<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72419_91713_Ichsanuddin-Noorsy.jpg" alt="Ichsanuddin Noorsy." width="100%">
<figcaption>Ichsanuddin Noorsy.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar politik ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, sikap pimpinan MPR RI yang tidak menjalankannya putusan sidang Paripurna DPD untuk mengganti&nbsp;Wakil Ketua MPR perwakilan DPD, Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, akan membuat keputusan yang dibuat MPR menjadi cacat hukum. Dijelaskannya, tidak dilantiknya Tamsil akan membuat tidak terwakilinya kepentingan DPD RI di MPR. "Karena sudah jelas kalau Fadel Muhammad (wakil ketua MPR yang dicopot DPD) tidak merepresentasikan DPD. Walaupun masih ada unsur DPD yang bekerja di MPR, tapi kan di pimpinan MPR tidak bisa," kata Ichsanuddin, Jumat (28/4). Tidak itu saja, tidak dilantiknya Tamsil juga akan membawa implikasi politik. Menurutnya, jika terjadi sesuatu dan membutuhkan keputusan MPR maka keputusan itu cacat hukum. "Karena Fadel Muhammad tidak merepresentasikan MPR," ungkapnya. Sikap tidak menjalankan keputusan DPD untuk mengganti Fadel dengan Tamsil juga merupakan bentuk Pimpinan MPR tidak menghormati dan menghargai DPD. "Dalam hubungan lembaga negara sikap MPR ini tidak menghormti dan menghargai DPD,&rdquo; kata Ichsanuddin. Keputusan DPD RI yang dipimpin LaNyala Mattalitti, menurut Ichsanuddin, tidak disukai kekuasaan di balik MPR. "Ada kekuasaan di balik Bambang Soesatyo yang tidak menyukai keputusan DPD RI (memilih Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR)," kata Ichsanuddin. Tidak dijalankannya hasil Paripurna DPD yang mengganti Fadel dengan Tamsil akan mengganggu hubungan kelompok DPD dengan DPR di MPR.

Keputusan DPD RI yang dipimpin LaNyala Mattalitti, menurut Ichsanuddin, tidak disukai kekuasaan di balik MPR.

Tamsil Masih Tak Dilantik, Pakar Sebut Semua Keputusan MPR Jadi Cacat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vaksin halal untuk memutus mata rantai penularan covid-19 belum digunakan optimal. Terutama untuk dosis lanjutan (booster).  Pengamat Ekonomi dan Politik Ichsanuddin Noorsy menilai, ada kekuatan atau peran pebisnis dan mafia vaksin yang menyebabkan pemerintah terutama Kemenkes belum menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.  “Kalau kategorinya mafia, saya lihat ada semacam relasi dan hubungan antara oligarki di bidang bisnis dengan oligarki politik. Jadi semua berkaitan tentang kekuatan bisnis (vaksin) tidak ada yang tidak berkaitan dengan kekuatan bisnis,” ungkap Ichsanuddin saat dihubungi awak media, Kamis (12/5).  Menurut Noorsy, semua kalangan boleh saja berbisnis, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.  “Dalam pandangan saya bisnis boleh saja, tapi bisnis yang menyelamatkan manusia dong. Jangan bisnis yang kemudian menimbulkan masalah dan keributan,” ucapnya.  Dia berpendapat, model bisnis yang dibangun dalam vaksinasi yakni membangun industri ketakutan sehingga mereka membutuhkan vaksin. Kemudian para mafia vaksin bekerja sama dengan oknum elite pemerintahan yang dapat memberikan kekuatan memaksa terhadap rakyat.  Diketahui, putusan MA menyatakan Pemerintah wajib menyediakan vaksin Covid-19 berstatus halal bagi umat Muslim di Indonesia.  Putusan MA tersebut merupakan hasil judicial review yang dimenangkan YKMI terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin.  Dalam salinan putusannya, MA menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa serta merta mamaksakan kehendaknya kepada warga negara Indonesia untuk divaksin dengan alasan apapun dan tanpa syarat.  Tindakan pemerintah yang menetapkan jenis vaksin belum (memperoleh sertifikat) halal ke masyarakat, khususnya umat Islam, berdasarkan bunyi salinan MA, adalah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  Sejauh ini pemerintah terus mendorong agar masyarakat memenuhi kebutuhan vaksin booster. Namun, vaksin booster yang disediakan pemerintah tidak berlabel halal, seperti AstraZeneca.

