<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/Qodari-3877704297.jpeg" alt="Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja, yang ditandatangani pada 30 Juni 2025. Menurutnya, istilah Ibu Kota Politik bukan berarti Indonesia nantinya akan memiliki ibu kota lain dengan label berbeda, seperti ibu kota ekonomi atau budaya. "Oke jadi gini, sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada Ibu Kota Politik lalu ada Ibu Kota Ekonomi kan begitu kira-kira kan? Nanti ada Ibu Kota Budaya dan Ibu Kota lain-lain itu nanti. Nggak, nggak begitu maksudnya," kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9). Qodari menekankan, jika nantinya ditetapkan sebagai pusat pemerintahan, IKN harus memiliki infrastruktur memadai untuk menampung seluruh pilar utama kenegaraan. Ia menyebutkan, tiga lembaga tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.&nbsp; "Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai Ibu Kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya," jelasnya. Qodari mengingatkan pentingnya keberadaan seluruh lembaga negara di IKN. Ia menyebut, jika hanya istana negara yang berdiri, sementara DPR atau Mahkamah Agung belum tersedia, maka fungsi koordinasi pemerintahan tidak akan berjalan optimal.&nbsp; "Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu," ucapnya. Ia menambahkan, Presiden Prabowo sudah menargetkan pada 2028 seluruh lembaga negara tersebut telah memiliki fasilitas permanen di IKN.&nbsp; "Nah ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo, bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya," pungkasnya.

KSP mengungkap alasan Presiden Prabowo menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

KSP Beberkan Alasan Presiden Prabowo Tetapkan IKN jadi Ibu Kota Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/IKN-06-3175826615.jpg" alt="Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai pembangunanya di era kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Lantas apa bedanya IKN sebagai ibu kota politik dengan ibu kota negara di Jakarta? Menurut pakar politik Adi Prayitno, terbitnya perpres tersebut merupakan sebuah garansi atau jaminan dari Presiden Prabowo bahwa pembangunan IKN akan tetap berlanjut. Meski pembangunannya tidak secepat ketika Jokowi masih memimpin, namun perpres itu menegaskan bahwa IKN tidak ditinggalkan. Sebaliknya, IKN justru masuk dalam rencana kerja pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. &rdquo;Ini (perpres) jadi penegas sekaligus jaminan IKN tetap lanjut jadi ibu kota politik,&rdquo; ungkap Adi saat diwawancarai pada Sabtu (20/9).&nbsp; Adi tidak menampik bahwa saat ini atensi Presiden Prabowo terhadap IKN tidak seperti atensi yang diberikan oleh Jokowi ketika memulai pembangunan IKN. Menurut dia, itu tidak lepas dari beberapa program prioritas yang dikerjakan oleh Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan program-program lainnya. &rdquo;IKN terlihat tak terlampau gaspol di era saat ini dibanding pemerintahan sebelumnya. IKN bukan prioritas utama, kalah prioritas dibanding Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, dan lainnya,&rdquo; kata dia. Namun demikian, lagi-lagi perpres yang baru ditandatangani oleh Presiden Prabowo memastikan bahwa IKN tidak ditinggalkan. Namun menjadi ibu kota politik sebagaimana pernah diutarakan sebelumnya. Perbedaan IKN sebagai ibu kota politik dengan Jakarta yang hingga saat ini menjadi ibu kota negara, kata Adi, bergantung penjelasan dari pemerintah nanti. &rdquo;Itu yang ditunggu publik. Apa bedanya ibu kota negara dengan ibu kota politik. Apakah ibu kota politik itu sebutan lain dari ibu kota negara. Jadi, perlu penjelasan lanjutan,&rdquo; kata dia. Yang pasti, Adi menyatakan bahwa keberadaan IKN di Kaltim harus tetap menjadi katalisator pembangunan ekonomi di Indonesia. Seperti keinginan pemerintah selama ini, bahwa setiap daerah di Indonesia harus berkembang. Termasuk sektor ekonominya. Sehingga tidak hanya Jawa, daerah lain di luar Jawa juga tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi nasional. &rdquo;Apapun judulnya dengan resminya IKN jadi ibu kota politik harus bisa jadi katalisator persoalan pemerataan pembangunan ekonomi,&rdquo; ujarnya.

Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menjamin kelanjutan pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Prabowo, meski tidak menjadi prioritas utama.

