<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/west-cancer-center-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-2-951294744.jpg" alt="Merry Khristianti (kiri) mencoba area kemoterapi di Ciputra Comprehensive Cancer Center di Ciputra Hospital, (12/7). Area tersebut dilengkapi berbagai fasilitas untuk penanganan kanker." width="100%">
<figcaption>Merry Khristianti (kiri) mencoba area kemoterapi di Ciputra Comprehensive Cancer Center di Ciputra Hospital, (12/7). Area tersebut dilengkapi berbagai fasilitas untuk penanganan kanker.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meningkatnya tren warga Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke negara tetangga, menjadi alarm bagi dunia kesehatan nasional. Meski fenomena ini tak selalu berarti pelayanan medis dalam negeri buruk, evaluasi tetap diperlukan. Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe, mengatakan ada banyak faktor dari sekadar pelayanan, yang akhirnya membuat warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Mulai dari biaya yang lebih murah, antrean yang mengular, hingga jumlah pasien yang diobati dalam satu rumah sakit. "Itu saya kira one stop service, persoalan yang memang harus diselesaikan oleh manajemen rumah sakit," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (13/8). Namun begitu, ia mengaku tak merasa keberatan dengan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang melancong ke luar negeri untuk berobat. Alasannya sederhana. Selama ini rumah sakit tak pernah 'sepi' pasien. "Sebetulnya buat kami, kami kan masih kewalahan, (artinya) kita tidak kekurangan pasien. Jadi doa saya itu malah kalau ada ya Allah jangan banyak-banyak pasien, supaya kita bisa komunikasi lebih banyak (sehingga pelayanan menjadi maksimal)," imbuhnya. Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia itu juga mengimbau agar WNI tak lagi lari ke RS luar negeri. Ia menganjurkan agar pemerintah perlu membuat regulasi yang menguntungkan, sehingga alat atau teknologi kesehatan lebih mudah dan murah didapatkan. "Seperti contoh barang yang dianggap pajaknya terlalu tinggi, sehingga unit cost-nya menjadi lebih mahal. Kenapa kalau di Penang, misalnya di Malaysia, itu pemeriksaan laboratorium bisa lebih murah, dan seterusnya, ya kan berhubungan dengan itu," serunya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/Dokumentasi-RS-Hermina-1754076581.jpg" alt="Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe.</figcaption>
</figure> Senada, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno, menegaskan, fenomena maraknya WNI berobat ke luar negeri tidak mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia buruk.&nbsp; <hr /> <h2 style="text-align: center;">"Kalau lingkungan kesehatan di Indonesia disamakan dengan luar negeri, kualitas SDM, dalam artian dokter dan Nakes (tenaga kesehatan) kita tidak kalah dengan yang ada di luar negeri, saya berani menjamin," ujar Sutrisno.</h2> <hr /> Pria berkumis ini menegaskan lingkungan kesehatan yang ia maksud adalah dari segi kelengkapan dan kecanggihan peralatan, fasilitas rumah sakit dalam negeri, sistem, hingga kesejahteraan para tenaga kesehatan. "Kesejahteraan saya sebut terakhir, tetapi sebenarnya ini pangkal semua masalah. Itu kalau disamakan mirip mereka (RS luar negeri), saya tegas saja menjamin kualitas dokter-dokter di Indonesia tidak kalah," sambungnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (15/8). Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini menyoroti sistem BPJS Kesehatan di Indonesia. Ia mencontohkan, pasien kaya datang ke rumah sakit tipe A menggunakan BPJS. Ada pembatasan tindakan medis, sekalipun si pasien rutin membayar iuran setiap bulannya. Akibatnya, banyak hal-hal yang secara keilmuan penting dilakukan, tidak bisa terlaksana karena plafon klaim BPJS. Sementara jika pasien datang ke Penang, Malaysia dan mengatakan "I will pay all from my pocket", maka rumah sakit tersebut memberikan pelayanan terbaik. "Makanya itu tidak bisa dipandang hanya Indonesia ke luar negeri saja. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang berobat ke Penang, ke Singapura, begitu uangnya habis, dia kembali ke Indonesia menggunakan BPJS. Coba Anda pikirkan, harus adil melihatnya," seru Sutrisno. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan BPJS Kesehatan memberi peluang seluas-luasnya bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan melayani pasien di luar plafon. Dengan begitu, kualitas layanan dapat maksimal. Klaim BPJS Kesehatan juga harus ditingkatkan. Sebab saat ini hanya meng-cover layanan dasar dengan kualitas standar. Kalau klaimnya dibuat lebih bagus, rumah sakit memiliki kelonggaran untuk memberikan layanan primer. <hr /> <h2 style="text-align: center;">"Jangan memaksakan semua jenis penyakit di-cover BPJS, karena bagaimana bisa memberikan ring jantung bagus dengan harga murah? bagaimana kemoterapi bagus dengan harga murah? saya kira hukum ekonomi itu berlaku di mana saja,"&nbsp;pungkas Sutrisno.</h2> <hr /> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/Meyliana-Eka-Riyanti-JawaPoscom-3129396539.jpg" alt="Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno." width="100%">
<figcaption>Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno.</figcaption>
</figure> (*) Artikel ini merupakan seri&nbsp;ketiga&nbsp;dari lima tulisan&nbsp;Liputan Khusus JawaPos.com yang membahas tantangan ekosistem kesehatan Indonesia untuk mengantisipasi maraknya pasien dalam negeri yang berobat ke luar negeri. Selanjutnya, apa yang sebenarnya ditawarkan rumah sakit luar negeri sehingga pasien Indonesia memilih berobat disana? Simak wawancara dengan Institut Jantung Negara (IJN) Malaysia di&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/topik-khusus">Topik Khusus</a>&nbsp;JawaPos.com <hr /> Tentang penulis: <ul> <li><a href="https://www.jawapos.com/author/144/Tazkia-Royyan-Hikmatiar">Tazkia Royyan Hikmatiar</a></li> </ul> Mengawali karier sebagai wartawan politik dan metropolitan di JawaPos.com sejak 2022. Lulusan Sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan dan Lulusan Pers Mahasiswa Poros ini sekarang meliput di desk Kesehatan dan sebagai SEO Writer. <ul> <li><a href="https://www.jawapos.com/author/9888/Novia-Herawati">Novia Herawati</a></li> </ul> Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2019. Sejak mahasiswa, sudah aktif di dunia broadcasting. Mengawali karier sebagai wartawan&nbsp;pada&nbsp;2018 di Humas Kampus. Saat ini, fokus menggarap isu politik dan kota Surabaya di JawaPos.com.

Meningkatnya tren warga Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke negara tetangga, menjadi alarm bagi dunia kesehatan nasional.

