<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/98I0PHUZJLdx2RE3wF5rMugCSvYHXRtcSq5HT9x2-314102889.jpg" alt="Media gathering IIGCE 2025 di Habitat Park, Jakarta Selatan, Kamis (22/5). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Media gathering IIGCE 2025 di Habitat Park, Jakarta Selatan, Kamis (22/5). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;International Geothermal Convention &amp; Exhibition (IIGCE) 2025 akan diadakan oleh Asosiasi Panas Bumi (API) pada 17-19 September. Ketua Umum API Julfi Jadi mengungkapkan, IIGCE membawa misi strategis bagi Indonesia yakni menjadi pemimpin energi terbarukan. &ldquo;Panas bumi merupakan aset energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga stabil dan melimpah di Indonesia. Saat ini, pemerintah mendorong swasembada energi dan panas bumi dapat menjadi andalan sistem ketenagalistrikan nasional,&rdquo; kata Julfi dalam sesi media gathering di Habitat Park, Jakarta Selatan, Kamis (22/5). Dia menjelaskan, API terus bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan pelaku industri mendorong regulasi yang mendukung kelayakan pendanaan proyek. Selain itu, berkolaborasi dalam menciptakan upaya efisiensi biaya di geothermal market.&nbsp; &ldquo;Melalui IIGCE, kami ingin memperkuat posisi Indonesia sebagai regional hub energi panas bumi, sekaligus memperluas kolaborasi dengan mitra global,&rdquo; ungkap Julfi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor panas bumi sebagai bagian integral dari transisi energi.&nbsp; &ldquo;Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan afirmatif untuk mendorong pemanfaatan potensi panas bumi secara optimal, mulai dari penyederhanaan regulasi, penguatan data potensi, hingga dukungan insentif investasi,&rdquo; terang dia. Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah menempatkan panas bumi sebagai salah satu pilar utama dalam upaya dekarbonisasi sektor energi. Pengembangan proyek-proyek panas bumi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja hijau, memperkuat ketahanan energi nasional, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi di wilayah-wilayah penghasil energi. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana The 11th IIGCE 2025 Ismoyo Argo memaparkan tujuan IIGCE. Tahun ini, IIGCE mengusung pendekatan baru yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan memperluas jangkauan peserta dari sektor pemerintah, pelaku usaha, akademisi, LSM, hingga generasi muda. &ldquo;IIGCE 2025 akan menghadirkan berbagai agenda unggulan, termasuk sesi high-level dialogue, technical paper presentation, international exhibition, business matchmaking, serta kegiatan komunitas seperti field trip dan youth program. Kami menargetkan lebih dari 5.000 pengunjung dan partisipasi dari lebih 30 negara, dengan harapan memperkuat diplomasi energi dan investasi,&rdquo; jelas Ismoyo. Dia juga menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat inovasi teknologi dan pembiayaan proyek-proyek panas bumi di Indonesia. Sekaligus mendukung keterlibatan pelaku industri lokal melalui peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Dengan potensi panas bumi yang mencapai lebih dari 24 GW dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, IIGCE 2025 diharapkan menjadi titik balik penting dalam transformasi energi Indonesia.&nbsp; Adapun acara ini akan menjadi panggung global yang menunjukkan bahwa Indonesia siap memimpin di panggung internasional dalam hal inovasi energi bersih, investasi hijau, dan pembangunan berkelanjutan.

IIGCE 2025, diadakan Asosiasi Panas Bumi (API), bertujuan untuk menjadikan Indonesia pemimpin energi terbarukan global

Bantu Pemerintah Perkuat Sektor Panas Bumi, IIGCE 2025 Tegaskan Komitmen Indonesia untuk Jadi Pemimpin Energi Terbarukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/WhatsApp-Image-2024-09-19-at-110843-2366200388.jpeg" alt="PLN IP dan PGE bersinergi dalam pengembangan energi panas bumi melalui PLTP Ulubelu binary unit 30 MW dan Lahendong binary unit 15 MW. (dok. PLN IP)" width="100%">
<figcaption>PLN IP dan PGE bersinergi dalam pengembangan energi panas bumi melalui PLTP Ulubelu binary unit 30 MW dan Lahendong binary unit 15 MW. (dok. PLN IP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bersinergi dalam pengembangan energi panas bumi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu&nbsp;binary unit&nbsp;30 MW dan Lahendong&nbsp;binary unit&nbsp;15 MW. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, kerja sama PLN-PGE meliputi pengembangan PLTP&nbsp;cogeneration&nbsp;(binary unit) di lokasi wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi PGE dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. "Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian&nbsp;national determined contribution&nbsp;(NDC) serta program&nbsp;net zero emission," tambahnya, dikutip Kamis (19/9). Kolaborasi tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah melalui BUMN dalam memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan untuk mencapai target&nbsp;net zero emission&nbsp;pada 2060. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan&nbsp;consortium agreement&nbsp;antara PLN IP dan PGE saat Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 di Jakarta. Penandatanganan kerja sama disaksikan Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasojo, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia sebagai pemilik potensi terbesar panas bumi sebesar 40 persen dari potensi dunia dengan perkiraan mencapai 24.000 megawatt (MW) atau 24 gigawatt (GW). Sebab itu, energi panas bumi harus terus dikembangkan agar optimal dalam memenuhi kebutuhan listrik rendah emisi dan mewujudkan ekonomi hijau. "Negara kita, Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana," kata Joko Widodo. Sementara, Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik sebesar 93 GW. Sebanyak 13,7 GW atau 15 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional. "Saat ini, kapasitas pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat," ujarnya. Edwin menambahkan, berdasarkan fakta tersebut pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN Indonesia Power melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan menggandeng PGE. "Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," katanya. Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Jufli Hadi menambahkan, kerja sama PGE dan PLN IP merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam pengembangan energi panas bumi. "Kolaborasi adalah kunci dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Kerja sama PGE dan PLN IP ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang perlu kita ambil demi kemajuan energi hijau yang akan memberi manfaat besar dan berkelanjutan, tidak hanya bagi kedua perusahaan, tetapi juga untuk Indonesia dan dunia," sebutnya.

