<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/duterte-tuding-para-pastor-ingin-menggulingkannya_m_.jpg" alt="Rodrigo Duterte." width="100%">
<figcaption>Rodrigo Duterte.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penangkapan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh International Criminal Court (ICC) telah mengguncang opini publik internasional. Selain itu dinilai memperdalam krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan internasional tersebut. Penangkapan dinilai dilakukan tanpa dasar hukum kuat mengabaikan fakta bahwa Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma sejak 2019. Sehingga menjadi bukti cacat prosedural yang semakin memperburuk citra ICC. Ditambah lagi, tidak ada red notice dari Interpol membuat legalitas tindakan ini dipertanyakan. Isu standar ganda dan keadilan selektif juga kembali mencuat. ICC dinilai terlalu fokus pada negara-negara berkembang, terutama di Afrika. Sementara itu, kejahatan oleh negara-negara besar cenderung diabaikan. Situasi diperburuk skandal internal ICC. Laporan independen pada 2020 mengungkap perundungan dan pelecehan seksual sistemik di dalam lembaga. Pada 2024, Jaksa Penuntut Utama ICC Karim Khan diselidiki atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang stafnya. Kejadian ini menegaskan kegagalan pengawasan internal dan keretakan moral di tubuh ICC. Negara-negara seperti Burundi telah mengambil sikap tegas dengan menarik diri dari ICC, menangguhkan semua kerja sama, dan menyebut penyelidik PBB sebagai persona non grata. &rdquo;Burundi adalah korban konspirasi internasional,&rdquo; kata Wakil Presiden Burundi Gaston Sindimwo. Sementara itu, juru bicara oposisi Jeremiah Minani menegaskan bahwa penarikan ini bukan alasan untuk menghindari keadilan, melainkan refleksi atas rusaknya sistem internasional saat ini. &rdquo;Penarikan pasukan tidak memberikan hak kepada rezim untuk terus melakukan pembantaian tanpa mengkhawatirkan keadilan internasional, penarikan pasukan ini bukanlah sebuah peristiwa,&rdquo; kata Minani. Dengan krisis integritas yang makin dalam, dunia kini menghadapi pertanyaan besar terkait peran ICC sebagai simbol keadilan internasional. &rdquo;Burundi adalah korban konspirasi internasional yang didukung keterlibatan kekuatan tertentu dengan tujuan tunggal menghancurkan negara ini, kami akan meninggalkan ICC dan menanggung semua konsekuensinya,&rdquo; ujar Minani.

Penangkapan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh International Criminal Court (ICC) guncang opini publik internasional

Krisis Kepercayaan Dunia kepada ICC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/29/kehancuran-di-RS-Kamal-Adwan-Beit-Lahia-Gaza-Palestina-68482435.jpg" alt="Ilustrasi kawasan yang hancur terlihat di dekat Rumah Sakit Kamal Adwan setelah serangan Israel di Beit Lahia, Gaza. (Anadolu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan yang hancur terlihat di dekat Rumah Sakit Kamal Adwan setelah serangan Israel di Beit Lahia, Gaza. (Anadolu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hampir 1.100 bayi Palestina meninggal akibat serangan Israel ke Jalur Gaza yang tak kunjung berhenti sejak 7 Oktober 2023, demikian laporan otoritas setempat dilansir dari Antara pada Rabu (1/1). Otoritas media pemerintah Gaza menyebut 1.091 bayi, termasuk 238 bayi yang baru lahir, kehilangan nyawanya selama satu tahun lebih agresi Israel. Meski menghadapi desakan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza, rezim Zionis Israel tak kunjung menghentikan agresinya. Lebih dari 45.550 orang, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak, terbunuh dan 108.300 lebih lainnya cedera akibat serangan Israel, demikian menurut otoritas kesehatan setempat. Israel juga melakukan blokade total terhadap Jalur Gaza sehingga membuat seluruh populasi daerah tersebut terancam kelaparan. Otoritas setempat pada Senin (30/12) menyebut sekurangnya tujuh orang, termasuk enam bayi, meninggal akibat terpapar cuaca dingin di Gaza di tengah blokade Israel. Sementara itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan ketua otoritas pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Israel juga kini menghadapi gugatan atas dugaan tindak genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Otoritas media pemerintah Gaza sebut 1.091 bayi, termasuk 238 bayi yang baru lahir, kehilangan nyawa selama satu tahun lebih agresi Israel

