<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/akad-nikah.jpg" alt="Presiden Jokowi saat menikahkan adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman di Solo, Kamis (26/5). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat menikahkan adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman di Solo, Kamis (26/5). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman resmi menjadi suami Idayati, adik Presiden Joko Widodo, usai menjalani akad nikah di Gedung Graha Saba Solo, Kamis (26/5).  dilansir dari Antara, prosesi akad nikah yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB. Presiden Jokowi yang menjadi wali nasab dari pihak mempelai perempuan langsung menikahkan salah satu adik perempuannya tersebut.  Selanjutnya, Anwar mengucapkan ijab kabul dengan lancar tanpa pengulangan. Sebagai mahar, Anwar memberikan seperangkat alat salat dan sebuah jam tangan.  Sebelumnya, Idayati memasuki lokasi akad nikah dengan diapit kedua saudara perempuannya Iit Sriyantini dan Titik Ritawati. Mempelai perempuan mengenakan kebaya berdesain simpel dengan warna krem keemasan. Sedangkan mempelai pria tampil senada dengan beskap sikepan.  Tampil sederhana, Presiden Joko Widodo mengenakan beskap hitam dengan dilengkapi blangkon Solo. Bertindak sebagai saksi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai saksi dari mempelai perempuan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai saksi dari pihak mempelai pria. Sedangkan sebagai penghulu Kepala KUA Banjarsari Surakarta Arba'in Basyar.  Melalui pesan nikah Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berharap agar pasangan baru tersebut selalu dilimpahkan kebahagiaan.  ”Perkawinan mempertemukan hal yang berbeda, cita-cita perkawinan untuk menciptakan kebahagiaan. Perkawinan akan saling memaafkan, cinta yang sejati akan saling memaafkan segalanya. Perkawinan yang ideal mengerti satu sama lain,” kata Nasaruddin Umar.  Sementara itu, sejumlah tokoh terlihat hadir pada acara akad nikah tersebut. Salah satunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terlihat pula Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang mengenakan kebaya brokat berwarna hijau.  Pada kesempatan tersebut, Iriana didampingi salah satu putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan Wali Kota Surakarta serta istrinya Selvi Ananda, yang mengenakan kebaya merah.

Pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan Idayati Berjalan Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Anwar-Usman-Idayati.jpg" alt="Anwar Usman dan Idayati pada acara gladi bersih pernikahan di Gedung Graha Saba Buana Solo, Rabu (25/5). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Anwar Usman dan Idayati pada acara gladi bersih pernikahan di Gedung Graha Saba Buana Solo, Rabu (25/5). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan calon istrinya Idayati melakukan gladi bersih menjelang pernikahan yang akan dilaksanakan di Gedung Graha Saba Buana Surakarta, Kamis (26/5).  Keduanya terlihat hadir pada acara gladi bersih. Idayati yang mengenakan atasan model tunik hijau bermotif batik dan Anwar yang mengenakan atasan koko putih terlihat berbincang dengan sejumlah kerabat. Meski demikian, tidak ada pernyataan resmi yang keluar dari keduanya kepada media.  Mengenai prosesi pernikahan, pihak jasa penyelenggara pernikahan yang diwakili Dani Wigung mengatakan, prosesi pernikahan dimulai dengan akad nikah pada pukul 09.00 WIB. Pada prosesi tersebut diawali dengan pasrah tampi, yaitu penyerahan calon pengantin putra dari keluarga putra kepada keluarga putri.  ”Kemudian dari keluarga putri akan menerima calon pengantin putra untuk dinikahkan dengan calon pengantin putri. Peraga-peraga ini sudah ada, setelah itu akan diagendakan kehadiran untuk peraga utama yang lain,” kata Dani Wigung seperti dilansir dari Antara.  Pada proses penyerahan dan penerimaan calon mempelai itu akan diiringi dengan gending Ladrang Wilujeng dengan gamelan yang dibawakan secara langsung. Selanjutnya, pengantin putra akan langsung menuju ke lokasi akad nikah, kemudian akan dihadirkan calon pengantin putri.  ”Kemudian petugas doa, khutbah, datang saksi dari keluarga putra, keluarga putri, kemudian presiden datang terakhir sebagai wali nasab,” ucap Dani Wigung.  Sementara itu, dia meminta agar para tamu akad hadir pada pukul 08.30 WIB agar nyaman di tempat yang ditunjuk.  ”Para ajudan dan aspri diharapkan datang jam 08.00 WIB untuk cek barcode untuk memastikan para pejabat duduk di mana, begitu pejabat datang langsung terarah ke tempat duduk,” terang Dani Wigung.  Dia juga meminta kepada para tamu akad agar tidak mengajak putra-putri mengingat jumlah kursi saat akad yang terbatas, yakni 200 kursi. ”Kalau ikut putranya harus menunggu di luar. Untuk tamu khusus di akad nikah hanya yang punya barcode, hanya 200 kursi. Akad ketat karena ada RI 1 dan RI 2. Kalau di resepsi lebih longgar, tamu resepsi yang datang awal untuk melihat akad tidak bisa, harus menunggu di tenda atau pulang dulu karena durasi masih lama, jam 12.00 WIB,” terang Dani Wigung.  Sebagai hiburan pada saat resepsi akan ada pertunjukan musik langsung dengan bintang tamu Judika.  Pada kesempatan yang sama, salah satu putri Idayati Septiara Silvani Putri berharap pernikahan tersebut langgeng dan bahagia. ”Mudah-mudahan Ibu dan Pak Anwar selalu bahagia, langgeng, dan acara berjalan lancar. Kalau kenalnya beliau berdua dikenalkan oleh teman, ketemu beberapa kali, ngobrol dan cocok, kemudian ke jenjang yang serius. Kenalnya sudah lumayan lama, sejak tahun lalu,” kata Septiara Silvani Putri.

