<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/AZWAR-12-2963437924.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah. Kemarin (7/3) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan pembukaan MPP di sejumlah daerah. Ada 16 MPP fisik dan 25 MPP digital yang dibuka secara resmi kemarin. Dengan penambahan itu, total terdapat 216 MPP. "Ini ada 216 MPP (MPP dan MPPD, Red), berarti Bapak/Ibu memiliki komitmen yang sangat tinggi," ujar Anas dalam sambutannya. Selain itu, 60 pemda sudah menyatakan komitmen untuk memperkuat MPP masing-masing melalui MPP digital. Lokus penyelenggara MPP digital tersebut dapat dilihat pada Keputusan Menteri PAN-RB No 864/2023. Anas berharap, dengan kehadiran MPP di kabupaten/kota, pelayanan publik untuk masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik lewat 4 ekosistem. Yakni, direct service, mobile service, self-service, dan electronic service. "Nantinya masyarakat yang mau urus SKCK, KTP, dan berkas-berkas lain bisa lebih mudah dan cepat," sambungnya. Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah tengah fokus pada penyiapan keterpaduan layanan digital. Salah satunya, portal nasional yang akan menginteroperabilitaskan berbagai layanan publik utama pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Anas mengajak semua pemda segera melakukan interoperabilitas layanan yang ada pada satu portal itu. Hal yang bisa dilakukan pertama adalah tidak membuat aplikasi baru. Dia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin masyarakat kerepotan harus menginstal aplikasi satu per satu. Untuk mengakselerasi keterpaduan layanan digital pemerintah tersebut, Kementerian PAN-RB diminta segera mempercepat implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Anas menyampaikan, saat ini terdapat sembilan layanan prioritas pemerintah yang diintegrasikan dalam portal tersebut. Yakni, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Mantan bupati Banyuwangi itu mendorong para kepala daerah segera mengimbau warganya untuk mengurus identitas kependudukan digital (IKD). Dengan adanya identitas digital itu, cukup dengan satu identitas, seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu mengulang entri data pribadi. "Dengan IKD, nanti menjadi single sign on (SSO) untuk mengakses ke banyak layanan digital. Jadi, mohon para bupati/wali kota, PNS, dan masyarakat untuk mengurus IKD," tuturnya. (mia/c7/oni)

Mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah. Ada 16 MPP fisik dan 25 MPP digital yang dibuka secara resmi kemarin.

Perkuat Mal Pelayanan Publik, Menteri PANRB Minta Bupati, Wali Kota dan Warga Urus IKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-203314-2842409982.jpg" alt="Kadispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto." width="100%">
<figcaption>Kadispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sosialisasi bahkan menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, hingga saat ini, aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang. Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya wajib ber-KTP. &rdquo;Capaian kita 188.000, masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting,&rdquo; kata Eddy Christijanto, Rabu (3/1). Menurut Eddy, rendahnya minat masyarakat melakukan aktivasi IKD karena belum seluruh institusi memanfaatkan KTP digital tersebut. Pun demikian dengan sektor perbankan dan perusahaan swasta juga belum sepenuhnya menggunakan IKD. &rdquo;Kami juga menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka memaksimalkan potensi aktivasi IKD, seluruh institusi pemerintah dan swasta bisa memanfaatkan ini untuk setiap pelayanan,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. &rdquo;Termasuk ketika Imigrasi dan perbankan. Perbankan di Jawa Timur baru Bank Jatim, bank-bank yang lain masih belum memanfaatkan IKD,&rdquo; sambung dia. Menurut Eddy, hal tersebut yang melatarbelakangi minat warga masih rendah untuk melakukan aktivasi IKD. Padahal, selama ini, pihaknya intens melakukan sosialisasi aktivasi IKD ke mal-mal, ruang publik, institusi lain, hingga ke perusahaan-perusahaan swasta. &rdquo;Kita hampir setiap hari sosialisasi, baik itu melalui media sosial kita, maupun datang langsung ke komunitas masyarakat, termasuk media untuk menyosialisasikan terkait IKD,&rdquo; ungkap Eddy Christijanto. Eddy menyebutkan, untuk mengejar target aktivasi IKD, pihaknya menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN di Surabaya. Juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD. &rdquo;Termasuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan banyak. Itu kita minta untuk masuk ke sana melakukan aktivasi IKD,&rdquo; jelas Eddy Christijanto. Akan tetapi, kata dia, hal yang lebih penting lagi adalah Kemendagri juga diharapkan bisa melakukan kerja sama dengan bank-bank. Sebab, selama ini pihaknya menemui kendala karena bank berkantor pusat di Jakarta. &rdquo;Mereka (bank) kami tawari, mereka bilang menunggu pusat. Maksudnya biar ada kerja sama (Kemendagri) dengan (bank) pusat, sehingga nanti seluruh Indonesia persyaratan bisa mentransformasikan dari KTP fisik ke digital,&rdquo; harap Eddy Christijanto. Eddy menambahkan, pihaknya juga berencana menjalin kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur. Kerja sama itu untuk meningkatkan minat warga agar melakukan aktivitas IKD. &rdquo;Bagaimana terkait pengurusan STNK dan sebagainya tidak menggunakan KTP elektronik, tapi KTP digital, kita ajak mereka kerja sama. Jadi upaya-upaya kita seperti itu, termasuk dengan BPJS dan Imigrasi,&rdquo; ucap Eddy Christijanto.

