kota Medan.  Dia tidak ingin warga Medan jatuh pada lobang yang sama dalam proses Pilkada. "Jangan sampai Kota Medan terjerumus dan dianggap sebagai lumbung korupsi Indonesia,” terangnya.  “Siapa pun yang mencalonkan diri menjadi pemimpin Kota Medan, harus berkolaborasi dengan pemuda. Karena memang lebih dari 50 persen warga Medan berada di usia produktif. Apabila itu dimanfaatkan oleh calon-calon yang ingin maju, saya yakin dan percaya bisa membawa Medan lebih baik,” bebernya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mYUh7Pj-tNw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=__N8qaxpS-o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=liC5-vWf-Vk

IMM: Jangan Sampai Medan Dianggap sebagai Lumbung Korupsi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG-20200318-WA0080-01.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi demo di depan PN Bandung pada Rabu (18/3). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi demo di depan PN Bandung pada Rabu (18/3). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>    JawaPos.com–Puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan demonstrasi mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, terkait dengan sengketa lahan panti sosial milik Muhammadiyah setempat. Sebelumnya, puluhan mahasiswa itu terlebih dahulu melakukan aksi di Panti Sosial Asuhan Anak Muhammadiyah Sukajadi, di Jalan Mataram, Kota Bandung. Mereka kemudian berjalan kaki ke PN Bandung dan berhasil menerobos masuk sampai ke tempat parkir.  ”Kami hanya ingin memberikan tuntutan kami dan meminta kebijaksanaan dari pengadilan agar menunggu proses pidana yang tengah kami tempuh. Kami minta eksekusi panti anak dibatalkan,” kata seorang perwakilan massa aksi seperti dilansir dari Antara pada Rabu (18/3). Peserta aksi tersebut menyatakan jika PN Bandung tetap mengeksekusi, IMM akan datang dengan jumlah lebih besar dan siap berhadapan dengan PN Bandung.  Sengketa itu bermula dari Panti Asuhan Anak Kuncup Harapan yang diketahui sudah lama dikelola Muhammadiyah Cabang Sukajadi Bandung. Lahan tersebut merupakan hibah dari almarhum Salim Ahmad Al Rashidi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 1986. Dalam wasiatnya, Rashidi memberikan lahan berupa bangunan rumah untuk dijadikan Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Hajjah (Chotim Rasidi) yang pengelolaannya diberikan kepada Pengurus Cabang Muhammadiyah Sukajadi. Kemudian pada 2006, taman kanak-kanak tersebut ditutup karena kondisi kesehatan almarhum Salim Ahmad Al Rashidi yang makin menurun dan akhirnya meninggal dunia.  Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Muhammad Rizal Fadillah mengatakan, setelah itu lahan tersebut tiba-tiba diklaim milik Mira Widyantini yang merupakan tetangga almarhum Rashidi. Mira mengaku sudah melakukan proses jual beli sebelum Rashidi meninggal. ”Proses itu cacat hukum. Sebab, proses jual beli dilakukan dengan didahului laporan kehilangan sertifikat. Padahal, sertifikat itu ada dan sertifikatnya ada di Muhammadiyah. Berarti keterangan tidak benar,” kata Rizal.  Rizal mengatakan, Pengurus Muhammadiyah Cabang Sukajadi pun sempat melayangkan gugatan terhadap Mira Widyantini ke PN Bandung pada 2012. Dalam putusannya, hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan, Mira melawan hukum. Mira kemudian mengajukan banding dan kasasi di pengadilan tinggi. Namun, permohonan tergugat ditolak, baik di tingkat banding maupun kasasi.  Tergugat kemudian melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Alhasil Mahkamah Agung (MA) menyatakan permohonan Mira dikabulkan dan menyatakan Mira sebagai pembeli. Putusan PK dari Mahkamah Agung itulah yang menjadi dasar rencana eksekusi lahan panti asuhan tersebut.  ”Muhammadiyah menilai PK yang dimenangkan Mira Widyantini tidak benar. Ada proses yang cedera. Muhammadiyah akan buktikan. Ternyata PK yang dimenangkan Mira melawan kemenangan Muhammadiyah di tingkat PN, PT, dan MA itu memiliki kelemahan fatal yang non executable tidak mungkin dieksekusi,” kata Rizal.  Rizal menegaskan, Muhammadiyah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Mira Widyantini ke Polda Jawa Barat berkaitan dengan pasal 266 ayat 1 tentang memasukkan keterangan palsu. ”Karenanya rencana eksekusi ini mendapat perlawanan hukum oleh Muhammadiyah baik perlawanan perdata atas cacat hukumnya penetapan eksekusi maupun perbuatan jahat memalsukan dokumen. Dugaan perbuatan pidana ini diproses di Polda Jawa Barat. Kini masih tahap penyelidikan. Pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Rizal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ikIHdssjYPA  https://www.youtube.com/watch?v=2oc3tH2L9PE  https://www.youtube.com/watch?v=aCg9BvjjwTk