Hampir 1.100 Bayi Tewas akibat Serangan Israel di Gaza sejak 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/2024112215385411-1768948347.jpg" alt="Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant." width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta pemimpin militer Hamas Mohammed Deif. Langkah ini terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik Gaza, yang berlangsung sejak Oktober 2023. ICC menyatakan bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas penggunaan kelaparan sebagai strategi perang. Selain itu, keduanya juga didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya. Melansir The Guardian pada Jumat (22/11/2024), ICC menyatakan, &ldquo;Kedua tokoh ini dengan sengaja mencegah pasokan barang vital, seperti makanan, air, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik ke Gaza, serta secara sadar merampas kebutuhan mendasar yang esensial bagi kelangsungan hidup penduduk sipil di wilayah tersebut.&rdquo; Kebijakan ini, menurut ICC, menyebabkan kondisi di Gaza memburuk drastis, mengakibatkan kematian warga sipil, termasuk anak-anak. ICC menambahkan, &ldquo;Kekurangan yang diciptakan secara sengaja itu telah menimbulkan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk menghancurkan sebagian populasi sipil di Gaza.&rdquo; Tanggapan Israel dan Sekutu Netanyahu dengan keras mengecam keputusan ini, menyebutnya sebagai langkah &ldquo;antisemit&rdquo; dan tidak berdasar. &ldquo;Israel sepenuhnya menolak tuduhan palsu dan absurd dari Pengadilan Kriminal Internasional, sebuah lembaga politik yang bias dan diskriminatif,&rdquo; tegas kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Netanyahu juga menambahkan, &ldquo;Tidak ada keputusan anti-Israel yang akan mencegah kami&mdash;dan tidak akan mencegah saya&mdash;untuk terus membela negara kami dengan segala cara.&rdquo; Amerika Serikat juga menolak keras keputusan ICC. Presiden Joe Biden menyebut surat perintah penangkapan itu sebagai tindakan &ldquo;keterlaluan.&rdquo; Dalam pernyataannya, Biden menegaskan bahwa ICC tidak dapat menyamakan tindakan Israel dengan Hamas. &ldquo;Kami akan selalu mendukung Israel dalam melawan segala ancaman terhadap keamanannya,&rdquo; ujar Biden. Kasus Mohammed Deif Selain Netanyahu dan Gallant, ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk Mohammed Deif atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penyanderaan selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang, kebanyakan warga sipil Israel, dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera. Israel sebelumnya mengeklaim bahwa Deif tewas dalam serangan udara pada Juli 2024, tetapi ICC menyatakan akan terus mengumpulkan bukti untuk mengonfirmasi laporan tersebut. Respon Internasional Keputusan ICC ini disambut baik oleh organisasi hak asasi manusia. Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, menyebut langkah ini sebagai momen penting dalam menegakkan keadilan. &ldquo;Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu sekarang secara resmi menjadi buronan,&rdquo; ujarnya, dilansir dari CNBC, Jumat (22/11/2024). Human Rights Watch juga menyatakan bahwa surat perintah ini menjadi pengingat bahwa, &ldquo;Tidak ada seorang pun yang kebal hukum.&rdquo; Namun, lembaga itu juga menegaskan bahwa keberhasilan ICC sangat bergantung pada dukungan negara-negara anggota untuk menegakkan hukum internasional tanpa pandang bulu. Implikasi Politik dan Hukum Langkah ICC ini akan membatasi pergerakan Netanyahu secara internasional, karena negara-negara anggota ICC diwajibkan menangkapnya jika memasuki wilayah mereka. Namun, Israel bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksinya. Namun di dalam negeri, langkah ini justru bisa memperkuat posisi Netanyahu, karena sebagian besar warga Israel memandang ICC sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, di level internasional, keputusan ini menambah tekanan terhadap Israel di tengah upaya diplomasi untuk menghentikan konflik dengan Hamas. Keputusan ini menciptakan preseden penting karena untuk pertama kalinya pemimpin dari negara demokrasi barat dikenai surat penangkapan atas tuduhan kejahatan perang oleh ICC. Keberhasilan dalam menegakkan surat perintah ini akan menjadi ujian besar bagi komunitas internasional dalam menunjukkan komitmen terhadap keadilan global.