Dispendukcapil Surabaya, terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menyasar sekolah, perbankan dan lainnya

Ratusan Ribu Orang Surabaya Aktivasi KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-132755-2687354171.jpg" alt="Begini proses perubahan E-KTP digital, identitas warga satu data Indonesia." width="100%">
<figcaption>Begini proses perubahan E-KTP digital, identitas warga satu data Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penggantian E-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital atau IKD bukan sekedar isapan jempol belaka. Belakangan ini, penggantian E-KTP menjadi IKD telah gencar disosialisaikan kepada masyarakat secara meluas. Bahkan, untuk penggantian E-KTP menjadi IKD masyarakat diberikan akses yang lebih mudah dan praktis. Melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah mulai melakukan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara bertahap. Penerapan IKD ini mengacu pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik, serta Penyelengaraan Identitas Kependudukan Digital. Dilansir dari radar Semarang, Rabu (3/1), Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo mengatakan, penggantian E-KTP menjadi IKD dapat menekan anggaran terkait permintaan blangko. Selain dapat menekan anggaran, IKD juga dipercaya mampu meringkas dokumen dalam satu aplikasi. &ldquo;Hal ini yang mendorong pemerintah pusat membuat IKD. Selain menekan anggaran, juga meringkas dokumen dalam satu aplikasi. Misalnya data KK, BPJS, NPWP, KTP, hingga rekaman foto,&rdquo; katanya. Sementara itu, Yudi memaparkan terkait penerapan IKD atau KTP digital di Kota Semarang sendiri, sudah dilakukan sejak Oktober 2022. Hingga kini, sudah ada 20 ribu penduduk yang telah mengaktifkan IKD di Ibu Kota Jateng ini. Untuk terus dapat memenuhi target aktivasi IKD dari pusat, Yudi mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengaktifan IKD ini. Bahkan, pihaknya juga telah membuka pelayanan aktivasi IKD di kantor Disdukcapil dan di 16 kecamatan lainnya. Selain itu, Yudi juga tak lupa untuk menyasar instansi-instansi pemerintahan agar para pegawai bisa segera mengaktifkan IKD. &ldquo;Kami terus melakukan sosialiasi. Termasuk kepada warga yang baru berusia 17 tahun, tetap harus rekaman. Tapi, kalau yang sudah rekaman bisa langsung mengaktifkan,&rdquo; tambahnya. Yudi menjelaskan, pihaknya bakal membantu warga yang gaptek (gagap teknologi) untuk pengaktifan IKD ini. Menurutnya, kesulitan yang sering dihadapi masyarakat gaptek adalah terkait belum memiliki akun e-mail untuk verifikasi. Sementara itu, cara mengaktifkan, masyarakat tinggal download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Google Play Store. Kemudian, mengikuti step-step yang di arahkan. &ldquo;Untuk tahapan aktivitas, masyarakat dapat ke petugas TPDK (Tempat Perekam Data Kependudukan) atau ke Dispenduk Capil,&rdquo; pungkasnya. Sebelum melakukan tahap aktivasi IKD, pastikan Anda telah menyiapkan e-KTP, email, HP berbasis android, nomor HP aktif, dan QR code dari dukcapil setempat. Kendati demikian, berikut langkah-langkah mengganti E-KTP menjadi IKD: 1. Download aplikasi IKD di Playstore 2. Buka aplikasi IKD 3. Isi NIK, email, dan nomor HP, lalu klik tombol verifikasi data 4. Pilih tombol ambil foto untuk face recognation (verifikasi wajah) 5. Pilih scan QR code 6. Cek email dan aktivasi IKD dengan memasukkan kode aktivasi dan captcha 7. Selesai *** &nbsp; &nbsp;