Sengketa Lahan, Mahasiswa IMM Demo Minta Pengadilan Batalkan Eksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permintaan-imm-kepada-sunanto-selama-memimpin-pemuda-muhammadiyah_m_-1.jpg" alt="Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada banyak harapan dari masyarakat Muhammadiyah setelah tuntasnya muktamar Pemuda Muhammadiyah. Di antaranya berhenti menarik-narik organisasi dakwah itu ke ranah politik. Harapan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PP-IMM) Najih Prastiyo. "Sebagai organisasi otonom kami berharap seluruh pihak berhenti menarik-narik Muhammadiyah dalam kepentingan partai politik yang endingnya dukung-mendukung," ujar Najih Prastiyo dalam pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Kamis (29/11). Dia berharap kepada Sunanto yang kini sebagai nakhoda di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/29/11/2018/pimpin-pemuda-muhammadiyah-begini-sikap-politik-sunanto" target="_blank">Pemuda Muhammadiyah</a> untuk melanjutkan dakwah menggembirakan periode lalu. Lebih dari itu, mengawal proses hukum yang menimpa ketua umum demisioner, Dahnil Anzar Simanjuntak. Sebagaimana diketahui, Dahnil Anzar Simanjuntak saat ini terseret kasus khusus hukum di Polda Metro Jaya. Dia diduga terlibat dalam dugaan korupsi kegiatan perkemahaan Kemenpora senilai Rp 5 miliar. Namun demikian, Kasubdit Tipikor Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan menyebut bahwa Dahnil telah mengembalikan dana Kemenpora itu sebesar Rp 2 miliar. Kenapa Rp 2 miliar? Bhakti Suhendarwan menyebut, Kemenpora memberikan dana Rp 5 miliar. Dana tersebut diberikan kepada dua organisasi. Yakninya Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. "Rp 5 miliar, untuk kegiatan itu nilai anggaran Rp 5 miliar. Dibagi jadi 2 proposal. Satu proposal itu ada yang Rp 2 miliar ada yang Rp 3 miliar," katanya. Namun Dahnil sudah mengembalikan uang Rp 2 miliar terkait kasus dugaan penyelewengan dana atau acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia. Uang itu dikembalikan ke Kemenpora. Hal ini diakui Dahnil saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut pada Jumat (23/11). Sementara itu, Najih melanjutkan, pihaknya sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang menuduh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melakukan intervensi saat pemilihan ketua umum Pemuda Muhammadiyah. "Saya gusar, mungkinkah seorang Haedar Nashir bermain politik di tingkat ortom dan ikut campur dinamika suksesi Muktamar kaum muda Muhammadiyah?" ujarnya mempertanyakan salah satu pihak yang menuding Haedar bermain politik. Najih mengaku telah mengkonfirmasi kepada Haedar terkait tudingan itu. "Pak Haedar hanya memberikan dukungan kepada calon ketika muktamar itu. Beliau mempersilakan pemuda Muhammadiyah untuk berkompetisi secara sehat dan menjaga kebersamaan serta keutuhan organisasi," tandasnya.

Permintaan IMM Kepada Sunanto Selama Memimpin Pemuda Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/imm-apa-bedanya-muhammadiyah-dengan-parpol_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan netral di Pilpres 2019. Sikap Haedar itu mendapat respons dari Amien Rais." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan netral di Pilpres 2019. Sikap Haedar itu mendapat respons dari Amien Rais.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Amien Rais yang bakal menjewer Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir disesalkan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Menurut Ketua Umum IMM Najih Prastiyo, pernyataan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu bertentangan dengan semangat khitah yang sudah dipernah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar pada 1971. "Muktamar itu menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik (parpol) apa pun dan menjaga jarak yang sama dengan semua parpol," ujar Najih Prastiyo kepada wartawan, Rabu (21/11). Bentuk penyesalan IMM terhadap sikap Amien Rais yakni tanwir Muhammadiyah di Denpasar pada 2002 yang secara prinsip menegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik. Pada khitah Muhammadiyah di Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan atau menyampaikan opini. "Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan khitah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik," ujarnya. Tidak adanya anjuran untuk mendukung pasangan calon tertentu, kata Najih, karena di dalam khitahnya tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Jika Muhammadiyah sampai mengeluarkan fatwa, maka ormas Islam ini akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif sebagai gerakan dakwah. "Bila dukung-mendukung dilakukan lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses atau pun parpol pendukung calon presiden?" ujarnya mempertanyakan sikap Amien Rais yang juga mantan Ketua PP <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/20/11/2018/amien-jewer-ketua-muhammadiyah-kalau-tak-bersikap-di-pilpres-2019" target="_blank">Muhammadiyah</a>. Dia menegaskan, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa. Oleh sebab itu, DPP IMM mendukung sikap Haedar Nashir yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres. "Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah," tandasnya. Sebelumnya, Amien Rais saat menghadiri Milad ke-106 Muhammdiyah di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11) menegaskan bahwa Muhammadiyah harus memiliki sikap di Pilpres. Artinya Muhammadiyah harus menentukan pilihan atau menyatakan mendukung salah satu kubu. Sikap mendukung itu tidak harus terang-terangan menyebut nama salah satu pasangan capres atau cawapres. Dia mencontohkan, sikap itu memilih capres-cawapres yang menentang kriminalisasi ulama atau yang tidak suka ingkar janji. "Jadi, misalnya Ketua PP Muhammadiyah mengatakan terserah, tentu akan saya jewer. Itu nggak betul," kata Amien di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11). Menurut mantan Ketua MPR itu, Pilpres hanya menyediakan satu kursi untuk satu presiden dan wakilnya. Kecuali, sikap Muhammadiyah terhadap kontestasi Pileg.