Blak-blakan Membedah Alasan WNI Berobat ke Luar Negeri: Dari Harga, Fasilitas, hingga Regulasi BPJS

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/sakatonik-2712432358.jpg" alt="Kalbe Bersama Sehatkan Bangsa, Sakatonik ABC melakukan edukasi kesehatan dengan kampanye Semangat Makan Sehat #MakanHapHapHap. (KLBF)" width="100%">
<figcaption>Kalbe Bersama Sehatkan Bangsa, Sakatonik ABC melakukan edukasi kesehatan dengan kampanye Semangat Makan Sehat #MakanHapHapHap. (KLBF)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usaha Kalbe Consumer Health dan brand Sakatonik ABC memperhatikan permasalahan nafsu makan, yang kerap kali dialami anak-anak. Kalbe melakukan inovasi produk multivitamin untuk membantu nafsu makan anak, dan mengembangkan aplikasi berbasis web untuk memantau kondisi perkembangan nutrisi anak yang dibuat bersama IDI (Ikatan Dokter Indonesia), serta melakukan edukasi kesehatan anak. "Selaras dengan inisiatif keberlanjutan Kalbe Bersama Sehatkan Bangsa, Sakatonik ABC melakukan edukasi kesehatan dengan kampanye Semangat Makan Sehat #MakanHapHapHap," ujar&nbsp;Head of Vitamin Category, Kalbe Consumer Health, Adelia Theresia, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/8). Dalam hal ini, melalui pengenalan Metode ABC dan ABC Nutri Meter yang merupakan aplikasi berbasis web untuk memantau kondisi perkembangan nutrisi anak. Kampanye ini sekaligus dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional 2024. "Juga sebagai upaya memahami kekhawatiran orang tua terkait permasalahan nafsu makan yang berdampak pada tumbuh kembang anak," lanjut Adelia. Metode ABC adalah tiga hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendukung nafsu makan anak. Pertama, Asupan makanan yang cukup dan bergizi. Kedua, Berikan vitamin yang mendukung tumbuh kembang anak. Kemudian, Cek rutin berat badan dan kebersihan anak. Selaras pada poin kedua, Sakatonik ABC melakukan kampanye sehat dengan peluncuran Sakatonik ABC Curcuma Madu, vitamin tablet hisap penambah nafsu makan dan jaga daya tahan tubuh anak. Sakatonik ABC Curcuma Madu sangat praktis, dengan bentuk lebah yang lucu dan rasa yang disukai anak-anak. Apabila nafsu makan anak terjaga, memengaruhi tumbuh kembang anak menjadi optimal. Kondisi tersebut membantu mencegah anak stunting, wasting, underweight, hingga overweight. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Ulul Albab, Sp.OG. mengungkapkan, sekitar 20-50 persen anak yang tumbuh normal dan 70-89 persen anak dengan gangguan perkembangan, dilaporkan mengalami berbagai jenis masalah pemberian makan, termasuk masalah nafsu makan yang buruk. "Jika terjadi dalam jangka waktu lama, permasalahan tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan anak secara negatif hingga mengalami gizi buruk atau malnutrisi, yang mengakibatkan anak memiliki risiko kematian hampir 12 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mendapatkan gizi memadai.&nbsp;Fakta ini membuktikan bahwa kesehatan gizi anak merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal," tambah dr. Ulul Albab, Sp.OG. Selain itu, kata dr. Ulul, berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 diketahui bahwa satu dari 12 anak balita mengalami wasting, satu dari tujuh anak balita menderita stunting,&nbsp;satu dari empat balita mengalami anemia, dan satu dari 13 anak mengalami kelebihan berat badan.&nbsp; Oleh karena itu, penting untuk memastikan nafsu makan yang baik pada anak usia dini untuk membentuk kebiasaan makan, agar mewujudkan tumbuh kembang optimal dan terhindar dari kondisi gizi buruk. Salah satu cara untuk memeriksa status gizi dan tumbuh kembang anak ialah dengan menggunakan kurva pertumbuhan WHO yang saat ini sedang dikembangkan lebih lanjut oleh IDI bersama Kalbe Consumer Health dalam bentuk aplikasi ABC Nutri Meter yang akan launching pada kuarter 4 tahun 2024.