<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210225-WA0045.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mengungkap dugaan keterlibatan Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini setelah penyidik KPK memeriksa Ihsan Yunus sebagai saksi, pada Kamis (18/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin sudah hadir dan sudah dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Tentu keterangan selengkapnya nanti akan dibuka pada proses persidangan," kata kepala bagian lemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putoh KPK, Jakarta, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu mengamini, ada nama Ihsan Yunus dalam data yang diperoleh KPK, yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi dimaksud. Karena itu, penyidik perlu mengonfirmasi lebih jauh soal dugaan keterlibatan Ihsan Yunus dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 625 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi pengadaan ini kan kemudian ada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pengadaan APD, diduga merugikan kerugian keuangan negara sejauh ini kan sekitar Rp625 miliar itu. Kemudian diduga ada data yg kami peroleh nama dari saksi (Ihsan Yunus) ini, sehingga kami perlu mengonfirmasi lebih jauh kepada saksi," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali juga menjelaskan, saat ini penanganan perkara korupsi APD di Kemenkes masih dalam tahap penyidikan. KPK masih akan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga kami juga pasti akan memanggil saksi-saksi lain untuk mengofirmasi, termasuk mengonfirmasi keterangan keterangan atau jawaban dari saksi Ihsan Yunus dimaksud," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ihsan Yunus mengakui didalami penyidik soal pengadaan APD di Kemenkes yang diduga menjadi bancakan korupsi. Hal itu disampaikn Ihsan usai menjalani pemeriksaan pada Kamis kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014552937/irit-bicara-usai-jalani-pemeriksan-kpk-duga-perusahaan-ihsan-yunus-terlibat-pengadaan-apd-di-kemenkes">Irit Bicara Usai Jalani Pemeriksan, KPK Duga Perusahaan Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD di Kemenkes</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tadi Kemenkes ya, pengadaan APD," kata Ihsan Yunus kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dia enggan menjelaskan secara detail mengenai materi pemeriksaan pemyidik. Ihsan juga enggan menjawab saat ditanya dugaan dirinya mendapatkan jatah proyek APD di Kemenkes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menjelaskan nilai anggaran proyek mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD. KPK pun sudah menetapkan tersangka dalam perkara ini, namun belum disampaikan identitasnya kepada publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kemarin sudah hadir dan sudah dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Tentu keterangan selengkapnya nanti akan dibuka pada proses persidangan,"

KPK Pastikan Ungkap Keterlibatan Ihsan Yunus Dalam Kasus Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IHSAN-YUNUS.jpg" alt="BERI KESAKSIAN: Politikus PDIP Ihsan Yunus menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERI KESAKSIAN: Politikus PDIP Ihsan Yunus menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPK memeriksa anggota Komisi IV DPR Ihsan Yunus kemarin (18/4). Politikus PDIP itu diperiksa lantaran mempunyai hubungan dengan salah satu perusahaan pemenang tender proyek pengadaan APD untuk Covid-19 Kemenkes tahun 2020. Proyek itu diduga merugikan negara Rp 625 miliar. Keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 13.25 WIB, Ihsan irit bicara. Dia terus berjalan dan hanya sesekali menjawab pertanyaan media. &rdquo;Tanya sama penyidik, ya,&rdquo; katanya. Jawaban itu diulang ketika ditanya pertanyaan yang dilontarkan penyidik. &rdquo;Tanya ke penyidik, ya. Lupa saya,&rdquo; kelitnya. Ihsan menjadi orang kedua di gedung Senayan yang dipanggil KPK dalam perkara korupsi pengadaan APD. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Al Haddar juga diperiksa sebagai saksi pada 25 Maret lalu. KPK membidik perkara korupsi APD itu sejak tahun lalu. Proyek pengadaan alat pelindung diri tersebut bernilai fantastis, yakni Rp 3,03 triliun. Anggaran jumbo itu digunakan untuk pembelian 5 juta set APD. Kerugian negara dalam proyek APD tersebut ditaksir mencapai Rp 625 miliar. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan, pemeriksaan Ihsan dalam perkara itu sebagai saksi dari pihak swasta. Dia dikonfirmasi, antara lain, soal kaitan informasi dugaan turut serta dalam salah satu perusahaan pelaksana pengadaan APD di Kemenkes. (elo/c18/oni)

KPK memeriksa anggota Komisi IV DPR Ihsan Yunus kemarin (18/4). Dia diperiksa dalam kasus proyek pengadaan APD untuk Covid-19 Kemenkes.

