<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/SAK-Internasional-3212505296.jpg" alt="Peluncuran SAK INternasional di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran SAK INternasional di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Internasional untuk mendorong peningkatan rating Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi IFRS Accounting Standards secara penuh, sejajar dengan sesama negara anggota G20 lainnya. SAK Internasional akan meningkatkan komparabilitas laporan keuangan perusahaan antar negara. Adopsi penuh ini menjadi sebuah reputasi baik dan legitimasi atas kualitas laporan keuangan suatu negara. Penerapan ini juga akan menurunkan biaya modal (cost of fund) dengan membuka peluang pendanaan (fund raising) melalui pasar modal secara global. Ha itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Ardan Adiperdana dalam sambutan pembuka acara Peluncuran SAK Internasional dan Seminar Internasional IASB Update: The Latest Developments in IFRS, yang diselenggarakan secara hybrid di Main Hall Bursa Efek Indonesia. &ldquo;Penerapan SAK Internasional juga menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan, khususnya bagi perusahaan dual listing, jika OJK mengizinkan penggunaan SAK Internasional bagi emiten yang melakukan dual listing di BEI dan bursa asing,&rdquo; ujar Ardan. Ardan mengatakan, nantinya perusahaan yang melakukan dual listing cukup menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Internasional untuk kebutuhan pelaporan di Indonesia maupun negara lain, mantan Kepala BPKP itu menambahkan. Anggota DPN IAI, Rosita Uli Sinaga menjelaskan, SAK Internasional merupakan kerangka kerja akuntansi yang diadopsi secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia, dan merupakan panduan yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas bisnis. &ldquo;SAK Internasional ini mengadopsi IFRS Accounting Standards yang diterbitkan oleh IASB dan bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang konsisten dalam melaporkan informasi keuangan kepada pengguna laporan,&rdquo; jelasnya. Peluncuran SAK Internasional ini mempertegas komitmen IAI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi di Indonesia. Dengan adopsi SAK Internasional, diharapkan entitas bisnis di Indonesia akan menghasilkan laporan keuangan yang semakin transparan, dapat diandalkan, dan relevan bagi investor maupun pembaca laporan keuangan di tingkat global. &nbsp;

Penggunaan SAK Internasional akan meningkatkan komparabilitas laporan keuangan perusahaan antar negara.

IAI Luncurkan SAK Internasional, Dorong Efisiensi Penyusunan Laporan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan semua pihak untuk siap menghadapi berbagai ketidakpastian perekonomian. Berbagai tekanan yang dihadapi dunia sering memaksa semua pihak melakukan langkah-langkah extraordinary.  Untuk itu, Sri Mulyani mengapresiasi peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berpartisipasi dan turut membantu menyukseskan Presidensi G20 Indonesia melalui keanggotaannya pada Task Force Integrity &amp; Compliance (TFIC) B20.  Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada pembukaan rangkaian Kongres Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Selasa 13/12).  Rangkaian Kongres IAI ini akan berlangsung pada 13-15 Desember 2022, mengusung tema “Strategic Role of Accountancy Profession to Maintain Trust and Integrity in the Era of Sustainability”.  Selain Menkeu, pembukaan Kongres IAI juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, Kepala BPKP, serta Pengurus Pusat dan IAI Wilayah. Sementara Gubernur Bank Indonesia memberikan sambutan kunci secara virtual. Hampir 2.000 anggota IAI telah mendaftar untuk mengikuti Kongres XIV yang mengagendakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) perode 2022-2026.  “Aspek trust dan compliance tidak menjadi aspek yang sederhana karena kita harus merespons situasi dan tantangan melalui langkah-langkah yang luar biasa, namun tetap menjaga trust dan compliance” ujar Menteri Keuangan yang membuka Kongres XIV IAI mewakili Presiden RI.  Pada kesempatan yang sama, Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo dalam sambutannya mengatakan, tema keberlanjutan merupakan tema penting dan relevan dengan dinamika perekonomian global dewasa ini yang menuntut adanya trust di dalam kerangka keberlanjutan global menuju Sustainable Development Goals (SDGs).  Profesi akuntan memiliki peran penting dalam memimpin transformasi penyusunan standar yang berkualitas untuk pengungkapan informasi keberlanjutan. Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah hal penting untuk menjaga keberlanjutan bumi ini.  Bagian penting dari semua upaya itu, penerapan standar pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) yang berkualitas tinggi, terkonvergensi dan diterima secara global, termasuk standar ESG dan kriteria pelaporan yang didukung oleh jaminan informasi yang disajikan, menjadi penting bagi negara-negara G20.  Terkait aspek keberlanjutan ini, Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 adalah tonggak bersejarah bagi IAI atas keberhasilann mendorong entitas bisnis di negara-negara G20 untuk menerapkan ESG. IAI juga berhasil menempatkan perwakilannya menjadi anggota Task Force Integrity &amp; Compliance (TFIC) B20 untuk mendorong penerapan ESG secara global. Selama menjadi Anggota TFIC B20, IAI aktif memberi masukan terkait ESG pada berbagai rapat penyusunan policy paper.  Mardiasmo menambahkan, Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi IAI yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang akan dilakukan pemilihan pengurus yang akan memimpin organisasi ini. Kongres XIV IAI juga mengagendakan adanya perubahan AD-ART IAI untuk mengakomodir pembentukan dewan standar baru yaitu Dewan Standar Keberlanjutan, yang akan menjadi penyusun standar keberlanjutan untuk mendukung dunia bisnis Indonesia berkembang di era keberlanjutan.  &nbsp;

Gelar Kongres XIV, Upaya IAI Bawa Profesi Akuntan ke Era Keberlanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IAI-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tergabung sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC) lewat kelompok B20 telah menyusun empat rekoendasi strategis untuk kelompok negara-negara G20 dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 15-16 November di Nusa Dua, Bali.  “Kita patut berbangga atas pencapaian ini, karena IAI mampu menyakinkan penyusunan policy action di B20 agar selaras dengan posisi IAI untuk mendukung penerapan transparansi sustainability reporting yang terstandarisasi di dunia dan lebih selaras dengan financial reporting,” ujar Rosita Uli Sinaga, anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI yang merupakan deputy member TFIC B20 mewakili IAI. Rosita menjadi pembicara dalam Indonesia Net Zero Summit 2022 dalam sesi kelima bertema “Engagement Through Financial Sector” di Nusa Dua, Bali.  Setelah melalui pembahasan strategis network member, B20 empat rekomendasi yang diterbitkan yakni mendorong tata kelola yang berkelanjutan di dunia bisnis untuk mendukung inisiatif Enviromental, Social, and Governance (ESG), mendorong aksi bersama untuk mengurangi risiko integritas, meningkatkan agilitas untuk langkah-langkah memerangi risiko pencucian uang/pendanaan teroris serta memperkuat tata kelola untuk memitigasi risiko kejahatan dunia maya yang semakin parah.  Selanjutnya, anggota B20 telah menyampaikan tindakan kebijakan yang konkrit dan terukur untuk setiap rekomendasi yang layak untuk segera dipertimbangkan. Dalam rekomendasi itu ditegaskan bahwa upaya berkelanjutan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan tata kelola berkelanjutan dengan mempromosikan dan mempercepat penerapan standar pelaporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi, terkonvergensi secara global, serta memaksimalkan pemantauan kepatuhan tata kelola berkelanjutan dan inisiatif penjaminan independen.  Pada kesempatan itu, juga ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara IAI dengan Kadin Indonesia tentang Kerjasama Penguatan Keterbukaan Informasi terkait Standar Pengungkapan Keberlanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Perpajakan bagi Pelaku Usaha.  MoU ini antara lain mengikat tentang keterbukaan terkait standar pengungkapan keberlanjutan yang akan disusun IAI yang diselaraskan dengan standar internasional yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB).  Selain itu disepakati kerjasama peningkatan kapasitas, penguatan UMKM terutama dari sisi pengelolaan keuangan, perpajakan, dan pelaporan keuangan, serta kerja sama penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dan perpajakan melalui peningkatan kualitas SDM pelaku usaha melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.  Salah satu perkembangan paling signifikan dalam akuntansi dan pelaporan dalam beberapa dekade terakhir adalah ketika IFRS Foundation secara resmi mengumumkan pembentukan ISSB pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) 2021 di Glasgow.  