Keputusan ini memicu reaksi beragam, dari kritik keras Israel dan sekutunya hingga dukungan dari kelompok hak asasi manusia.

ICC Resmi Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu atas Dugaan Kejahatan Perang di Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/15/5513-1175278500.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Alex Brandon/AP)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Alex Brandon/AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dan kepala pertahanan Yoav Gallant sebagai tindakan yang sangat keterlaluan. &rdquo;Pengeluaran surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap para pemimpin Israel adalah suatu tindakan yang sangat keterlaluan. Saya untuk menegaskan sekali lagi: apapun yang mungkin disiratkan oleh ICC, tidak ada kesetaraan tidak ada antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanan,&rdquo; kata Biden dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya pada Kamis (21/11), ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Kemudian pada hari yang sama, kantor Netanyahu menuduh ICC mengisolasi Israel dan mendukung terorisme terhadap Israel. &rdquo;ICC dengan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua individu, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya dari 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024,&rdquo; demikian pernyataan ICC. Pada 20 Mei yang disebut dalam pernyataan itu merujuk pada tanggal di mana jaksa ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap mereka. ICC menolak argumen Israel yang menyatakan bahwa pengadilan tersebut tak memiliki yurisdiksi untuk memerintahkan penangkapan Netanyahu dan Gallant. ICC menemukan dasar yang wajar untuk meyakini bahwa kedua orang tersebut bertanggung jawab atas tindak kejahatan perang dalam bentuk memanfaatkan kelaparan sebagai metode peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, dan tindakan tak manusiawi lainnya. ICC juga menemukan dasar yang wajar untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant masing-masing bertanggung jawab secara pidana sebagai penguasa sipil untuk kejahatan perang dalam bentuk secara sengaja mengarahkan serangan terhadap populasi sipil. Sementara itu, Irak menyebut surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap dua pejabat Israel, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant sebagai keputusan bersejarah, adil, dan tepat bagi para korban di Palestina dan Lebanon. &rdquo;Pemerintah Irak menghargai sikap berani dan adil yang diambil ICC dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan entitas Zionis dan mantan Menteri Pertahanannya,&rdquo; kata juru bicara pemerintah Basim Al-Awadi dalam sebuah pernyataan. &rdquo;Keputusan bersejarah ini menegaskan bahwa seberapapun besar upaya penindasan untuk berkuasa, keadilan dan kebenaran akan melawannya dan mencegahnya mendominasi dunia,&rdquo; tambah dia. Al-Awadi menggambarkan keputusan itu sebagai bukti keadilan bagi darah para korban tak bersalah dan martir yang gugur dalam perang kriminal (genosida) yang dilancarkan entitas Zionis selama lebih dari satu tahun di Gaza dan Lebanon. Irak menuntut agar serangan Israel dihentikan, serta mendesak semua bangsa merdeka untuk melaksanakan keputusan ini dengan membawa para tersangka ke pengadilan yang berwenang guna mempertanggungjawabkan pelanggaran mereka terhadap kemanusiaan.

