<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/beda-dengan-airlangga-ini-alasan-idrus-enggak-bisa-rangkap-jabatan_m_182067.jpeg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Janji Presiden <a href="https://www.jawapos.com/tag/9268/idrus-marham" target="_blank">Joko Widodo </a>bahwa menterinya tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik terbantahkan. Sebab, dia tidak mencopot Airlangga Hartarto dari kursi Menteri Perindustrian dan menempatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/9268/idrus-marham" target="_blank">Idrus Marham </a>sebagai Menteri Sosial. Jokowi beralasan bahwa masa hidup kabinetnya hanya tinggal satu tahun saja. Sementara untuk mengganti posisi Airlangga sangat lah sulit. Sebab, mereka yang menjadi pimpinan Kementerian Perindustrian perlu belajar atau menguasai kementerian tersebut paling cepat selama enam bulan. Pernyataan tersebut pun didukung wakilnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/9268/idrus-marham" target="_blank">Jusuf Kalla.</a> "Seperti yang dikatakan Pak Presiden tadi, inikan secara waktu itu yang kurang lebih satu (tahun) lagi. Kabinet jadi harus konsentrasi. Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam," katanya di Istana Negara, Rabu (17/1). Kendati demikian, menurutnya toleransi merangkap jabatan tersebut tidak berlaku bagi Idrus Marham yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. "Sekjen saya kira sulit untuk merangkap," kata pria yang akrab disapa JK itu. Namun dia menyerahkan diganti atau tidaknya Idrus sebagai Sekjen Partai Golkar, kepada Arilangga yang notabene ketua umum. "Kalau sekjen itu saya kira kebijakan Golkar nanti untuk soal sekjen. Kalau sekjen berbeda dengan ketua. Kalau sekjen harus berada di kantor, tak mungkin dia rangkap," pungkas JK. Sekadar informasi, hari ini, Jokowi kembali melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Diantaranya, Menteri Sosial yang selama ini dijabat oleh Khofifah Indar Pa&lrm;rawansa digantikan dengan Idrus Marham. Sementara Kepala Staf Kepresidenan selama ini dipegang oleh Teten Masduki digantikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Kemudian Marsekal Madya Yuyu Sutisna dilantik sebagai KSAU, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah menjadi Panglima TNI.

Beda dengan Airlangga, Ini Alasan Idrus Enggak Bisa Rangkap Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/terungkap-ini-alasan-jokowi-pilih-idrus-marham-gantikan-khofifah_m_1516172245_181998.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat menandatangani surat penugasan Idrus Marham sebagai Mensos, di Istana Merdeka Jakarta Rabu (17/01)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat menandatangani surat penugasan Idrus Marham sebagai Mensos, di Istana Merdeka Jakarta Rabu (17/01)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo hari ini menunjuk Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Tentu, banyak yang menanyakan apa pertimbangan pria yang akrab disapa Jokowi itu memilih Idrus. "Pertimbangan? Ya karena cocok saja, cocok di situ Pak Idrus," jawabnya dengan santai saat ditanya awak media di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Ditanyakan lebih detail mengenai kecocokan apa yang dimaksud, Jokowi enggan membeberkannya. "Nanti tanya pak Idrus saja," imbuhnya. Soal Idrus yang saat ini menjabat Sekjen Partai Golkar, kata Jokowi, lebih baik ditanyakan langsung kepada ketua umum partai beringin itu. Namun yang pasti menurutnya, persoalan internal di partai itu khususnya terkait kepengurusan belum lah tuntas. "Di Golkar urusan di Golkar, ditanyakan ke Pak Airlangga, tanyakan sana. Karena proses di Golkar sendiri kan belum selesai. Jadi kalau proses belum selesai, itu jangan ditanyakan dulu," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sementara dia berpesan kepada Idrus bahwa pekerjaan di Kementerian Sosial sangat lah banyak. Salah satunya terkait program keluarga harapan (PKH). "PKH itu meloncat dari enam juta menjadi sepuluh juta. Jadi persiapan pendamping-pendamping ini pekerjaan besar. Bukan pekerjaan yang mudah," jelasnya. Kemudian soal pembagian beras yang sekarang sebagian dipindah bantuannya ke pangan non tunai. "Itukan lapangannya memerlukan penanganan yang tidak mudah. Jadi kalau seperti ini tidak segera diambil alih oleh orang yang betul mengerti mengenai lapangan, saya kira," pungkas Jokowi. Sekadar informasi, hari ini, Jokowi kembali melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Diantaranya, Menteri Sosial yang selama ini dijabat oleh Khofifah Indar Pa&lrm;rawansa digantikan dengan Idrus Marham. Sementara Kepala Staf Kepresidenan selama ini dipegang oleh Teten Masduki digantikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Kemudian Marsekal Madya Yuyu Sutisna dilantik sebagai KSAU, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah menjadi Panglima TNI.&nbsp;