KPK Periksa Anggota Komisi IV DPR Ihsan Yunus untuk Kasus Korupsi Proyek Covid-19 Senilai Rp 3,03 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/jaringan_internet-ikn.jpg" alt="MEMBELAH HUTAN: Jalan poros di Sepaku, Kalimantan Timur, akan menjadi akses menuju IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>MEMBELAH HUTAN: Jalan poros di Sepaku, Kalimantan Timur, akan menjadi akses menuju IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Ihsan Yunus meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyikapi isu bagi-bagi kavling tanah di ibu kota negara (IKN).  "Isu ini sekarang sedang sensitif, dan Bapak pernah dimintai penjelasan," kata Ihsan dalam rapat kerja Komisi II bersama Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).  Dia mempertanyakan apakah isu itu sengaja dibuat untuk mendegradasi cita-cita luhur pemerintah sekarang, dengan membuat legacy pemindahan ibu kota. Atau, memang ada kejadian seperti itu. "Saya harap Pak Menteri untuk disikapi betul, karena bukan sekadar isu, tetapi sudah mulai ada indikasi," ucapnya.  Ihsan meyakini Menteri Sofyan mempunyai infrastruktur, informasi hingga akses data cukup luas untuk mengetahui jika memang ada indikasi seperti itu. "Kalau, misalnya, Pak Menteri tidak tahu sama sekali, saya menjadi ragu," ujarnya.  Terkait hal itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyatakan pihaknya telah mendengar isu bagi-bagi tanah tersebut. "Itu masih isu, kami belum mendapatkan data yang riil," katanya menegaskan. Namun, dirinya telah berkomunikasi dengan Kepala Bappenas, KPK dan Kepala Otorita IKN untuk melihat, dimana lokasi yang diduga ada bagi-bagi tanah tersebut. (*)

Politisi PDIP Minta Menteri ATR Sikapi Isu Bagi-Bagi Tanah di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski namanya sempat hilang dalam surat dakwaan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengungkap sejumlah peran dua orang politikus PDI Perjuangan Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam perkara Bansos Covid-19. Hal ini diungkap hakim dalam sidang vonis terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.  Menurut hakim, Juliari menunjuk langsung sejumlah perusahaan dalam pengadaan Bansos Covid-19, meski tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia bansos.  "Sedangkan perusahaan Dwi Mukti Grup yang merupakan perusahaan Herman Hery yang diklaim Ivo Wongakren sebagai perusahaan penyedia bansos sembako bagi PT Anomali Lumbung Artha dan perusahaan afiliasinya tersebut, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik," kata anggota majelis hakim Joko Subagyo dalam sidang pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8) dilansir dari Antara.  Hakim mengungkapkan karena perusahaan penyedia bansos ditunjuk, maka tidak dilakukan seleksi oleh tim teknis.  "Dengan tidak dilakukannya seleksi terhadap calon penyedia bansos, akibatnya hampir seluruh perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan bansos tidak memiliki kualifikasi, sehingga seharusnya tidak layak ditunjuk dalam pengadaan bansos dalam penanganan Covid-19," kata hakim lagi.  Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk PT Anomali Lumbung Artha (ALA) dan afiliasinya.  "PT Anomali Lumbung Artha yang merupakan titipan terdakwa dan selalu mendapatkan kuota yang sangat besar dengan total 1.506.900 paket, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, sehingga tidak mempunyai pengalaman yang sejenis," ungkap hakim Joko.  Demikian juga perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan PT Anomali Lumbung Artha, seperti PT Junatama Foodia Kreasindo yang mempunyai kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Meta Komunika yang mempunyai kuota 1.230.000 paket, dan PT Tara Optima Primago yang mendapatkan kuota 250 ribu paket.  "Dalam pengadaan bansos sembako di atas, karena PT Anomali Lumbung Artha pada tahap 3 memperoleh kuota paling besar 550 ribu paket, maka Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran menurunkan kuota pada perusahaan tersebut pada pengadaan tahap ke-5 menjadi 500 ribu paket, dengan alasan agar bisa mengakomodir perusahaan penyedia lainnya yang akan partisipasi, tapi atas penurunan kuota, saksi Ivo Wongkaren dan Herman Hery menyampaikan keberatan agar kuota tidak dikurangi," ujar hakim.  