<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Screenshot_2024-09-13-08-25-45-263_comwhatsapp-edit-3975046640.jpg" alt="Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD)." width="100%">
<figcaption>Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Menelusuri Kembali Legitimasi Surat Paksa sebagai Instrumen Penagihan Utang: Sebuah Otoritarianisme Terselubung" di Hotel Morrissey Menteng, Jakarta. Membuka kegiatan FGD ini adalah Dr. Susilo Lestari, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Umum DPP IKADIN yang menjelaskan pentingnya pemahaman advokat mengenai penagihan piutang negara menggunakan instrumen Surat Paksa. &ldquo;Penggunaan surat paksa bersifat parate executie, disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena menyematkan irah-irah,&rdquo; ucap Dr. Susilo. Dr. Susilo juga menggarisbawahi pentingnya pembedahan terhadap instrumen surat paksa karena potensinya yang mudah disalahgunakan, &ldquo;Luasnya wewenang Pemerintah ini bisa menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang," ucapnya. Kepala Research Center dari Indonesia Center for Tax Law Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil., mengontraskan penagihan dengan surat paksa dalam piutang negara dengan perpajakan. &ldquo;Dari segi due process of law, terdapat perbedaan. Di bidang pajak, dilakukan proses penagihan terlebih dahulu dan harus melalui upaya hukum. Ini beda dengan piutang negara yang bisa diterbitkan bahkan ketika Pernyataan Bersama tidak disetujui.&rdquo; &ldquo;Terdapat perbedaan paradigma antara penagihan di bidang piutang negara dan pajak. Kalau di bidang pajak, biaya penagihan itu tidak boleh lebih besar dari utang pajak yang ditagih. Karenanya fokusnya adalah memperoleh pembayaran terlepas dari seberapa kecilnya itu. Hal ini berbeda dari penagihan di bidang piutang negara yang dengan terbatasi ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; ucap perempuan yang kerap disapa Arum itu. Dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta ini juga menegaskan adanya permasalahan dari Perppu No. 49 Tahun 1960 yang menjadi dasar penagihan dengan surat paksa ini: &ldquo;Banyak aspek dari Perppu 49 1960 ini sudah ketinggalan zaman dan menimbulkan problematika, seperti Pasal 14 yang memberikan delegasi kewenangan mengatur yang luas dalam membuat peraturan pelaksana. Ini sebenarnya bisa diubah dan diperbaiki jika ada kehendak politis dari DPR," urainya. Di sisi lain, penagihan piutang negara menggunakan surat paksa ini merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum perdata. Pandangan ini dikemukakan oleh Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Djumikasih, S.H., M.H., yang mengemukakan kontradiksi nomenklatur dalam Pernyataan Bersama. &ldquo;Pernyataan Bersama yang menjadi dasar Surat Paksa ini menarik. Biasanya suatu Pernyataan bersifat sepihak tetapi dalam hal ini dianggap ada kesepakatan dari debitur," tuturnya.&nbsp; Dr. Djumikasih juga menjelaskan kejanggalan dari kedudukan pemerintah dalam penagihan yang menggunakan surat paksa. &ldquo;Piutang Negara ini bisa bersumber dari perjanjian yang berarti Pemerintah bertindak dalam bidang hukum perdata. Tidak seharusnya ditagih dengan instrumen hukum publik seperti surat paksa," ucapnya. Diskusi ini juga diperkaya dengan perspektif hukum hak asasi manusia yang dibawakan Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi, S.H., M.H., &ldquo;Pemerintah tidak bisa menggunakan alasan efisiensi dan efektivitas untuk menggunakan surat paksa sebagai alat penagihan piutang negara. Hal ini tidak legitimate menurut norma hukum hak asasi manusia,&rdquo; ucap Eko. &ldquo;Selain alasan yang sah, penggunaan surat paksa untuk penagihan piutang negara ini juga tidak proporsional karena sumber persoalannya lebih kental dengan aspek hukum perdata. Karenanya jika bisa diselesaikan dengan hukum perdata, mengapa diperlukan instrumen semacam ini?," imbuhnya. Eko menyimpulkan bahwa penggunaan surat paksa merupakan kegagalan negara untuk melindungi hak kepemilikan pribadi masyarakatnya. Selain paparan dari segi teoritis, turut hadir dalam FGD ini adalah peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Alfeus Jebabun, S.H., M.H. yang menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dari surat paksa yang sangat nyata. &ldquo;Surat paksa ini bisa menjadi senjata untuk mematikan lawan politik karena dapat diterbitkan sekalipun pihak yang diklaim sebagai debitur membantah keberadaan piutang negara,&rdquo; jelasnya.&ldquo; Akhirnya dijadikan ancaman, kalau tidak mau mengakui piutang negara maka akan diterbitkan surat paksa," imbuhnya. Para narasumber dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu hukum ini sepakat melihat isu ini suatu hal problematik dan, semuanya mengusulkan upaya uji materiil. Kegiatan FGD ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Ikadin Legal Update yang berfokus pada hukum penagihan piutang negara yang diselenggarakan pada 10, 11, 17, dan 18 September 2024 di Jakarta. (*)

