<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/Es-Gabus-Pelangi-1223875547.jpg" alt="Ilustrasi Es Gabus. (YouTube Eliza Perkasa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Es Gabus. (YouTube Eliza Perkasa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, turut mengomentari video viral babinsa dan bhabinkamtibmas di Kemayoran. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut dapat dipidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Persisnya pada tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan.</p> <p>Erasmus menyampaikan bahwa dari video viral serta pemberitaan media massa ada beberapa poin. Pertama, tindakan babinsa dan bhabinkamtibmas itu ketika mencegat pedagang es gabus bernama Sudrajat di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus). Kedua, pengakuan Sudrajat yang merasa telah diintimidasi dan dianiaya oleh aparat.</p> <p>&rdquo;Tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pejabat yang diduga melibatkan setidaknya anggota Kepolisian dan TNI, sepanjang menggunakan kekerasan dan intimidasi, dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP baru. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 529 dan Pasal 530 KUHP tentang Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan,&rdquo; terang dia dalam keterangan resmi pada Rabu (28/1).</p> <p>Menurut aktivis yang akrab dipanggil Eras tersebut, perbuatan pejabat atau aparat memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, terlebih jika tindakan tersebut menimbulkan penderitaan fisik atau mental, dapat dipidana dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dalam peristiwa di Kemayoran, ICJR meyakini telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana.</p> <p>&rdquo;Kehadiran aparat atau pejabat yang tidak berwenang, seperti TNI, serta tindakan pengambilan keterangan dan penggunaan kekerasan oleh aparat Kepolisian jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Eras menyatakan bahwa KUHAP melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025, mengatur perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum. Karena itu, dia menilai bahwa peristiwa yang terjadi di Kemayoran secara nyata telah melanggar prosedur tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa tindakan aparat tersebut sangat berbahaya bagi kebebasan dan perlindungan sipil.</p> <p>&rdquo;Maka, berdasarkan catatan di atas, dengan menilai keberlakuan KUHP dan KUHAP baru, ICJR mendorong adanya proses hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan intimidasi,&rdquo; kata dia.</p> <p>Lebih lanjut, ICJR meminta pemerintah memfasilitasi ganti kerugian dan memberikan perlindungan bagi korban. Yang tidak kalah penting adalah memastikan tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari. Utamanya berkaitan dengan keterlibatan aparat TNI dalam ruang sipil yang melampaui tugas pokok dan fungsi serta tindakan aparat Kepolisian yang bertindak di luar kewenangan dan melanggar hukum.</p> <p>Sebelumnya, dalam rekaman video yang sudah beredar luas di masyarakat, pedagang es gabus itu ditanyai oleh seorang polisi dan seorang tentara. Mereka menuding bahwa es yang dijual oleh pedagang bernama Sudrajat tersebut berbahaya. Namun setelah diperiksa oleh Tim Keamanan Pangan (Security Food) Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh dagangan Sudrajat dipastikan aman dan layak konsumsi.</p> <p>Karena itu, setelah ada kepastian terkait dengan keamanan dagangan tersebut, bhabinkamtibmas dan babinsa yang viral di media sosial itu menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Mereka mengaku keliru karena telah menuding es yang dijual oleh Sudrajat terbuat dari spons dan berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat.</p> <p>&rdquo;Kami bhabinkamtibmas dan babinsa yang bertugas dan membuat video tentang penjual es hunkwe yang diduga berbahan spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial,&rdquo; kata mereka dalam rekaman video klarifikasi yang disampaikan di Aula Polsek Kemayoran pada Senin malam (26/1).</p> <p>&nbsp;</p>

Tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut dapat dipidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

