<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Gubernur-Bengkulu-Rohidin-Mersyah-Fedrik-Tarigan-3JPG-3221659956.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPK menepis penetapan tersangka Rohidin Mersyah berbau politis. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa penyelidikan soal kasus pungutan dan gratifikasi tersebut dilakukan sejak Mei. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun langsung menonaktifkan Rohidin sebagai gubernur Bengkulu setelah KPK menahannya pada Minggu (24/11) malam . Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penangkapan Rohidin pada Sabtu (23/11) dilakukan setelah KPK menerima laporan sehari sebelumnya. Yakni, terkait dengan penyerahan sejumlah uang untuk kepentingan tim sukses Rohidin yang sedang maju dalam pemilihan gubernur Bengkulu. Penyelidikan mulai Mei. Sementara itu, penggalangan dukungan sudah berlangsung pada Juni&ndash;Juli. Hal itu diketahui lewat rapat-rapat di jajaran Pemprov Bengkulu untuk memenangkan Rohidin. &rdquo;Jadi, apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak. Karena saya sampaikan tadi, penyelidikannya bahkan sebelum pendaftaran calon,&rdquo; katanya dalam konferensi pers Minggu (24/11) malam. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar sejak Sabtu pagi, KPK telah menyita sejumlah uang dari delapan orang yang diperiksa. Total duitnya mencapai Rp 7 miliar dari bentuk pecahan dolar Amerika, Singapura, dan rupiah. Uang-uang itu di antaranya juga sudah dimasukkan amplop bergambar Rohidin. Isi masing-masing amplop Rp 50 ribu. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka. Yakni, Rohidin Mersyah selaku gubernur Bengkulu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri, dan Evriansyah alias Anca yang merupakan ajudan gubernur. &rdquo;Kepada ketiganya diterapkan pasal pemerasan dan gratifikasi,&rdquo; katanya. Alex memaparkan, permulaan pengumpulan dana itu dimulai sejak Isnan selaku Sekda mengumpulkan seluruh kepala OPD pada September&ndash;Oktober. Dari sana, Isnan menyebut Rohidin ingin maju dan membutuhkan dukungan. Beberapa kepala OPD pun akhirnya menyetorkan sejumlah uang. Misalnya, Kadis Kelautan dan Perikanan Bengkulu Syafriandi menyetor Rp 200 juta. Sementara itu, Tejo Suroso selaku Kadis PUPR menyetorkan Rp 500 juta. Uang itu dikumpulkan dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Sementara itu, Evriansyah selaku ajudan berperan dalam mengumpulkan setoran duit miliaran itu kepada tim pemenangan Rohidin di Bengkulu. Wakil Gubernur Jadi Plt Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung menonaktifkan Rohidin dari kursi gubernur Bengkulu. Sesuai ketentuan UU Pemda, kepala daerah yang berhalangan karena kasus hukum dapat dinonaktifkan. &rdquo;Nah, ketika ditahan, wakilnya tentu menjadi Plt gubernur,&rdquo; ujarnya di kantor Kemendagri di Jakarta. Pengangkatan Plt, lanjut dia, sudah dilakukan Minggu malam. Dengan gerak cepat tersebut, Tito berharap jalannya pemerintahan dan pelayanan di Provinsi Bengkulu tidak terganggu. &rdquo;Begitu saya mendapat kabar positif dari KPK bahwa ditahan, kami sudah mengeluarkan SK,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik memastikan status Rohidin sebagai calon gubernur tetap sah. Sebab, meski ditangkap, status hukumnya belum inkracht. (elo/far/c19/ttg)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penangkapan Rohidin pada Sabtu (23/11) dilakukan setelah KPK menerima laporan.