Presiden AS Joe Biden sebut keputusan ICC keluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu sebagai tindakan yang keterlaluan

Presiden Biden Marah ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/IMG_7701-3908737923.jpg" alt="Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Kantor Perdana Menteri di Yerusalem, 17 Maret 2024 (Sumber Foto : JNS Media)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Kantor Perdana Menteri di Yerusalem, 17 Maret 2024 (Sumber Foto : JNS Media)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Belum lama ini,&nbsp;Jerman mengakui siap tunduk pada perintah Internasional untuk menahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hal akan dilakukan Jerman,&nbsp;apabila&nbsp;Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap&nbsp;Benjamin Netanyahu. Pernyataan itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman pada Rabu (23/5), saat ditanya oleh wartawan di Berlin, "apakah Jerman akan mengeksekusi surat perintah ICC terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant?" Stefan Hebenstreit, selaku juru bicara Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa pemerintah Jerman akan tetap mematuhi perintah penangkapan jika ICC sudah merilis perintah terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang. &ldquo;Tentu saja. Ya, kami mematuhi hukum,&rdquo; ujar Kanselir Jerman dilaporkan oleh Jns Media dikutip JawaPos.Com pada Jumat (24/5). Sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan telah mengumumkan bahwa dia telah&nbsp;mengajukan permohonan surat perintah penangkapan di hadapan Pra Peradilan 1 Pengadilan Kriminal Internasional dalam situasi di Negara Palestina. Jaksa ICC menuntut surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant untuk tuduhan kejahatan termasuk menyebabkan pemusnahan, menyebabkan kelaparan sebagai metode perang termasuk penolakan pasokan bantuan kemanusiaan dengan menargetkan warga sipil dalam konflik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014620156/ogah-tarik-pasukan-dari-jalur-gaza-pm-israel-benjamin-netanyahu-tolak-permintaan-hamas">Ogah Tarik Pasukan dari Jalur Gaza, PM Israel Benjamin Netanyahu Tolak Permintaan HAMAS</a> Tuduhan terpisah juga dilayangkan terhadap pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar beserta pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh dan Kepala Militer Hamas, Mohammed Deif dalam tuduhan pemusnahan, pembunuhan, penyanderaan hingga penahanan. Setelah pengumuman Khan tersebut, di kesempatan lain Jerman juga menyatakan bahwa mereka menghormati independensi pengadilan di Den Haag. &ldquo;Pengadilan Pidana Internasional adalah pencapaian mendasar dari komunitas internasional yang selalu di dukung Jerman. Jerman menghormati independensi dan pelaksanaan proses seperti halnya untuk semua pengadilan internasional lainnya,&rdquo; ujar kantor Luar Negeri Federal Berlin. Sementara, Duta besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor tak terima dan justru mengecam pernyataan tersebut melalui sebuah postingan di X. &ldquo;Ini keterlaluan! Pernyataan lemah yang kami dengar dari beberapa institusi dan aktor politik (setelah pengumuman Khan), pernyataan publik bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri kehilangan kredibilitas jika tangan kita diikat setelah kita membela diri, &lsquo;Staatsrason&rsquo; Jerman sekarang sedang diuji,&rdquo; tulisnya. Kata Staatsraison mengacu pada janji yang terkenal dari mantan Kanselir Angela Merkel tentang janji Jerman untuk memastikan keamanan Israel sebagai alasan keberadaan negara Jerman.&nbsp; ***

Stefan Hebenstreit, selaku juru bicara Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa pemerintah Jerman siap menahan Benjamin Netanyahu.

Siaga! Jerman Menyatakan Siap Tangkap Benjamin Netanyahu Berdasarkan Surat Perintah dari ICC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/49_kandidat.jpg" alt="Democratic presidential candidate Sen. Bernie Sanders, I-Vt., with his wife Jane O" width="100%">
<figcaption>Democratic presidential candidate Sen. Bernie Sanders, I-Vt., with his wife Jane O</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Senator independen Amerika Serikat Bernie Sanders menyatakan dukungannya terhadap permintaan kepala jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel. Sanders mendesak AS untuk menghormati hukum internasional.