ICJR: Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang Tuding Pedagang Es Gabus Berbahan Spons Bisa Dipidana dengan KUHP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono dalam show bertajuk Mens Rea menuai polemik. Namun, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pertunjukan itu tidak dapat dipidana. Menurut Peneliti ICJR Nur Ansar, materi yang dibawakan oleh Pandji merupakan wujud ekspresi yang sah.</p> <p>Karena itu, Nur Ansar menilai bahwa laporan polisi bernomor STTLP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA yang dibuat oleh atas nama Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah tidak perlu. Apalagi NU maupun Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terkait dengan kedua organisasi Islam itu.</p> <p>&rdquo;Kami menilai pelaporan dan penggunaan 2 organisasi besar keagamaan itu merupakan upaya pembungkaman dan kriminalisasi yang nyata pada hak Pandji Pragiwaksono,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (10/1).</p> <p>Nur Ansar menyatakan bahwa pertunjukan Mens Rea adalah karya seni dengan genre komedi. Kritik yang disematkan oleh Pandji dalam pertunjukan itu lazim terjadi. Kritik dalam bentuk satir atau dalam balutan seni lainnya, lanjut dia, dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi negara sebagai bagian kebebasan berekspresi.</p> <p>&rdquo;Tidak ada pidana yang dilanggar oleh Pandji, khususnya dengan berlakunya KUHP baru. Berdasarkan berita, tindak pidana yang digunakan adalah dugaan hasutan di muka umum dan penodaan agama,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Nur Anhar menyatakan bahwa penghasutan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP mencakup 2 hal, yaitu hasutan untuk melakukan tindak pidana dan hasutan untuk melawan penguasa atau pemerintah. Dalam penjelasan pasal itu telah disebutkan yang dimaksud sebagai menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu.</p> <p>&rdquo;Pernyataan Pandji yang menjadi objek laporan kepada Polda Metro Jaya jelas tidak masuk dalam kategori ini karena konteksnya adalah komedi yang berisi komentar atas sikap organisasi keagamaan yang menerima konsesi,&rdquo; terang dia.</p> <p>Sementara itu, penggunaan tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 300 KUHP dan telah diubah dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 poinnya adalah melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan Kekerasan; atau diskriminasi; terhadap orang lain; golongan; atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.</p> <p>&rdquo;Tentu saja konteks ini berbeda dengan pernyataan atau komentar terhadap organisasi keagamaan terkait konsesi tambang. Tidak terdapat ajakan untuk membenci atau memusuhi sama sekali,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Untuk itu, ICJR menyatakan bahwa laporan polisi terhadap Pandji adalah upaya pembungkaman dan kriminalisasi. Nur Anhar menilai proses hukum terhadap pertunjukan Pandji dapat merusak demokrasi di Indonesia dan harus dilawan. Sebab, berpotensi memperburuk iklim kebebasan berekspresi, khususnya ketika seni berisi kritik sosial yang sudah sangat lama lazim dianggap pidana.</p> <p>&rdquo;Sebagai tambahan ICJR memberi usul pada para pelapor untuk lebih sering melihat karya seni dan pertunjukan komedi daripada mencari muka dan merusak demokrasi,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

ICJR nilai laporan polisi soal stand up comedy Pandji Pragiwaksono tidak bisa diproses. Pendapat ini lindungi kebebasan berekspresi.