Uang-Uang Sudah Masuk Amplop Bergambar Rohidin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/27_hujan-1337494176.jpg" alt="BARANG BUKTI: Dari kiri Kabidhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Dirreskrimum Kombes Farman, Wadireskrimum AKBP Suryono menunjukkan celurit para pelaku. (HUMAS POLDA JATIM)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Dari kiri Kabidhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Dirreskrimum Kombes Farman, Wadireskrimum AKBP Suryono menunjukkan celurit para pelaku. (HUMAS POLDA JATIM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Motif penganiayaan di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur, Minggu (17/11) diungkap polisi. Kejadian yang menewaskan Jimmy Sugito Putra, saksi salah seorang pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Sampang, itu dipicu isu pemukulan terhadap tokoh agama setempat. Dirreskrimum Polda Jatim Kombespol Farman menjelaskan, permasalahan berawal dari kunjungan mendadak Slamet Junaidi, salah satu calon bupati, ke Padepokan Babussalam. Kedatangannya bertujuan untuk sowan ke pemilik padepokan. Dari situlah kesalahpahaman terjadi hingga memicu peristiwa berdarah itu. Jimmy, korban tewas, menjadi sasaran. Dia dikeroyok hingga tewas oleh sejumlah orang yang membawa celurit. &rdquo;Berdasar penyelidikan, tiga pelaku kemudian diamankan,&rdquo; ujar Kombespol Farman. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menuturkan, upaya mencegah aksi balasan sudah dilakukan. Salah satunya dengan mengumpulkan tokoh masyarakat dan paslon yang ikut kontestasi beserta tim pemenangannya. Mereka diminta menahan diri. &rdquo;Sudah dilakukan deklarasi damai dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda,&rdquo; ungkapnya. Pada bagian lain, peneliti utama The Republic Institute Sufyanto menengarai ada agen-agen lokal yang mengendalikan pemilu di Sampang. Mereka inilah yang bisa menentukan hasil pemilu. &rdquo;Karena itu, penyelenggara pemilu harus tegas. Jangan mau dikendalikan oleh agen-agen lokal itu,&rdquo; katanya. Sufyanto punya kenangan tersendiri saat Pemilu 2014 di Sampang. Saat itu dia menjabat ketua Bawaslu Jatim. Menurut Sufyanto, kala itu ada 17 TPS di Sampang yang bermasalah. &rdquo;Di 17 TPS itu tidak pernah ada pemilu. Kotak suara dan tinta masih tersegel. Tapi, hasilnya sudah ada,&rdquo; katanya. Bawaslu lantas merekomendasikan pemungutan suara ulang. Namun, rekomendasi itu tidak berjalan lancar karena semua anggota KPPS mengundurkan diri. Bawaslu akhirnya meminta agar PPK se-Sampang diturunkan untuk menggantikan tugas KPPS. Ironisnya, saat hari H coblosan, tidak ada satu orang pun yang datang ke TPS. &rdquo;Akhirnya kita nyatakan disclaimer. Hasil pemilu tidak bisa dihitung karena memang tidak pernah terjadi proses pemilu,&rdquo; ujarnya. katanya. Prediksi Cuaca Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, potensi hujan dalam sepekan ke depan sudah dimitigasi. Pihaknya telah mengeluarkan SOP terkait pengelolaan logistik pilkada. &rdquo;Insya Allah surat suara yang ada di TPS nanti dalam kondisi aman, kondisi utuh,&rdquo; ujarnya. Jika situasi di TPS tidak memungkinkan digelar pemungutan atau penghitungan suara, petugas diperbolehkan memindahkan lokasi setelah berkoordinasi dengan pengawas dan tokoh masyarakat. Pilihannya bisa di sekolah, fasilitas publik, atau bahkan rumah warga. Yang penting, kondisinya memungkinkan. &rdquo;Yang memungkinkan tidak terkena hujan,&rdquo; imbuhnya. (edi/far/c19/oni)

Motif penganiayaan dan berujung pembunuhan terhadap Jimmy Sugito Putra dipicu oleh isu pemukulan terhadap tokoh agama setempat.

