<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengajukan permohonan pengujian forrmil dan nateril ke Mahkamah Agung (MA). Objek pengujian ke Mahkamah Agung adalah permohonan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024.</p> <p>"Terutama tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland," kata Ketua Umum MPP Pemuda ICMI Ismail Rumadan di Jakarta, Sabtu (18/1).</p> <p>Menurut Ismail, secara formil tidak ada pendelegasian kewenangan dari perundangan-undangan di atasnya, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024.</p> <p>Secara materil, kata Ismail, materi muatan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 menambah norma yang tidak diperintahkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024.</p> <p>"Artinya, Peraturan Menko bidang Perekonomian nomor 12 Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan vide Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," kata Ismail.</p> <p>Karena itu, Pemuda ICMI menyatakan bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland, tidak memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan perundang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>"Hal itu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan sebagaimana telah terjadi perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," jelas Ismail.</p> <p>Pemuda ICMI menyatakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional vide Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.</p> <p>Menyatakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak berlaku umum.</p> <p>Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.</p> <p>Pemuda ICMI menegaskan, jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan PSN, maka proyek-proyek agar dibatalkan.</p> <p>Salah satu masalah utama yang diungkapkan adalah kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan PSN. Banyak proyek yang dinyatakan sebagai PSN tidak melibatkan suara rakyat, sehingga menimbulkan keraguan akan manfaatnya bagi masyarakat luas.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Objek pengujian ke Mahkamah Agung adalah permohonan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

Pemuda ICMI Ajukan Gugatan ke MA, Tuntut Pembatalan Permen Soal PSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/WhatsApp-Image-2024-12-15-at-174636-787706158.jpeg" alt="Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI 2024 di Bogor pada 13&ndash;15 Desember. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI 2024 di Bogor pada 13&ndash;15 Desember. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menyoroti tantangan dalam sistem demokrasi di Indonesia yang dinilainya masih bersifat transaksional. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI 2024 yang berlangsung di Bogor pada 13&ndash;15 Desember.</p> <p>Menurut Arif, demokrasi transaksional adalah model interaksi politik yang lebih mengutamakan kesepakatan pragmatis antaraktor politik, baik partai politik, pemilih, maupun institusi pemerintahan. Hal itu mengabaikan nilai-nilai idealis yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.</p> <p>&rdquo;Keputusan politik sering kali hanya didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Partisipasi publik terabaikan, dan suara masyarakat biasa tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan,&rdquo; kata Arif.</p> <p>Dia juga mengkritisi praktik <em>money politics</em> yang masih merajalela. Pemilih sering memilih calon berdasar popularitas semata tanpa mempertimbangkan rekam jejak.</p> <p>Arif menegaskan, pentingnya demokrasi substansial yang berfokus pada nilai-nilai, prinsip, dan institusi, yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Demokrasi seperti ini, tidak hanya mempertimbangkan proses pemilu, tetapi juga dampak kebijakan yang dihasilkan.</p> <p>&rdquo;Demokrasi substansial memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan menciptakan hasil politik yang lebih adil serta berkelanjutan,&rdquo; jelas Arif Satria.</p> <p>Arif menilai, sistem politik transaksional saat ini hanya melahirkan kepemimpinan berbasis elektoral yang rawan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dia menyerukan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia.</p> <p>Untuk mengatasi masalah tersebut, Arif mengusulkan beberapa langkah, salah satunya adalah memperbaiki mekanisme regenerasi kepemimpinan. Hal ini mencakup sektor partai politik, birokrasi, hingga swasta.</p> <p>&rdquo;Selain itu, diperlukan kajian mendalam untuk meninjau perjalanan sistem politik Indonesia, terutama pasca-reformasi, guna menciptakan sistem politik yang lebih bermartabat dan inklusif,&rdquo; tandas Arif Satria.</p> <p>Kegiatan Silaknas ICMI 2024 ini juga menjadi momen refleksi bagi para cendekiawan muslim Indonesia dalam memperkuat kontribusinya untuk pembangunan bangsa. </p>

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai demokrasi di Indonesia masih bersifat transaksional