Stand Up Comedy Pandji Ekspresi Sah di Ruang Pertunjukan, Peneliti ICJR Nilai Tak Bisa Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/U2mUTtobPRaXjUh3ZtkNRTR942Gg6wsge9iPy9nj-2817110347.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dipastikan bergulir. Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk melakukan pembahasan bersama.</p> <p>Hal itu, disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna penutupan masa sidang di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (25/3). "Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu nomor R-19/pres/03/2025," ujarnya.</p> <p>Pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku. Secara struktur, kata Puan, revisi KUHAP menjadi domain Komisi III DPR RI selaku alat kelengkapan dewan (AKD) yang membidangi penegakan hukum.</p> <p>Namun, apakah akan dibahas di Komisi atau mekanisme lain, DPR akan memutuskan usai reses. "Kami akan putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang," kata dia. Mantan Menko PMK itu menegaskan tidak ada tarik menarik antara Badan Legislasi (Baleg) dengan Komisi III DPR untuk membahas RUU KUHAP.</p> <p>Revisi KUHAP sendiri akan menyasar pada sejumlah norma. Antara lain penguatan mekanisme restorative justice termasuk untuk kasus penghinaan presiden, pemidanaan live sidang tanpa izin, pemeriksaan tersangka tak wajib direkam CCTV, hingga advokat tak bisa dituntut pidana saat membela klien.</p> <p>Plt. Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati berharap RUU KUHAP ke depan harus mampu memperbaiki kerangka dasar sistem peradilan pidana. "Penyusunan DIM di Pemerintah yang harus merespons permasalahan dalam RUU KUHAP," ujarnya.</p> <p>Dia menilai klaim DPR bahwa RUU KUHAP memuat berbagai kebaruan tidak terbukti, justru problematik. Dia mencontohkan, soal norma yang tidak mewajibkan pemeriksaan direkam CCTV, dia menilai itu menjadi celah seperti perilaku kekerasan yang dialami tersangka.</p> <p>Contoh norma problematik lainnya adalah penguatan mekanisme restorative justice (RJ). Maidina menilai, konsep RJ dalam RUU KUHAP tidak tepat.</p> <p>Secara konsep, RJ merupakan pendekatan dalam menangani perkara pidana yang bertujuan memulihkan korban, seperti dengan pemberian ganti rugi pengobatan luka fisik dan psikologi, pelibatan korban dalam mediasi untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihannya. Namun dalam RUU KUHAP, RJ dimaknai penghentian perkara di luar persidangan atau diversi.</p> <p>"Padahal RJ dan diversi adalah dua barang yang berbeda," imbuhnya.</p>

Presiden Prabowo Subianto kirim Surpres ke DPR untuk bahas revisi RUU KUHAP, fokus pada penguatan restorative justice dan mekanisme hukum.

KUHAP Dibahas Usai Reses, ICJR Desak Norma Tidak Problematik

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jual-harta-peninggalan-suami-untuk-bayar-utang-cicih-didugat-anaknya_m_190665.jpeg" alt="Ilustrasi hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Setelah pengesahan revisi UU TNI, Komisi III DPR RI akan segera menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama pemerintah.</p> <p>Pemerintah telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi UU tersebut pada Kamis (20/3). Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Iftitahsari meminta pembahasan Revisi KUHAP tak hanya berkutat pada narasi polarisasi tentang diferensiasi fungsional dan asas <em>dominus litis</em>.</p> <p>&rdquo;Publik harus waspada terhadap adanya kepentingan terselubung dari para lembaga penegak hukum yang ingin memperluas kewenangannya khususnya melalui Revisi KUHAP dengan melemparkan narasi tentang penguatan asas <em>dominus litis</em> bagi pihak tertentu,&rdquo; papar Iftitahsari.</p> <p>Asas <em>dominus litis</em> adalah asas yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk mengendalikan jalannya perkara pidana.</p> <p>&rdquo;Dan kita jangan sampai terjebak di narasi yang itu sebetulnya kepentingan-kepentingan lembaga tertentu yang tujuannya ingin memperbesar kewenangan,&rdquo; ujar Iftitahsari dalam diskusi bertajuk bertajuk <em>RUU KUHP Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu</em> yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat (21/3).</p> <p>Iftitahsari mengatakan, Revisi KUHAP tak boleh memberikan kewenangan <em>powerfull</em> kepada satu lembaga. Karena itu diperlukan suatu pengawasan antar lembaga.</p> <p>&rdquo;Kan tadi sudah disampaikan yang penting ada <em>balancing</em> pemenuhan HAM dan juga akuntabilitas. Jangan sampai ada kesewenangan,&rdquo; kata Iftitahsari.</p> <p>Sementara itu, Ketua DPN Peradi Luhut MP Pangaribuan menyebut, para lembaga penegak hukum saling berlomba untuk memperkuat kewenangan mereka melalui revisi KUHAP ini.</p> <p>&rdquo;Mereka berlomba-lomba menambah kewenangannya masing-masing. Namun poin yang harus disepakati adalah bahwa Polri adalah penyidik utama tidak bisa diganggu, demikian Jaksa adalah penuntut tidak bisa diganggu,&rdquo; kata Luhut.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Dengan kata lain ini ada benturan antara diferensiasi fungsional yang dipertahankan polri dan asas dominus litis yang diperjuangkan kejaksaan,&rdquo; sambung dia.</p>