Berikut langkah-langkah mengganti E-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD), bisa dilakukan dengan HP, mudah dan praktis.

Mudah dan Praktis, Begini Cara Aktivasi IKD Pengganti E-KTP Menggunakan HP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KTP-digital.png" alt="BANYAK PEMINAT: Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Fatimah (kiri) memberikan pengarahan kepada Sunarti saat pengisian data aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sabtu (7/1). Kelurahan Pucang Sewu masuk" width="100%">
<figcaption>BANYAK PEMINAT: Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Fatimah (kiri) memberikan pengarahan kepada Sunarti saat pengisian data aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sabtu (7/1). Kelurahan Pucang Sewu masuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus berupaya mengejar target realisasi aktivasi identitas kependudukan digital (IKD). Hingga saat ini tercatat, realisasi aktivasi IKD di Kota Surabaya telah mencapai 139.970. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, masih terus berproses mengejar target capaian IKD hingga akhir Desember. &rdquo;Untuk seluruh Indonesia, ditarget 25 persen (dari total penduduk) sampai Desember. Tampaknya semua sulit untuk mencapai itu,&rdquo; kata Eddy Christijanto, Kamis (12/10). Menurut dia, ada sejumlah hal yang menjadi kendala dalam realisasi aktivasi IKD. Salah satunya adalah masih banyak pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dan swasta belum memanfaatkan IKD. &rdquo;Di Surabaya yang sudah memanfaatkan ada Bank Jatim. Kemudian kantor-kantor rumah sakit pemerintah, ada RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada. Kita sekarang dengan Imigrasi supaya memanfaatkan,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. Eddy meyakini, apabila seluruh layanan publik swasta maupun pemerintah sudah memanfaatkan IKD, otomatis masyarakat juga turut serta melakukan aktivasi. &rdquo;Kalau semuanya sudah memanfaatkan, masyarakat akan melakukan aktivasi IKD,&rdquo; tutur Eddy Christijanto. Meski demikian, mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya itu memastikan, akan terus berproses mencapai target realisasi aktivasi IKD hingga akhir Desember. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan kepolisian hingga perusahaan swasta di Surabaya. &rdquo;Kita kerja sama dengan polres untuk seluruh anggota polres dan jajarannya agar melakukan aktivasi IKD. Juga kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki karyawan banyak agar melakukan IKD,&rdquo; sebut Eddy Christijanto. Eddy juga menyatakan, gencar membuka pelayanan aktivasi IKD di sejumlah titik. Salah satunya, setiap akhir pekan dengan membuka layanan aktivasi IKD di mal-mal Surabaya. &rdquo;Setiap Sabtu dan Minggu kita laksanakan perekaman di mal. Kemarin di PTC, di Galaxy Mal, Grand City, dan BG Junction, setiap Sabtu dan Minggu,&rdquo; papar Eddy Christijanto. Eddy menambahkan, pelayanan aktivasi IKD yang disediakan Dispendukcapil Surabaya di mal, mendapat antusias masyarakat. Sebab, sembari jalan-jalan, mereka bisa mendapatkan layanan aktivasi IKD. &rdquo;Jadi (ibarat) sambil menyelam minum air, mereka memanfaatkan itu (layanan aktivasi IKD),&rdquo; tutur Eddy Christijanto.