Dengan lebih dari 614 ketentuan ESG yang dikeluarkan oleh berbagai yurisdiksi, pengembangan kebijakan harus mempertimbangkan standar dan panduan yang ada untuk menghindari beban pelaporan yang tidak proporsional pada perusahaan. ISSB akan membawa konsistensi dan keterbandingan yang sangat dibutuhkan untuk standar pelaporan ESG.  Bagian penting dari semua upaya itu adalah penerapan standar pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) yang berkualitas tinggi, terkonvergensi dan diterima secara global, termasuk standar ESG dan kriteria pelaporan yang didukung oleh jaminan informasi yang disajikan, menjadi penting bagi negara-negara G20.  &nbsp;

IAI Aktif Terlibat Susun Rekomendasi Strategis bagi Pertemuan KTT G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/MARDIASMO.jpg" alt="Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum dialog B20-G20 menerbitkan empat rekomendasi kebijakan kepada negara-negara G20. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai anggota Task Force Integrity &amp; Compliance (TFIC) B20, turut aktif merumuskan rekomendasi yang mewakili suara masyarakat bisnis dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.  Rekomendasi itu digaris bawahi oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Prof. Mardiasmo, saat membuka webinar internasional B20-IAI-IFAC Strategic Leader Forum: Sustainability Governance as the Foundation of Value Creation, Kamis, 25 Agustus 2022.  Webinar internasional ini merupakan side event resmi TFIC B20 Indonesia yang diikuti hampir 2.000 peserta terdaftar dari belasan negara. Pembicara yang ambil bagian adalam webinar ini antara lain dari IFRS Foundation, OJK, Pertamina, BRI, Vale Indonesia, Black Rock Investment Stewardship, dengan moderator Prof. Sidharta Utama (Anggota DPN IAI).  Empat rekomendasi kepada negara-negara G20 adalah mempromosikan penerapan sustainable governance dalam bisnis untuk mendukung inisiatif Enviroment, Social, Governance (ESG). Rekomendasi ini mempromosikan pendekatan dan tindakan standar terkait upaya kepatuhan, pemantauan yang efektif, dan jaminan independen terhadap penerapan sustainable government.  Rekomendasi kedua adalah tentang tindakan kolektif untuk mengurangi risiko integritas. Pada level ini, TFIC B20 mendorong optimalisasi dalam perlindungan mendasar terkait integritas dan transparansi saat berinteraksi dengan jaringan bisnis dan pihak pemerintah.  Rekomendasi berikutnya adalah mendorong kelincahan (agility) dalam tindakan pencegahan untuk memerangi risiko pencucian uang/pendanaan teroris. Di masa new normal, peningkatan kerangka integritas berdasarkan perubahan lanskap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu diefektifkan.  Sedangkan rekomendasi keempat adalah tentang penguatan tata kelola untuk memitigasi risiko kejahatan dunia maya yang akhir-akhir ini semakin parah. Rekomendasi ini mengeksplorasi optimalisasi sumber daya organisasi yang ada untuk meminimalkan dampak risiko kejahatan dunia maya.  Prof. Mardiasmo mengatakan, akuntan siap memimpin pelaporan keberlanjutan untuk mitigasi perubahan iklim, pengungkapan ESG, karena beberapa alasan. “Akuntan berada di pusat informasi serta memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Akuntan juga merupakan bagian dari komunitas yang terhubung secara global. Tidak kalah penting, kinerja akuntan dijaga oleh kode etik yang membuat kepentingan publik selalu mendapat prioritas tertinggi,” jelas Wakil Menteri Keuangan 2014-2019.  Pada kesempatan itu, Shinta Kamdani mengatakan, salah satu cara untuk mencapai tujuan B20-G20 terutama melalui kerjasama dan solidaritas global. Karena itu, upaya mengintensifkan hubungan antara komunitas bisnis negara-negara G20 dan di seluruh dunia sangat penting untuk menerapkan rekomendasi kebijakan ini.  Shinta  mendorong partisipasi semua pihak, untuk berkolaborasi dan memberikan kontribusi nyata, serta meningkatkan kemitraan masyarakat bisnis, profesi, dan elemen lainnya.  &nbsp;