Peneliti ICJR minta pembahasan Revisi KUHAP tak hanya berkutat pada narasi polarisasi tentang diferensiasi fungsional dan asas dominus litis

Usai Revisi UU TNI, Revisi KUHAP Disorot, Waspadai Upaya Perbesar Kewenangan Lembaga Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/WhatsApp-Image-2024-12-09-at-51852-PM-4094457760.jpeg" alt="Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah hati-hati dalam merealisasikan rencana amnesti atau pengampunan terhadap 44.000 narapidana (napi). Agar tidak disalahgunakan, prosesnya harus dilakukan akuntabel, transparan dan sesuai undang-undang.</p> <p>Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Istana Jumat (13/12), pemerintah menyampaikan bahwa presiden berencana akan melakukan pengampunan terhadap 44.000 narapidana. Hal ini dilakukan sebagai upaya menangani <em>overcrowding</em> di Rutan/Lapas di Indonesia.</p> <p>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, ada empat kriteria napi yang dipertimbangkan. Yakni napi perkara tindak pidana ITE tentang penghinaan kepada kepala negara, napi pengidap penyakit berkepanjangan/mengalami gangguan jiwa, napi kasus makar tidak bersenjata di Papua, serta napi narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.</p> <p>Dalam rencana tersebut, orang yang diberikan amnesti dimungkinkan untuk melakukan kegiatan prioritas pemerintah. Seperti swasembada pangan dan sebagai komponen cadangan untuk darurat militer.</p> <p>Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati menilai, hal tersebut baik sebagai langkah yang dilakukan atas dari kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun ICJR menekankan, proses pemberian amnesti harus dilakukan secara akuntabel dan transparan.</p> <p>"Harus dilakukan berbasis kebijakan yang bisa diakses publik untuk dinilai dan dikritisi," ujarnya Minggu (15/12). Hal itu, untuk menghindari praktik gelap dibelakang layar.</p> <p>Maidina menambahkan, pemberian amnesti harus dirumuskan dalam peraturan minimal setera peraturan menteri. Hal itu penting guna menjamin standardisasi penilaian dan pemberian amnesti. Termasuk saat diusulkan ke presiden dan dipertimbangkan oleh DPR.</p> <p>"Penilaian juga harus berbasiskan hasil pembinaan yang memperhatikan aspek psikososial dan kesehatan," imbuhnya.</p> <p>Di sisi lain, dia mengkritisi rencana napi diamnesti untuk dijadikan tenaga swasembada pangan dan komponen cadangan. Sebab rentan bersifat eksploitatif. Mestinya, lanjut dia, yang diperkuat ketersedian lapangan kerja yang layak oleh pemerintah.</p> <p>Momentum untuk mengatasi <em>overcrowding</em> rutan/lapas di Indonesia, kata dia, mestinya tidak hanya melalui amnesti. Salah satunya dengan revisi UU Narkotika.</p> <p>ICJR mengusulkan ke depan pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dikeluarkan dari pemenjaraan. Melainkan rehabilitasi, itupun dengan kadar tertentu sesuai intervensi lembaga kesehatan.</p> <p>"Namun harus dilegitimasi dengan pengesahan revisi UU Narkotika yang memperkenalkan dekriminalisasi pengguna narkotika," jelasnya. Kemudian untuk kasus napi penghinaan presiden, maka kriminalisasi penghinaan presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru juga harus dihapuskan.</p> <p>Lebih lanjut lagi, penguatan persiapan implementasi KUHP Baru yang meperkenalkan pidana alternatif non penjara harus dilakukan secara komprehensif. Seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda.</p>

Maidina menambahkan, pemberian amnesti harus dirumuskan dalam peraturan minimal setera peraturan menteri.

