<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/IMG-20230624-WA0023_copy_800x492-2587527572.jpg" alt="Area Titik Nol IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Area Titik Nol IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Antun Mardiyanta menyebutkan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) oleh pemerintah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan kebijakan strategis yang sangat baik. Antun mengatakan, rencana pemindahan ASN ke IKN Nusantara menjadi rencana yang logis terkait pembentukan ibu kota baru yang ditetapkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara. &rdquo;Namun kurangnya ruang partisipasi publik membuat kebijakan ini terlihat terburu-buru. Mengingat pembentukan kebijakan relatif singkat yaitu hanya 43 hari, membuat kebijakan strategis ini akan menjadi legacy Presiden Joko Widodo di kemudian hari,&rdquo; ujar Antun seperti dilansir dari Antara. Proses pemindahan ASN yang sudah dicicil sejak 2023, memiliki target pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. Hal itu bisa dipahami sebagai upaya presiden Joko Widodo untuk mencapai perputaran roda IKN Nusantara sebelum masa jabatan berakhir pada Oktober. Tidak hanya itu, lanjut Antun Mardiyanta, pemenang Pemilihan Presiden 2024 juga menjanjikan untuk melanjutkan kebijakan sinergis itu. &rdquo;Calon presiden selanjutnya juga sudah memberikan janji untuk melanjutkan kebijakan terkait IKN Nusantara. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa legacy IKN Nusantara tidak terwujud,&rdquo; tambah Antun Mardiyanta. Pemindahan ASN ke IKN Nusantara menjadi langkah awal untuk memulai transformasi pemerintahan menuju digital governance. Transformasi itu akan menjadi tantangan baru bagi sebagian ASN kementerian dan lembaga yang harus pindah ke IKN Nusantara. &rdquo;Ketidakpastian geopolitik internasional dan tantangan lain akan terus ada dan tidak dapat dihindari di ibu kota baru ini,&rdquo; ucap Antun. Transformasi pemerintahan menurut dia, perlu ditinjau lebih lanjut agar dapat menghindari kekhawatiran masyarakat terhadap tidak terwujudnya pemerintahan IKN Nusantara. &rdquo;Pemerintah perlu melakukan tinjauan kembali untuk pemindahan ke IKN Nusantara, mengingat waktu yang relatif singkat,&rdquo; tutur Antun Mardiyanta.

Pakar Unair Surabaya menyebutkan, pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan kebijakan strategis yang sangat baik

Pakar Unair Sebut Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kebijakan Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/2024022118285301-3858286618.jpg" alt="Titik nol IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur./Antara" width="100%">
<figcaption>Titik nol IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur./Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan pendampingan kepada Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam menyediakan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di IKN Nusantara. Serta akan berkoordinasi dengan kelompok kerja kelembagaan dan ASN. Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, BKN akan melakukan pendampingan dalam penyusunan peta jabatan dan informasi jabatan. Selanjutnya BKN akan melakukan penyusunan proyeksi berapa banyak kebutuhan ASN untuk IKN Nusantara. &rdquo;BKN akan melakukan penyusunan mana saja prioritas kebutuhan Jabatan, serta melakukan penyusunan kebutuhan ASN pada SIASN,&rdquo; ujar Haryomo Dwi Putranto. Dia menjelaskan, ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara merupakan ASN yang berada di instansi pusat atau setingkat kementerian, lembaga, dan badan. &rdquo;BKN sudah melakukan beberapa program kegiatan dalam rangka mendukung pemindahan ASN ke IKN Nusantara. Kebijakan secara umum, makro, tentu akan disampaikan Menpan RB,&rdquo; kata Haryomo Dwi Putranto. Dia berharap pemindahan bisa segera dilakukan. Pihaknya juga terus melakukan penilaian terhadap ASN-ASN yang akan dipindah ke IKN Nusantara. &rdquo;Bagi kita bagaimanapun untuk percepatan pemindahan ini, akan segera bisa dilakukan dan sampai saat ini penilaian kompetensi bagi ASN yang akan dipindahkan terus kita lakukan. Yang pasti kompetensi yang dibutuhkan itu berkaitan dengan literasi digital dan&nbsp;core value&nbsp;berakhlak,&rdquo; terang Haryomo Dwi Putranto.

