<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/zulhas-komrag-1634311330.jpg" alt="Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membahas soal regulasi baru perdagangan karbon di Jakarta (20/10). (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membahas soal regulasi baru perdagangan karbon di Jakarta (20/10). (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menerbitkan regulasi baru terkait perdagangan karbon. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini diharapkan bisa membuat transaksi perdagangan karbon di Indonesia semakin bergairah. Penerbitan Perpres tentang NEK itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta (20/10). Dia mengatakan Pemerintah terus berupaya mempermudah dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca serta mengoptimalkan pasar karbon nasional. Ketua Umum PAN itu mengatakan, melalui Perpres tersebut transaksi karbon di Indonesia bakal dipermudah atau disederhanakan. Kebijakan ini diharapkan memperluas akses berbagai sektor untuk masuk dalam ekosistem transaksi karbon di Indonesia. "Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi," katanya. Tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan taman nasional. Khususnya yang membutuhkan dukungan dana, pembinaan, serta pendidikan. Melalui Perpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan tugas baru kepada Zulkifli Hasan. Dia ditunjuk sebagai Ketua Komite Pengarah (Komrah). Keberadaan komite ini meliputi dua Kementerian Koordinator dan 17 Kementerian dan Lembaga. Selain itu didukung oleh Unit Kerja Presiden (UKP) Perubahan Iklim dan Energi, serta UKP Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral. Dalam kesempatan yang sama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai Perpres 110/2025 sebagai tonggak penting dalam perjalanan ekonomi hijau Indonesia. Dalam momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan ini jadi bukti komitmen pemerintah membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Satu tahun pemerintahan Prabowo&ndash;Gibran menunjukkan komitmen kuat pada masa depan ekonomi hijau Indonesia," kata Raja. Menurut dia Perpres 110/2025 itu penting dalam mempercepat investasi hijau dan memperkuat green growth. Serta memaksimalkan kontribusi Indonesia terhadap target iklim nasional dan global. Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional itu ditetapkan pada 10 Oktober lalu. Raja menyebut Perpres ini menegaskan sektor kehutanan mempunyai posisi strategis dalam penyediaan carbon credit bernilai ekonomi tinggi. Sektor kehutanan bukan hanya sebagai penjaga ekosistem. Tetapi juga sebagai penyedia carbon credit bernilai ekonomi tinggi. Raja menuturkan Perpres itu memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya melalui skema perhutanan sosial dan program rehabilitasi lahan kritis. Melalui mekanisme perdagangan karbon, masyarakat yang mengelola hutan berpeluang memperoleh nilai ekonomi nyata dari aktivitas pelestarian hutan. Sebagai langkah cepat terbitnya Perpres itu, Kemenhut menyiapkan sejumlah regulasi turunan berupa Peraturan Menteri (Permen) yang akan memperkuat tata kelola pasar karbon nasional. Empat regulasi yang disiapkan mencakup revisi Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, serta rancangan Permen KSDAE tentang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. &ldquo;Kami pastikan pelaksanaan Perpres berjalan transparan, kredibel, dan berintegritas tinggi," jelasnya. Raja mengatakan semua proses akan disinergikan dengan standar global. Agar Indonesia menjadi pusat pengembangan pasar karbon dunia. Selain itu, Perpres 110/2025 juga dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan Nature-based Solutions (NbS). Seperti reforestasi, restorasi mangrove, dan aforestasi. Melalui kebijakan ini, unit karbon dari proyek kehutanan dapat diperjualbelikan di pasar karbon domestik maupun internasional.&nbsp; Berdasarkan data BloombergNEF, nilai ekonomi karbon sektor kehutanan Indonesia menunjukkan potensi yang tinggi. Yaitu mencapai hingga USD 7,7 miliar per tahun dengan asumsi rata-rata harga 15 USD per ton CO2e. Raja mengatakan sektor kehutanan kini bukan hanya penjaga ekosistem. Tetapi juga penggerak utama ekonomi hijau nasional. "Inilah era baru di mana pohon yang tumbuh juga berarti ekonomi rakyat yang ikut tumbuh,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Pemerintah menerbitkan regulasi baru terkait perdagangan karbon melalui Perpres 110 Tahun 2025. Zulhas jadi Ketua Komite Pengarah.

