<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/cek-mata-2063242648.jpg" alt="Generali saat roadshow Medical Check Up di Surabaya. (Billy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Generali saat roadshow Medical Check Up di Surabaya. (Billy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaku industri asuransi di Indonesia masih menaruh perhatian besar pada produk asuransi kesehatan. Segmen ini dinilai memiliki adopsi tertinggi sekaligus potensi pertumbuhan yang masih luas di tengah meningkatnya risiko kesehatan masyarakat. Chief Marketing Officer Generali Indonesia Elia Wijaya menyampaikan, asuransi kesehatan menjadi layanan paling banyak digunakan nasabah. Hal itu terlihat dari pencapaian klaim Generali selama periode Januari hingga Mei 2025 yang mencapai Rp 488,6 miliar untuk lebih dari 110 ribu kasus. &rsquo;&rsquo;Klaim itu beragam dari meninggal dunia, kesehatan, dan penyakit kritis. Namun, 80 persen merupakan klaim asuransi kesehatan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya saat acara roadshow kesehatan di Surabaya, Jumat (20/6). Menurut Elia, potensi asuransi kesehatan tetap besar karena risiko penyakit yang makin kompleks. Ditambah lagi, kenaikan biaya medis terus terjadi dan menjadi tantangan baru bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya konsisten membangun kesadaran publik soal pentingnya menjaga kesehatan. Salah satu langkah konkret adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai kota. Program tersebut digelar di 17 kota besar, termasuk Surabaya, dengan menyediakan medical check up lengkap bagi masyarakat. Langkah itu dinilai penting karena masih banyak penyakit tidak menular yang tidak terdeteksi. Berdasarkan survei Ikatan Dokter Indonesia, hanya 3 dari 10 orang dengan penyakit tidak menular yang mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. President Director and Chief Executive Officer Generali Indonesia Rebecca Tan menegaskan komitmen perusahaan dalam melayani lebih banyak masyarakat. Saat ini, Generali menyediakan perlindungan jiwa dan kesehatan kepada lebih dari 400 ribu nasabah di berbagai wilayah. &rsquo;&rsquo;Kami juga memiliki andil dalam memberikan kontribusi positif pada kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, kami mengadakan Generali Health Cities sebagai ucapan terima kasih,&rsquo;&rsquo; paparnya.

Generali Indonesia dorong literasi kesehatan dengan roadshow ke 17 kota. Klaim asuransi capai Rp 488,6 miliar, 80 persen untuk kesehatan.