IAI Dorong 4 Rekomendasi Strategis Pada Presidensi G20 Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/MARDIASMO.jpg" alt="Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin negara-negara G20 dan komunitas bisnis global didesak lebih aktif mengangkat isu-isu tata kelola berkelanjutan (sustainable governance) dalam bisnis guna mendukung inisiatif Environmental, Social and Governance (ESG). Perubahan iklim yang terjadi secara masif telah menjadi tantangan yang mempengaruhi kehidupan global. Isu ini menjadi salah satu masalah mendasar yang dibahas dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022.  Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Prof. Mardiasmo saat membuka webinar internasional “Optimizing Sustainability Governance through a Single Set of High-Quality Global Sustainability Reporting Standards”yang diselenggarakan IAI bekerja sama dengan B20 Indonesia dan International Federation of Accountants (IFAC) dengan peserta mencapai 2.150 berasal dari 31 negara.  Menurutnya, profesi akuntan harus memainkan perannya untuk berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Akuntan dinilai memiliki skill set yang tepat untuk melakukan mitigasi perubahan iklim melalui pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting).  Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian tiga side event B20 yang akan diselenggarakan oleh IAI dan IFAC pada tahun 2022. B20 sendiri merupakan outreach group dan bagian dari G20 untuk komunitas bisnis.  “Saya percaya, untuk mencapai target net zero emission dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan, keberadaan tata kelola berkelanjutan (sustainable governance) yang kuat dan kokoh sangat penting,” jelas Mardiasmo yang juga Wamenkeu periode 2014-2019 itu.  Pada kesempatan yang sama, Chair B20 Indonesia Shinta W. Kamdani memandang pentingnya pelaporan keberlanjutan untuk kalangan bisnis. Pelaporan ini, ujarnya, menunjukkan dukungan komunitas bisnis terhadap upaya global dalam perubahan iklim.  Menurut CEO Sintesa Group itu, upaya membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius, mencapai ekonomi dengan net zero emission, mengakhiri ketergantungan bahan bakar fosil, dan mengurangi dampak iklim kepada masyarakat, memerlukan sistem pemeriksaan serta pelaporan yang sistematis dan berkualitas tinggi.  Selain itu, pelaporan keberlanjutan ini juga membantu bisnis untuk mengevaluasi kemampuan adaptasinya terhadap transformasi ekonomi. Dunia sedang mengantisipasi perubahan dalam penawaran dan permintaan bisnis, alokasi dan pengeluaran modal, biaya produksi, model bisnis dan tata kelola karena adanya transformasi hijau besar-besaran.  Prof. Mardiasmo menambahkan, dinamika global akhir-akhir ini telah menghadirkan ancaman yang semakin signifikan terhadap bisnis dan lingkungan sosial. “Dunia membutuhkan kita, akuntan profesional untuk memitigasi semua ini. Akuntan harus memimpin pelaporan iklim dan pengungkapan ESG lainnya, karena akuntan berada di pusat informasi; akuntan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan; akuntan terhubung secara global; dan akuntan tunduk pada kode etik yang diterima secara global,” pungkasnya.

Akuntan Didorong Ambil Peran Dalam Memitigasi Perubahan Iklim Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/MENKEU-IAI.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menghadapi tantangan berat menyusul terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan korban manusia, tapi juga menyebabkan tekanan yang luar biasa pada tatanan ekonomi dan sosial. Seiring dengan perekonomian seluruh negara di dunia yang mengalami kontraksi dan resesi, Indonesia juga mengalami hal yang sama meski levelnya dibawah banyak negara lain.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ini saat jadi pembicara kunci dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11). APA Inspirational Session ini merupakan bagian dari rangkaian acara puncak APAFest yang dilaksanakan berkolaborasi dengan event FinBiz2030 bersama One Young World dan Chartered Accountants Worldwide.  Selain menghadirkan Menteri Keuangan sebagai keynote speaker, even internasional ini juga menampilkan Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Ketua DPN IAI Prof. Mardiasmo, serta anak-anak muda berprestasi dari Indonesia, Singapura, dan India.  Terkait situasi ekonomi Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa pada kuartal ketiga 2020, pemulihan ekonomi di negeri ini sudah mulai terjadi. Namun hal ini tidak terjadi secara cepat dan serta merta. Pemulihan itu salah satunya merupakan dampak dari kebijakan APBN untuk bisa melakukan countercyclical.  Pemerintah menambah belanja (ekspansi) dan menurunkan tarif pajak ketika resesi untuk menstimulasi aggregate demand (permintaan agregat) dan mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang optimal.  “Belanja pemerintah ditingkatkan, tidak hanya untuk menangani Covid, tapi juga untuk membantu dunia usaha, dan memulihkan perekonomian di berbagai daerah,” jelas Menteri Keuangan.  Kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan tidak hanya untuk menangani Covid-19, namun juga untuk menghadapi dampak pasca pandemi ini yang telah melanda seluruh sektor kehidupan bernegara.  Pemerintah juga melakukan kebijakan khusus bersama Bank Indonesia karena melebarnya defisit APBN untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi memerlukan sumber pembiayaan tambahan. Kebijakan itu dilakukan melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia. Sri Mulyani mengatakan, meningkatnya defisit telah mengakibatkan tantangan pembiayaan menjadi sangat besar. Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia, dampak ini ditangani dari sisi fiskal dan moneter dimana biaya dari penanganan krisis ini ditanggung bersama.  “Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara di pasar primer. Pemerintah bisa menerbitkan surat utang negara yang langsung diserap Bank Indonesia dengan suku bunga 0-1% dibawah REPO,” ujarnya.  Menurutnya, kerja sama ini dilakukan karena situasi yang sangat extra ordinary dan dilakukan dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia.  Peran Akuntan Menjaga APBN dan Ekonomi Indonesia Pada kesempatan itu, disaksikan oleh ribuan mahasiswa akuntansi peserta APAFest dari seluruh Indonesia, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa selain sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, APBN juga merupakan alat untuk menyelesaikan persoalan struktural. APBN akan terus digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia dan alokasi APBN di sektor SDM dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi ke depan.  Menteri Keuangan menilai peran profesi akuntan sangat penting dalam menjaga dan menjalankan siklus APBN ini. Baginya, akuntan adalah profesi yang penting di dalam kultur pelaporan keuangan yang transparan dan efisien. Akuntan beregister dan akuntan berpraktik di Indonesia terus mengalami kenaikan, merupakan perangkat penting untuk menjadikan negara ini menjadi negara ekonomi maju.  “Karena standar-standar akuntansi akan mendisiplinkan kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, baik privat maupun BUMN. Termasuk masyarakat harus menyadari bahwa mempergunakan dan mempertanggungjawabkan sumberdaya adalah kultur yang baik yang bisa membawa kita menuju negara maju,” Menteri menegaskan.  Karena itu, Sri Mulyani berharap peningkatan jumlah dan kualitas akuntan di Indonesia akan makin meningkatkan kualitas kebijakan publik terkait keuangan negara. Profesi akuntansi adalah salah satu profesi penunjang pelaporan keuangan yang diatur dalam rancangan undang-undang pelaporan keuangan, dimana didalamnya diatur tentang berbagai kewajiban dalam pelaporan keuangan, serta kewajiban sertifikasi profesi bagi penyelenggara laporan keuangan entitas.  Sri Mulyani mengatakan, APBN merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan menjadi negara maju. Karena itu APBN ini harus dijaga kesehatan, kredibilitas, efisiiensi dan efektivitas, serta harus berkelanjutan. Tiga fungsi utama kebijakan fiskal dan APBN adalah stabilitasi makroekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan, yang didukung oleh sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan yang pruden.  Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Prof. Mardiasmo mengatakan, sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2017, IAI APAFest telah menjadi sebuah inisiatif penting dalam menyatukan dan menginisiasi komunitas akuntan muda di Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi kompleksitas bisnis yang makin mendunia di masa depan. APAFest merupakan festival kreativitas akuntan muda IAI yang mempertemukan perusahaan terkemuka di Indonesia dengan kandidat terbaik calon akuntan profesional. Melalui APAFest, akan terjalin koneksi yang kuat dan simbiosis mutualisme antara profesi, industri, serta mahasiswa dan lulusan terbaik jurusan akuntansi di Indonesia.  Direktur Eksekutif IAI, Elly Zarni Husin mengatakan, APAFest 2020 digelar secara virtual yang berpuncak pada 10 November 2020, bertepatan dengan peringatan International Accounting Day. Skala penyelenggaraan APAFest 2020 telah dieskalasi hingga menembus ranah global, berkolaborasi dengan even tahunan internasional bagi akuntan muda, yakni FinBiz2030 yang diselenggarakan One Young World (OYW) dan Chartered Accountants Worldwide (CAW). Acara ini juga didukung oleh Asean Federation of Accountants (AFA).

Sri Mulyani  Dorong Peran Akuntan Pulihkan Ekonomi Indonesia