&nbsp; "ABC Nutri Meter ini menggunakan kurva pertumbuhan WHO dan kuesioner ECAST sebagai acuan untuk pemeriksaan status gizi anak dan dan mendeteksi gangguan makan pada anak. Penggunaan cukup mudah, hanya membutuhan identitas berat, tinggi, jenis kelamin, usia anak serta menjawab kuesioner seputar nafsu makan dan daya tahan tubuh anak,"&nbsp;tutur Senior Brand Manager Kalbe Consumer Health, Chitra Ariesta. "Hasil pengukuran serta tipsnya dapat dengan mudah dibaca dan diaplikasikan. Selain pemeriksaan status gizi dan tumbuh kembang pada anak, ABC Nutri Meter juga dapat digunakan oleh remaja untuk mengetahui risiko anemia serta penanganannya," lanjutnya. Sakatonik ABC sendiri merupakan merek multivitamin untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak sejak 1999. Sakatonik ABC Curcuma Madu dengan ektrak temulawak, madu, serta multivitamin esensial. Kandungan tersebut bermanfaat dalam meningkatkan nafsu makan, daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, serta mendukung tumbuh kembang. Sakatonik ABC Curcuma Madu hadir dengan format tablet hisap, berbeda dengan produk serupa pada umumnya yang berbentuk sirup, sehingga lebih praktis dan mudah dikonsumsi. "Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menyatakan bahwa 9 dari 10 ibu setuju bahwa Sakatonik ABC Curcuma Madu dengan format tablet hisap mudah di konsumsi Si Kecil. Apalagi dengan bentuk gambar lebah yang lucu dan rasanya yang disukai anak-anak, Sakatonik ABC Curcuma Madu dapat membantu orang tua mengurangi drama saat memberi makan anak sehingga anak tetap mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang," kata Chitra.&nbsp; Mom Influencer, Raniah Alaydroes pun membagikan pengalamannya sebagai ibu dengan dua anak kecil. Ia sering kali menghadapi drama ketika memberi makan dan meningkatkan nafsu makan anak-anaknya. Di sisi lain, Raniah tetap perlu memastikan nutrisi yang seimbang, dengan pilihan makanan bergizi dan suplemen multivitamin untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal. "Saya merasakan, Sakatonik ABC Curcuma Madu hadir sebagai solusi praktis dalam memberikan tambahan nutrisi untuk anak-anak saya. Dengan format tablet hisap yang mudah dikonsumsi dan disukai anak-anak, produk ini membantu saya menjaga nutrisi mereka di tengah kesibukan sehari-hari saya yang juga bekerja. Saya juga sangat menantikan kehadiran ABC Nutri Meter untuk memantau perkembangan nutrisi anak secara reguler," ucap Raniah. Sakatonik ABC Curcuma Madu telah tersedia di Apotek terdekat, online store Kalbe Consumer Health Official Store, atau di &shy;e-commerce lainnya. Informasi mengenai promo produk dan lainnya dapat dilihat di laman Instagram @sakatonikabc.id.

Survei tahun 2023 menunjukkan bahwa satu dari 12 anak balita mengalami wasting, satu dari tujuh anak balita menderita stunting.

Kalbe Farma Gelar Kampanye Sehat Sakatonik ABC, Solusi Nafsu Makan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/etik-dokter-1229447957.jpg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto (kedua kanan) saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (2/3). (ANTARA/Putri Hanifa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto (kedua kanan) saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (2/3). (ANTARA/Putri Hanifa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Marak terjadi fenomena seorang influencer media sosial yang juga berprofesi sebagai dokter. Konten yang dibuat oleh dokter influencer meliputi banyak hal, mulai dari edukasi kesehatan hingga mempromosikan sebuah produk. Media sosial sebetulnya dapat menjadi sarana bagi dokter untuk menyampaikan informasi kesehatan secara jelas, lengkap, dan menarik. Namun, dapat pula berdampak negatif untuk profesi tenaga kesehatan. Untuk menjaga keluhuran profesi kedokteran, sejak 2021, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menerbitkan fatwa etik kedokteran sebagai pedoman bagi dokter dalam aktivitas media sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014156995/sejumlah-poin-fatwa-mui-terkait-hukum-serangan-fajar-dalam-pemilu">Sejumlah Poin Fatwa MUI terkait Hukum Serangan Fajar dalam Pemilu</a> Berdasarkan SK MKEK Pusat IDI No. 029/PB/K.MKEK/04/2021 tentang Fatwa Etik Dokter Dalam Aktivitas Media Sosial, berikut ini 13 fatwa yang tercantum di dalamnya. 1. Dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif dari aktivitas media sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan perundangan yang berlaku. 2. Dokter selalu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitasnya di media sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014144884/mui-jawa-timur-keluarkan-fatwa-golput-haram">MUI Jawa Timur Keluarkan Fatwa Golput Haram</a> 3. Penggunaan media sosial sebagai upaya kesehatan promotif dan preventif bernilai etika tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Penggunaan media sosial untuk memberantas hoax atau informasi keliru terkait kesehatan/kedokteran merupakan tindakan mulia selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku.&nbsp; Dalam upaya tersebut, dokter harus menyadari potensi berdebat dengan masyarakat. Dalam berdebat di media sosial, dokter perlu mengendalikan diri, tidak membalas dengan keburukan, serta menjaga marwah luhur profesi kedokteran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013848764/soal-posisi-irman-gusman-komisi-ii-dpr-sarankan-kpu-minta-fatwa-ma">Soal Posisi Irman Gusman, Komisi II DPR Sarankan KPU Minta Fatwa MA </a> Apabila terdapat pernyataan yang merendahkan sosok dokter, tenaga kesehatan, maupun profesi/ organisasi profesi dokter/kesehatan, dokter harus melaporkan hal tersebut ke otoritas media sosial melalui fitur yang disediakan dan langkah lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5. Pada penggunaan media sosial, dokter harus menjaga diri dari promosi diri berlebihan dan praktiknya serta mengiklankan suatu produk dan jasa sesuai dengan SK MKEK Pusat IDI No. 022/PB/K.MKEK/07/2020 tentang Fatwa Etika Dokter Beriklan dan Berjualan Multi Level Marketing yang diterbitkan MKEK Pusat IDI tanggal 28 Juli 2020. 6. Pada penggunaan media sosial untuk tujuan konsultasi suatu kasus kedokteran dengan dokter lainnya, dokter harus menggunakan jenis dan fitur media sosial khusus yang terenkripsi end-to-end dan tingkat keamanan baik, dan memakai jalur pribadi kepada dokter yang dikonsultasikan tersebut atau pada grup khusus yang hanya berisikan dokter. 7. Pada penggunaan media sosial termasuk dalam hal memuat gambar, dokter wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan etika profesi. Gambar yang dimuat tidak boleh membuka secara langsung maupun tidak langsung identitas pasien, rahasia kedokteran, privasi pasien/keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan, dan peraturan internal RS/klinik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013449326/ustaz-suparman-abdul-karim-jelaskan-fatwa-mui-nomor-83-soal-pembelian-produk-israel">Ustaz Suparman Abdul Karim Jelaskan Fatwa MUI Nomor 83 Soal Pembelian Produk Israel</a> Dalam menampilkan kondisi klinis pasien atau hasil pemeriksaan penunjang pasien untuk tujuan pendidikan, hanya boleh dilakukan atas persetujuan pasien serta identitas pasien seperti wajah dan nama yang dikaburkan. Hal ini dikecualikan pada penggunaan media sosial dengan maksud konsultasi suatu kasus kedokteran sebagaimana yang diatur pada poin 6. 