Anwar Usman-Idayati Lakukan Gladi Bersih Jelang Pernikahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/anwar-usman-miftahulhayuat.jpg" alt="Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya angkat bicara soal rencana pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati. Dia tidak akan mundur dari jabatannya. Anwar menyatakan hanya akan taat pada konstitusi.  Hakim konstitusi asal Nusa Tenggara Barat itu mengatakan, rencana pernikahannya dengan Idayati semata-mata untuk melaksanakan perintah agama. Hal tersebut juga bagian dari hak asasinya sebagai manusia untuk memiliki pendamping dan menikah yang tidak bisa dilarang.  ”Itu hak mutlak Allah untuk menentukan si A menikah dengan si B,” ujarnya melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi kemarin (27/3).  Dalam konteks negara, lanjut Anwar, hak asasi tersebut juga dijamin dalam konstitusi yang diatur dalam pasal 28d ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Atas dasar itu, Anwar menegaskan tidak akan melepaskan apa pun yang sudah menjadi haknya. Termasuk dalam kaitannya sebagai hakim konstitusi.  Hakim berusia 65 tahun tersebut menambahkan, meski menikah dengan keluarga presiden, dirinya menegaskan untuk tidak menggadaikan independensi dan kredibilitasnya sebagai penjaga konstitusi. ”Lalu, integritas saya sebagai seorang hakim konstitusi apa sebagai seorang ketua MK akan berubah? Sampai dunia kiamat, Anwar Usman akan tetap taat kepada perintah Allah SWT,” tandasnya.  Anwar juga berjanji untuk tidak tunduk kepada pihak mana pun dan siapa pun. ”Saya hanya tunduk pada konstitusi, pada Undang-Undang Dasar (1945),” tegasnya.  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago sepakat bahwa menikah merupakan perkara pribadi dan jodoh merupakan takdir Tuhan. Namun, dalam konteks pernikahan ketua MK dengan adik presiden, menurut dia, tidak bisa dipandang secara normatif. ”Bernegara tidak hanya prosedur, tapi ada nilai-nilai yang harus dijaga,” tuturnya.  Dalam kasus ini, lanjut Pangi, pernikahan tersebut berpotensi membawa dampak bagi masyarakat secara luas. Khususnya bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan produk UU dan memilih MK sebagai jalur penyelesaian.  Dijelaskan Pangi, ada banyak potensi benturan kepentingan pasca pernikahan itu. Sebab, UU yang notabene produk pemerintah akan diuji oleh keluarga presiden yang merupakan kepala negara dan representasi pemerintah. Dikhawatirkan, ada kompromi kepentingan.  Lagi pula, Pangi meyakini, pernikahan tersebut juga akan melunturkan reputasi dan wibawa MK sebagai penjaga konstitusi. Sebab, publik akan skeptis setelah mengetahui ketua MK punya hubungan kekerabatan dengan presiden. ”Orang udah putus asa, udah gak percaya,” cetusnya. Atas dasar itu, Pangi menyarankan agar Anwar mundur dari posisinya sebagai hakim konstitusi.  Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan, tidak ada yang salah dengan pernikahan tersebut. Tidak ada aturan apa pun yang dilanggar. ”Tidak ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etik,” tegas dia.  Mantan ketua MK itu pun yakin pernikahan tersebut juga tidak akan berpengaruh terhadap kinerja MK maupun kerja-kerja hakim MK. ”Mau menikah ataupun tidak menikah lagi, ketua MK itu harus punya integritas,” tambah dia.