Kasus Pembunuhan Saksi Paslon Bupati-Wabup di Sampang Dipicu Isu Pemukulan Tokoh Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/Meutya-Hafid-Miftahul-Hayat-2JPG-3386332427.jpg" alt="Politikus Partai Golkar Meutya Hafid tiba di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Golkar Meutya Hafid tiba di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus meninggalkan jabatan yang diemban kurang dari sebulan. Pasalnya, ada sembilan nama yang dipercaya masuk Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, anggota DPR yang menjadi menteri memenuhi syarat untuk dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Yakni, dengan mekanisme mengundurkan diri. Sesuai ketentuan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), pemberhentian anggota DPR harus diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR. &rsquo;&rsquo;Dengan tembusan kepada presiden,&rsquo;&rsquo; ujar Idham kemarin (23/10). Paling lama tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR wajib menyampaikan usulan tersebut kepada presiden untuk memperoleh keputusan pemberhentian. Presiden kemudian harus meresmikan pemberhentian paling lama 14 hari sejak diterimanya usulan. Untuk nama penggantinya, Idham menyebut kandidatnya adalah calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya. Itu harus berasal dari partai politik dan daerah pemilihan (dapil) yang sama. &rsquo;&rsquo;Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU,&rsquo;&rsquo; kata Idham. Hingga kemarin, Idham mengaku masih menunggu surat dari partai politik. Pihaknya memiliki waktu lima hari untuk menyampaikan nama berdasar perolehan suara. Terpisah, Partai Golkar akan memproses PAW dalam 1&ndash;2 hari. Partai Beringin sendiri termasuk dalam partai yang banyak mengambil menteri dari anggota terpilih DPR. Di antaranya, Meutya Hafid, Maman Abdurrahman, dan Nusron Wahid. &rsquo;&rsquo;Golkar segera melakukan pergantian antarwaktu,&rsquo;&rsquo; kata Adies Kadir, wakil ketua umum Golkar. Adies menerangkan, proses PAW harus segera dilakukan terhadap kader yang masuk Kabinet Merah Putih. &rsquo;&rsquo;Karena kami juga ingin tidak ada kekosongan anggota-anggota Fraksi Partai Golkar di komisi-komisi,&rsquo;&rsquo; tandasnya. (far/c7/bay)

Ada sembilan anggota DPR harus meninggalkan jabatannya karena mereka terpilih menjadi menteri di kabinet merah putih.