Terungkap! Ini Alasan Jokowi Pilih Idrus Marham Gantikan Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/jatah-golkar-di-kabinet-nambah-airlangga-ini-tentu-luar-biasa_m_181965.jpeg" alt="Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Golkar akhirnya bisa menambah jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-JK. Usai Airlangga masuk menjadi Menteri Perindustrian, kini Idrus Marham pun resmi dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Masuknya Idrus yang merupakan Sekjen Golkar demisioner ke Kabinet membuat Ketua Umum Golkar Airlangga terlihat senang dan semringah.&nbsp; Airlangga yang juga Menteri Perindustrian tampak berseri-seri saat hadir di Istana Negara jelang pelantikan Idrus sebagai Menteri Sosial (Mensos). Namun, Airlangga saat dimintai tanggapannya soal status baru Idrus menyebut, penunjukkan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Namun, Airlangga juga mengaku senang karena kader Golkar dipercaya menjadi Mensos. "Ini hak prerogatif Presiden. Tentu luar biasa bahkan diberikan kepercayaan oleh Pak Presiden kepada kader Partai Golkar," ucap Airlangga, Rabu (27/1), sebelum pelantikan Idrus. Lebih lanjut, Airlangga juga menuturkan, Idrus merupakan salah satu kader terbaik partainya. Karena itu Airlangga mengharapkan mantan politikus Senayan tersebut bisa bekerja dengan baik di kabinet. Sebagai ketum partai, Airlangga juga memastikan segera melakukan perubahan struktur di Partai Golkar. "Sesudah ini revitalisasi," pungkasnya.

Jatah Golkar di Kabinet Nambah, Airlangga: Ini Tentu Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/resmi-dilantik-jadi-menteri-sosial-ini-profil-idrus-marham_m_181959.jpeg" alt="Mantan Sekjen Golkar Idrus Marham kini resmi menjabat sebagai menteri sosial (mensos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekjen Golkar Idrus Marham kini resmi menjabat sebagai menteri sosial (mensos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Idrus Marham resmi naik kelas menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia dipercaya menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Khofifah diganti oleh Presiden Jokowi karena ingin fokus berkompetisi di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur dan berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak, Tahun ini. Lantas bagaimana sepak terjang Indrus Marham? JawaPos.com pun coba merangkumnya dari berbagai sumber. Idrus Marham, lahir 14 Agustus 1962, Pinrang, asal Sulawesi Selatan. Pria 55 tahun ini &lrm;pernah menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014. Namun belum selesai jabatanya di parlemen, pada Juni 2011 Idrus dipercaya menjabat sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Partai Golkar, mendampingi ketua umum Golkar saat itu Aburizal Bakrie (Ical). Karir Idrus sebagai sekjen Golkar juga berlanjut saat Golkar dipimpin oleh Setya Novanto hingga akhirnya Novanto tumbang di tengah jalan dan mendekam di Rutan KPK.&nbsp; Idrus terpilih menjadi&lrm; menjadi Anggota DPR sebanyak tiga kali untuk daerah pemilihan II Sulawesi Selatan. Dia jadi anggota dewan periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga saat duduk di DPR pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus), Hak Angket Century. Idrus juga diketahui pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi. Antara lain, Universtas Islam Attahiriyah Jakarta, Universitas Tarumanegara, Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, hingga sempat menjabat Pembantu Rektor (Purek) III di Universitas Islam Attahiriyah Jakarta selama 1987-1992. Saat masih muda, Idrus juga aktif berorganisasi, dia pernah menjadi aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), serta Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII).&nbsp; Sementara, kehidupan pribadinya, Idrus Marham melepas masa lajanganya pada umur 47 tahun dengan menikahi Ridro Ekasari (umur 28 tahun) pada Kamis, 4 Juni 2009. Resepsi pernikahan dilaksanakan di Masjid Dian al Makhri, Jalan Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat yang biasa disebut Masjid Kubah Emas.

Resmi Dilantik Jadi Menteri Sosial, Ini Profil Idrus Marham