Ketua MK Anwar Usman Janji Tetap Independen, Tolak Mundur dari Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ketua-MK.jpg" alt="BACA PUTUSAN: Ketua MK Anwar Usman memimpin sidang putusan UU Cipta Kerja di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11) Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>BACA PUTUSAN: Ketua MK Anwar Usman memimpin sidang putusan UU Cipta Kerja di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11) Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi <a href="https://www.jawapos.com/tag/anwar-usman/">Anwar Usman</a> dengan adik Presiden Joko Widodo, <a href="https://www.jawapos.com/tag/idayati/">Idayati</a>, mendapat sorotan. Meski bersifat pribadi, hal itu dinilai rawan terjadinya benturan kepentingan.  Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDE) Inisiatif Violla Reininda mengatakan, fungsi MK sebagai penguji undang-undang sangat terkait dengan kepentingan pemerintah. Sebab, UU merupakan produk hukum yang dihasilkan pemerintah bersama DPR.  ”Pasca perkawinan, akan tercipta hubungan semenda (keluarga, Red) antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar Usman,’’ ujarnya kemarin (22/3).  Mengacu pada kode etik, Vio menyebutkan, Anwar perlu mundur dari jabatannya. Sebab, terbukti ada hubungan keluarga saat memeriksa dan memutus perkara. Hal itu melanggar pasal 17 ayat (4) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penerapan Prinsip Ketidakberpihakan dalam Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006.  Benturan kepentingan tersebut, lanjut dia, bisa berlangsung setiap saat. Sebab, pengujian UU akan terus ada. ”Ini bukan satu per satu kasus saja, tetapi menjadi tugas pokok sehari-hari dari MK,’’ imbuhnya.  Apalagi, lanjut Vio, tren pengujian UU yang bernuansa politis sangat banyak. Yang terbaru adalah gugatan UU Ibu Kota Negara.  Vio berharap Anwar Usman dapat bersikap bijaksana dan menjunjung sikap kenegarawanan dengan mundur dari jabatannya. ”Independensi dan imparsialitasnya secara individual ataupun kelembagaan akan dipertanyakan,’’ terangnya.  Senada, pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyatakan, meski pernikahan bersifat pribadi, pada kasus Anwar Usman nuansanya berbeda. ”Pernikahan mereka ini dikhawatirkan akan berdampak pada independensi lembaga yudikatif, khususnya MK," terang dia.  Menurut Jamil, kekhawatiran itu sangat beralasan. Saat ini banyak kasus gugatan yang sedang berproses di MK berkaitan dengan eksekutif, khususnya presiden. Dengan pernikahan tersebut, MK dimungkinkan menghadapi konflik kepentingan. Lembaga itu dikhawatirkan akan mendahulukan kepentingan eksekutif dibandingkan untuk menegakkan hukum berdasar keadilan.  Oleh karena itu, Jamil meminta Anwar mundur dari jabatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-mk/">ketua MK</a> sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam menangani perkara di MK. Khususnya, perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan pemerintah.  Terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono enggan berkomentar terkait polemik rencana pernikahan Anwar Usman dengan adik Presiden Jokowi. Dia menegaskan bahwa pernikahan merupakan urusan pribadi dan tidak terkait dengan kelembagaan MK.  Soal kekhawatiran sejumlah pihak atas independensi hakim, Fajar mengatakan bahwa Anwar akan memberikan keterangan. ”Pak Anwar Usman akan menyampaikan keterangan secara langsung pada saatnya nanti kepada media. Termasuk merespons tanggapan publik perihal kaitannya dengan kedudukan sebagai ketua MK,’’ katanya.  Sementara itu, dilansir dari Radar Solo, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming membenarkan bahwa Ketua MK Anwar Usman telah melamar Idayati. Prosesi lamaran dilakukan pada Sabtu (12/3) di kediaman ayahnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, saat Presiden Jokowi mudik ke Solo.  Gibran menjelaskan, akad nikah akan dilakukan setelah Lebaran. ”Iya, benar. Beliau (Ketua MK Anwar Usman, Red) telah melamar adiknya Bapak Jokowi. Saya waktu itu masih isoman <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>, jadi tidak ikut menghadiri acara lamaran. Acaranya (pernikahan) setelah Lebaran,” terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/rawan_konflik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SEGERA MENIKAH: Ketua MK Anwar Usman bersama Idayati saat acaara lamaran di Keluarhan Sumber, Banjarsari, Solo, Sabtu (12/3). (DOKUMENTASI KELUARGA JOKOWI)  Terpisah, Idayati, 56, saat dikonfirmasi sejumlah awak media membenarkan telah dilamar Anwar Usman. ”Perkenalan saya dengan beliau sangat singkat pada Oktober tahun lalu melalui seorang teman. Saya sudah dilamar,” ujar dia sembari menjelaskan bahwa suaminya sudah meninggal pada 2018.  Idayati mengatakan, akad dan resepsi pernikahan dengan Anwar akan dihelat di Kota Solo pada Kamis, 26 Mei 2022. Sementara waktu untuk resepsi di tempat kelahiran Anwar di Bima, NTB, belum diputuskan. ”Yang tanggal 26 Mei sudah fix, tapi yang di Bima kayaknya belum ada kepastian,” ucap dia.