Masuk dalam Kabinet Merah Putih, 9 Anggota DPR Bakal Di-PAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/JKT-1-KPU-FGD-PUTUSAN-MA-FED-3JPG-1289028127.jpg" alt="Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah setiap pasangan calon (paslon) pilkada untuk menggaet dukungan masyarakat di daerah masing-masing resmi dimulai. Itu sejalan dengan dimulainya tahapan kampanye Pilkada 2024 yang berlangsung secara serentak hari ini (25/9). Sesuai Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada, kampanye berlangsung selama 60 hari atau hingga 23 November mendatang. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. &rsquo;&rsquo;Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,&rsquo;&rsquo; ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9). Dengan fakta itu, lanjut Idham, paslon dan tim kampanye semestinya sudah memahami batasan rambu-rambu yang sudah diatur. Karena itu, Idham meminta tim paslon maupun relawan untuk mematuhi aturan-aturan kampanye yang diberlakukan terhadap pilkada. Jika ada hal-hal yang dilanggar, Idham menyebut hal itu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan penindakan. Yakni, Bawaslu di tingkatan masing-masing. &rsquo;&rsquo;Saya percaya rekan-rekan Bawaslu akan melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Idham mengingatkan, mematuhi aturan kampanye bukan hanya penghormatan pada regulasi. Jauh lebih besar, hal itu merupakan representasi atau cermin dari peradaban demokrasi bangsa Indonesia. Sementara itu, untuk 37 daerah yang berstatus calon tunggal, lanjut dia, secara teknis tidak ada perbedaan signifikan. Yang membedakan hanya jumlah paslon. KPU di daerah dengan calon tunggal akan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait sistem kampanyenya. &rsquo;&rsquo;Sehingga hak-hak informasi masyarakat tidak terdistorsi. Karena itu, kami yakin masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk mengintensifkan fungsi pengawasan. Dia menegaskan, paradigma pengawasan Bawaslu harus berbasis pencegahan. Dengan demikian, potensi pelanggaran sebisa-bisanya diantisipasi sejak awal. Bawaslu juga telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang membedah kerawanan di setiap daerah. &rsquo;&rsquo;Dalam proses pencegahan, Bawaslu sudah launching IKP,&rsquo;&rsquo; ujarnya kemarin. Dalam masa kampanye, lanjut dia, potensi pelanggaran terdapat pada semua jenis yang dilarang dalam Pasal 69 UU Pilkada. Misalnya, kampanye SARA, kampanye hitam dengan menghasut, pemaksaan dengan kekerasan, perusakan alat peraga, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kampanye di tempat yang dilarang seperti tempat ibadah atau fasilitas pemerintahan. Kerawanan pelanggaran lain yang bersifat lebih terstruktur juga berpotensi marak. Yakni, ketidaknetralan birokrasi seperti aparatur sipil negara dan kepala desa, ketidaknetralan kepala daerah, hingga politik uang. &rsquo;&rsquo;Sehingga semuanya patut diwaspadai,&rsquo;&rsquo; katanya. Meski mengutamakan pencegahan, dia memastikan upaya penindakan tetap maksimal. Termasuk jika terdapat unsur pidana, akan masuk sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) bersama polisi dan jaksa. &rsquo;&rsquo;Gakkumdu penting, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan, tantangan-tantangan pada kampanye Pilkada 2024 tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Misalnya, netralitas birokrasi, penggunaan politik uang, dan isu SARA. Sebab, tiga isu tersebut masih cukup berpengaruh untuk kontestasi di Indonesia. Dalam potensi penyalahgunaan birokrasi, misalnya, Bawaslu harus meningkatkan pengawasan di sektor itu. TPS Khusus untuk Kawasan Tertentu Di sisi lain, KPU kemarin juga memaparkan dua rancangan PKPU baru. Yakni, PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara serta PKPU Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada. Idham Holik menjelaskan, dua rancangan PKPU tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan norma terbaru seperti putusan MK atau kebutuhan tertentu yang bisa diakomodasi. Dalam PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara, misalnya, ada aturan baru terkait TPS khusus untuk kawasan tertentu yang punya kekhasan. Contohnya, TPS untuk perkebunan atau tambang. &rsquo;&rsquo;Itu menyesuaikan putusan MK yang juga diterapkan pada Pemilu 2024 lalu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (far/c19/bay)

Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas.

Netralitas ASN-Politik Uang Jadi Sorotan Selama Kampanye Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/JKT-1-KPU-FGD-PUTUSAN-MA-FED-3JPG-1289028127.jpg" alt="Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendaftaran calon kepala daerah resmi ditutup tadi malam. Meski Mahkamah Konstitusi telah menurunkan ambang batas pencalonan, pilkada melawan kotak kosong berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Sebab, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Ditemui di sela-sela monitoring pilkada di Sorong, Papua Barat Daya, kemarin (29/8), Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan potensi calon tunggal. Hasilnya, masih banyak daerah yang diperkirakan hanya memiliki satu calon. &rdquo;Di Jawa Barat potensi dua, di Jateng belasan,&rdquo; ujarnya memberikan contoh. Untuk angka pastinya, Idham harus menunggu hingga hari ini atau besok. Sebab, hingga hari terakhir pendaftaran kemarin, situasi politik di banyak daerah masih sangat dinamis. Dari data yang dihimpun Jawa Pos, daerah dengan potensi calon tunggal di antaranya di Surabaya, Ciamis, Banyumas, Lampung Timur, Lampung Barat, Aceh Utara, Kota Pasuruan, Gresik, Malinau, dan daerah lainnya. Secara aturan, lanjut Idham, jika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon, ada dua opsi kebijakan yang diambil KPU setempat. Bila masih tersedia partai yang belum menentukan dukungan dengan potensi perolehan suara memenuhi ambang batas, dilakukan perpanjangan selama tiga hari. Namun, jika jumlah partai tersisa tidak lagi memenuhi ambang batas pencalonan, tidak harus dilakukan perpanjangan. &rdquo;Kalau sudah 100 persen mendukung pasangan calon tunggal, ya tidak diperpanjang kecuali masih tersisa,&rdquo; terang dia. Dalam kesempatan tersebut, Idham juga menegaskan bahwa partai yang sudah mendaftar dilarang menarik atau mengubah dukungannya. Kalaupun partai mendaftar dua kali, pendaftaran pertama yang dianggap sah. Hal itu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 100 ayat 2 PKPU Pencalonan. &rdquo;Tidak ada sanksi jika menarik pengusulan atau pendaftaran calon yang telah didaftarkan. (Namun), parpol tersebut dianggap mengusulkan pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti,&rdquo; kata Idham. Sementara itu, anggota Bawaslu RI Puadi menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi proses verifikasi data pencalonan. Diakuinya, tahapan pencalonan memiliki kerawanan pada validitas data. &rdquo;Ada beberapa kaitannya dengan potensi, kaitannya dengan dokumen-dokumen palsu,&rdquo; ujarnya.(far/c6/fal)