8. Pada penggunaan media sosial dengan tujuan memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat, sebaiknya dibuat dalam akun terpisah dengan akun pertemanan supaya fokus pada tujuan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013312890/quraish-shihab-dan-babeh-haikal-sebut-mui-perlu-buat-daftar-produk-yang-masuk-dalam-fatwa-agar-tidak-jadi-bola-liar">Quraish Shihab dan Babeh Haikal Sebut MUI Perlu Buat Daftar Produk yang Masuk dalam Fatwa Agar Tidak Jadi Bola Liar</a> Bila akun yang sama juga digunakan untuk pertemanan, maka dokter harus memahami dan mengelola ekspektasi masyarakat terhadap profesi kedokteran. 9. Pada penggunaan media sosial dengan tujuan edukasi ilmu kedokteran dan kesehatan yang terbatas pada dokter dan atau tenaga kesehatan, hendaknya menggunakan akun terpisah dan memilah sasaran informasi khusus dokter/tenaga kesehatan. 10. Pada penggunaan media sosial dengan tujuan pertemanan, dokter dapat bebas berekspresi sebagai hak privat sesuai ketentuan etika umum dan peraturan perundangan yang berlaku dengan memilih platform media sosial yang diatur khusus untuk pertemanan dan tidak untuk dilihat publik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013296362/disebut-sebut-umumkan-fatwa-boikot-merek-tertentu-terkait-israel-wasekjen-mui-itu-editing-potongan-potongan-saja">Disebut-sebut Umumkan Fatwa Boikot Merek Tertentu Terkait Israel, Wasekjen MUI: Itu Editing, Potongan-potongan Saja!</a> 11. Dokter perlu selektif memasukkan pasiennya ke daftar teman pada akun pertemanan karena dapat mempengaruhi hubungan dokter-pasien. 12. Dokter dapat membalas dengan baik dan wajar pujian pasien/masyarakat atas pelayanan medisnya sebagai balasan di akun pasien/masyarakat tersebut. Namun sebaiknya dokter menghindari untuk mendesain pujian pasien/masyarakat atas dirinya yang dikirim ke publik menggunakan akun media sosial dokter sebagai tindakan memuji diri secara berlebihan. 13. Pada kondisi di mana dokter memandang aktivitas media sosial sejawatnya terdapat kekeliruan, maka dokter harus mengingatkannya melalui jalur pribadi. Apabila dokter tersebut tidak bersedia diingatkan dan memperbaiki perilaku aktivitasnya di media sosial, maka dokter dapat melaporkan kepada MKEK.

Untuk menjaga keluhuran profesi kedokteran, diterbitkanlah SK MKEK Pusat IDI No. 029/PB/K.MKEK/04/2021 tentang Fatwa Etik Dokter.

13 Fatwa Etik yang Wajib Dokter Ketahui Saat Bermedia Sosial, Salah Satunya Dianjurkan Memiliki Akun Khusus Pertemanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/Aksi-Damai-Ribuan-Tenaga-Kesehatan-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-5-3573550725.jpg" alt="ILUSTRASI. Ribuan tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ribuan tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Hal ini dikarenakan payung hukum dari RPP Kesehatan tersebut, yakni Undang-Undang (UU) Kesehatan, masih dalam proses gugatan atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga berpotensi terjadi ketidaksesuaian regulasi. "Sebaiknya (pengesahan RPP Kesehatan) secara bijak menunggu putusan MK terkait Uji Formil. Toh, juga di dalam pasal peralihan Undang-Undang menyebutkan selama belum ada peraturan baru, maka peraturan lama dari turunan UU yang lama masih dinyatakan berlaku," jelas Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar IDI, dr. Mahesa Pranadipa Maikel, melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (20/12). Mahesa selaku Koordinator Judicial Review UU Kesehatan ini menyampaikan, saat ini proses gugatan UU Kesehatan sedang berjalan di MK dan akan memasuki sidang kelima. Sidang sebelumnya, yaitu sidang keempat, agendanya menghadirkan DPR dan pemerintah. Namun, DPR berhalangan hadir sehingga akan diagendakan pada sidang berikutnya. Mahesa melanjutkan pihaknya menilai Kemenkes seolah sedang dikejar target karena ingin segera mengesahkan RPP Kesehatan. Meski begitu, tegasnya, dengan situasi seperti saat ini, maka percepatan tersebut hanya mengesankan ketergesaan pemerintah tanpa pertimbangan yang matang. Melihat pengalaman sebelumnya, terdapat potensi besar