<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/igcn-536493841.jpg" alt="Jumpa pers IGCN di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers IGCN di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tahun 2025 menjadi babak penting bagi dunia dan Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Di tahun ini, dunia memperingati 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 25 tahun peluncuran United Nations Global Compact (UNGC) sekaligus 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam semangat tersebut, UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) menggelar Annual Members Gathering 2025 bertema 'Delivering Impact and Shaping the Future Together' di Jakarta. Acara ini mempertemukan pemimpin bisnis, akademisi, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memperkuat komitmen terhadap Ten Principles UN Global Compact, mencakup hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi. Rektor UNIKA Atma Jaya sekaligus Anggota Dewan Penasihat IGCN, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), menekankan peran dunia pendidikan dalam menanamkan kesadaran keberlanjutan sejak dini. &ldquo;Membangun masa depan berkelanjutan dimulai dari membentuk karakter generasi muda. Akademisi, dunia usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi agar ilmu pengetahuan bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Presiden IGCN Y.W. Junardy menyebut bahwa tahun 2025 bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi panggilan untuk bertindak bersama. &ldquo;Bisnis tidak hanya soal pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana nilai kemanusiaan, lingkungan, dan integritas ditanamkan dalam setiap langkah. Dunia usaha, pemerintah, dan PBB harus bersinergi untuk membentuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,&rdquo; katanya. Tantangan terbesar menuju ekonomi hijau ada pada pembiayaan. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, mengungkap bahwa Indonesia memerlukan USD 28 miliar (sekitar Rp 3.500 triliun) untuk mitigasi perubahan iklim. &ldquo;APBN hanya mampu menutup sekitar 15%. Sisanya harus datang dari sumber lain: dana multilateral, sektor swasta, donor, hingga instrumen hijau seperti green sukuk,&rdquo; jelas Havas. Ia menegaskan pentingnya diplomasi ekonomi dan inovasi pembiayaan (eco-financing) agar Indonesia bisa menjadi contoh global dalam pendanaan iklim yang berkeadilan. Menurut Leonardo A.A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, arah pembangunan Indonesia kini menjadikan SDGs sebagai kompas, dan green economy serta circular economy sebagai mesin utamanya. &ldquo;Kita memilih jalur pembangunan berkelanjutan. Namun kompas dan mesin itu hanya akan bermakna jika dijalankan bersama &mdash; pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,&rdquo; katanya. Leonardo menekankan bahwa kerja sama dengan IGCN menjadi bukti bahwa keberhasilan bisnis dan kemajuan bangsa dapat saling memperkuat. Koordinator Residen PBB untuk Indonesia, Gita Sabharwal juga menegaskan bahwa waktu untuk perubahan bertahap telah berlalu. &ldquo;Kini saatnya bertindak berani dan berinvestasi bijak agar keberlanjutan menjadi keunggulan strategis sektor swasta Indonesia,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, PBB mendukung IGCN melalui mobilisasi pembiayaan inovatif seperti corporate SDG bonds, blue bonds, dan green sukuk untuk memperkuat pembangunan nasional dan bisnis berkelanjutan.