Ambang batas pengusungan pasangan calon sudah turun lewat putusan MK. Namun, sejumlah daerah tetap ada Pilkada yang melawan kotak kosong.

Ambang Batas Pengusung Calon sudah Turun, Pilkada dengan Lawan Kotak Kosong Masih Ada di Beberapa Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/WhatsApp-Image-2024-08-29-at-111121-3859645004.jpeg" alt="Komisioner KPU RI Idham Holik memantau jalannya pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya di KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (29/8). (Folly Akbar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU RI Idham Holik memantau jalannya pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya di KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (29/8). (Folly Akbar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memantau langsung jalannya pendaftaran calon kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya hari ini, Kamis (29/8). Pemantauan itu bagian dari program monitoring tahapan pencalonan Pilkada 2024 yang dilakukan KPU di sejumlah daerah. Termasuk daerah otonomi baru (DOB). Idham mengatakan, Papua Barat Daya menjadi salah satu provinsi yang penting untuk dilakukan monitoring. Sebab, ini kali pertama Papua Barat Daya menggelar Pilkada level pemilihan gubernur (pilgub). "Kedatangan ke Papua Barat Daya sebagai salah satu provinsi termuda di indonesia ini penting. Karena ini adalah penyelenggaraan pilkada pertama kali," ujarnya. Seperti diketahui, Provinsi Papua Barat Daya baru dimekarkan tahun 2022 dari provinsi induknya, Papua Barat. Berdasarkan pantauan lapangan, Idham menilai kesiapan dari jajaran KPU Papua Barat Daya sudah cukup baik. Dari aspek pengamanan juga telah disiapkan personel yang memadai. "Insya Allah 100 persen siap, pengamanan juga patut diapresiasi," imbuhnya. Terkait potensi kerawanan, Idham menilai sejauh ini relatif minim. Situasi di Papua Barat Daya hingga saat ini terpantau cukup kondusif. Meski demikian, dia tetap menekankan pentingnya komunikasi dengan berbagai pihak. Agar bisa saling menjaga kondusivitas. "Asal bisa dikomunikasikan dengan baik. Di sini juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi," tuturnya. Di Papua Barat Daya, konstelasi politik cukup dinamis. KPU memprediksi ada lima pasangan calon (paslon) yang akan ikut dalam kontestasi. Kelima paslon itu akan memenuhi syarat pendaftaran pada hari ini yang merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Komisioner KPU RI Idham Holik memantau langsung jalannya pendaftaran calon kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (29/8).