Ketua Umum ICMI Arif Satria Sebut Demokrasi di Indonesia Masih Bersifat Transaksional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/icmi-1864481734.jpg" alt="Ketua ICMI Korwil Jatim Dr. H. Ulul Albab, MS. (ICMI)" width="100%">
<figcaption>Ketua ICMI Korwil Jatim Dr. H. Ulul Albab, MS. (ICMI)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) akan menyelenggarakan Silaturrahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) 2024 di Hotel Harris dan Kampus Universitas Airlangga, Surabaya. Acara&nbsp;itu dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 Desember 2024.</p> <p>Lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Organisasi Wilayah (Orwil) ICMI di Indonesia diperkirakan akan hadfir. Mengusung tema ICMI Siap Berkontribusi Nyata Mewujudkan Indonesia Emas Untuk Kemaslahatan Ummat dan Bangsa, SILAKNAS ICMI 2024 bertujuan untuk merumuskan program kerja setahun ke depan.</p> <p>Program tersebut akan disinergikan dengan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan harapan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.</p> <p>"Acara ini juga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, seperti Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara,'' ujar&nbsp;Ketua ICMI Korwil Jatim Ulul Albab.&nbsp;</p> <p>Selain itu, hadir pula pimpinan lembaga legislatif seperti DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, serta para pimpinan perguruan tinggi dari berbagai universitas di Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dari kalangan akademisi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, cendekiawan, dan masyarakat.</p> <p>SILAKNAS ICMI 2024 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pengusaha, industri, instansi, dan mitra lainnya dalam mendukung pembangunan nasional.</p> <p>ICMI mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan SILAKNAS 2024, baik sebagai mitra maupun sponsor, demi mewujudkan visi bersama menuju Indonesia Emas 2045.</p> <p><br /><br /></p>

ICMI gelar SILAKNAS 2024 di Surabaya, sinergikan program kerja dengan pemerintah dan cendekiawan menuju Indonesia Emas 2045.

SILAKNAS ICMI 2024 di Surabaya: Sinergi Cendekiawan dan Pemerintah Menuju Indonesia Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemuda ICMI meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjunjung tinggi netralitas selama Pemilu 2024. Jokowi sebagai pemimpin negara tidak boleh membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu.&nbsp;</p> <div dir="auto">Seruan ini juga ditujukan Pemuda ICMI kepada Panglima TNI, Kapolri, serta institusi negara lainnya. Mereka harus berani memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti melanggar prinsip ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Pemuda ICMI, Ismail Rumadan mengungkapkan kecemasan serius mengenai berbagai indikasi kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024. Dia merujuk laporan terperinci dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang mendapati adanya pola kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013437760/beri-bantuan-ke-9-pesantren-di-bogor-untuk-atasi-krisis-air-bersih-dan-berikan-sanitasi-layak">Beri Bantuan ke 9 Pesantren di Bogor untuk Atasi Krisis Air Bersih dan Berikan Sanitasi Layak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulai dari manuver politik oleh penguasa yang berpihak pada calon tertentu, hingga keterlibatan TNI-Polri dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan yang seharusnya netral dan imparsial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Keadaan ini semakin diperparah dengan ketidaknetralan Mahkamah Konstitusi (MK) serta proses pengangkatan Pj Kepala Daerah yang terkesan tertutup dan tidak akuntabel,&rdquo; ujar Ismail kepada wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan Ismail itu merupakan hasil rekomendasi Rakornas I Pemuda ICMI yang ditutup pada Minggu 3 Desember 2023 kemarin. Rakornas menekankan bahwa pemilu merupakan tonggak penting dalam demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013437761/hari-relawan-internasional-jakarta-dan-penyangga-yang-berpotensi-dilanda-bencana">Hari Relawan Internasional, Jakarta dan Penyangga Yang Berpotensi Dilanda Bencana</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, kami menyerukan semua pihak untuk menggalakkan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam mengawal proses Pemilu,&rdquo; tegas Ismail.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengawasan ini tidak hanya penting untuk mencegah kecurangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak politik setiap individu dihormati dan dilindungi. Pemuda ICMI juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berdiri tegak dalam menghadapi tantangan ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami percaya bahwa dengan bersama-sama, kita bisa menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama. Kita harus bersama-sama menjaga dan mengawal integritas Pemilu dan Pilpres 2024, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadilan,&rdquo; tutup Ismail.</div>

Pemuda ICMI meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjunjung tinggi netralitas selama Pemilu 2024.