Dispendukcapil Surabaya berupaya mengejar target realisasi aktivasi identitas kependudukan digital (IKD)

Ratusan Ribu Orang Surabaya Punya KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sanksinya-berat-kemendagri-minta-penjual-blangko-e-ktp-online-insaf_m_.jpg" alt="ILUSTRASI e-KTP. Kemendagri meminta pelaku jual-beli blangko e-KTP online mengentikan aktivitas mereka." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI e-KTP. Kemendagri meminta pelaku jual-beli blangko e-KTP online mengentikan aktivitas mereka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kekosongan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak hanya dialami di Kabupaten Sidoarjo, beberapa wilayah di Indonesia juga ikut mengalami kekosongan blangko e-KTP. Hal itu karena tidak seimbangnya pasokan blangko e-KTP dari kemendagri dengan kebutuhan permintaan warga yang terus meningkat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, meskipun blangko e-KTP kosong, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP tidak perlu khawatir. Sebab, Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo akan menerbitkan surat keterangan (suket), serta aktivasi e-KTP melalui aplikasi identitas kependudukan digital (IKD). &rdquo;Masyarakat yang hendak membuat e-KTP baru selama kekosongan blangko bisa menggunakan fasilitas IKD dari Kemendagri dengan cara mengunduh aplikasi melalui playstore, kemudian masukkan data NIK, email, dan nomor handphone, lalu klik verifikasi. Selanjutnya, untuk verifikasi wajah pilih tombol ambil foto lalu lakukan swafoto. Untuk langkah aktivasi KTP digital bisa dilakukan di kantor kecamatan domisili, atau untuk masyarakat luar Kabupaten Sidoarjo bisa langsung ke Dukcapil atau MPP,&rdquo; jelas Reddy Kusuma. Menurut Reddy, meskipun bentuk fisik sangat berbeda, fungsi Suket sama persis dengan e-KTP. Bisa digunakan untuk kelengkapan administrasi seperti perbankan. Masa berlaku suket selama 6 bulan. Jika sewaktu-waktu blangko e-KTP datang, pemegang suket bisa langsung menukar. &rdquo;Saat ini kami berikan dua solusi tersebut sehingga jika sudah ada pasokan blangko e-KTP akan segera kami informasikan,&rdquo; terang Reddy Kusuma. Reddy mengimbau agar masyarakat bersabar hingga distribusi blangko e-KTP tercukupi oleh Kemendagri. &rdquo;Saya minta masyarakat bersabar hingga blangko dari pusat tercukupi, insya Allah Agustus 2023 sudah tersedia blangko e-KTP,&rdquo; jelas Reddy Kusuma. Dari data Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, jumlah antrean blangko hingga 31 Juli tercatat sebanyak 19.000 tunggu cetak. Angka itu tercatat sejak antrean mulai Maret hingga saat ini. Kebutuhan cetak rata-rata mencapai 1.000 hingga 2.000 blangko per hari, sedangkan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo hanya mendapatkan kuota dari Kemendagri 500 blangko per hari.

Dispendukcapil Sidoarjo mengatakan, meskipun blangko e-KTP kosong, masyarakat bisa menggunakan suket atau identitas kependudukan digital