44 Ribu Napi akan Diampuni, ICJR Ingatkan Akuntabilitas dan Transparansi Prosesnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melegalkan aborsi bagi korban kasus rudapaksa atau kekerasan seksual. Legalitas itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.</p> <p>Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti jaminan aborsi aman tersebut. Peneliti ICJR Johanna Poerba menyatakan, terbitnya PP 28/2024 tersebut yang menjamin tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam legislasi di Indonesia. Pengaturan ini sudah dijamin sebelumnya dalam Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>"Apabila merujuk pada UU Kesehatan Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 3 Tahun 2016, pada praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan," kata Johanna dalam keterangannya, Senin (5/8).</p> <p>Johanna menjelaskan, sejak adanya PP 61/2014 dan Permenkes 3/2016, Kepolisian diamanatkan untuk mendukung penyediaan kontrasepsi darurat dan menyediakan surat keterangan dugaan perkosaan bagi korban perkosaan yang ingin mengakses aborsi aman.</p> <p>Seharusnya dengan kondisi saat ini, kata Johanna, korban perkosaan bisa mandapatkan kontrasepsi darurat dan melakukan aborsi aman sampai dengan batas usia kehamilan 8 minggu.</p> <p>Namun, berdasarkan penelitian ICJR pada 2021 dan pemantauan sampai saat 2024 ini, belum ada komitmen nasional di Kepolisian untuk menerbitkan aturan internal ataupun panduan polisi untuk dapat merujuk pemberian kontrasepsi darurat ataupun menerbitkan surat keterangan dugaan perkosaan.</p> <p>"Malah pada 2021 lalu, pihak kepolisian menolak permohonan aborsi anak 12 tahun, korban perkosaan di Jombang, padahal saat itu usia kehamilan korban belum sampai 8 minggu," ucap Johanna.</p> <p>Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak kunjung menunjuk layanan yang dapat memberikan aborsi aman. Padahal, Permenkes 3/2016 mengamanatkan Kemenkes untuk menetapkan fasilitas kesehatan (faskes) yang dapat memberikan layanan aborsi.</p> <p>"Delapan tahun Permenkes tersebut hadir, dan lima belas tahun UU Kesehatan 2009 berlaku, Kemenkes masih belum menetapkan faskes yang dapat memberikan layanan aborsi aman tersebut,"<br />tegas Johanna.</p> <p>Karena itu, ICJR menekankan jaminan aborsi aman tidak hanya perlu dilakukan dalam tataran penerbitan aturan seperti dengan adanya PP 28/2024 yang baru ini. Namun, komitmen realisasi konkret pemangku kepentingan sangat diperlukan.</p> <p>"Aborsi aman akan semakin aman jika dilakukan pada usia kehamilan lebih awal, sehingga seharusnya surat keterangan dugaan perkosaan atau kekerasan seksual tersebut dapat diperoleh dengan cepat dan tidak hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian," pungkasnya.</p>

tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam legislasi.