Pemuda ICMI Minta Jokowi Jaga Netralitas Selama Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/roni-dan-Arif-541493757.jpeg" alt="Ketua ICMI Arif Satria dan Presidium KAHMI Bogor restui kader cabang Bogor, Roni Alfiansyah Menang di Kongres PB HMI." width="100%">
<figcaption>Ketua ICMI Arif Satria dan Presidium KAHMI Bogor restui kader cabang Bogor, Roni Alfiansyah Menang di Kongres PB HMI.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria berharap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus kembali mengidupi-hidupi ruang kampus, menumbuhsuburkan ciri khas mahasiswa sebagai bagian dari masyakarat yang memiliki ketajaman berfikir. Hal ini guna menghadirkan solusi atas persoalan maupun dinamika yang terjadi, baik itu nasional maupun global.</p> <p>&ldquo;HMI harus bisa menjadi simbol utama dari mahasiswa. Karena itu selamat Berkongres. Semoga HMI sukses membangun value demokrasi,&rdquo; ujar Arif Satria yang juga merupakan Rektor IPB itu.</p> <p>Hal senada juga disampaikan oleh Presidium MD KAHMI Bogor Prof. Dodik Ridho Nurrochmat. Ia berharap kepengurusan PB HMI kedepan terus diisi oleh kader-kader yang punya jejak rekam pengkaderan yang jelas dan mumpuni.</p> <p>"Insyaallah Roni Alfiansyah Ritonga adalah salah satu kader intelektul petarung dari HMI Cabang Bogor. Pendidikan formal maupun non-formalnya kami rasa sudah cukup dijadikan bekal memimpin PB HMI," ujar akademisi IPB itu.</p> <p>Dodik juga mengatakan, saat ini salah satu pesoalan di tubuh HMI adalah, HMI harus mulai hidup di ruang-ruang Digital, Big Data maupun Artificial Inteligent (AI). Karena itu, kegiatan kaderisasi harus di kombinasikan dengan pola hybrid (online-offline), karena kita sedang hidup diruang-ruang maya yang tanpa sekat atau batas negara. Selain itu, HMI juga harus terlibat aktif dalam agenda global.</p> <p>&ldquo;HMI juga harus peka terhadap persoalan pangan, sumberdaya alam, krisis energi dan juga mampu menghadirkan solusi dalam pengentasan kemiskinan&rdquo; tegas Dodik.</p>

Ketua ICMI Arif Satria dan Presidium KAHMI Bogor merestui kader cabang Bogor Roni Alfiansyah Menang di Kongres PB HMI tahun ini.

Ketua ICMI dan Presidium KAHMI Bogor Restui Roni Alfiansyah Menang di Kongres PB HMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/05/Anies-Bela-Palestina-2138136260.jpg" alt="Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku bangga dengan sikap yang ditunjukkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memberikan pernyataan soal Palestina di Forum PBB beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku bangga dengan sikap yang ditunjukkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memberikan pernyataan soal Palestina di Forum PBB beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan bahwa paradigma pembangunan yang akan dilakukannya jika menjadi presiden adalah pembangunan untuk pemerataan.</p> <p>Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) 2023 yang mengusung tema Membangun Indonesia dari Timur.</p> <div dir="auto">Dalam paparannya, Anies menjelaskan bahwa perubahan paradigma pembangunan menjadi kunci pemerataan. Karena itu dibutuhkan ikhtiar untuk menekankan pada pertumbuhan dan pemerataan yang sifatnya bukan hanya sektoral tapi regional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari fokus utama pertumbuhan menuju pertumbuhan dan pemerataan, dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan regional, dan dari yang sekedar menyelesaikan proyek pemerintah menuju pada penuntasan persoalan warga,&rdquo; jelasnya di Makassar, Senin (6/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013223229/hadiri-aksi-bela-palestina-anies-indonesia-takkan-biarkan-saudaranya-teraniaya">Hadiri Aksi Bela Palestina, Anies: Indonesia Takkan Biarkan Saudaranya Teraniaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait tema Membangun Indonesia dari Timur, ia menyebut bahwa hal itu memang relevan dengan kondisi kekinian yang secara pembangunan, Indonesia masih belum merata melakukannya di Timur Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013222964/jadi-peserta-biasa-anies-baswedan-dan-keluarga-hadiri-aksi-bela-palestina-di-monas">Jadi Peserta Biasa, Anies Baswedan dan Keluarga Hadiri Aksi Bela Palestina di Monas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sangat relevan sekali karena teman-teman ICMI memberikan kepada kita gambaran bagaimana agenda pemerintah ke depan untuk membereskan ketimpangan antar wilayah,&rdquo; ucap Anies&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih spesifik, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa Sulawesi akan menjadi pondasi kemakmuran di Indonesia bagian Timur. Apalagi kekayaan dan potensi alam Sulawesi sangat melimpah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, ada tiga hal prioritas yang akan didorong ke depan di Sulawesi sebagai pusat pembangunan di timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pertama tentu menjadikan Sulawesi sebagai hub logistik Indonesia, kedua mendorong eco-tourism berbasis laut dan historis, dan ketuga adalah mendorong re-industrialisasi hasil bumi dengan kualitas dunia," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika itu dilakukan, maka wilayah Timur bukan hanya bangkit tapi mampu mengejar pembangunan sama seperti di Jawa dan Sumatera,&rdquo; pungkas Anies.&nbsp;</div>