DOB Papua Barat Daya Gelar Pilgub Pertama, KPU RI Pantau Langsung Pendaftaran Bacagub-Bacawagub 

<div id="m#msg-f:1796741367697306102" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Idham-Holik-KPU-ANTARA-770089296.jpg" alt="Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Idham Holik selaku Anggota KPU RI dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta pada hari Senin (29/1). (Antaranews)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - KPU RI mengingatkan, para calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus mundur apabila maju dalam Pilkada 2024. Komisioner KPU Idham Holik menegaskan, pengunduran diri dari anggota dewan itu sifatnya wajib.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014555451/refly-harun-bilang-pernyataan-empat-menteri-soal-penyaluran-bansos-selama-pemilu-2024-adalah-penipuan">Refly Harun Bilang Pernyataan Empat Menteri soal Penyaluran Bansos selama Pemilu 2024 adalah Penipuan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Calon anggota terpilih yang dilantik wajib mengundurkan diri pada saat dicalonkan menjadi bapaslon (bakal pasangan calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah,&rdquo; kata Idham kepada wartawan, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu juga diatur dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun, hingga saat ini KPU RI belum menetapkan anggota dewan terpilih hasil Pileg 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPR dilakukan tiga hari setelah KPU menerima klarifikasi dari MK tentang tidak adanya sengketa pada suatu daerah pemilihan (dapil).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014555486/gunung-ruang-berstatus-awas-reruntuhan-rawan-picu-tsunami">Gunung Ruang Berstatus Awas, Reruntuhan Rawan Picu Tsunami</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika ada sengketa pada suatu dapil, maka KPU harus menunggu MK selesai menyidangkan sengketa itu sekitar bulan Juni 2024 nanti. Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 baru akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

KPU RI mengingatkan, para calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus mundur apabila maju dalam Pilkada 2024

KPU Imbau Caleg Terpilih Harus Mundur jika Ingin Maju Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/JKT_KPU-gelar-rekapitulasi-suara-luar-negeri-tingkat-nasional_Salman-Toyibi4-4167394325.jpg" alt="Sejumlah saksi memotret layar yang menampilkan jadwal rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi memotret layar yang menampilkan jadwal rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak lagi menampilkan diagram perolehan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dalam laman tersebut, KPU kini hanya menampilkan salinan foto C Hasil setiap tempat pemungutan suara (TPS). Kepada media, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan ingin mengembalikan fungsi utama Sirekap. Yakni, menyampaikan publikasi foto formulir C Hasil plano. Sebab, selama ini publik fokus pada diagram. "Karena selama ini foto formulir model C Hasil jarang dilihat oleh pengakses Sirekap," ujarnya kemarin. Idham menilai keberadaan diagram dalam Sirekap memicu polemik. Bahkan memunculkan prasangka kepada KPU. Padahal, Sirekap bukan hasil resmi sebagai acuan penetapan hasil. "Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi uploader dan operator Sirekap KPU kabupaten/kota, hal itu akan jadi polemik," imbuhnya. Dengan alasan itu, KPU memutuskan hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu. Dia menerangkan, formulir C Hasil mencerminkan kondisi riil per TPS. Untuk hasil rekapitulasi berjenjang, Idham menyebut masyarakat bisa menyaksikan dalam publikasi KPU di masing-masing tingkatan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyoroti kebijakan tersebut. Dia berharap ada standar operasional yang jelas. Dalam rekomendasinya, Bawaslu memang pernah meminta agar publikasi Sirekap dihentikan sampai ada perbaikan sistem. "Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Nah, sekarang kan sudah dihentikan, misalnya, berapa lama pertanyaannya?" ujarnya. Bagja menambahkan, jika alasan peniadaan diagram agar masyarakat dapat melihat formulir C Hasil, maka KPU harus juga menyertakan formulir D Hasil sejak tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat perbedaan jika memang ada perbedaan antara C Hasil dengan rekap. Bagja mengaku belum mendapat penjelasan resmi perihal kebijakan KPU tersebut. "Kita tunggu lah, semua dibahas," kata alumnus Utrecht University itu. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengkritik kebijakan KPU. Dia menilai, secara filosofi Sirekap disiapkan untuk membantu sarana publikasi hasil pemilu. Sebagai alat bantu, semestinya Sirekap bisa memudahkan pemilih untuk memahami angka. Diakuinya, diagram dan pemaparan hasil sementara itu sangat membantu masyarakat untuk memantau hasil di tengah proses rekapitulasi yang lama. Jika ada kekurangan pada akurasi, semestinya fokus pada perbaikan, bukan justru menutupnya. &rsquo;&rsquo;Mestinya diperbaiki dengan akurasi hasilnya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Titi mengingatkan, apa yang dilakukan KPU justru kontraproduktif dengan upaya membangun kepercayaan. &rsquo;&rsquo;Justru makin menimbulkan spekulasi ada hal-hal yang ditutupi,&rsquo;&rsquo; terangnya. Terpisah, Jubir Tim Nasional Anies-Muhaimin Iwan Tarigan menyoroti kebijakan baru Sirekap. Dia mendesak dilakukan investigasi melalui mekanisme audit IT forensik. Upaya itu harus dilakukan oleh tim independen. "Karena dana sangat besar, tapi terus menimbulkan kekacauan penghitungan suara," ujarnya kepada Jawa Pos. (far/lum/tyo/c18/oni)