Atas keberatan tersebut pada pengadaan bansos tahap 6, Adi Wahyono kembali menaikkan kuota PT Anomali Lumbung Artha menjadi 550 ribu paket.  "Demikian pula untuk paket PT Mandala Hamonangan Sude, Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam tahap 11 menjadi 100 ribu paket setelah memperoleh informasi atas pengurangan kuota dari Matheus Joko, maka saksi Harry van Sidabukke melaporkan pengurangan kuota tersebut kepada Agustri Yogasmara yang merupakan kepanjangan tangan Muhammad Rakyan Ihsan Yunus, dengan meminta kuota Mandala Hamonangan Sude tidak dikurangi," ungkap hakim Joko.  Atas laporan tersebut, kuota PT Mandala Hamonangan Sude tidak dikurangi dan dikembalikan menjadi 135 ribu paket.  "Sekali pun terdakwa meminta kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko untuk tidak meminta 'fee' kepada perusahaan penyedia titipannya, tapi 'commitment fee' sebesar 10 ribu per paket tersebut tetap diminta Agustri Yogasmara yang merupakan kepanjangan tangan Muhammad Rakyan Ihsan Yunus kepada Harry Van Sidabukke sebagai Penanggungjawab PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebesar Rp9.000 per paket yang diserahkan secara bertahap dengan total Rp7.247.844.000," kata hakim.  Herman Hery dan Ihsan Yunus adalah politikus PDI Perjuangan, partai yang menaungi Juliari Batubara. Herman Hery saat ini menjadi Ketua Komisi III DPR, sedangkan Ihsan Yunus tercatat sempat menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial. Saat kasus Juliari mencuat, Fraksi PDIP memindahkan Ihsan Yunus ke Komisi II DPR.  Dalam perkara ini, Menteri Sosial 2019-2020 Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.  Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Juliari pun diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.  Politikus PDIP tersebut juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Sempat Hilang, Peran Herman Hery-Ihsan Yunus Terungkap Divonis Juliari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ihsan-Yunus-Korupsi-Bansos.jpg" alt="Ihsan yunus" width="100%">
<figcaption>Ihsan yunus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus membantah merekomendasikan vendor dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Hal ini saat ditelisik terkait nama Agustri Yogasmara (Yogas) dalam sidang kasus dugaan suap pengadaan bansos.  "Tidak pernah rekomendasikan Yogas," kata Ihsan Yunus saat bersaksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (21/6).  Ihsan menyampaikan, selain Yogas banyak pihak yang mendatangi dirinya. Menurut Ihsan, sejumlah pengusaha hingga beberapa rekannya menemui dirinya yang memang saat itu duduk sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI.  "Pengusaha, teman, jadi siapapun yang datang silakan saja pak," ungkap Ihsan.  Ihsan juga tak menampik, Yogas hanya ingin daerahnya mendapat jatah kuota bansos Covid-19. Hal ini pun dibenarkan oleh Ihsan yang datang ke ruang persidangan.  "Betul," cetus Ihsan.  Meski demikian, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan Yogas yang pernah bersaksi dalam persidangan mengaku hanya sebagai broker. Hal ini dipandang bertolak belakang dengan kesaksian Yogas di persidangan.  Sementara itu, Ihsan pun menampik meminta jatah kuota bansos Covid-19 kepada Juliari Peter Batubara yang saat itu duduk sebagai Mensos.  "Tidak pernah," tegas Ihsan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/06/2021/tak-terima-candaan-yasonna-soal-ahy-santoso-demokrat-ngomong-begini/">Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini</a> Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  &nbsp;