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa Sulawesi akan menjadi pondasi kemakmuran di Indonesia bagian Timur.

Soal Ketimpangan Pembangunan di Daerah Timur, Anies Sebut Kuncinya di Sulawesi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/05/Prabo-ICMI-2398585282.jpeg" alt="Bakal capres Prabowo saat menghadiri acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Makassar, (4/11)." width="100%">
<figcaption>Bakal capres Prabowo saat menghadiri acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Makassar, (4/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden yang disusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto mengaku kecewa dengan negara-negara barat. Pasalnya, kubu mereka diam saat Israel membombardir warga sipil tak bersalah di Gaza, Palestina.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Negara-negara Barat ternyata hanya bisa diam seribu bahasa melihat warga tak bersalah, terutama anak-anak yang menjadi korban perang," ujar Prabowo saat menghadiri acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Makassar, (5/11).</p> <p>Melansir data yang dihimpun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dari Kementerian Kesehatan Gaza, dan keterangan resmi pemerintah Israel terungkap lebih dari 9.100 warga Palestina teas akibat perang antara Israel dan kelompok militan Hamas selama periode 7 Oktober-2 November 2023.</p> <p>Merespins pembantaian sadis itu, Prabowo pun mengaku begitu menyayangkan sikap acuh negara-negara barat. Padahal, mereka selalu mengklaim memiliki prinsip dan ajaran yang baik, khususnya tentang demokrasi serta Hak Asasi Manusia (HAM).</p> <p>"Sayang disayang, mereka banyak mengajarkan demokrasi. Mereka ajarkan hak asasi manusia. Tapi, begitu ada sebuah negara yang bom rumah sakit, yang bunuh anak-anak kecil, mereka diam seribu bahasa," kata Prabowo.</p> <p>"Mereka yang mengajarkan kita hak asasi. Jadi, ternyata apa yang mereka ajarkan seringkali bukan itu yang diyakini," sambungnya.</p> <p>Korban Palestina paling banyak berada di Jalur Gaza, yakni korban jiwa 9.061 orang dan korban luka 22.911 orang. Sementara di wilayah Tepi Barat korban jiwa 132 orang dan korban luka 2.281 orang.</p> <p>Dalam periode sama, jumlah total korban jiwa dari pihak Israel sekitar 1.419 orang dan korban lukanya 5.415 orang.</p> <p>Prabowo juga mengingatkan bagaimana sejarah memiliki nilai penting bagi sebuah bangsa. Untuk itu, ia berharap para cendekiawan muslim dapat terus mempelajari sejarah, selain mempelajari IPTEK.</p> <p>"Kita harus belajar sejarah. Karena itu, cendekiawan muslim, selain IPTEK, saya juga berharap belajarlah sejarah, karena kita punya sejarah," pungkas dia.</p>

Calon presiden yang disusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto mengaku kecewa dengan negara-negara barat hanya bisa diam.