Pemerintah Terbitkan Perpres 110 Tahun 2025 Genjot Perdagangan Karbon, Zulhas jadi Ketua Komite Pengarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/IMG_9712JPG-2211269499.jpg" alt="Ilustrasi BAF Mendukung Target Emisi Nol Bersih Indonesia. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BAF Mendukung Target Emisi Nol Bersih Indonesia. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia mencetak sejarah baru dengan dimulainya Perdagangan Karbon Internasional pertama hari ini, Senin (20/1) melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). PT Bussan Auto Finance (BAF) menjadi salah satu pembeli pertama karbon internasional di IDX. Acara bertajuk Inauguration of Indonesia International Carbon Trading ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta berbagai asosiasi dan perusahaan tercatat lainnya. Peluncuran ini diharapkan dapat menarik partisipasi internasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan karbon global. Perdagangan karbon ini tersedia untuk dibeli oleh entitas dari Indonesia maupun luar negeri. &ldquo;Kami sangat antusias menjadi bagian dari inisiatif ini, yang menandai komitmen dan langkah penting dalam perjalanan keberlanjutan BAF. Dengan membeli karbon, kami secara langsung mendukung target emisi nol bersih Indonesia sekaligus memperkuat komitmen kami untuk mengurangi jejak karbon,&rdquo; kata Presiden Direktur BAF, Lynn Ramli di Jakarta. Adapun penyedia unit karbon pada perdagangan internasional karbon perdana kali ini yaitu PT PLN Indonesia Power dan PT PLN Nusantara Power yang menyediakan unit karbon dari lima proyek. Dalam partisipasi ini, BAF membeli total 7.000 ton CO2e dalam bentuk karbon, yang disesuaikan dengan baseline emisi Scope 1 dan Scope 2 perusahaan untuk tahun 2023. Partisipasi ini merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan atau carbon neutral. Berbagai upaya terus BAF lakukan untuk memperkuat kontribusi kami terhadap lingkungan. &ldquo;Berbagai strategi dan inisiatif keberlanjutan terus kami lakukan, salah satunya adalah BAF ECO Move, sebuah program penanaman pohon yang telah berhasil menanam lebih dari 150 ribu pohon di seluruh Indonesia, mengedepankan praktik operasional ramah lingkungan melalui digitalisasi, serta berbagai upaya lainnya," ungkap Lynn Ramli. Dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan, PT Bussan Auto Finance bertekad untuk terus memperkuat langkah-langkah yang memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Indonesia mencetak sejarah baru dengan dimulainya Perdagangan Karbon Internasional pertama hari ini, Senin (20/1)

Indonesia Resmi Mulai Perdagangan Karbon Internasional, BAF Jadi Pembeli Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/PLN-IP4-3171937633.jpg" alt="PLN Indonesia Power menjalankan program cofiring biomass atau substitusi energi primer PLTU dengan biomassa yang merupakan salah satu cara mencapai target NDC 2030 dan NZE 2060." width="100%">
<figcaption>PLN Indonesia Power menjalankan program cofiring biomass atau substitusi energi primer PLTU dengan biomassa yang merupakan salah satu cara mencapai target NDC 2030 dan NZE 2060.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN Indonesia Power (PLN IP) berkomitmen mendukung Pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi, melalui perdagangan karbon atau carbon trading. PLN IP pun menargetkan penjualan dua kali lipat pada tahun-tahun berikutnya dibandingkan tahun 2023. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, carbon trading merupakan inovasi bisnis PLN yang dapat mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060. PLN Indonesia Power juga telah menerapkannya, ditandai dengan diperolehnya verifikasi nilai emisi Gas Rumah Kaca dari Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) independen terakreditasi Sucofindo di sejumlah Unit Pembangkit PLN IP. "Carbon trading menjadi pengembangan bisnis beyond KWh yang juga dapat menekan emisi karbon," kata Edwin, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4). Edwin mengungkapkan, sepanjang 2023 carbon trading PLN Indonesia Power telah mencapai 2.428.203 ton CO2 dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun selanjutnya. "Target carbon trading pada tahun-tahun yang akan datang yaitu dua kali lipat dari tahun 2023," ucap Edwin. Adapun unit pembangkit PLN Indonesia Power yang berkontribusi pada carbon trading tahun 2023 ada 10 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Diantaranya PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya, PLTU Adipala, PLTU Ombilin, PLTU Labuan, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan Angin, dan PLTU Teluk Sirih. "PLTU Suralaya menjadi penyumbang penurunan karbon terbesar yaitu sekitar 1,5 juta ton CO2," ujarnya. Menurut Edwin, capaian dan target carbon trading PLN IP ini untuk membantu Pemerintah dalam mencapai Target Kontribusi Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan Net Zero Emissions (NZE) 2060. "Dengan dilaksanakannya carbon trading oleh PLN Indonesia Power, maka kami berkontribusi dalam menekan laju perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, hal ini juga selaras dengan berbagai upaya pemerintah," tutup Edwin. PLN Indonesia Power juga berupaya untuk terus meningkatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan membuka kesempatan kerjasama dalam perdagangan karbon.

