<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/JKT_Uji-Kelayakan-Calon-Pimpinan-KPK_Salman-Toyibi_01-2160014278.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Salman Toyibi/Jaw" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). (Salman Toyibi/Jaw</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi III DPR melanjutkan fit and proper test calon pimpinan KPK. Pada hari kedua tersebut, para calon memaparkan visi-misi ataupun idenya untuk perbaikan KPK ke depan. Pada kesempatan pertama, capim KPK Ida Budiati memaparkan persepsi publik yang negatif pada KPK saat ini. Dalam pandangannya, hal itu disebabkan perilaku pimpinan yang tidak akuntabel, profesional, dan berintegritas. "Selain itu, belum dapat memberikan teladan bahwa pemimpin KPK mempunyai integritas yang tinggi," ujarnya. Persoalan itu, lanjut dia, sejatinya telah diantisipasi dengan revisi Undang-Undang KPK. Yakni, dengan dibentuknya dewan pengawas (dewas). Lembaga tersebut dibentuk untuk mengawasi kerja pimpinan. Mantan anggota KPU dan DKPP itu menilai, semestinya Dewas KPK tidak hanya menjalankan fungsi penegakan etik, tapi juga mengevaluasi kinerja KPK. Bagi Ida, desain kelembagaan KPK dengan adanya dewas dapat digunakan untuk meneguhkan kembali integritas KPK. "Menurut saya, ke depan harus ada sinergisitas dengan Dewan Pengawas KPK untuk melihat kembali regulasi tentang kode etik dan hukum beracara di KPK," imbuhnya. Dia juga mengusulkan agar pemeriksaan kode etik di KPK mengadopsi sistem terbuka yang berlaku di penyelenggara pemilu. Dengan demikian, tidak ada ruang abu-abu di mata publik. Lain lagi dengan capim KPK Johanis Tanak. Dalam pandangannya, korupsi harus dicegah sejak masa kanak-kanak. Karena itu, jika terpilih lagi, dia akan menyusun buku yang relevan dan disebar hingga ke taman kanak-kanak (TK). Bagi dia, cara itu akan menjadi strategi jangka panjang sehingga di masa mendatang, perilaku korup bisa hilang dari generasi mendatang. "Menuju Indonesia 2045, kita berharap sudah zero corruption," ujarnya. Untuk merealisasikannya, sosok yang kini menjabat wakil ketua KPK itu akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk strategi pencegahan jangka pendek, dia menilai KPK perlu menginventarisasi faktor terjadinya tindak pidana korupsi. Hasilnya dapat dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Pencegahan Tipikor yang disosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, capim KPK Ibnu Basuki Widodo menyampaikan pentingnya evaluasi pemberantasan korupsi. Meski sudah dilakukan sejak lama, praktik korupsi masih saja marak. Karena itu, perlu evaluasi menyeluruh. "Baik itu SDM, integritas, maupun cara penindakan dan pencegahan," ujar sosok yang berlatar belakang hakim tersebut. Selain ketiganya, ada tiga capim lain yang menjalani fit and proper test di komisi III. Yakni, Djoko Poerwanto, Ahmad Alamsyah Saragih, dan Agus Joko Pramono. Prosesnya berlangsung hingga Selasa (19/11) malam. (far/c7/oni)