Negara Barat Diam Saat Warga Sipil Palestina Diserang Habis-habisan oleh Israel, Prabowo Singgung Soal HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8-2671851595.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) secara tegas menolak pasal terkait tembakau di dalam RUU Kesehatan. Dalam RUU tersebut, kategori tembakau disejajarkan dengan zat psikotropika dan narkotika.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ICMI menganggap, penggolongan tembakau dalam kategori zat psikotropika dan narkotika akan memengaruhi upaya kesehatan dan berimplikasi ke berbagai bidang Industri hasil tembakau (IHT).&nbsp;Diketahui, IHT memiliki sektor turunan yang cukup banyak mulai dari pedagang asongan hingga petani. IHT pun bukan hanya rokok tetapi beragam produk seperti obat, kosmetika, penyedap rasa, dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ketua Departemen Upaya Kesehatan Masyarakat MPP ICMI Zaenal Abidin, pemerintah dan DPR harus membahas RUU Kesehatan lebih mendalam dan komprehensif. "Menurut data sebanyak 6,1 juta petani tembakau di Indonesia yang bergantung pada sektor pertembakauan dan nantinya dapat terancam dengan digulirkannya regulasi ini," kata Zaenal kepada wartawan, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menekankan, perlunya dialog dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemutakhiran Undang-undang Kesehatan. "Proses pembentukan Undang-undang maka dialog terbuka adalah suatu keniscayaan dan menjadi hak warga negara, yang sering disebut meaningful participation," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menjelaskan, warga negara didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, serta mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Dia mengemukakan, dialog tersebut diperlukan karena ICMI menilai pembahasan selama ini tidak transparan dan terkesan terburu-buru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baginya, ada beberapa catatan kritis ICMI pada proses penyusunan RUU Kesehatan antara pemerintah dan DPR. Pertama, adanya upaya penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, rekomendasi bagi anggotanya yang berpraktik melayani masyarakat&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini menjadi isu penting. Ditengarai RUU ini dapat menyebabkan terjadinya pemusatan kewenangan seluruh urusan kesehatan di Kementerian Kesehatan," tukas Zaenal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua RUU Kesehatan mengancam kemandirian rumah sakit sehingga menjadi keberatan organisasi bidang kesehatan. Ketiga, bergesernya basis pendidikan dokter spesialis dari universitas ke rumah sakit saja yang akan berakibat menurunkan mutu lulusannya dan mempengaruhi layanan kesehatan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menambahkan, masalah lain yakni dibolehkannya korban pemerkosaan aborsi pada usia kehamilan 14 minggu. Hal tersebut, menurutnya, bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia&nbsp; yang hanya mentoleransi hingga batas usia kehamilan 6 minggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hilangnya kalimat akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan juga&nbsp; diperkirakan dapat menuai masalah kemudian hari," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada pokoknya ICMI menilai RUU Kesehatan yang saat ini sedang menjadi polemik belum memperhatikan kepentingan masyarakat secara utuh," tandas Zaenal.</div> </div>

"Ditengarai RUU ini dapat menyebabkan terjadinya pemusatan kewenangan seluruh urusan kesehatan di Kementerian Kesehatan," tukas Zaenal.

ICMI Tegas Tolak Tembakau Disejajarkan dengan Narkotika dalam RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapikan tembakau  di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022)." width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapikan tembakau  di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah dinilai perlu meninjau ulang Pasal 154 Ayat (3) di Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang menyamakan produk tembakau dan olahannya dengan produk ilegal, narkotika dan psikotropika. Hal ini disuarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).</p> <p>Ketua Majelis Khusus Percepatan Transformasi Desa, ICMI Sofyan Sjaf, mengatakan bahwa rumusan dari pasal tersebut dapat menjadi persoalan baru. "Saya kira rumusan pasal tersebut jadi persoalan baru. Sebab jika memang berlaku maka punya dampak negatif berantai dari hulu ke hilir," ujar Sofyan, Senin (17/4).</p> <p>Sofyan melanjutkan pada level hulu, terdapat sepuluh provinsi terbesar di Indonesia yang merupakan sentra pertanian tembakau. Jika pasal ini dilaksanakan, maka para petani tembakau di daerah tersebut akan kehilangan pendapatan karena tidak dapat melalukan kegiatan bertani tembakau lagi. Ia berharap pemerintah bisa memikirkan masalah ini secara komprehensif.</p> <p>Imbas lainnya yang dapat terjadi adalah tergerusnya pendapatan keuangan daerah dari hasil pertanian tembakau. Sebesar 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pertanian tembakau diperkirakan akan hilang di 10 provinsi tersebut.</p> <p>"Jika mereka harus berhenti berarti pemerintah harus menanggung pekerjaan baru mereka. Apakah sanggup?" tegas Sofyan.</p> <p>Sedangkan pada sisi hilir, Sofyan memaparkan, sebesar 24 juta tenaga kerja di industri tembakau&nbsp;&nbsp; dapat terancam kehilangan pekerjaan. "Data yang saya peroleh ada sekitar 24 juta tenaga kerja pada industri tembakau. Jika mereka harus berhenti berarti pemerintah harus menanggung pekerjaan baru mereka. Apakah sanggup?" tandas Sofyan.</p> <p>Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya, termasuk soal kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, jika RUU Kesehatan menyamakan produk tembakau dan hasil olahannya dengan narkotika, maka dapat berpengaruh buruk bagi para petani di desa-desa, yaitu dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka.</p> <p>"Negara perlu bertanggung jawab kalau banyak petani yang akan kehilangan pekerjaan. Jangan sampai petani tembakau nanti jadi susah. Negara tidak boleh memiskinkan rakyatnya," terang Abbas.</p> <p>Ia melanjutkan pemerintah tidak boleh berdiam diri terhadap masa depan kehidupan petani tembakau. "Apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah jangan sampai mengorbankan kehidupan rakyatnya. Harus ada perhatian dari pemerintah kepada rakyat yang terimbas dari kebijakan tersebut," tutur Abbas.</p> <p>Diketahui, produk tembakau dan hasil olahannya serta minuman alkohol disetarakan dengan produk ilegal, yaitu narkotika dan psikotropika, dalam RUU Kesehatan yang sedang disusun. Hal ini disampaikan dalam RUU Kesehatan Pasal 154 Ayat (3) yang menjabarkan zat adiktif dapat berupa: a. narkotika; b. psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau; dan e. hasil pengolahan zat adiktif lainnya.</p>