PLN IP pun menargetkan penjualan dua kali lipat pada tahun-tahun berikutnya dibandingkan tahun 2023, yang sebesar 2,42 juta ton CO2.

Incar Carbon Trading hingga 5 Juta Ton CO2, PLN Indonesia Power Dukung Pemerintah Capai Target NDC 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/bursa-karbon-indonesia-400688168.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), kemarin Selasa (26/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), kemarin Selasa (26/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/9) akan semakin menarik. Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah yang dilakukan PLN ini menjadi bagian dari upaya transisi energi yang dilakukan Indonesia. "Hal ini menandakan langkah besar dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia," ucap Siti. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif dalam bursa perdagangan karbon di Indonesia. Upaya tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam melakukan transisi energi di tanah air. "Kami terus mendukung pemerintah untuk mengembangkan ekosistem perdagangan karbon. Beberapa pilot project telah kami lakukan sehingga hari ini, sistem perdagangan karbon bisa dilakukan," ucap Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4). Bukti keseriusan PLN dalam memimpin perdagangan karbon di Indonesia adalah dengan mendapatkan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) pertama di Indonesia melalui mekanisme non konversi dengan mekanisme internasional. "Kita akan segera melantai di bursa karbon dengan penurunan emisi terbesar," ungkap Darmawan. Tidak hanya terdaftar di bursa, PLN juga melakukan perdagangan karbon secara langsung dengan melingkupi 3 dari 4 aspek perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi secara langsung, offset emisi secara langsung, dan perdagangan offset melalui bursa. Terlebih lagi, PLN sudah memiliki platform PLN Climate Click, dimana aktivitas perdagangan karbon, baik perdagangan emisi dan offset emisi, sudah mulai dilakukan sejak 8 September 2023 lalu. "Saat PLN masuk bursa beberapa waktu ke depan, kami akan langsung menjadi pemilik SPE dengan penurunan emisi terbesar. Kami juga akan meluncurkan aplikasi PLN Climate Click yang sudah siap digunakan untuk carbon trading yang belum dimiliki perusahaan lain," tambahnya. Lebih lanjut Darmawan mengungkapkan, unit pembangkit berbahan bakar gas pertama di Indonesia, pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok 3 Muara Karang akan memimpin langkah pembangkit PLN masuk ke bursa karbon. PLTGU ini telah memiliki SPE gas rumah kaca (GRK) dari Kementerian LHK dan tercatat berhasil menurunkan karbon dioksida setara hampir 1 juta ton pada 2022. PLTGU Blok 3 Muara Karang telah menggunakan 100&nbsp;persen bahan bakar gas yang telah diregasifikasi dari LNG pada Floating Storage and Regassification Unit (FSRU) dengan menggunakan suplai LNG. PLTGU ini juga dilengkapi dengan teknologi gas turbin terbaru dan paling efisien yang menggunakan metode Combine Cycle. "PLN saat ini tidak hanya menyediakan listrik tetapi menghadirkan energi yang rendah emisi, itu dari mana? Ya, tentu bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan," kata Darmawan. "Kami membangun skenario transisi energi yang ambisius melalui Accelerated Renewable Energy Development secara agresif dengan menambahkan porsi pengembangan energi terbarukan hingga 75&nbsp;persen pada tahun 2040 dengan 25&nbsp;persen diantaranya dari gas alam," pungkas Darmawan.

Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2.

Siap-siap Melantai di Bursa Karbon Indonesia, PLN Bakal jadi Raksasa Pelaku Carbon Trading hingga 1 Juta Ton CO2

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/BEI-2692032491.jpg" alt="Ilustrasi BEI. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BEI. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon pada Selasa, 26 September 2023. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik meng ungkapkan, IDXCarbon merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. &ldquo;Melalui perdagangan karbon yang resmi dan tercatat dengan baik, maka Indonesia dapat melakukan pengukuran dengan lebih presisi dalam mengejar target yang dimiliki (Net Zero Emission 2060),&rdquo; ujar Jeffrey dalam keterangan tertulis, Senin (9/10). Jeffrey mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi karbon terbesar di dunia dengan area mangrove terluas dan salah satu hutan hujan terluas di dunia. Ini menunjukkan adanya potensi perdagangan karbon yang sangat besar di masa depan dari dan di Indonesia. &ldquo;Perdagangan karbon melalui IDXCarbon akan membantu mengalirnya dana kepada proyek hijau yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC),&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Jeffrey menjelaskan bahwa Pencatatan Unit Karbon berpusat pada koneksi yang dimiliki oleh IDXCarbon dengan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Unit Karbon Indonesia akan terdaftar di SRN setelah melewati proses validasi dan verifikasi. &ldquo;Secara natural, transaksi karbon adalah beli lalu pakai dan bukan beli lalu jual meski itu juga diperbolehkan sehingga perdagangan unit karbon ini berpotensi memiliki volatilitas dan frekuensi yang tidak setinggi saham. Namun meski begitu, kami sudah memiliki peraturan dan SOP pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan,&rdquo; terangnya. Lebih lanjut lagi, Jeffrey menyebutkan sejumlah keuntungan bagi pelaku usaha yang membeli unit karbon di IDXCarbon. Pertama, bagi Pelaku Usaha yang memiliki kewajiban Batas Atas Emisi (BAE) yang ditetapkan oleh Kementerian Terkait, pembelian unit karbon dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban dimaksud. &ldquo;Kemudian, bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen untuk melakukan pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca), membeli carbon offset sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengurangan emisi GRK. Melakukan pembelian melalui IDXCarbon juga akan memberikan kemudahan dan transparansi kepada Pengguna Jasa,&rdquo; pungkasnya.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon pada Selasa, 26 September 2023.