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan IGCN 2025 jadi Momentum Kolaborasi Global untuk Ekonomi Hijau Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/igcn-4196027065.jpg" alt="BEI dan IGCN Gelar Responsible Business Forum 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>BEI dan IGCN Gelar Responsible Business Forum 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) bersama Indonesia Stock Exchange (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan Responsible Business Forum 2024, dengan tema &ldquo;Leadership Beyond Compliance: Creating Value through Integrity&rdquo;. Kemajuan global menuju Agenda 2030 masih tertinggal hingga 85 persen, dengan Indonesia tertinggal hingga 38 persen dari target. Hal ini menggarisbawahi perlunya percepatan implementasi SDGs. Sehingga, acara ini dilaksanakan untuk memajukan Implementasi Agenda 2030 dengan penekanan kuat pada antikorupsi sebagai elemen dasar tata kelola etis, serta mengajak sektor bisnis untuk mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. Dalam sambutan pembukaan Kamis (5/12),&nbsp;Risa E. Rustam selaku Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum IDX, menyampaikan bahwa kerangka kerja bisnis harus menyediakan peta jalan bagi keterlibatan sektor swasta. Terutama yang menekankan bagaimana bisnis dapat berkontribusi pada perdamaian, keadilan, dan pelaksanaan integritas. "Pilar-pilar ini merupakan dasar bagi bisnis untuk berkembang dan secara bermakna mendukung pembangunan berkelanjutan. Mencapai tujuan-tujuan ini membutuhkan lebih dari sekadar visi. Hal ini memerlukan tindakan tegas, terutama dimulai dengan kepemimpinan yang berintegritas," ungkapnya, dikutip Jumat (6/12). Sejalan dengan Risa E. Rustam,&nbsp;Presiden IGCN&nbsp;Y.W. Junardy, menegaskan terkait pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. "Pentingnya kepemimpinan adalah yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan, inklusi, dan keberlanjutan," tutur Junardy. Menurutnya, kepemimpinan transformatif harus menciptakan nilai melalui integritas, dengan tindakan nyata untuk mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan lingkungan, praktik bisnis inklusif, serta hak-hak semua warga Indonesia. Nilai-nilai seperti antikorupsi, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari DNA organisasi untuk mencapai keadilan dan kelestarian alam. "Integrasi nilai-nilai ini adalah kelebihan yang harus dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi dan perubahan positif," tambahnya. Sementara itu, Head of Office, UNODC Indonesia, Erik van der Veen menambahkan terkait dengan konteks kolaborasi bahwa UNODC mendukung negara-negara dalam mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagai bagian dari gerakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC). Dia juga mengajak keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk generasi muda yang memegang peran penting dalam membentuk masa depan. "Kita harus mempertimbangkan untuk mendanai kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh kaum muda, mengundang ide-ide mereka, dan memanfaatkan energi positif mereka dalam memerangi korupsi, sehingga setiap hari menjadi Hari Anti-Korupsi," tuturnya.&nbsp; Sejalan dengan topik kolaborasi, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional TPB/SDGs,&nbsp;Setyo Budiantoro&nbsp;menyampaikan terkait pentingnya peran bisnis dalam mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs. Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam mengimplementasikan SDGs, dengan pencapaian 62,5 persen pada tahun 2023. "Dengan terus berupaya mempercepat keberlanjutan global dan memerangi korupsi, Indonesia harus memastikan pemerintahan yang transparan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui forum ini, setiap sektor bisnis dan pemerintah mengupayakan tindakan kolektif untuk mempercepat kemajuan menuju masa depan yang berkelanjutan," katanya. Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Business Leader, Campaigner, Co-Author of Net Positive, and Former Vice Chair of UN Global Compact Paul Polman, terkait pentingnya mengimplementasikan upaya tersebut dengan prinsip dan aksi yang nyata. "Kita harus mempercepat implementasi dengan alat dan pengetahuan yang ada, memperhatikan prinsip-prinsip UN Global Compact, serta kemitraan dan perdamaian sebagai fondasi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," imbuhnya. Paul juga menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merusak sistem hukum dan transparansi, tetapi juga menghalangi investasi asing yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi. "Oleh karena itu, bisnis memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah korupsi, karena tanpa komitmen mereka, kita tidak akan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita cita-citakan," pungkasnya.

Paul menegaskan, korupsi tidak hanya merusak sistem hukum dan transparansi, tetapi juga menghalangi investasi asing yang diperlukan.

BEI dan IGCN Gelar Responsible Business Forum 2024, Pentingnya Integritas untuk Pertumbuhan Perusahaan Berkelanjutan

IGCN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IGCN

Berita Terkini

Kolaborasi dengan IGCN 2025 jadi Momentum Kolaborasi Global untuk Ekonomi Hijau Indonesia

BEI dan IGCN Gelar Responsible Business Forum 2024, Pentingnya Integritas untuk Pertumbuhan Perusahaan Berkelanjutan

Download Aplikasi JawaPos.com