Anwar Abbas mengatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya, termasuk soal kesejahteraan hidup.

Tinjau Ulang Pasal 154 Ayat (3) dalam RUU Omnibus Law Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG-20230408-WA0017_1-2987611328.jpg" alt="Masjid Subulussalam Al-Khoory Unismuh Makassar, salah satu dari 10 masjid penerima Nabawi Award oleh ICMI di Jakarta, Sabtu, (8/4)." width="100%">
<figcaption>Masjid Subulussalam Al-Khoory Unismuh Makassar, salah satu dari 10 masjid penerima Nabawi Award oleh ICMI di Jakarta, Sabtu, (8/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Sebanyak 10 masjid di Indonesia menerima Nabawi Award yang dilaksanakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam rangkaian acara Nuzulul Quran 1444 H/2023 M yang digelar Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (8/4).</p> <p>Kesepuluh masjid itu yakni Masjid Subulussalam Al Khoory Unismuh Makassar, Masjid Andalusia Sentul, Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, Masjid Alhurriyah IPB, Masjid Baiturrahman Sumbar, Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Masjid Nurul Muttahidah IMMIM, Masjid Manarul Ilmi ITS, Masjid Kampus UGM, dan Masjid Istiqomah Jakarta Selatan.</p> <p>Wakil Rektor II Unismuh Makassar Andi Sukri Syamsuri mengaku bersyukur Masjid Subulussalam Al Khoory Unismuh Makassar menjadi satu dari 10 masjid yang menerima penghargaan Nabawi Award 2023.</p> <p>&rdquo;Saya dikabari teman-teman ICMI Pusat. Bapak Prof Gagaring Pagalung, selaku Ketua BPH Unismuh, yang hadir menerima penghargaan tersebut di Jakarta,&rdquo; ungkap Andis, sapaan akrab Andi Sukri Syamsuri seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Masjid Unismuh dinilai berhasil menciptakan lingkungan yang ramah dan harmonis bagi umat serta mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aktif di wilayahnya.</p> <p>Penyerahan penghargaan, lanjut dia, dilakukan Ketua Umum ICMI Prof Arif Satria, bersama Sekjen ICMI Andi Yuliani Paris, kepada perwakilan dari masing-masing masjid yang meraih penghargaan.</p> <p>Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Subulussalam Al-Khoory Unismuh, yang juga Wakil Rektor I Unismuh Abd Rakhim Nanda mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.</p> <p>&rdquo;Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi masjid Unismuh untuk terus berinovasi dalam mengembangkan masjid sebagai pusat kegiatan umat yang bermanfaat bagi masyarakat,&rdquo; ujar Rakhim Nanda.</p> <p>Masjid Unismuh selama ini dikenal sebagai wahana pembinaan umat. Selama Ramadan, masjid itu menggelar Pengkajian Ramadan setiap hari, dengan berbagai tema. Mulai fikih ibadah, zakat, dan lainnya.</p> <p>Masjid ini juga telah melahirkan ratusan hafiz yang dibina baik melalui Ma&rsquo;had Al Birr Unismuh, Pendidikan Ulama Tarjih Unismuh, maupun Pesantren Mahasiswa KH Djamaluddin Amien.</p>

Sepuluh masjid di Indonesia menerima Nabawi Award dari ICMI Pusat. Salah satunya Masjid Subulussalam Al Khoory Unismuh Makassar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#icmi

Berita Terkini