Presiden Prabowo Ingin IKN Jadi Ibu Kota Politik, Apa Bedanya dengan Ibu Kota Negara di Jakarta?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/WhatsApp-Image-2025-09-08-at-185534-3-4139120450.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Berdasar dokumen perpres yang dapat diakses oleh publik, aturan itu turut menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik. Merujuk dokumen perpres tersebut, Presiden Prabowo menandatangani perpres itu pada 30 Juni 2025. Total ada 4 halaman dalam perpres tersebut. Diantaranya pertimbangan aturan perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur beberapa hal.&nbsp; Termasuk pembangunan IKN yang sudah dikerjakan sejak era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Dalam dokumen lampiran perpres yang mencapai 818 halaman, tertulis pada halaman 64 mengenai IKN dibangun untuk menjadi ibu kota politik.&nbsp; &rdquo;Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,&rdquo; bunyi lampiran perpres tersebut. Hal itu dilanjutkan dengan beberapa hal seperti terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Tentu dengan berbagai hal yang dibutuhkan di IKN sehingga kota baru yang berada di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) itu bisa menjadi ibu kota politik sebagaimana harapan pemerintah.&nbsp; Mengutip pemberitaan Kaltim Post pada Minggu (10/8), Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa dirinya sudah berkantor di IKN sejak Maret lalu. Dia memastikan akan terus mengawal pembangunan IKN sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo kepada dirinya.&nbsp; &rdquo;Dulu saya ke sini (IKN) karena tugas. Kalau sekarang, ke Jakarta itu tugas. Sejak Maret kami pindah ke sini dan saya akan tetap di sini mengawal pembangunan IKN,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Menurut Basuki, tidak ada yang mandek dalam pembangunan IKN. Buktinya di tengah-tengah efisiensi anggaran, pembangunan IKN tetap berjalan. Bahkan ada tambahan anggaran agar target pembangunan IKN semakin cepat. Menurut dia, saat ini pembangunan infrastruktur tahap pertama sudah berjalan.&nbsp; Kini pembangunan infrastruktur tahap kedua juga berlangsung. Persisnya pembangunan kantor untuk komplek yudikatif dan legislatif. Keberadaan komplek perkantoran itu sejalan dengan perpres yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik.&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto tandatangani Perpres 79/2025 tentang pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah dan pembangunan IKN.

Tanda Tangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden Prabowo Ingin IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/JKT-PROGRESS-IKN-FED-3JPG-1356991906.jpg" alt="Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Jumat (11/10/2024). Target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga tahun 2045, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Jumat (11/10/2024). Target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga tahun 2045, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perpindahan secara fisik ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus ditunggu. Ada isu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Menanggapi itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan setelah ibu kota baru tersebut bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. &rdquo;Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,&rdquo; ujar Hasan Nasbi di Jakarta kemarin (10/12). Dia menyatakan, pembangunan IKN tidak berhenti. Terus berlanjut. &rdquo;Jika tidak ada kendala, maka 2028 atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,&rdquo; katanya. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa pihaknya tengah fokus mempersiapkan ekosistem pemerintahan di IKN. Pada tahun ini, Otorita IKN menargetkan kantor-kantor kementerian koordinator telah selesai dibangun. Termasuk menyesuaikan dengan penambahan jumlah Kemenko dan Kementerian PUPR. &rdquo;Desember ini selesai, furnitur sudah mulai masuk,&rdquo; ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Rencananya, pemindahan ASN di kementerian tersebut dimulai April 2025. Estimasi itu mundur dari rencana awal pada Januari 2025. Pada tahun depan, lanjut dia, fokus pembangunan akan mulai merambah ke gedung-gedung yudikatif dan legislatif. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini menyebutkan bahwa tertundanya perpindahan ASN berkaitan dengan perubahan konstelasi kabinet. Sebelumnya, pemetaan dilakukan dengan skema kabinet 34 kementerian. (lyn/far/mia/c6/dio)

Pembangunan IKN tidak berhenti. Kepindahan pemerintahan setelah ibu kota negara bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.

Istana Tegaskan Pemerintahan Bakal Pindah ke IKN pada 2028

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/sidang-kabinet-perdana-prabowo-3813395266.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan target soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, saat pembekalan atau retreat menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dalam arahan itu, Prabowo berharap bahwa pada tahun 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR dapat dilaksanakan di IKN. Begitu pula dengan target di tahun 2029, yakni pelantikan Presiden-Wapres periode 2029&ndash;2033 dapat digelar pula di IKN. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lewat akun X resminya, @RajaJuliAntoni, dikutip Minggu (27/10). "Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," kata Raja Juli. Karena itu, dia menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN dalam pemerintahan Prabowo sudah sepatutnya tak lagi dipertanyakan. "Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi itu sebenarnya," tegasnya. Menurut Raja Juli, Prabowo berkomitmen dalam 4 tahun ke depan bisa membangun gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Terlebih, Prabowo menilai bahwa IKN adalah "ibu kota politik", sehingga trias politika lain harus segera dibangun di sana. "Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah "ibu kota politik". Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif (yang hampir selesai), dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya. Yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," pungkasnya. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan target soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, di Akademi Militer Magelang.

Prabowo Sampaikan Target terbaru Soal IKN di Tahun 2028–2029: Sidang Paripurna DPR/MPR dan Pelantikan Presiden Bisa Digelar di IKN

ibu kota politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ibu kota politik

Berita Terkini

KSP Beberkan Alasan Presiden Prabowo Tetapkan IKN jadi Ibu Kota Politik

Presiden Prabowo Ingin IKN Jadi Ibu Kota Politik, Apa Bedanya dengan Ibu Kota Negara di Jakarta?

Tanda Tangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden Prabowo Ingin IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Istana Tegaskan Pemerintahan Bakal Pindah ke IKN pada 2028

Prabowo Sampaikan Target terbaru Soal IKN di Tahun 2028–2029: Sidang Paripurna DPR/MPR dan Pelantikan Presiden Bisa Digelar di IKN

Download Aplikasi JawaPos.com