KPU memutuskan untuk tidak lagi menampilkan diagram perolehan suara pada Sirekap. kini hanya menampilkan salinan foto C Hasil TPS.

Diagram Sirekap Ditutup KPU, Bawaslu Dorong Publikasi Hasil Rekap Kecamatan-Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/kpu-756917877.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik." width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan, rekapitulasi suara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sampai saat ini sudah berjalan 90 persen. KPU memperkirakan, proses rekapitulasi suara luar negeri akan selesai pada Senin (4/1) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini sudah lebih dari 90 persen PPLN yang sudah membacakan formulir model D," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idham tak menampik PPLN di setiap negara memiliki dinamika tersendiri. Namun, ia memastikan persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idham pun memperkirakan, proses rekapitulasi PPLN akan selesai pada Senin (4/3) besok. Hal ini setelah pihaknya menggelar rekapitulasi suara PPLN sejak Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan mudah-mudahan kalau tidak malam ini, besok siang mungkin sudah selesai,&rdquo; ujar Idham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, PPLN Kuala Lumpur belum bisa melaksanakan proses rekapitulasi, karena harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi untuk waktu penghitungan suara di PPLN Kuala Lumpur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecuali PPLN Kuala Lumpur ya. PPLN Kuala Lumpur itu belum, karena memang kami juga masih melakukan komunikasi intens ya dengan pihak-pihak terkait tentang rencana PSU," pungkas Idham.</div>

Idham tak menampik PPLN di setiap negara memiliki dinamika tersendiri. Namun, ia memastikan persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik.