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) melanjutkan rangkaian kegiatan IKADIN Legal Update melalui Focus Group Discussion (FGD)

Gelar FGD, Ikadin Kaji Penerapan Surat Paksa dalam Penagihan Piutang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/ikadin-3046818117.jpeg" alt="Ikadin Jakarta Selatan membagikan takjil di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ikadin Jakarta Selatan membagikan takjil di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) DPC Jakarta Selatan membagikan 1.000&nbsp;paket takjil kepada para pengendara di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (5/3). Kegiatan ini sendiri merupakan agenda rutin tahunan pada bulan Ramadhan. "Kegiatan pembagian takjil ini rutin kami lakukan dari tahun-tahun kemarin. Kami juga memberikan santunan 200 paket sembako dan uang kepada anak yatim piatu," kata&nbsp;Sekjen Ikadin Reno Rahmat Hajar dalam keterangan tertulisnya. "Kami ingin berbagi peduli di bulan suci Ramadhan untuk menambah berkah dan amal kita sehingga kita bisa sama-sama saling menikmati puasa puasa ini," sambungnya. Sementara itu, Ketua DPC Ikadin Jakarta Selatan, Bontor Tobing mengatakan, semua kegiatan bakti sosial ini dilakukan dalam rangka memenuhi fungsi utama advokat. "Kami harapkan juga teman-teman advokat lainnya dapat berperan serta atau ikut andil di wilayah masing-masing," jelas Bontor. "Bukan hanya berbagi hukum juga tapi dari profesi ini bagaimana bisa membatu masyarakat," tutupnya.

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) DPC Jakarta Selatan membagikan 1.000 paket takjil kepada para pengendara di Jalan Pangeran Antasari.

Ikadin Jaksel Bagikan Seribu Takjil Kepada Pengendara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ilustrasi-pencabulan.png" alt="PERLU KAMPANYE: Siswa perlu diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLU KAMPANYE: Siswa perlu diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Di Jember, sebuah kasus pencabulan terhadap remaja perempuan di wilayah Kecamatan Ledokombo menjadi atensi. Sebab, selain penuh dengan rekayasa, diduga terdapat dugaan intimidasi oknum petinggi-perangkat desa kepada korban. Pencabulan yang dialami remaja 15 tahun itu terjadi pada awal 2023. Akibatnya, dia hamil delapan bulan dan putus sekolah. Dalam perkembangannya, pelaku sudah diamankan aparat Polres Jember. Dia adalah RK. Namun, dari laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian, diduga masih ada sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antaranya adalah oknum kepala desa (Kades) dan perangkat desa. Kuasa hukum korban, Joko Wahyudi, membenarkan pengakuan korban terkait adanya intimidasi itu. &rsquo;&rsquo;Perangkat desa setempat juga ikut menekan keluarga korban. Kalau nggak dicabut, tidak diakui sebagai warga,&rdquo; ucap Joko. Pria yang juga ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jember itu mengaku sudah menyampaikan masalah tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dia menambahkan, oknum kepala desa itu sudah mendapatkan peringatan dari kepolisian. &rsquo;&rsquo;Jika mereka tetap melakukan tindakan yang sama, tentu akan kami laporkan (lagi) oknum tersebut,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni juga mengaku sudah mendengar kabar dugaan intimidasi oleh oknum petinggi-aparat desa itu. &rsquo;&rsquo;Harusnya Kades mengayomi dan melindungi warganya. Bukan sebaliknya,&rsquo;&rsquo; katanya. Di bagian lain, kuasa hukum korban juga menyebutkan bahwa di balik kasus tersebut ada dua orang lain yang diduga terlibat. Yakni, istri tersangka RK serta satu pria berinisial A. Keduanya diduga berusaha mengaburkan keterlibatan RK dalam perkara itu. Caranya, A yang adalah mantan pacar korban diminta menyetubuhi korban.&nbsp;(ham/nur/c12/ris)

Di Jember, sebuah kasus pencabulan terhadap remaja perempuan di wilayah Kecamatan Ledokombo menjadi atensi. Sebab, diduga penuh rekayasa.

