<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/Anies-Baswedan-dalam-Pilgub-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-8JPG-2140545259.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan (kanan) menerima surat rekomendasi DPW PKB DKI Jakarta, Kamis (13/6)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan (kanan) menerima surat rekomendasi DPW PKB DKI Jakarta, Kamis (13/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah buka suara terkait kemungkinan sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan pada Pilkada 2024. Anies sudah diusung PKB Jakarta untuk maju sebagai Cagub Jakarta.&nbsp;</p> <p>Ida mengatakan, hingga saat ini belum ada obrolan mengenai nama-nama yang masuk radar sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta bersama Anies.&nbsp;&rdquo;Kita belum membicarakan sampai situ,&rdquo; ujar Ida kepada wartawan di area Masjid Istiqlal, Senin (17/6).</p> <p>Dia menyatakan, hingga saat ini pun pengusungan Anies baru sebatas dari tingkat DPW PKB Jakarta.&nbsp;&rdquo;Prosesnya dari DKI dibawa ke DPP,&rdquo; terang Ida.&nbsp;</p> <p>Dia mengaku belum sempat berbincang dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait pencalonan Anies.</p> <p>&rdquo;Belum sempat ketemu, Pak Muhaimin lagi menunaikan ibadah haji,&rdquo; tutur Ida.</p> <p>Sebelumnya, Anies Baswedan resmi menerima pinangan PKB DKI Jakarta untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada November 2024. Hal itu dia sampaikan saat berkunjung ke Kantor DPW PKB DKI Jakarta di Jakarta Timur.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih, menerima amanah yang diembankan. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat,&rdquo; ujar Anies dalam sambutannya, Kamis (13/6).</p>

Ida Fauziah sebut hingga saat ini belum ada obrolan mengenai nama-nama Calon Wakil Gubernur Jakarta bersama Anies Baswedan

Ditanya Soal Kemungkinan Jadi Cawagub dengan Anies, Ini Kata Ida Fauziah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/Screenshot_20240525-145048-1254841967.jpg" alt="Menaker Ida Fauziah menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan 10 juta Gen Z menganggur./ Dok Kemenker" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziah menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan 10 juta Gen Z menganggur./ Dok Kemenker</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis sebuah data yang memprihatinkan, dimana sekitar 10 juta generasi muda dengan rentang usia 15-24 tahun atau dikategorikan dalam Gen Z sedang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka sampai-sampai dikategorikan sebagai Not in Employment, Education, and Training (NEET) yang dicatat dari tahun 2019 hingga 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Generasi muda yang dikategorikan dalam NEET antara lain termasuk pada usia angkatan kerja tetapi menganggur, anak muda yang tidak sedang bersekolah/pelatihan, serta bukan angkatan kerja (hanya mengurus rumah tangga).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika dirata-rata, sejak tahun 2019 prosentase anak muda yang bekerja adalah di kisaran 40 persen. Rinciannya, pada 2019 anak muda yang bekerja hanya 39,3 persen, selanjutnya tahun 2020 (38,6 persen), 2021 (38,0 persen), 2022 (38,4 persen) dan tahun 2023 (40,2 persen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, angka anak muda yang tidak bersekolah rata-rata juga cukup meningkat. Pada tahun 2019 angkanya mencapai 35,8 persen, kemudian 2020 (34,4 persen), 2021 (32,8 persen), 2022 (35 persen) dan 2023 meningkat menjadi 35,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu juga dengan kaum NEET yang tidak bekerja dan juga tidak bersekolah atau tidak sedang dalam pelatihan pada 2019 capai 21,8 persen, 2020 (24,3 persen) yang menjadi angka tertinggi NEET sepanjang lima tahun terakhir, 2021 (22,4 persen), 2022 (23,2 persen) dan tahun 2023 menjadi 22,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ternyata prosentase tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Secara global, kaum NEET rata-rata di dunia mencapai 21,6 persen. Sedangkan kaum NEET di Indonesia sedikit lebih tinggi, yaitu 22,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BPS juga membeberkan sejumlah penyebab tingginya kaum NEET di Indonesia, antara lain antara pendidikan dengan lapangan kerja dan kebutuhan industri tidak sesuai, namun para Gen Z malah minim mendapatkan atau mengakses pelatihan kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, adanya "diskriminasi" dalam kesempatan kerja juga turut menjadi penyebab Gen Z banyak yang menganggur. Misalnya lebih memilih laki-laki sebagai karyawan, kecilnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta pekerja yang minim pengalaman jarang dipilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu ada juga sejumlah Gen Z yang belum bekerja karena masih berada dalam proses pencarian kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka yang (menganggur) rentang usianya 18-24 tahun, yang selesai lulus SMA, SMK atau mereka lulus perguruan tinggi. Dan rata-rata mereka sedang mencari pekerjaan atau meneruskan kuliah," jelas Menaker Ida Fauziah seperti dikutip dari Pojok Satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prosentase angka NEET yang cukup tinggi itu jika dibiarkan bisa berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan gejala gangguan sosial politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain bersinergi dengan dunia pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita terus lakukan sinergitas dengan dunia pendidikan. Kita pertemukan semua stakeholder ini dalam ekosistem ketenagakerjaan yaitu melalui program Siap Kerja, dan juga Sistem Layanan Informasi Ketenagakerjaan," jelas Menaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui peraturan ini, partisipasi dunia usaha dan industri dalam hal pelatihan vokasi dan juga pendidikan bisa memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Data BPS sebut, 10 juta generasi muda dengan rentang usia 15-24 tahun, dikategorikan tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.