Rawan Konflik Kepentingan, Ketua MK Anwar Usman Disarankan Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/anwar-usman-miftahulhayuat.jpg" alt="Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Melihat potensi adanya konflik kepentingan, muncul desakan agar Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Itu karena dia akan menikahi adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati.  Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, dalam waktu dekat Anwar Usman akan memberikan tanggapan kepada publik terkait kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua MK tersebut. "Termasuk merespons tanggapan publik perihal kaitannya dengan kedudukan sebagai Ketua MK sekaligus hakim konstitusi," ujar Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (22/3).  Fajar menuturkan, dirinya tidak berkompeten untuk memberikan tanggapan terhadap desakan yang meminta Anwar Usman mundur dari jabatannya. Pasalnya rencana pernikahan tersebut merupakan urusan pribadi dari Anwar Usman, bukan terkait kelembagaan MK.  "Soal pernikahan, urusan pribadi Pak Anwar Usman, sehingga saat ini, saya tidak punya tugas dan kewenangan apapun untuk menyampaikan tanggapan secara kelembagaan," katanya.  Sebelumnya, Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengharapkan agar Anwar Usman bisa mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ini karena rawan konflik kepentingan dengan Presiden Jokowi. "Demi cinta kepada MK dan pujaan hati harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," ujar Feri.  Menurut Feri, selama ini Presiden Jokowi seringkali menjadi pihak yang digugat oleh elemen masyarakat, terkait program-program pemerintah. Seperti saat ini MK sedang berproses terkait sengketa UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Sehingga, secara ketatanegaraan, pernikahan ini menimbulkan dampaknya. Pasalnya Ketua MK Anwar Usman akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Presiden Jokowi dan kepentingan politik kepala negara.  "Jadi konflik kepentingan akan muncul dalam setiap pengujian UU karena Presiden adalah salah satu pihak yang berpekara," katanya.  Karena itu, Feri menuturkan konflik kepentingan tersebut harus dijauhi oleh Anwar Usman selaku Ketua MK. Sehingga marwah lembaga penguji perundang-undangan tersebut bisa tetap terjaga.  Sementara itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan sudah seharusnya Anwar Usman mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ini karena rawan adanya konflik kepentingan. "Kalau etika tinggi harusnya mundur, tapi saya pesimis. Karena bukankah jabatan sebagai Ketua MK itu sebagai daya tawar ke keluarga Presiden," ujar Refly.  Refly menuturkan, jika Anwar Usman tetap menjadi Ketua MK dan tidak ingin mengundurkan diri.  Maka ke depan sidang sengketa dengan tergugat adalah Presiden Jokowi, Anwar Usman tidak boleh memimpin sidang. "Karena kita tidak pernah tahu hati orang bagaimana. Tapi yang paling penting adalah prinsipnya adalah, kalau ada hubungan keluarga maka hakim tidak boleh menyidangkan kasus itu. Karena dianggap tidak mungkin bisa netral. Jadi ini sudah menjadi bagian dari kode etik hakim secara universal," katanya.  Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, proses lamaran Ketua MK Anwar Usman ke adik Presiden Jokowi, Idayati terjadi pada Sabtu (12/3) lalu.  Rencananya, pernikahan Anwar Usman dengan Idayati akan digelar pada 26 Mei 2022 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya acara dilakukan pada 28 Mei 2022 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) kampung halaman Anwar Usman.  Diketahui suami Idayati, yakni Hari Mulyono meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Gatot Soebroto. Sementara istri Ketua MK Anwar Usman menutup usia pada 26 Februari 2021 akibat serangan jantung. (*)