Senator independen Amerika Serikat Bernie Sanders menyatakan dukungannya terhadap permintaan kepala jaksa ICC Karim Khan

Senator Bernie Sanders Dukung Mahkamah Internasional Tangkap Pimpinan Israel 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/isriwil-1213049737.jpg" alt="PM Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Konferensi Presiden Organisasi Yahudi Amerika, di Yerusalem. (Ronen Zvulun/Reuters)" width="100%">
<figcaption>PM Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Konferensi Presiden Organisasi Yahudi Amerika, di Yerusalem. (Ronen Zvulun/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Khan mengatakan pada hari Senin (20/5) bahwa dia telah meminta surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama kepala pertahananya dan tiga pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang. &ldquo;Hari ini saya mengajukan permohonan surat perintah penangkapan di hadapan Pra Peradilan 1 Pengadilan Kriminal Internasional dalam situasi di Negara Palestina, untuk Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant dan Netanyahu, serta untuk kepala Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Al Masri, panglima tertinggi sayap militer hamas dan Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas,&rdquo; ujarnya Seperti dikutip melalui Reuters. Jaksa ICC, Karim Khan mengatakan bahwa dia memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kelima pria tersebut memikul tanggung jawab pidana atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014675572/permohonan-jaksa-international-criminal-court-icc-keluarkan-surat-perintah-penangkapan-netanyahu-joe-biden-sangat-keterlaluan">Permohonan Jaksa International Criminal Court (ICC) Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, Joe Biden: Sangat Keterlaluan</a> Mereka telah mengawasi serangan Israel terhadap Hamas di Gaza sejak serangan 7 Oktober yang mematikan dari kelompok militan Palestina di Israel. &ldquo;Israel seperti semua negara, memiliki hak untuk mengambil Tindakan untuk mempertahankan penduduknya, tetapi Hak itu bagaimanapun tidak membebaskan Israel atau negara manapun dari kewajiban untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional,&rdquo; kata Khan. Khan juga mengatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan oleh Israel adalah bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Palestina sesuai dengan kebijakan negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014644421/erdogan-bilang-netanyahu-akan-membuat-hitler-iri-dengan-metode-genosidanya">Erdogan Bilang Netanyahu akan Membuat Hitler Iri dengan Metode Genosidanya</a> &ldquo;Kejahatan ini, dalam penilaian kami, berlanjut hingga hari ini,&rdquo; Ujar Khan. Bukti yang telah dikumpulkan dikantornya menujukkan Israel telah secara sistematis merampas warga sipil dari objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, termasuk makanan, air, obat-obatan dan energi. Sementara, para pemimpin Hamas menghadapi tuduhan memikul tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh Hamas termasuk pemusnahan dan pembunuhan, penyiksaan hingga penyanderaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014620156/ogah-tarik-pasukan-dari-jalur-gaza-pm-israel-benjamin-netanyahu-tolak-permintaan-hamas">Ogah Tarik Pasukan dari Jalur Gaza, PM Israel Benjamin Netanyahu Tolak Permintaan HAMAS</a> Sebelumnya, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2023 atas dugaan kejahatan perang dalam perang Ukraina, tetapi langkah pada hari Senin itu adalah yang pertama kalinya Khan berusaha untuk campur tangan dalam konflik di Timur Tengah. ICC adalah pengadilan kejahatan perang Internasional permanen dan independent pertama di dunia yang 124 anggotanya berkewajiban untuk segera menangkap orang yang dicari jika mereka berada di wilayah negara anggota. Sebagai pengadilan pilihan terakhir, ICC melangkah hanya ketika suatu negara tidak mau atau benar-benar tidak dapat melakukanya sendiri. Israel dan sekutu utamanya Amerika Serikat bukan anggota ICC, bersama dengan Cina dan Rusia. Negara-negara anggota dimasa lalu pernah gagal menyerahkan tersangka yang memasuki wilayah mereka, termasuk mantan Presiden Sudan Omar Bashir yang di cari sejak 2005 karena kejahatan perang dan genosida. Tetapi jika surat perintah dikeluarkan terhadap para pemimpin Israel, anggota pengadilan termasuk hampir semua negara Uni Eropa dapat ditempatkan dalam posisi yang sulit secara diplomatik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014581384/pm-netanyahu-dibuat-gerah-dengan-protes-anti-israel-dari-berbagai-kampus-amerika-serikat">PM Netanyahu Dibuat Gerah dengan Protes Anti-Israel dari Berbagai Kampus Amerika Serikat</a> &ldquo;Ini adalah peristiwa penting dalam Sejarah keadilan internasional,&rdquo; kata Reed Brody, seorang jaksa veteran kejahatan perang. &ldquo;ICC tidak pernah dalam lebih dari 21 tahun keberadaanya, mendakwa seorang pejabat Barat, memang tidak ada pengadilan internasional sejak Nuremberg (melawan perwakilan Nazi Jerman) yang melakukanya,&rdquo; tambahnya. Setidaknya 35.000 orang Palestina telah tewas dalam perang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan dan lembaga bantuan disana telah memperingatkan kelaparan yang meluas dan kekurangan bahan bakar serta pasokan medis.&nbsp;