BPS Beberkan Data 10 Juta Gen Z Menganggur, Begini Langkah Solutif Kementerian Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/KEMENDES-22-2212827157.jpg" alt="Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dua menteri Kabinet Indonesia Maju, Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar mendatangi Istana Negara Senin (18/3) lalu. Kedatangan menteri dari PKB itu memicu spekulasi terkait komunikasi Jokowi dengan PKB.</p> <p>Pertemuan itu terkesan janggal karena kementerian keduanya tidak beririsan. Ida merupakan menteri ketenagakerjaan, sedangkan Halim adalah menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p> <p>Pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo diduga erat berkaitan dengan dinamika pilpres, termasuk hak angket. Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kemarin menepis hal itu. Menurut dia, tak perlu ada spekulasi.</p> <p>&rdquo;Pertemuan presiden dengan menteri-menterinya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Ari menambahkan bahwa penjelasan Halim kepada media seusai pertemuan dengan Jokowi sudah cukup menjelaskan. &rdquo;Bapak Halim Iskandar sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Bapak Presiden. Tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali,&rdquo; tegas dia.</p> <p>Memang, seusai pertemuan itu, Halim dan Ida menemui media di kompleks Istana Negara. Halim menyatakan bahwa kedatangannya bersama Ida atas permohonan pribadi. Halim menyebut pertemuan itu untuk laporan berkala. &rdquo;Sowan kami ke Pak Presiden yang kebetulan memang kami minta waktu bersamaan agar waktunya Pak Presiden lebih efektif,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Halim juga menyebutkan bahwa keduanya mengucapkan terima kasih karena diperbolehkan mengikuti kontestasi untuk memperebutkan kursi legislatif. <strong>(far/syn/lum/lyn/c9/oni)</strong></p>

Dua menteri Kabinet Indonesia Maju, Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar mendatangi Istana Negara Senin (18/3) lalu.