Di Sidoarjo Blangko E-KTP Kosong, Per Hari 2.000 Permintaan Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/IKD-3076218120.jpg" alt="Dirut Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (27/6) usai penandatanganan impementasi IKD untuk Perbankan." width="100%">
<figcaption>Dirut Bank Jatim Busrul Iman bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (27/6) usai penandatanganan impementasi IKD untuk Perbankan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim selangkah lebih maju dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, hari ini bank kebanggaan arek Jawa Timur ini telah menjadi bank pertama di Indonesia yang mampu mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Perbankan (#IKD4Banking). Hal tersebut ditandai dengan penandatangan adendum kerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Bertempat di Balai Kota Surabaya, kegiatan penandatanganan implementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi yang disaksikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada hari Selasa (27/6). Dalam kesempatan tersebut, Busrul Iman menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri beserta Jajaran dan Walikota Surabaya yang telah memberikan kepercayaan serta kesempatan kepada bankjatim untuk melakukan kerjasama layanan integrasi IKD dengan perbankan. &rdquo;Kami mengucapkan terima kasih karena bankjatim sudah diberi kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk menjadi pilot project dengan Pemkot Surabaya. Kami harapkan kerja sama ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Surabaya, dalam melakukan transaksi pelayanan publik ataupun privat dengan hanya melalui telepon genggam,&rdquo; paparnya. Selain itu, Busrul juga berharap dengan hal ini bisa mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas. &rdquo;IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat sehingga bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial maka akan lebih tepat sasaran, serta mempercepat transaksi layanan perbankan yang telah terintegrasi dengan IKD,&rdquo; ungkapnya. Sehingga, kebenaran data dalam Costumer Information File (CIF) lebih akurat dan terjamin sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil. &rdquo;Perlu diketahui, IKD ini bisa digunakan untuk membuka rekening di bankjatim dan kami berhasil jadi yang pertama di Indonesia dalam hal pengimplementasian ini. Dengan menggunakan IKD, masyarakat dapat melakukan transaksi di bankjatim dengan lebih mudah, cepat, dan aman,&rdquo; tambah Busrul. Dia menegaskan, semoga kerja sama ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Tetapi ke depannya semoga ada hal baik serta Inovasi lagi untuk mendobrak perubahan. &rdquo;Tentunya penandatanganan perjanjian kerja sama hari ini merupakan sinergitas yang baik bagi Pemerintah Kota Surabaya dan bankjatim. Semoga program &ndash; program positif seperti ini dapat terus berlanjut di kemudian hari,&rdquo; ungkapnya. Eri Cahyadi juga menuturkan, dengan adanya launching IKD ini berarti penggunaan IKD di Surabaya sudah wajib. Karena sejauh ini, mayoritas keluhan masyarakat Surabaya adalah terkait lambatnya mencetak KTP. &rdquo;Akhirnya saya sampaikan solusinya ya pakai KTP digital. Kami bersyukur bankjatim sangat mendukung ini. Karena dengan IKD, data customer bisa lebih valid dan pasti sehingga ke depan pelayanan bisa lebih baik lagi,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Teguh berharap semoga ini bisa jadi role model untuk daerah-daerah lain. Karena menurutnya, IKD adalah terobosan baru KTP-elektronik versi digital yang bisa diaktivasi dalam smartphone. &rdquo;Ke depan, IKD sebagai penghubung pelayanan publik bakal berlaku secara lebih masif dan lebih canggih. Dengan begitu, masyarakat dapat semakin mudah dalam mengakses layanan Dukcapil dan perbankan,&rdquo; urainya. &nbsp;

IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat sehingga bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial maka akan lebih tepat sasaran.