Edukasi Kesehatan Lewat Medical Check Up

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/sakatonik-2712432358.jpg" alt="Kalbe Bersama Sehatkan Bangsa, Sakatonik ABC melakukan edukasi kesehatan dengan kampanye Semangat Makan Sehat #MakanHapHapHap. (KLBF)" width="100%">
<figcaption>Kalbe Bersama Sehatkan Bangsa, Sakatonik ABC melakukan edukasi kesehatan dengan kampanye Semangat Makan Sehat #MakanHapHapHap. (KLBF)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usaha Kalbe Consumer Health dan brand Sakatonik ABC memperhatikan permasalahan nafsu makan, yang kerap kali dialami anak-anak. Kalbe melakukan inovasi produk multivitamin untuk membantu nafsu makan anak, dan mengembangkan aplikasi berbasis web untuk memantau kondisi perkembangan nutrisi anak yang dibuat bersama IDI (Ikatan Dokter Indonesia), serta melakukan edukasi kesehatan anak. "Selaras dengan inisiatif keberlanjutan Kalbe Bersama Sehatkan Bangsa, Sakatonik ABC melakukan edukasi kesehatan dengan kampanye Semangat Makan Sehat #MakanHapHapHap," ujar&nbsp;Head of Vitamin Category, Kalbe Consumer Health, Adelia Theresia, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/8). Dalam hal ini, melalui pengenalan Metode ABC dan ABC Nutri Meter yang merupakan aplikasi berbasis web untuk memantau kondisi perkembangan nutrisi anak. Kampanye ini sekaligus dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional 2024. "Juga sebagai upaya memahami kekhawatiran orang tua terkait permasalahan nafsu makan yang berdampak pada tumbuh kembang anak," lanjut Adelia. Metode ABC adalah tiga hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendukung nafsu makan anak. Pertama, Asupan makanan yang cukup dan bergizi. Kedua, Berikan vitamin yang mendukung tumbuh kembang anak. Kemudian, Cek rutin berat badan dan kebersihan anak. Selaras pada poin kedua, Sakatonik ABC melakukan kampanye sehat dengan peluncuran Sakatonik ABC Curcuma Madu, vitamin tablet hisap penambah nafsu makan dan jaga daya tahan tubuh anak. Sakatonik ABC Curcuma Madu sangat praktis, dengan bentuk lebah yang lucu dan rasa yang disukai anak-anak. Apabila nafsu makan anak terjaga, memengaruhi tumbuh kembang anak menjadi optimal. Kondisi tersebut membantu mencegah anak stunting, wasting, underweight, hingga overweight. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Ulul Albab, Sp.OG. mengungkapkan, sekitar 20-50 persen anak yang tumbuh normal dan 70-89 persen anak dengan gangguan perkembangan, dilaporkan mengalami berbagai jenis masalah pemberian makan, termasuk masalah nafsu makan yang buruk. "Jika terjadi dalam jangka waktu lama, permasalahan tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan anak secara negatif hingga mengalami gizi buruk atau malnutrisi, yang mengakibatkan anak memiliki risiko kematian hampir 12 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mendapatkan gizi memadai.&nbsp;Fakta ini membuktikan bahwa kesehatan gizi anak merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal," tambah dr. Ulul Albab, Sp.OG. Selain itu, kata dr. Ulul, berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 diketahui bahwa satu dari 12 anak balita mengalami wasting, satu dari tujuh anak balita menderita stunting,&nbsp;satu dari empat balita mengalami anemia, dan satu dari 13 anak mengalami kelebihan berat badan.&nbsp; Oleh karena itu, penting untuk memastikan nafsu makan yang baik pada anak usia dini untuk membentuk kebiasaan makan, agar mewujudkan tumbuh kembang optimal dan terhindar dari kondisi gizi buruk. Salah satu cara untuk memeriksa status gizi dan tumbuh kembang anak ialah dengan menggunakan kurva pertumbuhan WHO yang saat ini sedang dikembangkan lebih lanjut oleh IDI bersama Kalbe Consumer Health dalam bentuk aplikasi ABC Nutri Meter yang akan launching pada kuarter 4 tahun 2024.&nbsp; "ABC Nutri Meter ini menggunakan kurva pertumbuhan WHO dan kuesioner ECAST sebagai acuan untuk pemeriksaan status gizi anak dan dan mendeteksi gangguan makan pada anak. Penggunaan cukup mudah, hanya membutuhan identitas berat, tinggi, jenis kelamin, usia anak serta menjawab kuesioner seputar nafsu makan dan daya tahan tubuh anak,"&nbsp;tutur Senior Brand Manager Kalbe Consumer Health, Chitra Ariesta. "Hasil pengukuran serta tipsnya dapat dengan mudah dibaca dan diaplikasikan. Selain pemeriksaan status gizi dan tumbuh kembang pada anak, ABC Nutri Meter juga dapat digunakan oleh remaja untuk mengetahui risiko anemia serta penanganannya," lanjutnya. Sakatonik ABC sendiri merupakan merek multivitamin untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak sejak 1999. Sakatonik ABC Curcuma Madu dengan ektrak temulawak, madu, serta multivitamin esensial. Kandungan tersebut bermanfaat dalam meningkatkan nafsu makan, daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, serta mendukung tumbuh kembang. Sakatonik ABC Curcuma Madu hadir dengan format tablet hisap, berbeda dengan produk serupa pada umumnya yang berbentuk sirup, sehingga lebih praktis dan mudah dikonsumsi. "Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menyatakan bahwa 9 dari 10 ibu setuju bahwa Sakatonik ABC Curcuma Madu dengan format tablet hisap mudah di konsumsi Si Kecil. Apalagi dengan bentuk gambar lebah yang lucu dan rasanya yang disukai anak-anak, Sakatonik ABC Curcuma Madu dapat membantu orang tua mengurangi drama saat memberi makan anak sehingga anak tetap mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang," kata Chitra.&nbsp; Mom Influencer, Raniah Alaydroes pun membagikan pengalamannya sebagai ibu dengan dua anak kecil. Ia sering kali menghadapi drama ketika memberi makan dan meningkatkan nafsu makan anak-anaknya. Di sisi lain, Raniah tetap perlu memastikan nutrisi yang seimbang, dengan pilihan makanan bergizi dan suplemen multivitamin untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal. "Saya merasakan, Sakatonik ABC Curcuma Madu hadir sebagai solusi praktis dalam memberikan tambahan nutrisi untuk anak-anak saya. Dengan format tablet hisap yang mudah dikonsumsi dan disukai anak-anak, produk ini membantu saya menjaga nutrisi mereka di tengah kesibukan sehari-hari saya yang juga bekerja. Saya juga sangat menantikan kehadiran ABC Nutri Meter untuk memantau perkembangan nutrisi anak secara reguler," ucap Raniah. Sakatonik ABC Curcuma Madu telah tersedia di Apotek terdekat, online store Kalbe Consumer Health Official Store, atau di &shy;e-commerce lainnya. Informasi mengenai promo produk dan lainnya dapat dilihat di laman Instagram @sakatonikabc.id.