Dua Menteri dari PKB Datangi Istana, Halim Mengaku Cuma Ucapkan Terima Kasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/IMG_2603JPG-3193798680.jpg" alt="Plt Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (dua kiri) didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid (tengah) memberikan keterangan usai mengelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (18/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Plt Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (dua kiri) didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid (tengah) memberikan keterangan usai mengelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (18/9/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah hingga Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mencuat sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta yang disiapkan PKB. Hal itu menyusul bursa Cagub DKI Jakarta yang mulai memunculkan beberapa nama.</p> <div dir="auto">"Kalau PKB, untuk DKI banyak stok, ada anggota DPR RI terpilih Jakarta Selatan Bu Ida Fauzia,h ada ketua DPP PKB yang juga terpilih menjadi anggota DPR RI di Jakarta Timur Pak Hasbiallah Ilyas," ujar Sekjen PKB Hasanuddin Wahid kepada wartawan, Minggu (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan nama-nama besar lainnya setidaknya minimal dua itulah yang akan menwarnai DKI Jakarta dari PKB," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014451560/tawuran-berkedok-perang-sarung-saat-ramadhan-makan-korban-seorang-pelajar-di-cikarang-tewas-dihantam-kunci-t">Tawuran Berkedok Perang Sarung Saat Ramadhan Makan Korban, Seorang Pelajar di Cikarang Tewas Dihantam Kunci T </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Hasanuddin mengakui bahwa nama itu masih bersifat dinamis dan perlu dipertimbangkan kembali dengan tim koalisi nanti, yaitu PKS dan NasDem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terserah nanti teman-teman Nasdem sama PKS, nama-nama ini layak dipertimbangkan atau tidak," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tidak, kita cari lagi nama yang lebih hebat, siapa tahu Sekjen Nasdem malah yang mau jadi calon gubernur, orang NTT jadi calon Gubernur Jakarta. Atau mungkin Habib yang mau jadi calon gubernur kita persilahkan," canda Hasanuddin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014451553/studi-sebut-minuman-berkafein-seperti-teh-dan-kopi-ampuh-hilangkan-lemak-tubuh-begini-caranya">Studi Sebut Minuman Berkafein Seperti Teh dan Kopi Ampuh Hilangkan Lemak Tubuh, Begini Caranya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan bahwa dinamika terkait nama-nama calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024 mendatang masih akan terus bergerak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dinamikanya masih panjang, prosesnya masih panjang," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya saja, Hasanuddin memastikan bahwa PKB sudah berkomitmen untuk turut berkoalisi dengan PKS dan NasDem dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.</div>

Nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah hingga Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mencuat sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta

PKB Sodorkan Ida Fauziah hingga Hasbiallah Ilyas Jadi Cagub dalam Pilkada DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/WhatsApp-Image-2023-12-23-at-065906-2290882906.jpg" alt="Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (kiri)." width="100%">
<figcaption>Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (kiri).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah bertandang di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Bersama pelaku seni kreatif Bayu Skak. Ida mengingatkan kepada ratusan mahasiswa dan SMA/SMK sederajat tentang jumlah pengangguran di Indonesia.</p> <p>Ida menyebutkan, saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK sederajat. Berdasar catatan Kemenaker, saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia 7,68 juta orang. Nah, dari angka itu, lebih kurang 17 persen lulusan SMA/SMK/sederajat.</p> <p>Nah, lantas, apakah lulusan sarjana atau diploma tidak ada dalam kelompok pengangguran? Ternyata, angkatan kerja dari lulusan sarjana atau diploma juga ikut menyesaki daftar pengangguran di Indonesia.</p> <p>&rdquo;Untuk lulusan sarjana atau diploma, persentase pengangguran sampai di angka 10 persen dari jumlah pengangguran di Indonesia,&rdquo; terang Ida saat ditemui di Menaker Talks di Surabaya, Unusa.</p> <p>Itu artinya, menurut dia, 10 persen dari 7 juta, angkatan kerja dari lulusan sarjana atau diploma yang menganggur lebih kurang 700 ribu orang. Pihaknya Bersama pihak terkait, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.</p> <p>Dia menambahkan, mayoritas penyebab pengangguran yakni tidak cocok ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jurusan yang diambil angkatan kerja. Ida optimistis, tahun depan, angka pengangguran di Indonesia akan turun kembali.</p> <p>&rdquo;Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres 69/2022 yang mengatur mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,&rdquo; tambah Ida Fauziah, perempuan kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, itu.</p>