Bank Jatim Jadi Bank Pertama Implementasikan  IKD For Banking di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/agus-sonhaji-dan-KTP-digital-741x486-1.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya membuka layanan aktivasi KTP digital atau identitas kependudukan digital di mal-mal Surabaya setiap Sabtu dan Minggu. Layanan itu mulai digelar 13 Mei. Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, selama dua hari layanan pada 13 dan 14 Mei, aktivasi IKD menyedot hingga ribuan orang. Dispendukcapil Surabaya mencatat ada 1.476 orang melakukan aktivasi KTP digital. &rdquo;Pada 13 dan 14 Mei, Dispendukcapil Surabaya membuka layanan aktivasi KTP digital di lima mal. Yakni Grand City Mal, Trans Icon, Plaza Surabaya, Galaxy Mall, dan Ciputra World. Untuk jam layanan dibuka mulai pukul 10.00 hingga 21.00,&rdquo; terang Agus Imam Sonhaji. Untuk 20-21 Mei dan 3-4 Juni, lanjut Sonhaji, Dispendukcapil Surabaya membuka layanan di empat mal Surabaya. Yakni, Plaza Marina, Kaza Mall, Maspion Square, dan Lagoon Mall. Selain di tempat tersebut, pihaknya juga membuka layanan di Pasar Atom dan WTC. &rdquo;Untuk layanan di Pasar Atom dibuka 20-21 Mei mulai pukul 10.00-16.00. Kemudian, untuk WTC pada 3-4 Juni di jam yang sama seperti Pasar Atom,&rdquo; jelas Sonhaji. Sonhaji menyatakan, masyarakat cukup menyiapkan nomor induk kependudukan (NIK), handphone dengan system android, dan email serta nomor HP yang aktif. Beberapa respons dari warga Surabaya yang telah melakukan aktivasi KTP digital salah satunya yakni data tidak terintegrasi. Meski, warga telah lakukan aktivasi KTP digital. Aji, misalnya. &rdquo;Saya sudah sebulan aktivasi KTP digital. Dan, tidak ada data yang terintegrasi sampai sekarang. Untuk daftar di salah satu bank juga belum diterima. Lalu, saya buat apa mengurus KTP digital,&rdquo; terang Aji kepada JawaPos.com.

Dispendukcapil Surabaya membuka layanan aktivasi KTP digital atau identitas kependudukan digital di mal-mal Surabaya setiap Sabtu dan Minggu

Dua Hari Buka Layanan di Mal, Ribuan Orang Surabaya Aktivasi KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/WhatsApp-Image-2023-05-13-at-181406-3832284202.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji." width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital digelar di mal bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Mal di Kota Pahlawan. Pelayanan itu menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 setiap 31 Mei dengan agenda tahunan Surabaya Shopping Festival (SSF). &rdquo;Jadi Disdukcapil Surabaya berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan Asosiasi Pengelola Mal Kota Surabaya memfasilitasi masyarakat melakukan aktivasi IKD di Mal sembari berbelanja,&rdquo; kata Agus Imam Sonhaji, Sabtu (13/5). Menurut dia, aktivasi di mal tersebut sebagai bentuk pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Diharapkan agar ketika pasokan blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada awal 2024 dihentikan, warga Surabaya sebagian besar sudah memiliki IKD atau KTP Digital. &rdquo;Setelah sukses uji coba pelayanan aktivasi IKD di Galaxy Mal pada minggu lalu. Pada akhir pekan ini dan seterusnya dilaksanakan serentak di beberapa lokasi mal sekaligus,&rdquo; ujar Agus Imam Sonhaji. Agus menjelaskan, persyaratan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengajukan aktivasi IKD di Mal. Di antaranya, sudah memiliki KTP-el atau pernah melakukan perekaman KTP-el. &rdquo;Kemudian, memiliki gawai atau smartphone berbasis android, dan dapat mengoperasikan gawai atau smartphone dengan baik,&rdquo; sambung Agus Imam Sonhaji. Sebelum mengajukan aktivasi IKD kepada petugas, Agus menuturkan, para pemohon diharapkan mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Playstore. Kemudian pemohon mengisi data diri dan melakukan swafoto atau selfie untuk mempersingkat durasi aktivasi. &rdquo;Jumlah aktivasi IKD sampai hari ini (13/5), per pukul 12.00 mencapai 51.875,&rdquo; tutur Agus Imam Sonhaji.

Dispendukcapil Surabaya menyatakan, pelayanan aktivasi KTP digital digelar di mal bekerja sama dengan asosiasi pengelola