Di Sidang Bansos Covid-19, Politikus PDIP Ihsan Yunus Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus disebut-sebut dalam sidang kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Hal ini di dalami jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  Hal ini di dalami Jaksa, karena dalam persidangan, terpidana kasus pengadaan bansos Harry Van Sidabukke mengakui menyerahkan fee senilai Rp 9 ribu perpaket bansos kepada Agustri Yogasmara. Harry mendapat total 1.519.256 paket bansos sembako Covid-19 untuk tahap 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.  "Di BAP saudara ada menyebut Iman Ikram? Siapa dia?," tanya Jaksa Muhammad Nur Azis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/5).  Dia mengakui, Iman Ikram merupakan rekannya di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Lantas, Jaksa menggali sosok Yogas kepada Harry.  "Iman Ikram itu wakil Sekjen (HIPMI)," jawab Harry.  "Nah, kalau Iman Ikram HIPMI. Kalau Yogas? Saudara Iman Ikram satu organisasi, saudara nggak nanya siapa Yogas ini, kok selalu sama situ, kan gitu," telisik Jaksa.  Meski demikian, dia menyebut Iman memang biasa mendapat pekerjaan di Kemensos. "Nanya ke Bang Iman, beliau memang biasa kerja di Kemensos," cetus Harry.  Jaksa Nur Azis lantas menggali sosok Ihsan Yunus kepada Harry di persidangan. Dia mengakui, kalau Ihsan merupakan Anggota DPR RI.  "Ihsan Yunus siapa?," telisik Jaksa Nur Azis.  "Setahu saya Wakil Ketua Komisi VIII," ungkap Harry.  Harry mengklaim tidak mengetahui hubungan Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos. Lantas Jaksa kembali menggali sosok Ihsan Yunus kepada Harry.  "Saudara tahu ada hubungannya nggak antara Kemensos dengan Komisi VIII?," cecar Jaksa Nur Azis.  "Enggak tahu," jawab Harry.  "Tapi kalau saya tanya Ihsan Yunus partainya apa?," telisik Jaksa Nur Azis.  "Partainya ya PDIP," ungkap Harry.  "Pada saat akhirnya tahu Iman Ikram adalah adiknya Ihsan Yunus, kemudian sodara juga tidak pernah melakukan pertemuan dengan Ihsan Yunus?," tanya lagi Jaksa Nur Azis.  "Nggak pernah," pungkas Harry.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Gali Sosok Politikus PDIP Ihsan Yunus dalam Sidang Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OTT-Kasus-Bansos-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha dari PT. Hamonangan Sude, Harry Van Sidabukke merasa dipojokkan dengan politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus. Harry mengklaim tidak mengenal sosok Ihsan Yunus yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.  "Di dalam proses penyidikan dan persidangan, saya merasa dipojokkan untuk mengaku bahwa saya ada hubungannya dengan Ihsan Yunus. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak kenal dengan Ihsan Yunus," kata Harry Van Sidabukke menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/4).  Meski demikian, Harry mengakui mengenal dengan adik Ihsan Yunus, yakni Iman Ikram. Dia menyebut satu organisasi dengan Ikram.  "Kalaupun saya kenal dengan adiknya yaitu Iman Ikram, karena memang kenal sudah lama di organisasi, tidak ada urusan saya dengan Iman Ikram di proyek bansos Covid-19 ini," cetus Harry.  Dalam proses persidangan kasus dugaan suap pengadaan bansos, Jaksa KPK sempat menelisik pertemuan Iman Ikram dengan Harry Van Sidabukke. Imam dan Harry diduga sempat melakukan pertemuan dengan Agustri Yogasmara yang diduga orang suruhan Ihsan Yunus.  Hal ini didalami Jaksa KPK kepada Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020 di PN Tipikor Jakarta pada Senin (5/4) lalu.  "Pernah nggak satu kesempatan selain lihat Yogas dengan Harry dan Ikram. Pernah nggak mereka bertiga ketemuan di kantor saudara?," telisik Jaksa KPK.  "Pernah waktu awal dikenalkan," ucap Rajif.  Mendengar pernyataan Rajif, lantas Jaksa mendalami, apakah dia mengetahui kalau Iman Ikram merupakan adik dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus.  "Saudara tahu Iman Ikram adiknya Ihsan Yunus?," cecar Jaksa.  "Belakangan di media baru tahu," jawab Rajif.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/04/2021/adik-ihsan-yunus-dua-kali-menawarkan-goodie-bag-ke-kemensos/">Adik Ihsan Yunus Dua Kali Menawarkan Goodie Bag ke Kemensos</a>  Rajif tak memungkiri, dia mengetahui kalau Yogas yang diduga merupakan orang suruhan Ihsan Yunus mempunyai kuasa dalam pembagian kuota bansos Covid-19. Hal ini diketahui Rajif dari Harry Van Sidabukke.  "Akhir-akhir itu dikasih tahu, pak Yogas itu ada peranan. Sempat dikasih tahu di group," ujar Rajif.  