Pandangan Pengamat soal Peran Pebisnis dalam Program Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72419_91713_Ichsanuddin-Noorsy.jpg" alt="Ichsanuddin Noorsy." width="100%">
<figcaption>Ichsanuddin Noorsy.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dikenal sebagai surga bagi investasi di kawasan Asia, karena dukungan regulasinya. Sayangnya, istilah surga investasi itu justru berantakan akibat buruknya penegakan hukum dan terjadinya disparitas.  "Indonesia surga bagi investasi untuk kawasan Asia, kalo menurut undang-undang. Tapi begitu menyangkut penegakan hukum, surga itu terancam berantakan, terancam luluh lantah karena buruknya penegakan hukum," ungkap Ekonom Senior, Ichsanuddin Noorsy, Minggu (25/7).  Kondisi ini juga telah dinyatakan oleh dua lembaga, yakni Bank Dunia yang menyebut adanya problematika terhadap kepastian hukum yang disebut sebagai lack of certainty serta Moodys Poor. Contoh penegakan hukum yang buruk adalah kasus Jiwasraya-Asabri.  Alhasil, investor meninggalkan pasar modal Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan aksi Kejaksaan Agung yang serampangan menyita dan lelang aset yang tak terkait perkara.  "Dalam memperbaiki iklim investasi bukan melulu hanya tentang regulasinya, tidak melulu pada persoalan birokrasinya, tapi ada tiga problem di situ, problem keadilan dan itu bisa menyangkut ketimpangan yang muncul di balik investasi, lalu problem penghisaban posisinya, dan problem campur tangan," kata dia.  Dirinya pun mengkritisi rezim Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah memberikan 'karpet merah' kepada investor, namun tidak memberi aura yang positif terhadap penegakan hukum.  "Nah, karena tidak positif dalam penegakan hukum akibatnya sejumlah sekuritas asing kabur. Walaupun Indonesia bersedia di invasi, bersedia di intervensi, dan bersedia di indotrasi oleh kekuatan modal asing begitu kan ya, tapi karena penegakan hukumnya jelek mereka ya nggak mau. Jadi posisi kita masuk ke dalam posisi dihindari dalam berinvestasi," jelasnya.  Hal senada juga diungkapkan, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE), Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya masalah kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting bersama dengan beberapa pertimbangan ekonomi lain seperti kemudahan berinvestasi, ataupun akses pembiayaan perbankan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> "Meski beberapa aturan menjamin aspek penegakan hukum untuk investor, hanya saja, yang perlu menjadi perhatian ialah masalah turunnya peringkat indeks korupsi Indonesia. Tentu ini menjadi semacam lampu kuning, karena jika pemberantasan korupsi dianggap melemah, maka hal ini bisa jadi mengindikasikan potensi penyelewangan kekuasaan. Hal ini saya kira bisa menjadi persepsi negatif bagi investor," kata Yusuf.  Ia mengatakan, dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah salah satu ukuran penilaian penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy, yakni menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.  "Sekali lagi hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi investor nantinya," tandasnya.

Pemerintah Gelar Karpet Merah untuk Investasi, Hukum Masih Berantakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/polda-metro-jaya-garap-ichsanuddin-untuk-tersangka-sri-bintang-pamungkas_m_102626.jpeg" alt="Ichsanuddin Noorsy" width="100%">
<figcaption>Ichsanuddin Noorsy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya kembali memeriksa ekonom Ichsanuddin Noorsy. Pemeriksaan ini dilakukan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan makar. Bila sebelumnya dia diperiksa untuk tersangka Rachmawati Seokarnoputri, Ichsanuddin kini dipanggil untuk tersangka Sri Bintang Pamungkas. Pemeriksaan dilakukan di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. &ldquo;Panggilannya sudah kami layangkan dan akan diperiksa pada Rabu 18 Januari nanti," ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan, Senin (16/1). Hendy mengatakan, Ichsanuddin akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus dugaan makar tersangka Sri Bintang Pmungkas. "Yang bersangkutan sudah confirm mau datang hari Rabu," sambung dia. Saat disinggung terkait berkas Sri Bintang, Hendy mengatakan pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Kami masih menunggu petunjuk dari JPU, mudah-mudahan segera di-P21 (dinyatakan lengkap)," tambah Hendy. Sebelumnya, Ichsanuddin diperiksa polisi sebagai saksi tersangka Rachmawati. Dalam pemeriksaan tersebut, Ichsanuddin banyak ditanya polisi soal kehadirannya sebagai pembicara di Rumah Amanat Rakyat. (elf/JPG)