ICJR Ingatkan Pemerintah soal Legalisasi Aborsi untuk Korban Rudapaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/aborsi.jpg" alt="Ilustrasi aborsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aborsi</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti jaminan aborsi aman dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur salah satunya ketentuan teknis tentang layanan aborsi aman untuk korban perkosaan dan kekerasan seksual, serta indikasi kedaruratan medis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peneliti ICJR Johanna Poerba menyatakan,&nbsp;terbitnya PP 28/2024 tersebut yang menjamin tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam legislasi di Indonesia. Pengaturan ini sudah dijamin sebelumnya dalam Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila merujuk pada UU Kesehatan Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 3 Tahun 2016, pada praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan," kata Johanna dalam keterangannya, Senin (5/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014940362/umumkan-pensiun-usai-vokalisnya-cedera-aerosmith-putar-musik-kami-dengan-keras">Umumkan Pensiun Usai Vokalisnya Cedera, Aerosmith: Putar Musik Kami dengan Keras</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanna menjelaskan, sejak adanya PP 61/2014 dan Permenkes 3/2016, Kepolisian diamanatkan untuk mendukung penyediaan kontrasepsi darurat dan menyediakan surat keterangan dugaan perkosaan bagi korban perkosaan yang ingin mengakses aborsi aman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seharusnya dengan kondisi saat ini, kata Johanna, korban perkosaan bisa mandapatkan kontrasepsi darurat dan melakukan aborsi aman sampai dengan batas usia kehamilan 8 minggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, berdasarkan penelitian ICJR pada 2021 dan pemantauan sampai saat 2024 ini, belum ada komitmen nasional di Kepolisian untuk menerbitkan aturan internal ataupun panduan polisi untuk dapat merujuk pemberian kontrasepsi darurat ataupun menerbitkan surat keterangan dugaan perkosaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Malah pada 2021 lalu, pihak kepolisian menolak permohonan aborsi anak 12 tahun, korban perkosaan di Jombang, padahal saat itu usia kehamilan korban belum sampai 8 minggu," ucap Johanna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak kunjung menunjuk layanan yang dapat memberikan aborsi aman. Padahal, Permenkes 3/2016 mengamanatkan Kemenkes untuk menetapkan fasilitas kesehatan (faskes) yang dapat memberikan layanan aborsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Delapan tahun Permenkes tersebut hadir, dan lima belas tahun UU Kesehatan 2009 berlaku, Kemenkes masih belum menetapkan faskes yang dapat memberikan layanan aborsi aman tersebut," tegas Johanna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ICJR menekankan jaminan aborsi aman tidak hanya perlu dilakukan dalam tataran penerbitan aturan seperti dengan adanya PP 28/2024 yang baru ini. Namun, komitmen realisasi konkret pemangku kepentingan sangat diperlukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aborsi aman akan semakin aman jika dilakukan pada usia kehamilan lebih awal, sehingga seharusnya surat keterangan dugaan perkosaan atau kekerasan seksual tersebut dapat diperoleh dengan cepat dan tidak hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