Kolaborasi tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah melalui BUMN dalam memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan.

Kejar Target NDC 2030, PLN IP dan PGE Kembangkan PLTP Cogeneration Ulubelu 30 MW dan Lahendong 15 MW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/API-1568106445.jpg" alt="Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana (kanan) saat peluncuran IIGCE 2023 di Jakarta, Kamis (11/5/2023). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana (kanan) saat peluncuran IIGCE 2023 di Jakarta, Kamis (11/5/2023). ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) kembali menyelenggarakan acara tahunan industri panas bumi the 9th Indonesia International Geothermal Convention &amp; Exhibition (IIGCE) pada 20-22 September 2023 untuk mengoptimalkan pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia. Acara yang didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM tersebut terdiri atas konvensi, eksibisi, technical paper, pre-conference workshop serta field trip sebagai penutupan IIGCE 2023. Adapun untuk gelaran IIGCE 2023 mengangkat tema A Call for Geothermal Resources Optimization. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam sambutannya saat peluncuran IIGCE 2023 di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa pemerintah mendukung dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. "Kami berharap sesuai dengan temanya, kegiatan IIGCE 2023 dapat membantu pemerintah nanti menghasilkan terobosan dari sisi harusnya begini harusnya begitu ada usulan dan opsi-opsi pemanfaatan sumber daya panas bumi, baik itu dengan pendalaman teknologi yang baru kemudian juga memanfaatkan secara lebih optimal dari yang sudah ada," kata Dadan. Ia mengatakan pemerintah juga mengajak para investor, akademisi profesional dan masyarakat luas untuk secara bersama-sama mendukung pengembangan sektor panas bumi. Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE, kata Dadan, terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak yang terlibat, terutama dengan API yang selama ini telah menjadi mitra penting dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. "Kami dari Kementerian ESDM mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada API dan juga mengundang kepada stakeholder kepada para partner untuk ikut berpartisipasi dalam forum ini, Insya Allah ini menjadi forum terbaik buat kami, bagaimana stakeholder panas bumi ini bisa ada platform untuk bertemu untuk sharing untuk saling berkomunikasi dan juga at the end barangkali meningkatkan kerja sama baik di sisi korporasi maupun dari pengembangannya," ujar Dadan. Ketua Umum API Prijandaru Effendi menyampaikan bahwa API berkomitmen untuk memainkan peran aktif dalam pengembangan sektor panas bumi di Indonesia dan akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk pengembangan proyek panas bumi, berbagi praktik terbaik, dan kebijakan yang mendukung pengoptimalan sumber daya panas bumi di Indonesia. "IIGCE adalah bentuk implementasi nyata komitmen API sebagai wadah untuk ikut mendukung maksud tersebut di atas," ucap Prijandaru. API mengharapkan penyelenggaraan IIGCE 2023 dapat memberikan manfaat, di antaranya memperkuat komitmen Indonesia dalam pengembangan panas bumi di Indonesia, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di sektor panas bumi, meningkatkan investasi, dan memperkuat jaringan bisnis dan hubungan internasional. API menjelaskan IIGCE 2023 akan menjadi wadah bagi para akademisi dan profesional untuk membahas isu sosial, keekonomian, dan isu teknik maupun perkembangan teknologi di bidang panas bumi. Selain itu, akan ada kegiatan workshop yang akan menghadirkan instruktur yang berkompeten dalam bidang perkembangan teknologi panas bumi. Dengan demikian IIGCE 2023 diharapkan dapat membuka peluang pengembangan potensi energi panas bumi lebih lanjut dan menciptakan masa depan energi terbarukan yang berkelanjutan, aman, dan sejahtera untuk Indonesia.

API berkomitmen memainkan peran aktif dalam pengembangan sektor panas bumi di Indonesia dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

 API Gelar IIGCE 2023 Optimalkan Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi

IIGCE

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IIGCE

Berita Terkini

Bantu Pemerintah Perkuat Sektor Panas Bumi, IIGCE 2025 Tegaskan Komitmen Indonesia untuk Jadi Pemimpin Energi Terbarukan

Kejar Target NDC 2030, PLN IP dan PGE Kembangkan PLTP Cogeneration Ulubelu 30 MW dan Lahendong 15 MW

API Gelar IIGCE 2023 Optimalkan Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi

Download Aplikasi JawaPos.com