Di Surabaya, Pemilik KTP Digital Mencapai 50 Ribu Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/WhatsApp-Image-2023-05-08-at-1820161-448334008.jpg" alt="Layanan kependudukan untuk masyarakat Surabaya." width="100%">
<figcaption>Layanan kependudukan untuk masyarakat Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya tak berhenti mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat Surabaya. Terbaru, masyarakat bisa mengaktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital di mal-mal (pusat belanja) di Surabaya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pihaknya membuka layanan aktivasi KTP digital selama dua hari. Lokasinya di Grand City Mal, Trans Icon Mal, Plaza Surabaya, Galaxy Mal, Ciputra World Surabaya. &rdquo;Untuk jam pelayanannya dimulai pukul 10.00 - 21.00,&rdquo; terang Sonhaji. &nbsp;Dia menjelaskan, layanan aktivasi KTP digital di mal bisa dilakukan hari ini hingga besok (14/5). Masyarakat Surabaya perlu menyiapkan nomor induk kependudukan, email, dan nomor HP aktif. &nbsp;&rdquo;Tapi saat ini masih untuk android saja,&rdquo; imbuh Sonhaji. Sonhaji menyatakan, aktivasi layanan KTP digital di mal untuk mempermudah masyarakat Surabaya agar bisa memiliki KTP digital. Terutama, mereka yang tidak mempunyai waktu di hari kerja, Senin-Jumat. Selain di mal, dia menambahkan, Dispendukcapil Surabaya juga membuka layanan aktivasi KTP digital di beberapa balai RW. Di masing-masing tanggal selama Mei, Dispendukcapil Surabaya membuka lapak di balai-balai RW.

Pemkot Surabaya membuka aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital di mal-mal (pusat belanja) di Kota Surabaya

Di Surabaya, Aktivasi KTP Digital Sudah Bisa di Mal-Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/IMG-20230421-WA0003-1237632509.jpg" alt="Kegiatan pendataan penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." width="100%">
<figcaption>Kegiatan pendataan penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung akan menggelar pelayanan identitas kependudukan digital di beberapa titik pintu kedatangan Kota Bandung. Itu dilakukan pasca libur Lebaran 27 dan 28 April. &rdquo;Hal tersebut sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen. Juga sekaligus mendata penduduk non permanen di Kota Bandung usai Hari Raya Idulfitri 1444 H,&rdquo; kata Kepala Disdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar seperti dilansir dari Antara di Bandung. Tatang mengatakan, akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung, kecamatan, dan kelurahan, pada kegiatan imbauan simpatik tersebut. &rdquo;Adapun lokasi imbauan simpatik yakni di Terminal Leuwipanjang, Stasiun Kiaracondong, dan Terminal Cicaheum,&rdquo; ujar Tatang Muhtar. Tatang mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengimbau dan mendata para penduduk pendatang yang akan tinggal sementara/tidak menetap di Kota Bandung. Termasuk memeriksa kelengkapan dokumen identitas penduduk pendatang serta maksud kedatangannya ke Kota Bandung. &rdquo;Dengan meningkatnya mobilitas penduduk non permanen diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan serta ketersediaan data penduduk non permanen di Kota Bandung. Kegiatan itu pun sebagai upaya dalam meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk non permanen,&rdquo; tutur Tatang Muhtar. Tatang mengungkapkan, dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tujuan kedatangan penduduk pendatang ke Kota Bandung adalah pekerjaan dan pendidikan. Dalam kegiatan nanti disampaikan agar penduduk pendatang yang tinggal dan tidak akan mengurus kepindahannya dari domisili asal ke Kota Bandung, untuk melakukan pendaftaran penduduk non permanen. Itu dapat dilakukan melalui aplikasi Salaman (Selesai dalam Genggaman) ataupun melalui alamat laman web https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id. Hal itu sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. &rdquo;Pengertian Penduduk Non permanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap. Pendataan penduduk non permanen ini dilaksanakan paling sedikit enam bulan sekali," ucap Tatang. Dengan adanya kegiatan pendataan itu, diharapkan jumlah masyarakat pendatang di setiap kecamatan di Kota Bandung dapat diketahui. Selain pendataan penduduk pendatang, Disdukcapil Kota Bandung juga memberikan Informasi dan pelayanan administrasi kependudukan berupa sosialisasi akan pentingnya dokumen kependudukan dan memberikan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui mobil Mepeling bagi warga yang belum memiliki.

Disdukcapil Kota Bandung gelar pelayanan identitas kependudukan digital di beberapa titik pintu kedatangan Kota Bandung, usai libur Lebaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#identitas kependudukan digital

Berita Terkini