BEI Sebut IDXCarbon Merupakan Upaya Indonesia dalam Mencapai Net Zero Emission

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/bursa-karbon-indonesia-400688168.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), kemarin Selasa (26/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), kemarin Selasa (26/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku Penyelenggara Bursa Karbon Indonesia&nbsp;(IDXCarbon)&nbsp;mencatat tidak ada transaksi untuk perdagangan unit karbon pada hari kedua setelah peluncuran. Dilansir dari IDXCarbon, harga unit karbon di pasar reguler pada pembukaan dan penutupan, Rabu (27/9), tidak mengalami perubahan, yaitu berada di level Rp 77.000 per unit karbon. Selain itu, jumlah pengguna jasa juga tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan jumlah saat penutupan perdagangan Selasa (26/9) kemarin, yaitu sebanyak 16 pengguna jasa. Pada perdagangan perdana Selasa (26/9), BEI mencatat total volume perdagangan sebanyak 459.953 ton CO2 (unit karbon) dengan total transaksi sebanyak 27 transaksi. Kemarin, perdagangan unit karbon di pasar reguler dibuka pada harga Rp 69.600 dan ditutup pada harga Rp 77.000. Total pembeli tercatat sebanyak 15 pengguna jasa. Sedangkan total penjual sebanyak satu pengguna jasa yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan Unit Karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Dengan tidak adanya transaksi di Bursa Karbon pada Rabu ini, dengan demikian, nama-nama perusahaan yang berperan sebagai penjual maupun pembeli unit karbon pada perdagangan juga tidak berubah. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan, pihaknya belum mematok target volume transaksi unit karbon, karena masih menunggu dari Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) dan permintaan dari pengguna jasa untuk mematok target volume transaksi di Bursa Karbon. "Kita di pasar sekunder, berbeda dengan IPO bursa efek melakukan&nbsp;primary market,&nbsp;sehingga kita bisa tahu volume. Kami bergantung terhadap SRN-PPI di KLHK,&rdquo; ujar Iman. Namun demikian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar optimistis Bursa Karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia, karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangkan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Melansir data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero), terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon pada tahun ini, yang mana jumlah tersebut setara dengan 86 persen dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia. Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, Mahendra menyebutkan ke depan perdagangan karbon di Indonesia diramaikan oleh sektor lain, seperti sektor kehutanan, pertanian, limbah, migas, industri umum dan yang akan menyusul dari sektor kelautan.

Harga unit karbon di pasar reguler pada pembukaan dan penutupan tidak mengalami perubahan, yaitu berada di harga Rp 77.000 per unit karbon.

Tak Ada Transaksi di Bursa Karbon pada Hari Kedua Usai Peluncuran

IDXCarbon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IDXCarbon

Berita Terkini

Pemerintah Terbitkan Perpres 110 Tahun 2025 Genjot Perdagangan Karbon, Zulhas jadi Ketua Komite Pengarah

Indonesia Resmi Mulai Perdagangan Karbon Internasional, BAF Jadi Pembeli Pertama

Incar Carbon Trading hingga 5 Juta Ton CO2, PLN Indonesia Power Dukung Pemerintah Capai Target NDC 2030

Siap-siap Melantai di Bursa Karbon Indonesia, PLN Bakal jadi Raksasa Pelaku Carbon Trading hingga 1 Juta Ton CO2

BEI Sebut IDXCarbon Merupakan Upaya Indonesia dalam Mencapai Net Zero Emission

Tak Ada Transaksi di Bursa Karbon pada Hari Kedua Usai Peluncuran

Download Aplikasi JawaPos.com