Anwar Usman Bakal Beri Penjelasan soal Desakan Mundur sebagai Ketua MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/anwar-usman-miftahulhayuat.jpg" alt="Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati mendapat sorotan. Sebab, meski hal itu bersifat pribadi, namun dinilai rawan akan memunculkan benturan kepentingan politik.  Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDE) Inisiatif Violla Reininda mengatakan, kewenangan MK sebagai penguji undang-undang sangat terkait dengan kepentingan Pemerintah. Sebab, UU merupakan produk hukum yang dihasilkan pemerintah bersama DPR.  "Pasca perkawinan, akan tercipta hubungan semenda (keluarga) antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar Usman," ujarnya saat dihubungi Selasa (22/3).  Jika mengacu pada kode etik, Vio menyebut Anwar perlu mundur. Sebab terbukti ada hubungan keluarga saat memeriksa dan memutus perkara. Hal itu melanggar Pasal 17 ayat (4) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penerapan Prinsip Ketidakberpihakan dalam Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006.  Benturan kepentingan tersebut, lanjut dia, bisa berlangsung setiap saat. "Ini bukan satu per satu kasus saja, tetapi menjadi tugas pokok sehari-hari dari MK.bOleh karena itu, setelah perkawinan, baiknya Ketua MK Anwar Usman mengundurkan diri," imbuhnya.  Apalagi, lanjut Vio, tren pengujian UU yang bernuansa politisbsangat banyak. Yang terbaru adalah gugatan UU IKN yang sedang berlangsung.  Vio berharap, Anwar Usman dapat bersikap bijaksana dan menjunjung sikap kenegarawanan dengan mundur dari jabatannya. "Independensi dan imparsialitasnya secara individual ataupun kelembagaan akan dipertanyakan," pungkasnya.

Akan Menikahi Adik Jokowi, Ketua MK Disarankan Mundur dari Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/anwar-usman-miftahulhayuat.jpg" alt="Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melamar adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati. Desakan mundur kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK bergulir, untuk menghindari konflik kepentingan.  Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari meminta Anwar Usman bisa menanggalkan posisi Ketua MK. Hal ini dilakukan untuk menghindari benturan konflik kepentingan. Terlebih memang Presiden Jokowi seringkali menjadi pihak tergugat dalam permohonan judicial review.  "Sebaiknya Ketua MK mundur untuk menjauhkan asumsi terjadi konflik kepentingan dengan presiden yang merupakan pihak dalam berbagai perkara di MK, terutama dalam uji undang-undang," kata Feri dikonfirmasi, Senin (21/3).  Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, membenarkan bahwa Ketua MK Anwar Usman telah melamar adik kandung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Idayati.  Namun demikian, Fajar belum bisa mengungkap lebih detail, ini karena dalam waktu dekat Ketua MK Anwar Usman akan berbicara kepada media, terkait rencana pernikahannya.  “Kapan nanti Pak Anwar Usman akan sampaikan pernyataan sendiri terkait hal itu,” ujar Fajar kepada JawaPos.com.  Sementara pihak Istana sampai saat ini belum ada yang merespons pertanyaan dari redaksi JawaPos.com, terkait lamaran yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terhadap Idayati.  Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, proses lamaran Ketua MK Anwar Usman ke adik Presiden Jokowi, Idayati terjadi pada Sabtu (12/3) lalu.  Rencananya, pernikahan Anwar Usman dengan Idayati akan digelar pada 26 Mei 2022 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya acara dilakukan pada 28 Mei 2022 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) kampung halaman Anwar Usman.  Diketahui suami Idayati, yakni Hari Mulyono meninggal dunia pada 24 September 2018 di RSPAD Gatot Soebroto. Sementara istri Ketua MK Anwar Usman menutup usia pada 26 Februari 2021 akibat serangan jantung.

Ketua MK Melamar Adik Jokowi, Feri Sarankan Mundur dari Jabatan

Idayati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Idayati

Berita Terkini