Dugaan Intimidasi Petinggi Desa dalam Kasus Pemerkosaan Siswa di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/ikadin-962178875.jpeg" alt="Ketua dan Wakil Ketua DPC Ikadin Jaksel, Bontor Tobing dan Riesky Indrawan membagikan nasi kotak kepada pengguna jalan untuk berbuka puasa, Selasa (18/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua dan Wakil Ketua DPC Ikadin Jaksel, Bontor Tobing dan Riesky Indrawan membagikan nasi kotak kepada pengguna jalan untuk berbuka puasa, Selasa (18/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC Ikadin) Jakarta Selatan melakukan aksi bakti sosial pada Selasa (18/4). Aksi ini dilakukan dengan membagikan 500 nasi kotak kepada pengguna jalan, termasuk menyediakan Posko Bantuan Hukum (Posbakum) di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Wakil Ketua DPC Ikadin Jaksel Riesky Indrawan menuturkan bahwa Posbakum DPC Ikadin Jaksel merupakan layanan pendampingan hukum gratis untuk masyarakat. Program ini sendiri sudah berjalan sejak 2022 lalu. "Posbakum ini merupakan bentuk komitmen kami untuk berbakti kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini," kata&nbsp;Riesky dalam keterangan tertulis yang diterima. &nbsp;Riesky menegaskan bahwa dalam praktiknya, pendampingan hukum yang diberikan juga bersifat gratis. "Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau konsultasi bisa lewat Posbakum.&nbsp;Semuanya gratis tanpa dipungut biaya," ungkapnya. Senada, Ketua DPC Ikadin Jaksel Bontor Tobing menambahkan bahwa kegiatan sosial dan penyediaan Posbakum yang mereka lakukan ini&nbsp;juga menjadi&nbsp;wujud dari komitmen&nbsp;pihaknya dalam melayani&nbsp;masyarakat. "Posbakum ini adalah ikhtiar kami kepada masyarakat untuk berbuat dan bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat," kata&nbsp;Bontor. "Puji Tuhan hari ini 500 nasi kotak dan air mineral bisa dibagikan. Mudah-mudahan makanan ini bisa menjadi berkah bagi semuanya," tutupnya. &nbsp; &nbsp;

Posbakum DPC Ikadin Jaksel merupakan layanan pendampingan hukum gratis untuk masyarakat. Program ini sendiri sudah berjalan sejak 2022 lalu.

Hadirkan Posbakum sebagai Bentuk Bakti Sosial Kepada Masyarakat di Bulan Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ikadin-mini-soccer.jpeg" alt="Suasana turnamen mini soccer Ikadin Jaksel Cup 2023" width="100%">
<figcaption>Suasana turnamen mini soccer Ikadin Jaksel Cup 2023</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 500 advokat mengikuti turnamen mini soccer Ikadin Jaksel Cup 2023 yang digelar oleh Ikatan Advokat Indonesia di GSport Arcici Soccer Arena, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terbagi dalam 20 tim sepak bola yang berasal dari berbagai organisasi advokat dan kantor hukum dari berbagai kota di Indonesia, mereka memperebutkan hadiah total sebesar Rp 77 juta.  Ketua DPC Ikadin Jakarta Selatan, Bontor OL Tobing dalam keterangan yang diterima pada Senin (6/3) mengatakan, ia mengapresiasi antusiasme para advokat yang bersemangat mengikuti turnamen yang dihelat pada Minggu (5/3) kemarin tersebut.  "Dengan turnamen ini,  pengurus dan anggota organisasi advokat menjadi kompak, dan silaturahmi terjalin dengan baik," kata Bontor.  "Kami ingin mendorong agar para advokat sehat, karena sesuai motto kita, 'Advokat yang kuat adalah advokat yang sehat'," ungkap Bontor.  Selain itu, melalui kegiatan olahraga dan sejumlah aktivitas sosial lainnya, Bontor ingin lebih dekat dan mengenal para anggotanya.  "Jadi motto kami itu mau dekat dan berbuat. Ini misi kami nanti jika terpilih menjadi pengurus Peradi Jakarta Selatan," katanya.  Ketua Panitia Turnamen Mini Soccer Ikadin Jaksel Cup 2023, Riesky Indrawan menambahkan, tim panitia memberikan hadiah sebesar Rp 50 juta untuk juara pertama, Rp 15 jt untuk peringkat kedua, Rp 10 juta untuk peringkat ketiga dan top scorer sebesar Rp 2 juta," kata Riesky yang juga Wakil Ketua Ikadin Jakarta Selatan.  Melihat besarnya antusias advokat, Riesky mengungkapkan akan secara rutin menggelar turnamen serupa di kesempatan berikutnya.