Survei tahun 2023 menunjukkan bahwa satu dari 12 anak balita mengalami wasting, satu dari tujuh anak balita menderita stunting.

Kalbe Farma Gelar Kampanye Sehat Sakatonik ABC, Solusi Nafsu Makan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/2024050110364603-499063808.jpg" alt="Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajukan syarat untuk dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia. Menurut Ketua Umum PB IDI Muhammad Adib Humaidi, setiap negara termasuk Indonesia harus mengutamakan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan pasien, termasuk penggunaan dokter asing. Namun, regulasi dokter asing harus disertai, supaya dokter asing tidak serta merta datang ke Indonesia lalu melakukan praktik menangani pasien. Selain itu, perlu ada aturan yang ketat terkait dokter asing berpraktik di Indonesia. Keberadaan regulasi itu sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya. "Yang terpenting adalah Letter of good understanding dan competency. Terkait sudah adakah dokter asing tertarik berpraktik di Indonesia, sejauh ini saya belum tahu apakah sudah banyak yg berminat atau belum," ujar Adib Humaidi seperti dikutip dari Antara. Penggunaan dokter asing di Indonesia sebenarnya bukanlah kebijakan yang baru. Hal itu menjadi polemik setelah Prof. dr. Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unair karena tidak setuju terkait kebijakan itu. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebenarnya juga tidak sembarangan jika menerapkan kebijakan penggunaan dokter asing. Sebab, tujuan dibolehkan dokter asing berpraktik untuk mentransfer ilmu ke dokter lokal dan mengisi kekosongan tenaga medis. Di sejumlah rumah sakit (RS) belum bisa melayani transplantasi jantung atau paru-paru. Selama ini dokter di Indonesia belum pernah melakukannya. Untuk itu, perlu ada transfer ilmu dari dokter asing. Sementara itu, terkait dengan penempatan dokter asing di daerah terpencil, Kemenkes tetap menunggu respons dari pihak-pihak di daerah yang membutuhkan dokter. "Kalau ternyata memang diperlukan dokter asing, ya apa boleh buat. Karena orang kita nggak ada yang mau. Jadi intinya dokter asing nggak seperti yang digembar-gemborkan di sana," ujar Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dokter asing tidak akan lama berpraktik di Indonesia. Mereka hanya maksimal bertugas selama dua tahun. "Tentunya kan kalau dokter asing mau ke sini ya tentu dia akan kita bayar dengan sesuai dengan anggaran yang ada, dengan standar yang ada. Kalau misalnya mereka minta standar yang tinggi, ya tentu lain lagi dong urusannya," ujar Azhar. &nbsp;

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajukan syarat untuk dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia.