IMM: Apa Bedanya Muhammadiyah dengan Parpol?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkal-radikalisme-hmi-imm-dan-pmii-harus-kembali-ke-kampus_m_218208.jpeg" alt="PMII salah satu organisasi mahasiswa ekstra diminta kembali masuk ke dalam kampus." width="100%">
<figcaption>PMII salah satu organisasi mahasiswa ekstra diminta kembali masuk ke dalam kampus.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menristekdikti Mohamad Nasir berpandangan bahwa masuknya paham radikal di kampus terjadi setelah normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi mahasiswa (NKK/BKK). Organisasi seperti HMI, PMII, GMNI, dan IMM dijadikan organisasi ekstrakampus pada 1983. Kini muncul desakan supaya organisasi tersebut kembali masuk ke kampus. Salah seorang yang menyuarakannya adalah cendekiawan muslim sekaligus mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. "Kembalikan organisasi ekstra seperti HMI, PMII, dan IMM ke dalam kampus. Sehingga mengurangi dominasi <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/06/06/2018/mahasiswa-jangan-biarkan-radikalisme-masuk-kampus" target="_blank">organisasi Islam kanan</a>," tulis Azyumardi di akun media sosialnya kemarin (5/6). Azyumardi mengatakan, organisasi-organisasi itu kembali masuk ke kampus sebagai kontraorganisasi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hankam/04/06/2018/klaim-menristekdikti-radikalisme-masuk-kampus-sejak-orde-baru" target="_blank">Islam kanan</a> yang punya kecenderungan radikal.&nbsp;

Tangkal Radikalisme, HMI, IMM, dan PMII Harus Kembali ke Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/lakukan-ujaran-kebencian-ketua-mahasiswa-muhammadiyah-dipolisikan_m_159064.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Aceh Barat Daya (Abdya), Immawan Masrian, dipolisikan oleh puluhan pemuda dari kabupaten setempat. Pelaporan terhadap Ketua IMM itu, karena pemuda Abya tidak terima daerah tersebut disebut sebagai kabupaten penyamun. Ujaran tersebut ditulis oleh Immawan Masrian di dinding akun facebooknya, pada 15 September 2017 lalu. Lantas pemilik akun Immawan Masrian Putrapasie Raja itu dilaporkan ke Polres Abdya. Laporan itu diterima langsung oleh Bripka Amir Ronal di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPKT). Laporan itu telah tercatat di laporan polisi nomor LP-B/27/IX/2017/SPKT, tanggal 20 September 2017 tentang ujaran kebencian yang mengandung sara. Selain itu, pemilik akun Immawan Masrian Putrapasie Raja diyakini warga Aceh Selatan berstatus mahasiswa di Kampus Muhammadiyah Abdya. Saat dilapor kasus ini ke Polres Abdya, diterima langsung oleh Adapun pihak yang menyampaikan laporan itu yakni Fauzi didampingi Subky Catrot dan Ketua YARA Abdya, Miswar, sebagai saksi. Dikatakan Fauzi, tujuannya membawa kasus ini ke ranah hukum agar ada efek jera bagi terlapor. Selain itu, pelaporan merupakan bentuk mempertahankan harga diri selaku warga Abdya. "Selaku warga Abdya, kami sangat tersinggung dengan pernyataan Masrian itu, karena ini jelas pernyataannya menjurus ke kabupaten kita," katanya seperti dikutip dari Rakyat Aceh (Jawa Pos Group). Menurut Fauzi, saat ini pemuda Abdya sangat emosional dalam menanggapi pernyataan itu. Sehingga berpotensi terjadinya konflik dan main hakim sendiri, jika masalah ini tidak segera diselesaikan. "Nah, untuk meredam itulah, makanya saya bersama kawan-kawan berinisiatif menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian," paparnya. Sementara itu, saksi pelapor Subky menyebutkan, laporan yang dilayangkan pihaknya itu menyangkut tentang marwah putra-putri Abdya yang merasa dihina warga luar Kabupaten Abdya. Menurut dia, meski akun terlapor itu tidak menulis secara tegas Kabupaten Abdya sebagai kabupaten yang dimaksudnya penyamun. Namun dalam kritikan itu, menyangkut pemberitaan di salah satu media lokal soal penolakan uang sewa rumah pendopo, serta berita di media online tentang penilaian perihal imbas dari pengalihan SMK dan SMA ke provinsi yang keliru. "Dari dasar itulah kuat dugaan kami bahwa maksud penyamun yang ditulis Masrian itu adalah kabupaten kami," tandasnya.

Lakukan Ujaran Kebencian, Ketua Mahasiswa Muhammadiyah Dipolisikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ikatan mahasiswa muhammadiyah

Berita Terkini