Polda Metro Jaya Garap Ichsanuddin Untuk Tersangka Sri Bintang Pamungkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ichsanuddin-noorsy-beberkan-pertemuannya-dengan-para-tersangka-makar_m_101261.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Ichsanuddin Noorsy diperiksa Polda Metro Jaya secara intensif hingga Selasa (10/1) dini hari tadi. Dia dimintai keterangan terkait pertemuannya dengan para tersangka makar di Rumah Amanat Rakyat, serta kehadirannya di aksi 212. "Saya ditanya tentang peristiwa 17 November, lalu ditanya 20 November di UBK dan kehadiran saya di 212. Berkaitan dengan sejumlah&nbsp;tersangka makar, saya ditanya hubungan saya dengan mereka, termasuk hubungan saya dengan Ratna Sarumpaet, Hatta Taliwang, Rachmawati&nbsp;Soekanro Putri, SBP," terang Ichsanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (10/1). Pada tanggal 17 November, Ichsanuddin lebih banyak bicara soal politik uang yang dinilainya sudah merusak demokrasi. Dia juga&nbsp;bercerita soal mekanisme demokrasi korporasi yang merupakan bagian dari acara bedah buku 'Revolusi Belum Selesai'. Selanjutnya, pada pertemuan tanggal 20 November 2016, Ichsanuddin lebih banyak berbicara mengenai isu strategis dan kekinian, termasuk&nbsp;soal rencana penegakan hukum dalam konstruksi penistaan agama. "Lalu pada acara 20 Nivember saya dicoba konfirmasi atas notulen yang&nbsp;beredar. Saya bilang, saya datang telat dan pulang duluan pada 20 November itu," katanya. Menurutnya, dalam pertemuan itu dia juga membahas isu strategis di panggung internasional mengenai kemenangan Donald Trump terhadap&nbsp;Hillary Clinton. "Sedangkan isu kekiniannya adalah dampak dari kalahnya China di konflik laut China selatan yang akan membawa&nbsp;pertarungan lebih tajam tentang posisi Amerika terhadap China dan itu berdampak ke Indonesia. Itu berkaitan dengan posisi&nbsp;perekonomian," paparnya. Seanjutnya, penyidik juga menanyakan masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, gagasan besar dari pertemuan dengan para&nbsp;tersangka makar yakni mengembalikan ke UUD 1945 yang asli. "Saya menyebut amandemen UUD '45 ke UUD tahun 2002 sendiri tanpa kajian akademik dan riset yang cukup dan tergantung modal, modal apa&nbsp;yang anda mau ambil. Modal Amerika atau modal Prancis, padahal sesungguhnya pada November '98 sudah terjadi perubahan, khususnya pasal&nbsp;6 ayat 2, tentang presiden dan wakil presiden dipilih lima tahun sekali dan sesudahnya dapat dipilih kembali lalu diubah sesudahnya&nbsp;dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatannya," terang dia. "Itu kan dimulai dengan perdebatan panjang kalau pada sidang umum MPR November 98. Perdebatan itu karena kebetulan skripsi tata negara&nbsp;saya bekaitan dengan itu jadi saya tau persis. Sementara amandemen pada 2002 tanpa kajian akademik, dan itu dipersoalkan banyak orang.&nbsp;Bagaimana kalau dikembalikan ke UUD '45? Sesungguhnya sama dan ini perdebatan menarik," lanjut dia. Menurutnya, perlu ada kajian seberapa efektifnya amandemen tersebut dan seberapa jauh ketentuan saling bertentangan satu dengan yang&nbsp;lain dan seberapa jauh amandemen itu bertentangan dengan kata pembukaan.&nbsp; "Dan ini kata kuncinya bertentangan dengan semangat kejuangan funding father kita. Di sini saya ditanya apakah konsep kembali ke UUD&nbsp;45 itu sudah ada kajian akademik atau tidak. Saya bilang, saya tidak tahu dan tidak ngerti, tapi yang menarik adalah jadi bagaimana&nbsp;kalau kembali secara politik, kalau memang proses politik dan jika keputusan politik adalah sah, ya sah saja. Walaupun secara akademik&nbsp;dia bisa dilakukan kajian lebih dalam," terang dia. (elf/JPG)

Ichsanuddin Noorsy Beberkan Pertemuannya dengan Para Tersangka Makar   