Komisi III DPR melanjutkan fit and proper test calon pimpinan KPK. Capim KPK Ida Budhiati memaparkan persepsi publik yang negatif pada KPK.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK: Ida Budhiati Soroti Etik Pimpinan, Johanis Tanak Siapkan Buku Korupsi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/Screenshot_20241119_101622_YouTube-1496610304.jpg" alt="Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta. (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra, mengungkit polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pada 2015. Pasalnya, saat itu pencalonan Budi Gunawan gagal setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Soedeson Tandra saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) KPK di ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11). "Pada waktu Presiden yang lama mencalonkan seorang menjadi Kapolri, pada saat yang bersamaan KPK itu menetapkan yang bersangkutan sebagai sebagai tersangka," kata Soedeson. Presiden ke-7 Joko Widodo saat itu mengusulkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Usulan itu telah disampaikan Jokowi ke DPR RI.&nbsp; Namun, KPK yang saat itu dipimpin Abraham Samad menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Penerimaan itu saat Budi Gunawan menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006. Atas kasus yang melilitnya, Budi Gunawan mengajukan praperadilan melawan KPK. Penetapan tersangka itu dinyatakan gugur, lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan BG. Kendati memenangkan praperadilan, Budi Gunawan batal dicalonkan sebagai Kapolri, karena saat itu Jokowi mengalihkan dengan menunjuk Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri. "KPK mengatakan presiden seharusnya tidak mencalonkan. Lalu presiden mengatakan ini asas praduga tidak bersalah. Menurut saya ini dua kantong yang berbeda, KPK menggunakan ukuran etis, presiden menggunakan ukuran hukum," ucap Soedeson.&nbsp; Karena itu, Soedeson mempertanyakan capim KPK Ida Budhiati jika menghadapi kasus yang serupa. Mengingat, KPK dan Polri juga melakukan kerja sama dalam pemberantasan korupsi. "Maksud saya adalah pemahaman yang sungguh-sungguh, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar lembaga ini, nah kami ingin mendapatkan suatu penjelasan yang lebih detail sehingga kami ini menjadi yakin," pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra, mengungkit polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pada 2015.

Anggota Komisi III DPR Ungkit Polemik Pencalonan Kapolri Budi Gunawan saat Uji Kelayakan Capim KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/Screenshot_20241119_101622_YouTube-1496610304.jpg" alt="Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta. (Youtube)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":2w" class="ii gt"> <div id=":2v" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika ada pegawai KPK yang memprotes pimpinan, lantaran melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Ida saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila pegawai KPK memiliki penilaian teehadap pimpinan yang tidak sesuai prilakunya dengan kode etik dan kode prilaku, bisa juga meminta akuntabilitas dari pimpinannya," kata Ida.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015329015/curiga-lawan-bicaramu-sedang-berbohong-coba-perhatikan-8-bahasa-tubuh-ini-dengan-cermat">Curiga Lawan Bicaramu Sedang Berbohong? Coba Perhatikan 8 Bahasa Tubuh Ini dengan Cermat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ida menekankan, Pimpinan KPK ke depan harus mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah dan sesama aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, hubungan itu harus dibangun secara kelembagaan, bukan personal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menempatkan hubungan interaksi secara profesional, hubungan kelembagaan, bukan hubungan yang sifatnya personal, untuk menjaga independensi dan mampu bekerja secara imparsial," tegas Ida.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Anggota DKPP itu menyatakan, KPK memang memiliki sifat independen dalam setiap melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Namun, sikap independen itu bukan berarti harus menutup diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015328701/aura-memesona-11-weton-bertulang-wangi-yang-dipercaya-membawa-masa-depan-cerah-dan-hidup-penuk-kemakmuran">Aura Memesona! 11 Weton Bertulang Wangi yang Dipercaya Membawa Masa Depan Cerah dan Hidup Penuk Kemakmuran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK di dalam pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh stake holder yang terkait, termasuk di dalamnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI khususnya Komisi III selaku real maker yang membidangi hukum sangat kompeten sebetulnya untuk menjelaskan kepada masyarakat, bersama-sama dengan KPK untuk mensosialisasikan UU Tipikor dan UU KPK," ucap Ida.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ida menekankan melalui kolaborasi itu diharapkan capaian kinerja KPK dapat terlaksana, dalam mencegah terjadinya pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjelaskan kepada publik arah kebijakan dari pembentuk UU, bagaimana ke depan dari aspek kebijakan apa yang ingin dicapai melalui UU Tipikor dan melalui kelembagaan KPK," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Ida Budhiati menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada pegawai KPK yang memprotes pimpinan, lantaran melakukan pelanggaran kode etik.

Ida Budhiati Tak Permasalahkan Pegawai KPK Memprotes Pimpinannya jika Melanggar Etik

Ida Budhiati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ida Budhiati

Berita Terkini

Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK: Ida Budhiati Soroti Etik Pimpinan, Johanis Tanak Siapkan Buku Korupsi

Anggota Komisi III DPR Ungkit Polemik Pencalonan Kapolri Budi Gunawan saat Uji Kelayakan Capim KPK

Ida Budhiati Tak Permasalahkan Pegawai KPK Memprotes Pimpinannya jika Melanggar Etik

Download Aplikasi JawaPos.com