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebutkan, jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK lebih kurang 17 persen

Di Surabaya, Menaker Ingatkan Pengangguran Terbuka Didominasi dari Lulusan SMA/SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/97a23daf-24ca-430c-8056-1665ba594c92-1790225396.jpeg" alt="Menaker Ida Fauziah saat membuka acara Pembekalan TKM Pemula dan Penandatanganan MoU Bantuan TKM Pemula Tahap III Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/11)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziah saat membuka acara Pembekalan TKM Pemula dan Penandatanganan MoU Bantuan TKM Pemula Tahap III Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap kepada para penerima bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula tahun 2023 agar dapat mengembangkan usahanya dengan berbasis digital.</p> <p>Sebab menurut Menaker, saat ini pengaruh digitalisasi cukup besar dalam sektor perekonomian. Selain itu, perubahan dari sistem konvensional ke digital penting sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional TKM menjadi lebih modern.</p> <p>"Saya kira di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini mau tidak mau kita dalam berwirausaha juga harus masuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital ini," kata Menaker saat membuka acara Pembekalan TKM Pemula dan Penandatanganan MoU Bantuan TKM Pemula Tahap III Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/11).</p> <p>"Sekarang ini marketing dengan terbuka dan benar-benar punya kontribusi untuk berwirusaha. Menurut saya biayanya relatif murah, kecuali yang mahal itu kemampuan atau kompetensi menggunakan digital itu," ucapnya.</p> <p>Acara pembekalan TKM pemula 2023 ini diikuti oleh 667 peserta. Mereka berasal dari wilayah Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat (Bekasi, Depok, Bogor, dan Sukabumi).</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Menaker meminta para peserta agar memanfaatkan acara pembekalan ini dengan sebaik--baiknya, yakni dengan menyerap ilmu yang dipaparkan pembicara yang kemudian diterapkan dalam membentuk kelompok usaha dan menjalani wirausahanya.</p> <p>"Saya berharap pembekalan yang diberikan ini benar-benar memicu teman-teman peserta untuk menerjemahkan ke dalam kerja-kerja berikutnya," ucapnya.</p>

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap kepada penerima bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula agar mengembangkan bisnis digital.

Menaker Harap Penerima TKM 2023 Kembangkan Usaha Berbasis Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/46e59db6-de19-4306-8bca-b0a9170c92c3-4204536004.jpeg" alt="Momen wisuda ke-2 Politeknik Ketenagakerjaan" width="100%">
<figcaption>Momen wisuda ke-2 Politeknik Ketenagakerjaan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Politeknik Ketenagakerjaan menggelar Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Tahun Akademik 2023/2024, Sabtu (11/11) di Gedung Balai Sudirman Jakarta.</p> <p>Prosesi wisuda dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.</p> <p>Pada wisuda ke-2 ini, Polteknaker meluluskan 192 orang yang terdiri atas 29 orang lulusan program Diploma III Manajemen Sumber Daya Manusia, 79 orang lulusan program Diploma IV Relasi Industri, dan 84 orang lulusan program Diploma IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam laporannya menyampaikan bahwa setiap periode wisuda terdapat lulusan yang sudah mendapatkan pekerjaan pada masa akhir penyelesaian studinya.</p> <p>Adapun untuk wisuda periode ini, katanya, dari 192 orang lulusan yang diwisuda, sebanyak 75,5 persennya telah terserap di dunia kerja.</p> <p>"Suatu prestasi dan hal yang membahagiakan bagi kami bahwa dari 192 orang lulusan yang diwisuda pada periode ini, sebanyak 75.5 persen sudah terserap di industri, baik pemerintahan maupun swasta. Sedangkan yang lainnya saat ini sedang dalam proses, baik melanjutkan studi maupun dalam proses wawancara akhir dalam rangka menempati posisi pekerjaan," ucap Sekjen Anwar.</p> <p>Sekjen Anwar mengatakan bahwa para wisudawan dan wisudawati secara legal diakui telah memiliki keahlian tertentu sesuai dengan gelar akademik yang tercantum di belakang namanya dan dalam masyarakat sudah dianggap menjadi seorang pemimpin.</p> <p>"Kami berharap nama baru Anda ini benar-benar menggambarkan kompetensi dan memberikan manfaat di masyarakat," ucapnya.</p>

Politeknik Ketenagakerjaan menggelar Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Tahun Akademik 2023/2024, Sabtu (11/11).