IDI Ajukan Syarat untuk Dokter Asing Yang Ingin Berpraktik di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/skin-allergy-person-s-arm-1384985755.jpg" alt="Cacar monyet atau monkeypox." width="100%">
<figcaption>Cacar monyet atau monkeypox.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Infeksi virus Mpox yang juga dikenal sebagai cacar monyet menjadi perhatian di banyak belahan dunia, termasuk Asia Tenggara (ASEAN). Penyakit yang mirip dengan cacar itu disebabkan virus yang ditularkan dari hewan ke manusia dan dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat. Mpox dapat menular dari manusia ke manusia dan tidak hanya dari hewan ke manusia. Cepatnya penyebaran Mpox secara global disebabkan berbagai faktor. Seperti tingginya jumlah orang yang bepergian, perdagangan internasional hewan seperti monyet, munculnya jalur penularan baru dari manusia ke manusia khususnya melalui hubungan seksual lelaki seks lelaki (LSL), munculnya gejala yang tidak biasa, dan masih minimnya ketersediaan vaksin MPox di negara-negara berisiko tinggi. Lebih dari 90 persen kasus MPox di dunia dilaporkan pada populasi khusus yaitu homoseksual dan biseksual. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT, PB IDI melalui Satgas MPox akan terus mengawal perkembangan kasus Mpox di Indonesia. Pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah memberikan penanganan terbaik bagi para pasien dan masyarakat. Menurut dia, diperlukan upaya berkelanjutan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi layanan kesehatan, dan organisasi internasional agar dapat mengatasi masalah Mpox di Asia Tenggara secara efektif. &rdquo;Juga perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini, peningkatan akses terhadap pengobatan yang efektif, peningkatan pendanaan untuk penelitian dan upaya pengendalian, serta pembentukan respons terkoordinasi yang melibatkan partisipasi semua negara terutama di Asia Tenggara,&rdquo; papar Adib. Laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, penyakit cacar monyet atau MPox sebagai darurat kesehatan masyarakat global pada Juli 2022. Laporan WHO juga menyebutkan ada kekhawatiran bahwa masalah MPox agak terabaikan di wilayah Asia Tenggara karena kurangnya akses terhadap fasilitas medis yang memadai.

Satgas MPox IDI akan terus mengawal perkembangan kasus Mpox di Indonesia bersinergi dengan pemerintah memberikan penanganan terbaik