Harry Van Sidabukke dalam perkara ini telah dituntut empat tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harry diyakini terbukti bersalah memberikan suap kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  Jaksa meyakini, Harry memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Pemberian suap itu dilakukan secara bertahap.  Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos dalam periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Harry dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penyuap Bansos Akui Kenal dengan Sosok Adik Ihsan Yunus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rekonstruksi-korup-bansos-covid-ridwan.jpg" alt="Tersangka penyuap bansos Covid-19, Harry Van Sidabuke melakukan rekonstruksi penyerahan sepeda brompton kepada Agustri Yogaswara alias Yogas operator politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di Gedung KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Se" width="100%">
<figcaption>Tersangka penyuap bansos Covid-19, Harry Van Sidabuke melakukan rekonstruksi penyerahan sepeda brompton kepada Agustri Yogaswara alias Yogas operator politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di Gedung KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muhammad Rakyan Ikram, adik dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus, mengakui pernah mendatangi dua mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos). Pertemuan itu untuk menawarkan goodie bag pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.  Dua orang pejabat yang ditemui Ikram yakni, kuasa pengguna anggaran (KPA) bansos Covid-19, Adi Wahyono dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso. Keduanya merupakan tersangka penerima suap dalam kasus ini.  "Pernah (bertemu Matheus Joko Santoso), satu sampai dua kali saya waktu itu nawari goodie bag, nggak jadi. (Pertemuan) kedua saya masih tawari goodie bag lagi, nggak jadi juga," kata Ikram saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/3).  Mendengar pernyataan Ikram, lantas Jaksa KPK menelisik alasan ditolaknya tawaran goodie bag miliknya itu. Tetapi Ikram tidak mengetahui secara pasti alasannya.  "Apa alasannya ditolak?, " telisik Jaksa.  "Tidak tahu, " singkat Ikram.  Ikram mengaku pernah dua kali bertemu dengan Adi Wahyono. Pertemuan itu salah satunya membahas penawaran goodie bag.  "Pernah dua kali. Saya ke Kemensos saya cari tahu, saya tawari goodie bag juga," ujar Ikram.  Jaksa KPK juga mencecar, kedatangan Ikram ke Kemensos berkaitan dengan pengaturan kuota bansos kakaknya, Ihsan Yunus. Namun Ikram membantahnya.  "Apakah kedatangan saudara di Kemensos terkait paket-paket milik Ihsan Yunus?," cecar jaksa.  "Tidak Pak," jawab Ikram.  Ikram mengklaim, tidak mengetahui soal proyek pengadaan bansos. Dia juga menyebut tidak pernah mengatur paket bansos Covid-19 di Kemensos.  "Saudara bersama Yogas (operator Ihsan Yunus) mengatur paket (bansos) milik Ihsan Yunus?," telisik Jaksa.  "Tidak, tidak benar," pungkas Ikram.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/01/2021/kasus-bansos-covid-19-kpk-telisik-uang-yang-diterima-juliari-batubara/">Kasus Bansos Covid-19, KPK Telisik Uang yang Diterima Juliari Batubara</a>  Dalam persidangan ini, Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.  Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Adik Ihsan Yunus Dua Kali Menawarkan Goodie Bag ke Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan kasus suap yang menyeret mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) mengungkap fakta terbaru. Juliari Batubara mengaku sempat bertemu beberapa kali dengan Ihsan Yunus yang ketika itu masih menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR.  Di hadapan majelis hakim dan jaksa, Juliari mengatakan bahwa Ihsan Yunus sempat berkunjung ke ruang kerjanya. Alasan kunjungan itu, Ihsan adalah rekan satu partai di PDI Perjuangan.  "Kenal dengan Ihsan Yunus?" ujar Nur Azis, jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK kepada Juliari saat bersidang di PN Tipikor Jakarta, Senin (22/3).  "Kenal pak," jawab Juliari singkat. Dalam sidang itu Juliari berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  "Satu partai?" tanya Jaksa menelisik.  "Iya, Pak. Betul," ungkap Juliari mengakui.  Mendengar pernyataan Juliari, lantas Jaksa menelisik soal Ihsan yang diduga kerap mendatangi ruangan Juliari di Kemensos RI.  "Apakah berulang kali Ihsan Yunus datang ke ruangan saksi?" cecar Jaksa.  "Iya pernah beberapa kali," ungkap Juliari.  Jaksa mencecar apakah kedatangan Ihsan membicarakan soal pengadaan bansos. Namun pertanyaan itu dibantah Juliari.  Lalu jaksa juga menelisik kepentingan Ihsan datang ke ruangan Juliari selama pandemi covid-19. "Selama covid ini? Kaitannya dengan bansos ada? tanya Jaksa mendalami lagi.  "Oh nggak ada, pak. Dia pernah beberapa kali (datang). Ya wajar, pak. Dulu pernah satu fraksi, Pak," ujar Juliari.  "Terkait dengan penjelasan saksi bahwa banyak yang ingin menitipkan perusahaan, apakah Ihsan Yunus masuk salah satunya?" kembali Jaksa mendalami.  "Enggak pernah kita bicarakan soal itu pak" pungkas Juliari.  Sidang itu merupakan perkara dengan terdakwa Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama, Ardian Iskandar Maddanatja; dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke. Mereka didakwa menyuap Juliari Peter Batubara yang ketika itu menjabat menteri sosial. Adapun nilai suapnya diduga mencapai Rp 3,2 miliar. Suap tersebut disinyalir untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bansos di wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/03/2021/eks-mensos-juliari-batubara-bersaksi-di-sidang-terdakwa-penyuap-bansos/">Eks Mensos Juliari Batubara Bersaksi di Sidang Terdakwa Penyuap Bansos</a>  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9aGbHjGHmrM

Eks Mensos Juliari Akui Sering Bertemu Ihsan Yunus di Ruang Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210225-WA0045.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politisi PDI Perjuangan Ihsan Yunus disebut dalam sidang kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Ihsan diduga merupakan pengusul vendor pengadaan bansos tersebut.  Mulanya jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nama-nama perusahaan yang ditunjuk menjadi vendor pengadaan bansos sembako, termasuk mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus. Hal ini dikonfirmasi Jaksa melalui mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Adi Wahyono.  "Saudara bisa memasukkan nama pengusul atau afiliasi ini ceritanya bagaimana?" tanya Jaksa Muhammad Nur Azis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3).  Lantas Jaksa membeberkan sejumlah vendor dan pengusul pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Hal ini diungkapkan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan (BAP).  "Ini ada nama Kukuh, Marwan Dasoka, Hartono Laras, Dadang Iskandar, Ihsan Yunus, Juliari Peter Batubara, Candra Manggih dan Royani. Ini tentu kan saudara tidak salah sebut tentu ada data?," tanya Jaksa Nur Azis.  "Mohon izin pak, waktu menyampaikan informasi pengusul itu kan sudah di akhir-akhir kegiatan, makanya informasi-informasi itu adalah akumulasi dari kita, sering melakukan pertemuan jadi saya mendengar," ungkap Adi.  Jaksa juga mengonfirmasi, bahwa pengusul vendor melakukan pertemuan terkait pengadaan bansos. Hal ini pun dibenarkan Adi Wahyono di persidangan.  "Misalnya Andalan Pesik Internasional, Ihsan Yunus, Anugerah Badan Kencana, Erwin Tobing, gitu ya?" cecar Jaksa Nur Azis.  "Iya," singkat Adi.  "Terus Sri Citra Pratama, Jualiari Peter Batubara, gitu ya?," tanya Jaksa Nur Azis.  "Iya," ungkap Adi.  Jaksa juga mengonfirmasi pengusul vendor itu diduga sering melakukan pertemuan untuk membahas pengadaan bansos. Pertanyaan jaksa ini lantas dibenarkan oleh Adi yang juga terseret dalam perkara ini.  "Jadi karena ini seringnya suadara rapat, kemudian saudara mengetahui bahwasannya perusahaan-perusahan ini terafiliasi dan diusulkan oleh nama-nama tersebut, betul ya?," ujar Jaksa.  "Betul," beber Adi.  Dalam persidangan ini, Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.  Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Politisi PDIP Ihsan Yunus Disebut Pengusul Vendor Pengadaan Bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ihsan yunus

Berita Terkini