Wisuda ke-2 Polteknaker: 75 Persen Alumni Terserap Dunia Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menteri-Ida-Fauziah.jpg" alt="Menteri Ida Fauziah (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ida Fauziah (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengharapkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja atau buruh dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Ini seiring mulai membaiknya ekonomi setelah pandemi Covid-19, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Pada 2022 melalui posko Satgas yang dibentuk, baik di Kemnaker maupun di daerah tercatat ada 1.739 perusahaan yang diadukan terkait pemberian THR Keagamaan," ujar Menaker Ida dalam konferensi pers sosialisasi kebijakan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (28/3).<br /> <br /> Ia menambahkan, sebanyak 1.185 perusahaan telah dilakukan tindak lanjut oleh pengawas ketenagakerjaan daerah.<br /> <br /> "Dari tindak lanjut tersebut, sudah ada perusahaan yang dikenakan sanksi administratif melalui pemberian rekomendasi kepada instansi yang menerbitkan perizinan di daerah," tuturnya.<br /> <br /> Ia mengemukakan, pengenaan sanksi terkait THR terdapat dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.<br /> <br /> Ia memaparkan, beberapa sanksi dalam aturan itu, yakni pertama, teguran tertulis. Kedua, pembatasan kegiatan usaha. Ketiga, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Dan keempat, pembekuan kegiatan usaha.<br /> <br /> "Saya berharap tidak ada cerita perusahaan untuk tidak membayarkan THR-nya tahun ini," katanya.<br /> <br /> Menaker Ida menambahkan, bahwa pembayaran THR kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.<br /> <br /> "THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Mengimbau kepada perusahaan membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo," ujar Menaker Ida.<br /> <br /> Ia mengemukakan, aturan pembayaran THR keagamaan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.<br /> <br /> Dalam kesempatan itu, Menaker Ida juga menyampaikan, bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana diatur dalam Permenaker 5/2023 maka perusahaan tetap wajib membayar THR Keagamaan.<br /> <br /> "Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut," katanya.

Menaker Berharap Pemberian THR Dipatuhi Seiring Membaiknya Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pexels-karolina-grabowska-4475523.jpg" alt="Ilustrasi uang pendapatan. (ANTARA/HO/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang pendapatan. (ANTARA/HO/Pexels)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah mengingatkan bahwa sanksi akan diberikan kepada para perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruhnya. Adapun sanksi paling beratnya adalah pembekuan tempat usaha.<br /> <br /> Hal itu, kata Ida, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Pengupahan. " Sanksinya yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang keempat pembekuan kegiatan usaha," ujarnya kepada wartawan dalam Konferensi Pers secara virtual, Selasa (28/3).<br /> <br /> "Tentu kita semua berharap pemberian sanksi ini tidak terjadi. Oleh karena itu saya meminta perusahaan untuk patuh terhadap regulasi yang ada," tegasnya.<br /> <br /> Adapun mengenai para pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR, Ida menerangkan bahwa para pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maupun pekerja harian lepas berhak mendapatkan tunjangan tersebut dengan aturan lebih terperinci<br /> <br /> "Saya minta kepada semua perusahaan agar melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya," ucapnya.<br /> <br /> Ia menegaskan bahwa pemberian THR ini merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh perusahaan di mana pun di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Pengupahan.<br /> <br /> "Selain itu lebih detailnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan," jelas Polisi PKB itu.<br /> <br /> "Saya minta kepada semua perusahaan agar melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya," tegas Ida.<br /> <br /> Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah resmi memutuskan bahwa tenggat akhir pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tujuh hari sebelum hari raya. Lantas, berapa besaran uang THR yang mesti didapat pekerja?<br /> <br /> Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerangkan, jumlah besaran nilai THR ini bervariasi sesuai dengan masa kerja yang telah dilalui para pekerja itu sendiri. Ada yang berkategori sudah bekerja satu tahun atau lebih dan juga di bawah satu tahun.<br /> <br /> "Besarnya THR bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah," ujarnya dalam konferensi pers melalui virtual, Selasa (28/3).<br /> <br /> Sementara itu, untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah 12 bulan atau satu tahun, Ida menerangkan bahwa hitungan THR-nya mesti secara proporsional. Rumusnya, hitungan masa kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikalikan dengan besaran upah selama satu bulan.

Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawan Bisa Dibekukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IDA-FAUZIYAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah mengemban amanat baru. Yakni, sebagai ketua umum I Ikatan Alumni Universitas Negeri Sunan Ampel (IKA UINSA) Surabaya periode 2022-2026. Perempuan kader PKB itu terpilih aklamasi dalam Muktamar II IKA UINSA di Surabaya, Jumat (25/3) malam.<br /> <br /> Terpilihnya Ida Fauziah menakhodai IKA UINSA sudah diprediksi sebelumnya. Dalam sidang pleno pemilihan ketua umum yang dipimpin Bupati Lumajang Thoriqul Haq tersebut berlangsung cukup cepat.<br /> <br /> Setelah pembahasan tata tertib pemilihan disahkan, lantas tiga peserta muktamar diberi kesempatan memberikan pandangannya. Mereka mewakili koordinator daerah (korda) dan koordinator wilayah (korwil). Ketiganya pun meminta Ida Fauziah menjadi ketua umum. Ada 130 peserta yang mewakili 30 korda dan 10 korwil se-Tanah Air.<br /> <br /> Para peserta muktamar pun langsung setuju dan meminta pimpinan sidang untuk mengesahkannya. “Ini muktamar yang cukup dramatis, karena berlangsung sangat cepat. Ini sungguhan apa guyonan ya?” celetuk Ida Fauziah saat dimintai kesediaan menjadi ketua umum.<br /> <br /> Perempuan asal Mojokerto, Jatim, itu tidak langsung memberi jawaban pasti. Apakah bersedia menerima amanat sebagai ketua umum IKA UINSA ataukah tidak. Namun, karena para peserta terus mendesaknya, akhirnya alumnus Madrasah Aliyah (MA) Ponpes Tambakberas, Jombang, luluh juga.<br /> <br /> “Saya siap menjadi ketum asal seluruh teman-teman alumni semua ikut membantu membesarkan IKA UINSA,’’ ujar perempuan kelahiran 17 Juli 1969 yang pernah menjadi anggora DPR RI itu.<br /> <br /> Kesediaan itu, lanjut dia, sekaligus sebagai bentuk cara membayar utang kepada almamater yang telah membesarkannya. Ida Fauziah merupakan alumnus kampus yang dulu bernama IAIN Sunan Ampel itu pada 1993. Selepas itu, dia juga menempuh S-2 di Universitas Satyagama dan S-3 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) prodi ilmu pemerintahan.<br /> <br /> Selain memilih ketua umum, peserta muktamar juga memilih formatur. Mereka nanti bertugas melengkapi susunan kepengurusan IKA UINSA periode 2022-2026. Ada tujuh formatur yang dipilih. Yakni, ketua umum terpilih, ketua umum periode sebelumnya, Mujib (Korwil Jateng), Syamsul Arifin (Korwil Surabaya), Mahrus Ali (Korda Lamongan), Imron Arifin (Korda Malang), dan Gus Zaki (Korda Mataraman).<br /> <br /> Formatur terpilih tersebut juga akan dibantu oleh Suhadi sebagai tim akselerasi atau percepatan.

Menaker Ida Fauziah Terpilih Jadi Ketua Umum IKA UINSA Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ida fauziah

Berita Terkini