Catat, Kelompok Ini Rentan Terkena Cacar Monyet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/monkeypox-virus-test-it-is-also-known-as-moneypox-virus-is-doublestranded-dna-zoonotic-virus-species-genus-orthopoxvirus-family-poxviridae-2498355546.jpg" alt="Vaksin Monkeypox untuk mencegah infeksi penyakit cacar monyet dari virus zoonosis DNA beruntai ganda./freepik.com" width="100%">
<figcaption>Vaksin Monkeypox untuk mencegah infeksi penyakit cacar monyet dari virus zoonosis DNA beruntai ganda./freepik.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, Kementerian Kesehatan menemukan tambahan pasien cacar monyet atau virus Mpox baru di Bandung, Jawa Barat, pada 29 Oktober. Itu artinya, cacar monyet terdeteksi di Jakarta dan Bandung. Total jumlah pasien cacar monyet 21 orang. Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya Dr dr Brahmana SpOG mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan otoritas kesehatan. &rdquo;Baik itu dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kota, hingga para dokter spesialis. Seperti dokter spesialis anak dan penyakit dalam,&rdquo; kata Brahmana saat ditemui di HUT IDI di RS Darmo Surabaya (29/10). Lantas, bagaimana dengan kondisi di Surabaya? Brahmana menyampaikan, hingga saat ini, pihaknya belum merasakan peningkatan. &rdquo;Cacar monyet Mpox ini selalu ada, tapi peningkatan yang mencolok belum terlihat,&rdquo; tutur Brahmana. Brahmana menambahkan, IDI Surabaya rutin melakukan sosialisasi atau edukasi kesehatan melalui kanal di YouTube. Dengan nama channel TV IDI Surabaya. &rdquo;Kami selalu update bagaimana-bagaimana di YouTube,&rdquo; tambah Brahmana. Informasi yang dihimpun, per 27 Oktober, jumlah kasus cacar monyet mengalami penambahan dari 17 kasus yang seluruhnya berasal dari DKI Jakarta.

IDI Cabang Surabaya terus berkoordinasi dengan otoritas kesehatan mulai Kemenkes hingga para dokter spesialis terkait cacar monyet

Cacar Monyet Merebak di Jakarta dan Bandung, Ketua IDI Surabaya: Belum Merasakan Peningkatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/ruu-KESEHATAN-132320787.jpg" alt="Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT" width="100%">
<figcaption>Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada kekurangan tenaga dokter di Indonesia. Namun juga harus memperhatikan pendistribusian tenaga dokter yang belum merata di setiap daerah. Salah satu solusi yang ditawarkan IDI adalah melalui asesmen yang dilakukan setiap daerah. Jika tidak, permasalahan tentang tenaga kesehatan medis akan tetap sama. Ketua Umum PB IDI Dr dr Moh. Adib Khumaidi SpOT saat konferensi pers HUT Ke-73 IDI di kantor sekretariat IDI Wilayah Jawa Timur di Surabaya kemarin (19/10) menuturkan, setiap daerah, baik kabupaten maupun kota, harus melakukan asesmen tentang kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis. Sebab, setiap daerah akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. &rdquo;Harus dilihat rasio kebutuhan dokter per kabupaten/kota,&rdquo; imbuhnya. Adib menyebutkan, empat alasan yang membuat tenaga dokter mau bertugas di daerah adalah jaminan terkait jenjang karier, kesejahteraan, sarana-prasarana, dan keamanan. Sementara itu, IDI akan menggelar kegiatan sosial dan kesehatan sepanjang 20&ndash;24 Oktober di Lamongan, Jawa Timur. Salah satunya untuk mengatasi stunting di sana. IDI akan mendelegasikan total 1.500&ndash;2.000 dokter dan melibatkan 200&ndash;300 dokter spesialis untuk aksi sosial tersebut yang akan menyebar di setiap puskesmas. Sebanyak 5&ndash;6 dokter spesialis akan menangani sekitar 200 pasien. (ayu/c19/ttg)

PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada kekurangan tenaga dokter di Indonesia.