untuk terjadi ketidaksesuaian antara peraturan turunan dengan peraturan induknya, terlebih jika gugatan dikabulkan oleh MK, baik itu seluruhnya maupun sebagian. "Jangan memaksakan dengan menerbitkan surat edaran yang tidak diamanahkan oleh UU, yang mengubah aturan, sedangkan RPP belum tuntas dibahas. Kementerian (Kesehatan) jangan menimbulkan kekisruhan dalam sistem kesehatan yang selama ini telah terbangun," ia mengingatkan. Sejauh ini, memang tidak ada perintah dari MK untuk menunda pembahasan RPP Kesehatan selagi judicial review UU Kesehatan sedang berjalan. Namun, jika uji formil dikabulkan, maka RPP dapat dibatalkan. "Jika Uji Formil dikabulkan dengan keputusan membatalkan UU Kesehatan, tentu PP-nya ikut batal demi hukum. Jika putusannya sebagaimana UU Ciptaker (perbaikan teknis, prosedur, dan tata cara penyusunan UU), maka akan banyak isi RPP yang tidak sejalan dengan revisi UU," tegasnya. Para pemohon untuk Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 ini terdiri atas IDI dan empat organisasi profesi kesehatan lainnya, yaitu Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Seluruh organisasi tersebut menilai UU Kesehatan sebagai Cacat Formil. Cacat Formil dimaksud karena dalam penyusunannya, UU Kesehatan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kemudian, para pemohon di hadapan sidang MK, juga mendefinisikan kembali makna otonomi daerah dan pendidikan serta penjelasan tentang pentingnya meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam pembuatan norma UU. Dalam petitumnya, permohonan pengujian formil UU Kesehatan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU sesuai UUD 1945. Sehingga, UU dimaksud dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di kesempatan terpisah, Kuasa Hukum Sekretariat Bersama (Sekber) Organisasi Profesi Kesehatan, Muhammad Joni, mengungkapkan para pemohon telah menyempurnakan petitum, yakni permohonan pengujian formil UU Kesehatan dalam tenggang waktu yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujarnya membacakan petitum.

Payung hukum dari RPP Kesehatan tersebut, yakni Undang-Undang Kesehatan, masih dalam proses gugatan atau judicial review di MK.

IDI Minta Kemenkes Tunda Pengesahan RRP Kesehatan dan Menunggu Keputusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/Perbedaan-Monkeypox-dengan-Cacar-Biasa-3264435308.jpg" alt="Ilustrasi perbedaan gejala cacar monyet dengan cacar biasa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perbedaan gejala cacar monyet dengan cacar biasa.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Satuan Tugas MPox Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dr Hanny Nilasari, Sp.D.V.E., Subsp. Ven.,FINSDV, FAADV mengatakan cacar monyet tak perlu terlalu ditakuti karena manifestasinya lebih ringan dengan mortalitas lebih kecil tetapi pencegahan tetap utama. Cacar monyet atau dikenal sebagai Mpox merupakan penyakit zoonosis disebabkan virus Monkeypox (MPXV), satu genus dengan virus Variola. "Manifestasi klinisnya lebih ringan dan komplikasinya lebih jarang dan angka kematian lebih rendah, disebutkan beberapa literatur, angka kematian terkait Mpox generasi saat ini hanya kurang dari 0,1 persen," kata Hanny dalam acara media terkait MPox yang digelar daring, Selasa. Hanny yang tergabung dalam Kelompok Staf Medis Dermatologi dan Venerologi di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo itu mengatakan penyakit ini lebih dari 90 persen ditularkan melalui kontak erat dan terutama kontak seksual sehingga menghindari kontak fisik dengan pasien terduga Mpox merupakan suatu hal yang diutamakan. "Tidak menggunakan barang bersama misalnya handuk atau pakaian, atau perlengkapan tidur dan sebagainya," kata dia. Hanny mengatakan, populasi berisiko tinggi yakni mereka yang berganti-ganti pasangan atau multi-partner, melakukan kontak