<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/MUDIK-BUS-GRATIS-FEDRIK-TARIGAN-4-3267688812.jpg" alt="Sejumlah pemudik berjalan menuju bus yang akan mengantarkan mereka ke kampung halaman di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pemudik berjalan menuju bus yang akan mengantarkan mereka ke kampung halaman di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Para ekonom memproyeksi inflasi April secara bulanan masih terkendali. Naik terbatas sejalan dengan momen Ramadan dan Lebaran. Namun, harga bahan pangan tetap terjaga. "Kami memperkirakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) akan naik secara musiman dari 0,18 persen month-to-month (MtM) di Maret 2023 menjadi 0,35 persen pada April 2023," ucap Faisal Rachman, ekonom Bank Mandiri, kepada Jawa Pos kemarin (30/4). Hal itu disebabkan kenaikan tarif jasa angkutan penumpang serta harga hotel dan restoran sejalan dengan kegiatan mudik. Namun, inflasi bahan pangan terlihat meredam meski Idul Fitri. "Sebab, selama periode libur Lebaran bertepatan dengan puncak musim panen," tuturnya. Mempertimbangkan empat bulan pertama tahun ini, lanjut Faisal, inflasi year-to-date (YtD) diperkirakan sebesar 1,03 persen. Angka tersebut lebih rendah dari 2,15 persen dalam periode Januari sampai April tahun lalu. Menurut dia, IHK tahunan April bakal menjadi 4,35 persen dari 4,97 persen pada Maret 2023. Penurunan itu lebih dipengaruhi oleh high base effect pada 22 April tahun lalu. Di tengah pelonggaran aturan pembatasan Covid-19, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan penyesuaian harga pertamax. Inflasi inti April 2023 juga diprakirakan terus melemah. Turun dari 2,94 persen year-on-year (YoY) pada bulan lalu menjadi 2,82 persen YoY. "Dampak putaran kedua dari penyesuaian harga bahan bakar motor (BBM) bersubsidi tahun lalu terlihat berkurang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya," jelasnya. Sementara itu, Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menuturkan, Ramadan dan Lebaran meningkatkan konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman, transportasi, hotel, dan restoran. Hal itu mendorong peningkatan harga barang-barang. Yang pada akhirnya akan mendorong inflasi.&nbsp;(han/c12/dio)

Inflasi Januari-April 2023 diperkirakan sebesar 1,03 persen. Angka tersebut lebih rendah dari 2,15 persen pada periode sama 2022.

Momen Lebaran Diprediksi Tak Naikkan Inflasi secara Drastis, Kemungkinan Hal ini Biang Keroknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BPS-MARGO-YUWONO.jpg" alt="Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (ANTARA/HO-Humas BPS)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (ANTARA/HO-Humas BPS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Desember 2022 sebesar 0,66 persen secara bulanan atau month-to-month (MtM) dan tahunan mencapai 5,51 persen year-on-year (YoY). Ini terjadi karena ada peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari angka 107,66 pada Desember 2021 menjadi 113,59 pada Desember 2022.  Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, inflasi tahunan terbesar terjadi dari kelompok transportasi yaitu 15,26 persen dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,84 persen.  "Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara YoY diantaranya adalah dari komoditas bensin, kemudian bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan beras, rokok kretek filter. Kemudian telur ayam ras dan biaya kontrak rumah," kata Margo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/1).  Adapun andil masing-masing penyumbang utama inflasi tahunan sebesar 1,15 persen komoditas bensin, 0,30 persen bahan bakar rumah tangga, dan 0,27 persen tarif angkutan udara.  Lebih lanjut, ia memaparkan secara tahunan pada Desember 2022 seluruh kota IHK mengalami inflasi. Dengan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kotabaru, yaitu 8,85 persen dengan inflasi terendah terjadi di Kota Sorong sebesar 3,26 persen.  Berikutnya secara komponen, pada Desember 2022 komponen harga bergejolak menunjukkan pelemahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Sementara komponen harga yang diatur pemerintah mendorong adanya inflasi tahunan Desember 2022 ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya.  "Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 13,34 persen lebih tinggi dibandingkan November 2022 sebesar 13,01 persen. Komponen ini memberikan andil terbesar dalam inflasi di sesember 2,36 persen," lanjutnya.  Sementara itu, komponen harga yang bergejolak brkontraksi sebesar 5,61 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi November 2022 yang sebesar 5,70 persen.  "Komponen ini tercatat andil pada inflasi Desember 2022 sebesar 0,95 persen, sementara komponen inti inflasi sebesar 3,36 persen atau andil dalam inflasi sebesar 2,20 persen." imbuhnya.  Margo juga membeberkan sejumlah kota yang mengalami inflasi tertinggi secara tahunan. Meliputi Kota Bukittinggi sebesar 7,76 persen, Kota Bandung 7,45 persen, Bali Nusra di Kota Kupang sebesar 7,07 persen, Kota Ambon 6,39 persen, dan Kota Baubau 8,35 persen.  "Pada Desember 2022 inflasi bulanan (MtM) sebesar 0,66 persen sementara inflasi tahunan (YoY) mencapai 5,51 persen. Adapun penyumbang utama infasi yaitu beras, tarif air minum, PAM dan ayam telur ras," tandasnya.  &nbsp;