Tidak Hanya Jumlah, PB IDI Lebih Tekankan Distribusi Dokter di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/dokter-gadungan-4216067323.jpg" alt="Susanto, dokter gadungan yang menggunakan nama dr. Anggi Yurikno saat menipu RS PHC Surabaya agar bisa diterima./Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Susanto, dokter gadungan yang menggunakan nama dr. Anggi Yurikno saat menipu RS PHC Surabaya agar bisa diterima./Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebelum kontraknya di klinik occupational health and industrial hygiene (OHIH) PT Pelindo Husada Citra (PHC), Cepu, habis, Susanto hendak melamar ke klinik kesehatan PT Freeport Indonesia. Saat mendaftar, dia memakai identitas dokter lain, yaitu dokter Anggi Yurikno (AY). Temuan itu disampaikan Aziz Asopari, ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bandung. Menurut Aziz, dirinya dilapori Anggi, dokter di Rumah Sakit Umum (RSU) Karya Pangalengan Bhakti Sehat, Bandung. Dokter Anggi sebelumnya mendapat informasi dari temannya sesama dokter yang bekerja di klinik PT Freeport. &rdquo;Setelah lamaran masuk, ada teman dokter AY yang menanyakan apakah betul melamar di Freeport. Ternyata nama dokter AY dipakai Susanto,&rdquo; ungkap Aziz kemarin (14/9). IDI akhirnya menelusuri temuan tersebut. Hingga kemudian, didapati fakta bahwa Susanto menggunakan identitas dokter Anggi untuk bekerja di klinik PT PHC di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Ketua IDI Blora Saifudin Jamil menyatakan, nama dokter Anggi yang dipakai Susanto untuk bekerja di Cepu tidak tercatat di IDI Blora. Sebab, PHC tidak melaporkan praktik Susanto kepada IDI. &rdquo;Karena klinik PHC juga tidak terdaftar di Dinkes Blora,&rdquo; ujar Saifudin. Wakil Sekjen Pengurus Besar (PB) IDI Telogo Wisnu menjelaskan, Susanto berpraktik sebagai dokter gadungan sejak 2006. Susanto memulainya sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Grobogan, Jawa Tengah. Selama tiga tahun di sana, Susanto juga aktif sebagai dokter di Palang Merah Indonesia (PMI). Susanto muncul lagi dengan menjadi dokter kandungan di rumah sakit di Kandangan, Kalimantan Selatan. Perbuatannya terungkap setelah lima hari bekerja. Sebab, dia terlihat gugup saat akan melakukan operasi. &rdquo;Ketika akan operasi, dia tidak seperti dokter lain. Perawat curiga. Pihak rumah sakit menghubungi polisi,&rdquo; jelas Telogo.&nbsp;(gas/c14/aph)

Sebelum kontraknya di klinik OHIH PHC Cepu, Susanto hendak melamar ke klinik kesehatan PT Freeport Indonesia.

Dokter Gadungan Susanto Hendak Mendaftar ke Klinik PT Freeport Indonesia, Pakai Nama dokter Anggi Yurikno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya buka suara terkait Susanto, dokter gadungan, yang bekerja di salah satu klinik milik PT Pelindo Husada Citra (PHC) di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Ketua IDI Surabaya Brahmana Askandar mengatakan, IDI Surabaya memiliki sistem untuk mencari tahu identitas dokter. Termasuk dokter gadungan Susanto. Saat kasus dokter gadungan mencuat, IDI Surabaya langsung mengetahui jika nama Susanto tidak ada dan tidak ditemukan. &rdquo;Yang jelas yang saya klarifikasi, kasus ini meledak kami punya sistem yang baik di IDI Surabaya, jadi gampang menelisiknya,&rdquo; kata dr Brahmana dalam konferensi pers online klarifikasi dan penjelasan mengenai kasus dokter gadungan, Kamis (14/9). Brahamana menegaskan, IDI Surabaya tidak memiliki anggota dokter yang bernama Anggi Yuriko dan Susanto. Sebab tidak ada di data base atau sistem IDI Surabaya, lanjut dia, izin praktik pun tak pernah dibuat atau dikeluarkan. Sejak 2006, Susanto ternyata sudah melakukan aksi menjadi dokter gadungan. Aksi penipuan itu dilakukan Susanto di Kalimantan. Susanto memalsukan semua dokumen untuk melancarkan aksinya tersebut. Selain berpura-pura menjadi dokter spesialis kandungan dan melakukan operasi caesar kepada salah satu pasien, Susanto dokter gadungan itu juga sempat menduduki posisi strategis sebagai salah satu kepala rumah sakit di Kalimantan pada 2006-2008. Aksi Susanto terendus kembali melakukan penipuan dengan berpura-pura menjadi dokter gadungan sekitar Maret-April. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Bandung Aziz Asopari mengatakan, pihaknya menerima laporan pertama kali dari salah satu anggota IDI Kabupaten Bandung. Dokter itu menyampaikan bahwa ada salah seorang yang mencatut namanya untuk menjadi dokter gadungan. IDI Kabupaten Bandung lantas bergerak segera melakukan investigasi. Hasilnya ternyata benar ada seseorang yang menggunakan identitas dokter tersebut untuk menjadi dokter gadungan. IDI Kabupaten Bandung pun melaporkan hal itu ke kepolisian. &rdquo;Dokter gadungan ini ternyata mau melamar ke salah satu klinik SOS, setelah itu rekan dokter tersebut menghubungi PB IDI untuk menanyakan lamaran itu,&rdquo; tutur Aziz Asopari. Aziz juga memastikan kepada IDI Blora, apakah Susanto adalah dokter atau bukan. Nah, ternyata, fakta yang mengejutkan bahwa Susanto bukan dokter. Pada 5 Juni, dokter anggota IDI dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. &rdquo;Jadi, dokter Anggi Yurikno (AY) kami nyatakan betul sebagai anggota IDI Kabupaten Bandung. Kemudian 12 Juni (2023) dipanggil lagi ke Polres Tanjung Perak, didampingi pengacara,&rdquo; ungkap Aziz Asopari.