seksual sesama jenis (sesama lelaki) serta kondisi imunokompromais seperti autoimun dan penyakit kronis lainnya. "Hubungan seksual harus dilakukan secara aman dengan menggunakan kondom serta melakukan vaksinasi," ujar dia. Lebih lanjut terkait pencegahan cacar monyet, Kementerian Kesehatan sebelumnya menyarankan orang-orang untuk menghindari segala jenis kontak kulit dengan bahan apapun seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan dengan pasien terkonfirmasi, memisahkan diri dari pasien terinfeksi, melakukan pola hidup bersih sehat termasuk rutin mencuci tangan setelah kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Kemudian, berbicara gambaran klinis cacar monyet, Hanny merujuk data dari sebuah jurnal kedokteran Travel Medicine and Infectious Disease tahun 2022 meliputi ruam kulit sebagai menjadi masalah paling banyak ditemukan, kemudian pembesaran kelenjar betah bening, demam atau meriang, nyeri otot dan perdarahan di area rektum atau saluran cerna. Dia menyarankan masyarakat umum mengunjungi dokter bila mengalami gejala lesi kulit yang tidak khas dan didahului demam. (*)

cacar monyet tak perlu terlalu ditakuti karena manifestasinya lebih ringan dengan mortalitas lebih kecil tetapi pencegahan tetap utama

IDI Sebut Carcar Monywt Tak Perlu Terlalu Ditakuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/UU-KES-4210309555.jpg" alt="CEO Morula Indonesia Dr Ivan R. Sini (tengah) di Tangerang Selatan (15/7). Foto : Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>CEO Morula Indonesia Dr Ivan R. Sini (tengah) di Tangerang Selatan (15/7). Foto : Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Kesehatan. Pro kontra mengiringi pengesahan undang-undang omnibus law tersebut. Kalangan dokter berharap melalui Undang-Undang Kesehatan itu, bisa menciptakan akses layanan kesehatan yang lebih luas untuk masyarakat. "Soal UU Kesehatan, saya rasa apapun (isinya) sebagai masyarakat kita menerima dengan harapan," kata dokter sekaligus CEO CEO Morula Indonesia Dr Ivan R. Sini SpOG. Pesan tersebut dia sampaikan di sela peringatan HUT Morula Indonesia ke-25 pada Sabtu (15/7). Dia menyampaikan dengan adanya UU Kesehatan tersebut, Ivan berharap adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan menggunakan kapasitas atau sumber daya manusia (SDM) lokal. Selain itu Ivan juga berharap fasilitas kesehatan bisa semakin merata. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah dan terjangkau untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dia mencontohkan ke depan berharap semakin banyak pusat atau center layanan bayi tabung di Indonesia. "Kalau sekarang ada yang terbang dari Jambi, Maluku, atau lainnya," katanya. Kemudian Ivan juga berharap aturan main soal layanan telemedicine ditetapkan dengan baik. Lalu kebijakan impor alat-alat medis atau kesehatan bisa diperbaiki. Dia mengatakan aturan impor alat kesehatan saat masih mahal. "Ini yang membuat harga (layanan kesehatan) belum kompetitif," katanya. Meskipun begitu Ivan mengatakan, hasil studi yang mereka lakukan, aspek biaya merupakan pertimbangan ke empat bagi pasien. Pasien tetao mengutamakan kualitas pelayanan. Kemudian hubungan yang baik antara petugas kesehatan dengan pasien. "Harapannya layanan kesehatan di Indonesia menjadi mutiara di dunia," kata dia. Menurut Ivan, kecenderungan pasien Indonesia berobat di luar negeri sekarang sudah berbalik. Dia menjelaskan banyak orang asing yang berobat ke Indonesia. Termasuk pasiennya ada yang berasal dari Rusia. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, orang asing berobat ke Indonesia bakal terus bertambah ke depannya.&nbsp;

Kalangan dokter berharap Undang-Undang Kesehatan bisa menciptakan akses layanan kesehatan yang lebih luas untuk masyarakat.

UU Kesehatan Disahkan, Kalangan Dokter Berharap Kemudahan Akses Masyarakat