ICJR menyoroti jaminan aborsi aman dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Pemerintah Terbitkan PP 28/2024 Legalkan Aborsi, ICJR Ingatkan Realisasi Nyata di Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/David-Ozora-Pulang-Dari-Rumah-Sakit-Dery-Ridwansah-6-1115999400.jpg" alt="David Ozora saat meyapa awak media di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Minggu (16/4/2023). David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandy Satriyo direncanakan pulang dari rumah sakit siang ini. Kondisi David sempat koma akibat penganiayaan pada 20 Februari 2" width="100%">
<figcaption>David Ozora saat meyapa awak media di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Minggu (16/4/2023). David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandy Satriyo direncanakan pulang dari rumah sakit siang ini. Kondisi David sempat koma akibat penganiayaan pada 20 Februari 2</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu menyebut tak perlu adanya keterangan dari Cristalino David Ozora dalam kasus penganaiyaan oleh Mario Dandy Satriyo. Terlebih kondisi David juga belum pulih, sehingga tidak layak dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Kalau ini yang buat lama, saya nggak ngerti untuk apa, D juga dalam kondisi nggak fit. Nggak perlu ada keterangan korban, semua rangkaian perbuatan MDS itu clear tanpa perlu korban bersaksi, dia pelaku penganiayaan, dia merencanakan dari awal, memanipulasi AG dari awal, butuh apa lagi?," kata Erasmus dalam akun Twitternya, Kamis (11/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erasmus menjelaskan, perbuatan Dandy sudah jelas penganiayaan. Tanpa adanya keterangan dari korban pun peristiwa penganiayaan itu tetap jelas terjadi di mata hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01585652/ringkasan-vonis-kasus-sabu-teddy-minahasa-semua-terdakwa-utama-divonis-lebih-ringan-dari-tuntutan">Ringkasan Vonis Kasus Sabu Teddy Minahasa: Semua Terdakwa Utama Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MDS ini melegitimasi kekerasan dengan mengambinghitamkan D melakukan pelecehan, lalu berikutnya mempersalahkan AG sebagai otak atau penghasut kekerasan. Dua hal itu nggak ada hubungan dengan kekerasan yang dilakukan MDS, butuh keterangan apa dari D?," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, polisi telah menetapkan Mario Dandy Satriyo sebagai tersangka penganiayaan&nbsp;Cristalino&nbsp;David&nbsp;<wbr />Ozora. Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara dan penyidik mendapat minimal dua alat bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka&nbsp;MDS&nbsp;telah ditahan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01585847/dear-shareholder-abm-investama-bakal-bagikan-dividen-rp-11-triliun-pada-9-juni-2023">Dear, Shareholder! ABM Investama Bakal Bagikan Dividen Rp 1,1 Triliun pada 9 Juni 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik selanjutnya menetapkan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan sebagai tersangka. Anak AG selaku kekasih Dandy juga dinaikan status hukumnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dandy dan Shane kini menjalani penahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Polda Metro Jaya. Sedangkan AG ditahan di lembaga kesejahteraan sosial mengingat statusnya masih anak di bawah umur.</div>

Erasmus Napitupulu menyebut tak perlu adanya keterangan dari Cristalino David Ozora dalam kasus penganaiyaan oleh Mario Dandy Satriyo.

ICJR Sebut Polisi Tak Perlu Periksa David Untuk Kasus Mario Dandy, Ini Alasannya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/jokowi-hpn-2023.jpg" alt="Presiden Jokowi di peringatan HPN 2023,  Sumut, Kamis (9/2/2023). (SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi di peringatan HPN 2023,  Sumut, Kamis (9/2/2023). (SUMUT POS)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba Merry Utami. Menurut ICJR, kebijakan ini merupakan grasi pertama yang diberikam Presiden Jokowi kepada terpidana mati kasus narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Grasi ini adalah grasi pertama yang diberikan Presiden Jokowi untuk terpidana mati kasus narkotika. Bagi ICJR ini adalah langkah penting yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam perubahan kebijakan hukuman mati selama ini," kata peneliti ICJR Adhigama Budiman kepada wartawan, Jumat (14/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"ICJR berharap hal yang sama akan diterapkan bagi terpidana mari lain, khususnya yang sudah lebih dari 10 tahun dalam masa tunggu terpidana mati," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adhigama menjelaskan, berdasarkan pernyataan kuasa gukum Merry Utami, klienya diberikan grasi oleh Presiden Jokowi pada Kamis, 24 Maret 2023 lalu.&nbsp;Keputusan Presiden No. 1/G/2023 ini mengubah pidana mati Merry Utami menjadi pidana seumur hidup.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merry Utami adalah seorang korban perdagangan orang yang telah duduk dalam deret tunggu terpidana mati lebih dari 20 tahun, sejak dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Grasi itu telah diajukan sejak 2016 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ICJR juga mengapresiasi Presiden Jokowi untuk mengambil langkah baru mengenai penanganan terpidana mati, utamanya kasus narkotika. Terlebih, kasus-kasus narkotika sering didapatkan dalam penerapannya justru menjerat orang-orang yang rentan, termasuk korban perdagangan orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus sejenis Merry Utami juga terjadi di kasus lainnya, dengan adanya dimensi eksploitasi dan kekerasan berbasis gender," ucap Adhigama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Grasi yang diberikan Presiden Jokowi ini menandakan ada langkah untuk memperbarui politik hukum pidana mati di Indonesia, yang juga selaras dengan KUHP Baru serta komitmen UPR ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyegeraan peniliaian terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu paling tidak untuk 101 terpidana mati yang sudah lebih dari 10 tahun menunggu eksekusi harus dilakukan, untuk menjadi subjek pengubahan hukuman sebagai persiapan implementasi KUHP baru," pungkasnya.</div>

Grasi ini adalah grasi pertama yang diberikan Presiden Jokowi untuk terpidana mati kasus narkotika. Bagi ICJR ini adalah langkah penting.