KPU Perkirakan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Senin Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/IMG_2577JPG-1895103271.jpg" alt="Plt Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (dua kiri) didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid (tengah) memberikan keterangan usai mengelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (18/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Plt Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (dua kiri) didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid (tengah) memberikan keterangan usai mengelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (18/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana mengusung hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu semakin kuat. Kemarin (22/2) tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan menyatakan siap bersama PDI Perjuangan (PDIP) untuk menggulirkan hak tersebut. Mereka tinggal menunggu tindak lanjut PDIP sebagai partai terbesar di DPR. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, PKS) punya semangat yang sama. Yakni, menggulirkan hak angket DPR sebagaimana pernah disampaikan Ganjar Pranowo dan didukung Anies Baswedan. &rdquo;Posisi kami (tiga partai Koalisi Perubahan, Red), data sudah siap,&rdquo; tegasnya di Nasdem Tower kemarin (22/2). Hermawi menegaskan, dukungan terhadap wacana hak angket itu merupakan sikap menginginkan kebenaran. Menurut dia, pihaknya akan bersekutu dengan siapa pun yang memiliki iktikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terlebih, inisiator hak angket tersebut bukan orang sembarangan. &rdquo;Ganjar, kader terbaik (PDIP), capres partai terbesar di Indonesia. Jadi, kita anggap ini serius,&rdquo; ujarnya. Hal tersebut diamini dua Sekjen partai Koalisi Perubahan yang lain. Yakni, PKB dan PKS. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menyatakan, pihaknya saat ini menunggu langkah PDIP. Itu menyusul wacana pengguliran hak angket kali pertama yang diinisiasi Ganjar. &rdquo;Kita tunggu langkah PDIP seperti apa,&rdquo; ungkapnya. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy menambahkan, pihaknya sangat mendukung inisiatif hak angket DPR. Pihaknya juga siap mengawal dan menguliti secara detail masalah penyelenggaraan pemilu. &rdquo;Kita dengar banyak sekali keluhan kecurangan (pemilu, Red),&rdquo; ujar anggota DPR Fraksi PKS yang duduk di komisi III tersebut. Hasanuddin menambahkan, saat ini partai Koalisi Perubahan masih mengikuti dengan cermat seluruh tahapan penghitungan suara. Selain itu, tiga partai koalisi pengusung Anies-Muhaimin tersebut terus mengumpulkan dan memverifikasi seluruh data untuk menguatkan dugaan kecurangan. &rdquo;Rekapitulasi (penghitungan suara, Red) manualnya yang kita tunggu,&rdquo; terangnya. Pendapat berbeda disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Dia mengatakan, hak angket itu diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara. &rdquo;Bukan untuk kepentingan orang per orang,&rdquo; terang Sarmuji kepada Jawa Pos kemarin. Menurut dia, Pemilu 2024 sudah selesai dan rakyat sudah memberikan keputusan. Dia menegaskan bahwa yang diperlukan bukan hak angket, melainkan jiwa besar mereka yang berkontestasi dalam menyikapi hasil pesta demokrasi lima tahunan itu. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu menegaskan, pemilu dilaksanakan KPU yang independen. &rdquo;Komisi yang dipilih DPR sendiri. Lalu, apa urgensinya hak angket?&rdquo; bebernya. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menilai usulan angket merupakan hak siapa pun. Namun, dia menilai usulan itu berlebihan jika dilakukan atas nama kecurangan pemilu. &rdquo;Nanti kalau ada hak angket, di Boyolali malah ketahuan semua yang melakukan kecurangan siapa. Saya kira itu berlebihan,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, Nusron menilai upaya itu wajar dilakukan pihak-pihak yang kalah. Dalam politik selalu ada rumus, yang kalah selalu mengatakan KPU curang dan Bawaslu tidak tegas. &rdquo;Kata Pak Mahfud begitu kan,&rdquo; tuturnya. KPU juga mengomentari wacana pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, dari sisi regulasi, UU No 7 Tahun 2017 telah mendesain penyelesaian berkaitan dengan pemilu. Penanganan itu tidak melalui angket, melainkan di kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Terhadap dugaan pelanggaran administrasi, ada mekanisme di Bawaslu yang menangani. &rdquo;Kalau ada perselisihan terhadap hasil pemilu, MK sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini,&rdquo; ujarnya. Pada bagian lain, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan bahwa hak angket menjadi urusan partai politik (parpol). &rdquo;Apakah partai itu menggertak apa nggak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka, saya ndak ikut-ikut di urusan partai,&rdquo; ujarnya. Dia menyebutkan, parpol tidak wajib berkoordinasi dengan capres dan cawapres untuk mengajukan hak angket. Menurut Mahfud, urusan capres dan cawapres hanya yang terkait dengan pilpres. &rdquo;Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai. Mau apa ndak, kalau ndak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu,&rdquo; jelas dia. Ketimbang ikut mengomentari soal hak angket dan interpelasi, Mahfud lebih ingin fokus menunggu hasil penghitungan suara oleh KPU. &rdquo;Sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah,&rdquo; tambahnya. (tyo/lum/far/syn/c19/oni) &nbsp;

Wacana mengusung hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu semakin kuat. Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Idham Holik

Berita Terkini