BKN akan melakukan pendampingan kepada Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyediakan kebutuhan ASN

ASN Siap ke IKN Nusantara, Bagaimana Peran BKN? Ini Penjelasan Badan Kepegawaian Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/Progres-Pembangunan-Istana-Negara-di-IKN-22082023-MRH-11-389404784.jpg" alt="Proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan, hingga Oktober 2023, proyek pembangunan IKN Nusantara telah menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi. &rdquo;Hingga Oktober, Proyek pembangunan IKN menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi,&rdquo; ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga seperti dilansir dari Antara. Danis menambahkan, komposisi dari pekerja tersebut yakni sebanyak 2.765 tenaga kerja konstruksi berasal dari Pulau Kalimantan dan sebanyak 9.345 tenaga kerja konstruksi berasal dari luar Pulau Kalimantan. Jumlah tenaga kerja konstruksi IKN tersebut sebagian besar terkonsentrasi pada proyek Cipta Karya dengan jumlah tenaga kerja konstruksi sebanyak 5.276 orang atau 46,3 persen. &rdquo;Kemudian proyek Bina Marga dengan jumlah tenaga kerja konstruksi sebanyak 5.040 orang atau 42,9 persen. Proyek sumber daya air sebanyak 656 tenaga kerja konstruksi atau 5,7 persen, dan proyek perumahan sebanyak 337 tenaga kerja konstruksi atau 5,0 persen,&rdquo; papar Danis Sumadilaga. Sebagai informasi, berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045. Yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. IKN Nusantara, lanjut dia, mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa.

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara sebut, hingga Oktober 2023, pembangunan IKN Nusantara serap 12.123 tenaga kerja

PUPR Catat Hingga Oktober, Proyek Pembangunan IKN Serap 12.123 Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/tower_hunian-IKN-2611872280.jpg" alt="TERUS DIGEBER: Suasana pembangunan di kawasan Inti pusat pemerintahan IKN, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara." width="100%">
<figcaption>TERUS DIGEBER: Suasana pembangunan di kawasan Inti pusat pemerintahan IKN, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada 2024 sudah ada beberapa bangunan yang didirikan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, IKN Nusantara memiliki luas sebesar 256 hektare. Namun pembangunan diawali dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memiliki luas 6.671 hektare. &rdquo;KIPP itu dibagi 1A, 1B, dan 1C. Semoga 1A sudah ada bangunannya pada 2024, 1B dan 1C menyusul,&rdquo; kata Diana seperti dilansir dari Antara dalam acara CreativeTalks Pojok Literasi dengan tema Menuju Ibu Kota Nusantara yang Berkelanjutan: Inovasi dan Tantangan yang digelar di Bandung, Selasa (11/7). Menurut dia,&nbsp;KIPP diproyeksikan mampu menampung sebanyak 280-300 ribu jiwa dengan konsep kota masa depan yang berbasis hutan dan kepulauan. Sehingga, pembangunan di IKN Nusantara pun ditargetkan untuk tidak merusak lingkungan. Sebab, 70 persen lahan ditargetkan untuk menjadi lahan hijau dan 30 persen lahan digunakan untuk bangunan-bangunan. &rdquo;Kita harus tetap membangun tetapi memperhatikan dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungannya,&rdquo; ujar Diana Kusumastuti. Kemudian, semua kegiatan pembangunan di IKN Nusantara itu harus mencerminkan identitas nasional, tidak hanya suku atau bangsa tertentu saja. &rdquo;Jadi pembangunan di sini bukan hanya pembangunan yang biasa saja, tapi kita harus membangun yang lebih bagus dan berstandar internasional,&rdquo; papar Diana Kusumastuti. Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan, pemindahan ibu kota ke Nusantara bukan sekadar memindahkan lokasi atau perangkat pemerintahan, melainkan menjadi simbol lompatan bangsa Indonesia. Sejauh ini, pemerintah terus menyiapkan perencanaan yang matang untuk pembangunan IKN Nusantara itu. Pembangunannya pun bakal mengimplementasikan inovasi-inovasi yang dikembangkan berbagai kalangan masyarakat. &rdquo;Kita paham betul banyak sekali sumber daya masyarakat Indonesia yang ahli di bidangnya yang bisa memberikan sumbangsih bagi bangsa untuk memberi solusi dan nilai tambah bagi tantangan yang kita hadapi, mulai dari perencanaan IKN hingga pengembangan IKN yang terus berkelanjutan,&rdquo; kata Usman.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada 2024 sudah ada beberapa bangunan yang didirikan di IKN Nusantara