IDI Surabaya menyatakan, sudah memiliki sistem untuk mencari tahu identitas dokter. Termasuk dokter gadungan Susanto yang tidak ada di data

Dokter Gadungan Susanto Bisa Praktik, IDI Surabaya Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/WhatsApp-Image-2023-09-14-at-133231-1267839121.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Apabila khawatir dokter yang ditemui palsu atau tidak, ternyata pasien bisa memastikan terlebih dulu. Caranya mudah. Pasien bisa mengecek dokter tersebut di website Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tepatnya di https://idionline.org/organisasi/info/diranggota. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan, melalui website IDI, pasien akan bisa melihat secara lengkap. Mulai dari nama, kompetensi, hingga foto wajah dokter. &rdquo;Pasien bisa memasukkan nama dokter yang ingin dicek di website di kolomnya,&rdquo; terang Adib. Data yang masuk ke dalam IDI dinamis bisa bertambah dan berkurang. Yang jelas, per bulan, ada tambahan 1.000 data baru. Adib mengimbau agar masyarakat ikut turut serta mengawasi dan berpartisipasi jika melihat ada yang tidak beres. Sebelumnya, dokter gadungan atau dokter palsu Susanto yang bekerja di salah satu klinik PHC di Cepu, Blora, Jawa Tengah, sempat bekerja sebagai salah dokter spesialis kandungan di salah satu rumah sakit di Kalimantan. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PB IDI dan Mantan Ketua IDI Grobogan dr Telogo Wismo. Pada 2006-2008, dokter gadungan atau dokter palsu Susanto. Kala itu, Susanto sempat membantu proses persalinan. &rdquo;Para perawat sempat mulai curiga dengan gelagat dari dokter palsu Susanto. Menurut pengakuan dari para perawat di ruang operasi, Susanto terlihat tidak seperti dokter khususnya dokter spesialis kandungan. Suster lantas melaporkan ke rumah sakit. Tak ingin berlama-lama, rumah sakit segera melakukan investigasi,&rdquo; papar Telogo Wismo. Hasil investigasi memutuskan rumah sakit melaporkan Susanto dokter palsu itu ke polisi. Kecurigaan makin tebal dan diakui Susanto bahwa dirinya bukan dokter. &rdquo;IDI Grobogan kala itu dihubungi dan dimintai saksi, karena terakhir bekerja di Grobogan,&rdquo; jelas Wismo. &nbsp;

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut masyarakat bisa mengetahui dokter yang ditemui palsu atau tidak, dengan mengecek di website IDI