ICJR Apresiasi Jokowi Berikan Grasi untuk Terpidana Mati Merry Utami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tidak mengajukan upaya hukum banding, atas vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E diapresiasi berbagai pihak. Kejaksaan menghormati putusan hakim yang telah dianggap mewujudkan keadilan substantif, yang dapat diterima masyarakat.<br /> <br /> "ICJR untuk itu mengapresiasi keputusan kejaksaan untuk tidak mengajukan banding tersebut, juga mengapresiasi jaksa penuntut umum (JPU) yang dalam tuntutannya pada bagian hal-hal yang meringankan juga mengakui kedudukan Bharada E sebagai JC, karena telah memberikan keterangan yang signifikan untuk membongkar kasus pembunuhan Brigadir J," kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu dalam keterangannya, Jumat (17/2).<br /> <br /> Erasmus menyatakan, praktik baik kejaksaan dan pengadilan dalam memperlakukan JC pada kasus Bharada E perlu menjadi catatan penting, untuk perbaikan hukum acara pidana ke depan.<br /> <br /> Oleh karenanya, ICJR merekomendasikan agar revisi KUHAP harus segera diinisiasi oleh pembuat kebijakan dalam rangka mengakomodir penguatan peran JPU dan LPSK dalam sistem justice collaboratore (JC).<br /> <br /> "Karena peran JC penting untuk membantu pengungkapan tindak pidana yang memiliki tingkat kesulitan tinggi," tegas Erasmus.<br /> <br /> Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Jumhana menyatakan, tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara, terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Hal ini setelah Kejaksaan melihat secara utuh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<br /> <br /> Vonis terhadap Bharada E terbilang ringan. Sebab, jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang mengajukan hukuman 12 tahun penjara.<br /> <br /> "Kami melalui korban, negara dan masyarakat. Kami tidak melakukan banding dalam perkara ini," ungkap Fadil Zumhana di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis (16/2).<br /> <br /> Fadil mengutarakan, merupakan hal wajar jika hakim memvonis lebih berat dan ringan dari tuntutan JPU. Namun, putusan terhadap para terdakw itu telah sesuai dakwaan Jaksa.<br /> <br /> "Ketika hakim berbeda menjatuhkan dari tuntutan pidana, dalam praktek hukum, karena kita sama-sama praktisi itu hal yang wajar. Bisa hakim menaikkan, bisa hakim menurunkan, namun jaksa telah berhasil meyakinkan sehingga hakim sepakat. Kalau tinggi rendahnya itu tergantung keyakinan hakim," ucap Fadil.<br /> <br /> Keputusan untuk tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis ringan Bharada E ini juga telah dipikirkan secara matanh oleh Jaksa Agung RI. Kejaksaan Agung meyakini, hakim telah mengakomodir dakwaan jaksa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.<br /> <br /> "Terkait putusan hakim terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiun, Kejakasaan Agung Republik Indonesia melalui pemikiran yang mendalam dari mulai JPU sampai kepada pimpinan Kejaksaan RI, mengambil sikap bahwa dalam proses pemberian keadilan itu harus diberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat," tegas Fadil.<br /> <br /> Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Dia dianggap bersalah menjadi eksekutor pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.<br /> <br /> “Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).<br /> <br /> Perbuatan Richard dianggap secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ICJR Apresiasi Kejaksaan Tak Banding Vonis 1,5 Tahun Penjara Bharada E

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#icjr

Berita Terkini