PUPR Targetkan 2024 Sudah Ada Bangunan di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-12.03.16.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Transportasi publik akan menjadi layanan utama pergerakan orang dan barang di Nusantara, ibu kota baru negara yang dibangun di Sepaku-Semoi, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  Kendaraan yang digunakan juga ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi. Untuk dalam kota akan digunakan bus listrik, sepeda, dan sepeda listrik. Kendaraan atau mobil-mobil listriknya dirancang dapat berjalan dengan kemudi oleh sistem alias otomatis tanpa sopir.  Bahkan lama perjalanan juga ditentukan. Yakni 10 menit perjalanan maksimal ke fasilitas-fasilitas penting kota dari simpul transportasi atau terminal.  ”Sehingga semua bisa sangat hemat dan efisien,” kata Pemimpin Tim Penyusun Rencana Induk Sistem Transportasi Cerdas di IKN Resdiansyah seperti dilansir dari Antara.  Pada pengaturan lalu lintas, menurut dia, baik di persimpangan atau parkir, atau di bagian-bagian mana yang perlu diatur atau dijaga dan diawasi, akan dilakukan secara digital dan elektronis. Yakni dengan kamera CCTV dan aplikasi perhitungan komputer.  ”Termasuk juga di dalamnya dalam hal penanganan pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan,” papar Resdiansyah.  Dalam sistem yang sudah berlaku di beberapa negara, menurut dia, misalnya, pelanggar batas kecepatan atau rambu dan marka jalan, dapat terpantau kamera. Kemudian segera teridentifikasi atau dikenali oleh sistem, yang selanjutnya bisa langsung dihukum denda dan dikirimi surat tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tilang itu pun, bisa dibayar dengan transfer saja ke rekening negara.  Menurut Resdiansyah, sistem pengendali lalu lintas cerdas direncanakan menjadi teknologi ITS (intelligent transportation system) pertama yang dikembangkan di IKN khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Di kawasan itu ada istana negara atau istana presiden, kantor-kantor kementerian, kantor lembaga-lembaga tinggi negara, dan markas TNI dan Polri.  Sementara itu, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono berharap sistem transportasi cerdas itu mampu menjawab tantangan masa depan di IKN. Hal itu agar masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.  ”Dan kelak juga bisa diterapkan di kota-kota lain di Indonesia,” kata Bambang.

Transportasi Publik Jadi Layanan Utama Pergerakan Orang di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220313_183256.jpg" alt="Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan tanah yang diambil dari Kampung Akuarium untuk dibawa ke IKN Nusantara, Minggu (13/3). Instagram/@aniesbaswedan/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan tanah yang diambil dari Kampung Akuarium untuk dibawa ke IKN Nusantara, Minggu (13/3). Instagram/@aniesbaswedan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah yang diambil dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.  ”Setiap gubernur ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya. Pada Minggu (13/3) siang ini semua, bersama-sama ke Kalimantan Timur,” kata Anies seperti dilansir dari Antara melalui akun instagram @aniesbaswedan di Jakarta.  Tanah tersebut dicangkul dan dikumpulkan beberapa warga di kampung yang terletak di pesisir utara Jakarta itu. Kemudian tanah ditampung di besek bambu.  Anies beralasan mengambil tanah dari kawasan Kampung Akuarium itu karena menghadirkan harapan pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini tidak memarjinalkan rakyat kecil. Dia berharap pembangunan IKN akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua khususnya rakyat kebanyakan.  Tanah yang diantarkan ke lahan yang akan dibangun kota baru dan menjadi ibu kota negara itu, menurut Anies, diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar Republik Indonesia.  ”Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menjadi simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia yaitu melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Anies.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo rencananya berkemah dan menginap di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3). Presiden Jokowi berencana melakukan ritual Kendi Nusantara bersama seluruh gubernur se-Indonesia.  Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal. Kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di Titik Nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut.

Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN Nusantara

ibu kota negera

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ibu kota negera