Khan juga mengatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan oleh Israel adalah bagian dari serangan yang meluas.

Jaksa ICC Ajukan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu dan Pimpinan Hamas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/15/5513-1175278500.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Alex Brandon/AP)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Alex Brandon/AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden AS, Joe Biden dengan jelas memihak Israel setelah jaksa ICC, Karim Khan, mengumumkan bahwa dia sedang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Yoav Gallant, menteri pertahanan Israel. Khan juga mengejar penangkapan tiga tokoh terkemuka Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, lebih dikenal sebagai Mohammed Deif dan Ismail Haniyeh atas serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Dilansir dari The Guardian, pengumuman jaksa tersebut memicu pernyataan Biden yang paling blak-blakan dalam mendukung Israel dalam beberapa bulan terakhir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014633050/presiden-as-joe-biden-akui-bom-dari-negaranya-digunakan-israel-untuk-bunuh-warga-sipil-di-gaza">Presiden AS Joe Biden Akui Bom dari Negaranya Digunakan Israel untuk Bunuh Warga Sipil di Gaza</a> Di mana presiden tersebut menuduh ICC menerapkan persamaan moral yang salah antara negara tersebut dan Hamas, sebuah kelompok Islam militan yang telah menguasai Gaza sejak tahun 2006. &ldquo;Permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,&rdquo; kata Biden dalam pernyataannya. &ldquo;Dan biar saya perjelas, apa pun yang disiratkan oleh jaksa ini, tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas, kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya,&rdquo; tambahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014542877/joe-bidenbuat-pertemuan-darurat-g7-dan-berkomunikasi-dengan-raja-yordania-usaiiran-luncurkan-serangn-pada-israel">Joe Biden&nbsp;Buat Pertemuan Darurat G7 dan Berkomunikasi dengan Raja Yordania usai&nbsp;Iran Luncurkan Serangn pada Israel</a> Dia menggandakan pandangan ini dalam pidatonya pada Senin malam saat perayaan Bulan Warisan Yahudi Amerika, sebuah acara tahunan yang diadakan di Gedung Putih. &ldquo;Saya akan selalu memastikan bahwa Israel memiliki semua yang diperlukan untuk mempertahankan diri melawan Hamas dan semua musuhnya,&rdquo; kata Biden. Menyebut jumlah korban sipil di Gaza menyedihkan, ia menambahkan bahwa pemerintahannya juga berupaya untuk menyatukan wilayah tersebut dan solusi dua negara, namun menekankan posisinya terhadap surat perintah ICC. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014539352/penyataan-resmi-joe-biden-setelah-penyerangan-iran-ke-israel-saya-mengutuk-keras-serangan-iran-dan-berkomitmen-melindungi-israel">Penyataan Resmi Joe Biden Setelah Penyerangan Iran ke Israel: Saya Mengutuk Keras Serangan Iran dan Berkomitmen Melindungi Israel</a> &ldquo;Biar saya perjelas, kami menolak permohonan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel,&rdquo; kata Biden. Komentar Biden juga disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang mengatakan AS pada dasarnya menolak keputusan untuk melakukan penangkapan pejabat Israel.