500 Advokat Ramaikan Turnamen Mini Soccer Ikadin Jaksel Cup 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/pengacara-assegaf.jpg" alt="Mohammad Assegaf (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mohammad Assegaf (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dunia hukum Indonesia berduka. Pengacara senior Mohammad Assegaf meninggal kemarin (22/6).  Pengacara yang juga anggota Dewan Pengawas Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu mengembuskan napas terakhir di Jakarta pukul 13.00. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikadin Erwin Natosmal Oemar mengatakan, kepergian Assegaf menyisakan duka mendalam bagi para advokat, khususnya yang bernaung di Ikadin. Assegaf banyak berkontribusi untuk organisasi profesi advokat yang berdiri sejak 1985 itu.  ”Bang Assegaf adalah salah satu senior kami yang banyak memperjuangkan profesi advokat,” kata Erwin saat dihubungi Jawa Pos.  Selama berkiprah sebagai advokat, Assegaf menangani banyak perkara yang melibatkan tokoh populer. Di antaranya, menjadi kuasa hukum mantan Presiden Soeharto sebelum meninggal.  Assegaf pernah pula membela M. Rizieq Syihab terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan pada 2008. Advokat yang mengawali karier di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) itu juga pernah membela Pollycarpus Budihari Priyanto, terdakwa kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, pada 2011.  Di luar dunia hukum, Assegaf juga pernah menjajal dunia akting. Dia turut berperan dalam film 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta yang juga dibintangi Reza Rahardian dan Laura Basuki.  Terlepas dari kontroversi perkara yang ditangani, Erwin menilai Assegaf sebagai sosok advokat yang tekun dan teliti dalam hal pembelaan klien. Banyak naskah pembelaan (pleidoi) yang pernah disusun Assegaf menjadi rujukan advokat-advokat junior.  ”Misalnya, pembelaan untuk kasus Tanjung Priok di era Orde Baru,” ungkap Erwin.  Dari Assegaf, Erwin mendapat banyak pelajaran tentang profesi advokat. Salah satunya mengenai prinsip advokat yang harus memiliki etika dan tidak ’’main mata”. ”Bang Assegaf itu memang kuat di hukum pidana,” paparnya.

Mohammad Assegaf, Pengacara Mantan Presiden Soerharto Berpulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/gayus-posisi-ketua-pengadilan-tinggi-sangat-strategis_m_1507557373_161736.jpeg" alt="Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sultra) Sudiwardono." width="100%">
<figcaption>Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sultra) Sudiwardono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Agung, Gayus Lumbuun mengaku sangat menyayangkan adanya kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sultra) Sudiwardono menyusul operasi tangkap tangan (OTT). Gayus menilai penangkapan Sudiwardono sangat mencoreng citra Mahkamah Agung.&nbsp; "Penangkapan Ketua PT Manado lalu mencoreng citra MA. Padahal, posisi Ketua PT itu sangat strategis dan penting karena ia membawahi Pengadilan-pengadilan negeri, yang rata-rata berjumlah 30 di tiap provinsi," kata Gayus dalam diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Senin (9/10).&nbsp; Gayus mengatakan, saat ini kondisi aparatur pengadilan dan hakim-hakim sudah anomali. Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung (MA) sudah ada yang dijerat oleh KPK karena diduga melakukan korupsi.&nbsp; "Anomali ini harus dijawab dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pejabat struktural, mulai dari tingkat PN hingga MA," papar Gayus.&nbsp; Menurut Gayus, evaluasi menyeluruh itu dapat dan seharusnya memang dilakukan. Pertama-tama, Ketua MA Hatta Ali harus dengan jiwa kesatria dan terhormat mengundurkan diri dan mendemisionerkan para pejabat struktural MA.&nbsp; Sementara itu, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sutrisno mengatakan, advokat adalah salah satu pihak yang paling dirugikan dengan maraknya praktik mafia peradilan. Sebab, advokat juga kerap dimintai uang oleh oknum-oknum hakim dalam penyelesaian perkara di persidangan "Perilaku koruptif yang masih marak dilakukan oleh hakim ini sangat disayangkan. Padahal, gaji hakim adalah yang paling tinggi di antara pegawai-pegawai negeri sipil lainnya," sesal Sutrisno.&nbsp; Lantaran&nbsp;masih maraknya penangkapan terhadap oknum hakim khususnya oleh KPK, sudah sepatutnya KY dan MA saling mengisi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap para hakim.&nbsp;Dia pun menilai, pencopotan Dirjen Badilum MA yang kemudian dianulir atau dibatalkan itu keliru.&nbsp; "Karena yang bertanggungjawab atas perilaku para hakim adalah Ketua MA. Untuk itu, sudah sepatutnya Ketua MA mengundurkan diri secara terhormat dari jabatannya sebagai bentuk tanggungjawab moral," pungkasnya.

Gayus: Posisi Ketua Pengadilan Tinggi Sangat Strategis

ikadin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ikadin

Berita Terkini