BPS Catat Inflasi Sepanjang Tahun 2022 Capai 5,51 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Cabai-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Fluktuasi harga pangan dan kebutuhan pokok berimbas langsung pada aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Lonjakan harga menurunkan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Banyak pedagang pasar yang mengeluhkan kondisi ini, terlebih pada masa transisi pemulihan ekonomi pascapandemi. Chief Economist BRI Danareksa Sekuritas Telisa Aulia Falianty mengatakan, penurunan daya beli akibat kenaikan harga yang terjadi saat ini mempengaruhi omzet pedagang di pasar tradisional. "Penurunan daya beli tentu mempengaruhi omzet pedagang. Tidak hanya itu, isu pengenaan PPN 11 persen pada sembako juga sempat menjadi sentimen negatif, ditambah lagi daya beli masyarakat yang belum terlalu pulih pasca pandemi," kata Telisa, Jumat (5/8). Dia menjelaskan, kenaikan harga pangan saat ini didorong oleh lonjakan harga berbagai komoditas yang menjadi bahan baku utamanya. Kenaikan harga ini menyulitkan konsumen sehingga mereka mengurangi pembelian. Kenaikan harga pangan dan barang pokok ini juga berkontribusi terhadap kenaikan inflasi di luar situasi global yang tidak stabil dalam beberapa bulan terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 4,35 persen (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,09. Inflasi ini terjadi utamanya karena adanya kenaikan harga dengan kontribusi terbesar berasal dari indeks kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yakni sebesar 1,77 persen. Adapun seluruh indeks kelompok pengeluaran lainnya berkontribusi rata-rata di bawah satu persen. Menurut Telisa, dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dirasakan oleh berbagai pihak baik pelaku di pasar modern maupun pasar tradisional, khususnya masyarakat menengah ke bawah. "Pemerintah telah menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun selain itu, upah riil juga perlu terus dijaga agar geliat di pasar tetap muncul dan dapat menopang ekonomi masyarakat dengan baik," ungkap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) itu. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk mengatasi situasi ekonomi pasar yang tidak stabil, perlu adanya sinergi baik dari pemerintah pusat dan daerah, terlebih dalam perluasan dan peningkatan program revitalisasi pasar. "Selain itu pemerintah juga dapat memberikan subsidi agar terjadi peningkatan kualitas produk di pasar, sehingga masyarakat juga dapat berbelanja dengan nyaman," katanya. Dia juga menyarankan program digitalisasi pasar agar pasar tradisional dapat beradaptasi dengan zaman. "Untuk memudahkan pedagang pasar agar dapat bertahan di segala situasi ekonomi diperlukan regulasi-regulasi yang memudahkan seperti CSR bagi pelaku usaha terkait dengan pasar tradisional," imbuhnya. Selain itu, diusulkan ada pemberian insentif dan keringanan bagi penerapan pajak untuk produk yang dijual. Pemerintah juga diharapkan memberikan kemudahan akses sistem pembayaran bagi pedagang dan pembeli, serta regulasi perlindungan bagi seluruh pedagang pasar yang kondusif tidak hanya di pusat namun juga di daerah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman juga mengungkapkan bahwa pedagang pasar masih belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. "Banyak pedagang pasar yang mengeluh omzetnya menurun. Oleh karena itu, saya berharap bahwa daya beli masyarakat akan cepat pulih," katanya. Mujiburrohman menjelaskan dampak nyata dari kerugian yang dirasakan oleh pedagang pasar adalah adanya kesulitan untuk membayar biaya operasional karena kenaikan harga. Utamanya, barang-barang yang menjadi sumber pendapatan tertinggi dan perputaran uang terbanyak bagi para pedagang pasar. Dia mengaku, banyak pedagang pasar yang mengeluhkan ke dirinya atas hal tersebut dan berharap bahwa situasi dan kondisi akan segera membaik. "Pedagang pasar belum punya alternatif lain untuk mengatasi permasalahan omzet. Semua kembali ke pemerintah yang harus menjadi agregator untuk memfasilitasi pedagang pasar melalui kebijakan yang sesuai agar kondisi ekonomi pedagang pasar bisa kembali pulih," tutup Mujiburrohman.