Pengumuman jaksa tersebut memicu pernyataan Biden yang paling blak-blakan dalam mendukung Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Permohonan Jaksa International Criminal Court (ICC) Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, Joe Biden: Sangat Keterlaluan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/Benjamin-Netanyahu-by-Reuters-717786471.jpg" alt="Netanyahu akan menutup kantor berita Al Jazeera" width="100%">
<figcaption>Netanyahu akan menutup kantor berita Al Jazeera</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berencana akan&nbsp;mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menanggapi adanya hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pihak ICC tak ragu menangkap petinggi zionis itu. "MUI mendesak ICC agar berani dan tidak mengenal istilah takut untuk menegakkan keadilan, karena kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu ini sudah benar-benar luar biasa biadabnya," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Anwar Abbas dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (3/5).&nbsp;&nbsp; Anwar menegaskan penangkapan Netanyahu tidak perlu melalui proses panjang, karena menurutnya selama ini Israel telah melakukan tindakan genosida yang menewaskan sebanyak 33.797 orang dan melukai 76.465 orang rakyat Palestina sejak enam bulan yang lalu. "Ini jelas-jelas merupakan tindakan genosida yang ditujukan oleh Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan seluruh atau sebagian dari rakyat Palestina," katanya.&nbsp;&nbsp; Anwar menilai jika ICC tidak berani mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut karena takut dengan ancaman dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, maka hukum serta nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan sudah tergadaikan dan tidak lagi dihormati oleh ICC. Menurutnya, saat ini Benjamin Netanyahu sedang berada dalam ketakutan jika ICC benar-benar mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Sehingga, Netanyahu telah melakukan berbagai usaha diplomatik dan meminta bantuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar bisa terhindar dari penangkapan tersebut. "Untuk itu, mari kita tunggu apakah ICC masih punya nyali atau tidak. Jika tidak, maka ICC tidak lagi berhak untuk dipercaya sebagai Mahkamah Pidana Internasional, dan kita meminta kepada masyarakat dunia supaya mahkamah tersebut dibubarkan saja," ucap Anwar Abbas. Diketahui, Israel disebut semakin resah atas kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Angkatan Bersenjata Israel, lapor Axios yang mengutip dua pejabat Israel dan AS. Pada Selasa (30/4), juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan kembali bahwa AS tidak mendukung penyelidikan ICC yang sedang berlangsung. &nbsp;

Ini jelas merupakan tindakan genosida yang ditujukan oleh Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan seluruh atau sebagian rakyat Palestina

MUI: ICC Jangan Takut Tangkap Netanyahu karena Lua Biasa Biadab! 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/Hamas-341917962.jpg" alt="Para Pejuang Hamas./AP News" width="100%">
<figcaption>Para Pejuang Hamas./AP News</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diminta melawan tekanan politik dan mendesak Israel bertanggung jawab atas &ldquo;kejahatan&rdquo; di Jalur Gaza. Ihwal adanya hal ini diminta kelompok pejuang Palestina, Hamas. &ldquo;ICC dan Jaksa Karim Khan tak berhasil mengambil tindakan serius dan segera menyangkut &nbsp;kejahatan perang dan genosida yang dilakukan di wilayah pendudukan Palestina, khususnya Jalur Gaza," kata Hamas dikutip dari Antara, Selasa (26/12). "Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran (ICC) dalam melindungi umat manusia dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para penjahat perang," &nbsp;tambah Hamas. Hamas mendesak ICC agar "melawan tekanan politik dan melakukan tanggung jawabnya dalam meminta pertanggungjawaban para pejabat Israel atas pembunuhan dan kekejaman di Jalur Gaza". Israel memborbardir Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.&nbsp; Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya 20.424 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 54.036 orang. Sementara itu, sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas. Serangan Israel juga telah menghancurkan Gaza dan membuat 2 juta orang terpaksa mengungsi di wilayah padat penduduk tersebut dalam kondisi kekurangan makanan dan air bersih.

ICC dan Jaksa Karim Khan tak berhasil mengambil tindakan serius dan segera menyangkut  kejahatan perang dan genosida

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ICC

Berita Terkini