Khawatir Dokter Palsu, Cek Nama dan Foto di Website IDI Begini Caranya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/Aksi-Damai-Ribuan-Tenaga-Kesehatan-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-5-3573550725.jpg" alt="ILUSTRASI. Ribuan tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ribuan tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku bersyukur terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia pun memastikan, UU tersebut sudah menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama organisasi profesi dan organisasi lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap UU ini segera menciptakan transformasi kesehatan di Indonesia yang paripurna sebab di antara target yang ingin didapat memang transformasi itu, misalnya dalam bidang SDM kesehatan, kita berharap keterpenuhan dokter umum dan spesialis di Indonesia itu bisa terwujud," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (10/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lanjut Saleh, menciptakan kompetisi yang sehat antara penyelenggara pendidikan, dari universitas dan dari rumah sakit, terutama dari dokter spesialis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dokter spesialis di Indonesia sangat kurang, dengan adanya formulasi ini diharapkan akan ada percepatan transformasi itu segera meningkatkan rasio keterpenuhan dari nakes seperti itu," ujar mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011783721/dimutasi-jadi-pustakawan-seorang-dokter-rsud-mataram-lapor-idi-dan-sekda">Dimutasi Jadi Pustakawan, Seorang Dokter RSUD Mataram Lapor IDI dan Sekda</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Saleh, tak ada pihak yang dominan dalam UU Kesehatan tersebut. Sehingga, semua pihak bisa berperan aktif dalam kebijakan medis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan medis itu semakin baik karena dalam UU ini aturan pidana dan juga ketentuan perlindungan nakes yang bertugas jelas, jadi tak boleh dikriminalisasi, jadi mereka yang sedang mengabdi bisa dilindungi, nggak boleh polisi langsung menangani tapi harus Majelis Kehomatan Kedokteran, jadi seperti itu. Ini bagian dari perlindungan kepada nakes kita," tegas Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011767343/meski-ditolak-idi-dan-4-organisasi-lainnya-menkes-tetap-klaim-uu-kesehatan-permudah-pelayanan-medis">Meski Ditolak IDI dan 4 Organisasi Lainnya, Menkes tetap Klaim UU Kesehatan Permudah Pelayanan Medis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saleh berharap, rumah sakit swasta yang dikelola oleh ormas seperti Muhammadiyah bisa semakin baik. Hal itu, karena saat ini rumah sakit boleh bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dokter spesialis yang belum ada di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu bisa kerja sama dengan luar negeri, tapi dengan ketentuan yang sudah ada dalam UU ini. Jadi ini akan meningkatkan kompetensi dan kompetisi yang sehat karena bisa jadi dokter lokal akan belajar. Semua rumah sakit akan meningkatkan kualistasnya dan efeknya akan dirasakan masyarakat secara luas," papar Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambakan, UU Kesehatan juga melindungi masyarakat sampai kepada pembiayaan. "Jangan sampai pembiayaan pelayanan kesehatan itu naik, karena itu seluruh transformasi kesehatan dalam UU itu seluruh pelayanan kesehatan mengacu pada sistem gotong royong dalam BPJS Kesehatan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, BPJS Kesehatan pun diharapkan bisa mengatur seluruh pembiayaan kesehatan menjadi seimbang. Sehingga di samping peningkatkan mutu dan kualitas, di lain pihak UU Kesehatan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan tidak merogoh kocek terlalu dalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena dalam konteks perlindungan kesehatan itu UUD dan Konstitusi kita sudah menjamin bahwa seluruh warga negara kita berhak pelayanan kesehatan," papar Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun berharap, organisasi profesi yang ada sekrang bisa menyesuaikan aktivitasnya dengan apa yang diatur dalam UU Kesehatan. "Ini penting menyesuaikan dengan UU ini," pungkas Saleh.</div>

Politilkus PAN itu mengklaim, UU kesehatan itu sudah menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama organisasi profesi medis.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ikatan dokter indonesia

Berita Terkini