Daya Beli Belum Sepenuhnya Pulih, APPSI Harapkan Intervensi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BPS-MARGO-YUWONO.jpg" alt="Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (ANTARA/HO-Humas BPS)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (ANTARA/HO-Humas BPS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,64 persen pada Juli 2022 atau adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,09 pada Juni menjadi 111,8 pada Juli.  “Pada Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,64 persen atau terjadi peningkatan IHK dari 111,09 pada Juni 2022 menjadi 111,8,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.  Margo menjelaskan penyumbang inflasi pada Juli yang sebesar 0,64 persen (mtm) ini utamanya berasal dari kenaikan harga cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit.  Dengan terjadinya inflasi pada Juli, maka inflasi tahun kalender Juli 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 3,85 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) Juli 2022 terhadap Juli 2021 sebesar 4,94 persen.  Margo menuturkan inflasi pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen (yoy) ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015 yakni pada saat itu terjadi inflasi sebesar 6,25 persen (yoy).  Ia mengatakan dari 90 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi, dengan yang tertinggi terjadi di Kendari yaitu sebesar 2,27 persen dan terendah di Pematang Siantar sebesar 0,04 persen.  Inflasi di Kendari disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara dengan andil 0,75 persen, ikan layang atau ikan benggol dengan andil 0,19 persen dan bawang merah dengan andil 0,15 persen.  Margo melanjutkan jika inflasi dilihat berdasarkan komponen maka andil terbesar adalah berasal dari harga bergejolak yaitu sebesar 0,25 persen akibat komoditas cabai merah, bawang merah dan cabai rawit.  Penyumbang kedua adalah komponen harga diatur pemerintah dengan andil 0,21 persen karena kenaikan tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok filter dan tarif listrik.  Kenaikan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas mulai 1 Juli menyebabkan andil terhadap inflasi sebesar 0,01 persen.  Sementara penyumbang ketiga adalah komponen inti dengan andil 0,18 persen serta komoditas pendorongnya adalah ikan segar, mobil dan sewa rumah.

BPS Catat Inflasi 0,64 Persen Pada Juli 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BPS-MARGO-YUWONO.jpg" alt="Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (ANTARA/HO-Humas BPS)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (ANTARA/HO-Humas BPS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Juli 2022 sebesar 0,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,80. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2022 sebesar 3,85 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 4,94 persen.  Seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 2,27 persen dengan IHK sebesar 113,98. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Pematang Siantar dan Tanjung masing-masing sebesar 0,04 persen dengan IHK masing-masing sebesar 112,53 dan 113,88.  Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan, terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Diantaranya kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,16 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,23 persen.  Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,47 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,25 persen; serta, kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen. Lalu, kelompok transportasi sebesar 1,13 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,33 persen; serta kelompok pendidikan sebesar 0,34 persen.  Begitu juga kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang mengalami inflasi sebesar 0,34 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,27 persen. 'Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen," terang Margo Yuwono dalam paparannya, Senin (1/8).  Komponen inti pada Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,28 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Juli) 2022 sebesar 2,11 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) sebesar 2,86 persen  Selain IHK, BPS juga mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Pada Juli 2022, IHPB Umum Nasional naik sebesar 0,46 persen terhadap IHPB Juni 2022.  "Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,06 persen," jelas Margo.  Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Juli 2022 antara lain cabai merah, bawang merah, cabai hijau, cabai rawit, batu bara, solar, tepung terigu, mie kering instan, dan LPG. Perubahan IHPB di tahun kalender 2022 adalah sebesar 3,98 persen dan perubahan IHPB tahun ke tahun sebesar 5,35 persen.  "Untuk IHPB Bahan, Bangunan/Konstruksi pada Juli 2022 naik sebesar 0,64 persen terhadap bulan sebelumnya. Antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas solar, aspal, semen, dan pasir," pungkasnya.

BPS: Inflasi Juli 0,64 Persen, Inflasi Januari-Juli Capai 3,85 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kemiskinan-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi November 2020 sebesar 0,28 persen. Dengan demikian, infasi tahun kalender (Januari hingga November 2020) mencapai sebesar 1,23 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun (November 2020 dibanding November 2019) sebesar 1,59 persen.  Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2020 di angka 105,21. Dari 90 kota IHK, sebanyak 83 kota diantaranya mengalami inflasi, sedangkan sisanya mengalami deflasi.  "Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebear 1,15 persen dengan IHK sebesar 106,83. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Bima sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 104,48," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12).  Sementara itu deflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 104,81. Deflasi terendah terjadi di Meulaboh dan Palopo masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 108,02 dan 104,21.  Setianto memaparkan, inflasi November 2020 terjadi karena adanya kenaikan harga di kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86 persen. Penyebab inflasi lainnya yakni kenaikan harga di kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen, serta di kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen.  Kelompok kesehatan mengalami kenaikan harga sebesar 0,32 persen, sedangkan kelompok transportasi mengalami kenaikan harga sebesar 0,30 persen. Kemudian, kenaikan harga di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tecatat sebesar 0,02 persen.  Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami kenaikan harga sebesar 0,04 persen. Kelompok pendidikan mengalami kenaikan harga sebesar 0,12 persen, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami kenaikan harga sebesar 0,11 persen.  Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen.  Setianto mengatakan, inflasi November menandakan adanya pemulihan daya beli di dalam negeri. Sebagaimana diketahui, BPS juga mencatat inflasi pada Oktober lalu sebesar 0,07 persen.  "Tiongkok masih deflasi, Inggris, dan AS 0 persen, Brasil dan Afsel di Oktober inflasi. Kemudian di beberapa negara ASEAN ada yang inflasi seperti Malaysia, Filipina masing-masing 0,01 persen," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=ajrCJsv4IDg

November Inflasi 0,28 Persen, BPS: Daya Beli Masyarakat Mulai Pulih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IHK