<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/20231006_184428-1954813421.jpg" alt="Cak Imin. Twitter/X @cakiminNOW" width="100%">
<figcaption>Cak Imin. Twitter/X @cakiminNOW</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cawapres nomor urut 1 dari Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengambil sikap berbeda terkait pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menegaskan bahwa hingga kini, Partai Keadilan Bangsa (PKB) yang dipimpinnya masih yakin bahwa pemindahan ibu kota ke IKN harus dilaksanakan.&nbsp; <div dir="auto">"PKB sampai hari ini masih, ya, yakin bahwa Undang-undang IKN itu harus dilaksanakan," kata Cak Imin kepada wartawan, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa PKS menyatakan akan membuat ibu kota tetap di DKI Jakarta jika partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu menang pada pemilu 2024 mendatang.&nbsp;Meskipun berbeda pandangan, Cak Imin menilai bahwa keputusan itu merupakan otoritas masing-masing partai dan merupakan dinamika biasa dalam politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," tandas Ketua Umum PKB itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013308987/pemerintah-diminta-stop-obral-insentif-ke-calon-investor-ikn-dampak-lingkungan-dan-sosial-juga-harus-dikalkulasi">Pemerintah Diminta Stop Obral Insentif ke Calon Investor IKN, Dampak Lingkungan dan Sosial juga Harus Dikalkulasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, ujar Syaikhu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, " ucap Syaikhu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.</div>

"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," tandas Ketua Umum PKB itu.

Beda Sikap dari PKS, Cak Imin Sebut PKB Masih Yakin UU IKN Harus Dilaksanakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/konsultasi-publik-IKN-3942254052.jpg" alt="Konsultasi Publik III Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (4/8)." width="100%">
<figcaption>Konsultasi Publik III Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (4/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian PPN/Bappenas bersama Otorita Ibu Kota Nusantara terus berupaya melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan, perubahan UU IKN ini dilandasi keinginan yang kuat agar pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Utamanya dengan tetap menerapkan prinsip akuntabilitas dan good governance dari Ibu Kota Nusantara yang tercantum di dalam UU IKN. Teni juga menyebut bahwa perubahan UU ini bertujuan untuk mengoptimalkan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara..</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk keterlibatan investor sekaligus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak dalam pembangunan IKN," kata Teni dalam Konsultasi Publik III Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (4/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah ini dapat dilakukan secara optimal dengan substansi perubahan yang mengatur beberapa aspek penguatan. Mulai dari kewenangan khusus, pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara dan Barang Milik Otorita dan pembiayaan. Lalu, pertanahan, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama non-PNS di OIKN, penyelenggaraan perumahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyesuaian luas dan batas wilayah, tata ruang, jaminan keberlanjutan, dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan di IKN," jelas Teni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan dan pemindahan IKN. Meliputi, pemenuhan hak masyarakat lokal atas tempat tinggal serta upaya memprioritaskan peningkatan kualitas SDM lokal melalui pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dhony berharap pembangunan dan pemindahan IKN mampu mewujudkan peran Kalimantan Timur untuk pemerataan pembangunan Indonesia.&nbsp;"Nusantara sudah digambarkan oleh Presiden, tanah air seluruh Indonesia disatukan dalam satu gentong, dan itulah Nusantara. Kesempatan, semua ada, bagaimana SDM dari seluruh Indonesia bisa masuk ke dalamnya," ungkap Dhony.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, RUU Perubahan UU IKN tercantum dalam prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2023. Pemerintah Indonesia menargetkan RUU Perubahan UU IKN dapat disahkan DPR RI di 2023 sehingga percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat dilaksanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini membutuhkan dukungan dari kita semua, termasuk dukungan Bapak, Ibu sekalian dalam rangka Konsultasi Publik ini. Terima kasih kepada Bappenas yang sudah menjadi pemrakarsa," pungkasnya.</div>

Tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan dan pemindahan IKN, salah satunya pemenuhan hak masyarakat lokal atas tempat tinggal.

Bappenas dan OIKN Gelar Konsultasi Publik, Pastikan RUU Perubahan UU IKN Libatkan Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BAHLIL-17-A.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlill Lahadalia memastikan Rancangan Pengaturan Pemerintah (RPP) tentang kemudahan berusaha atau investasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) akan terbit bulan ini atau November 2022.  Sebelumnya, RPP Investasi ini direncanakan terbit Oktober. Namun, karena alasan persiapan acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, RPP ini mundur dari target.  Bahlil mengatakan sebenarnya RPP tersebut sudah hampir mencapai final. Oleh sebab itu, pihaknya memastikan akan cepat menyelesaikan RPP tersebut untuk segera diterbitkan.  "RPP ini sebenarnya sudah mau final tapi kan karena dua minggu terakhir semua fokus di acara G20, jadi nanti akan kita selesaikan di bulan november ini. Harus selesai cepat," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (17/11).  Ia juga mengungkapkan, hingga November 2022 ada sejumlah negara yang sudah tertarik berinvestasi di kawasan IKN Nusantara. Negara tersebut meliputi Korea Selatan, Tiongkok hingga perusahaan di Taiwan.  "Korea mereka pingin sekali terutama dari LG. Mereka pingin masuk di IKN kemudian beberapa negara Eropa, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok," ungkap Bahlil.  Selain itu, lanjut Bahlil, salah satu perusahaan elektronik asal Taiwan yaitu Foxconn telah menyampaikan niatnya secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berinvestasi di wilayah IKN.  "Foxconn akan masuk di teknologinya tapi sekarang proposalnya lagi kita diskusikan," tandas Bahlil.  Sementara itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan, pemerintah tengah mempersiapkan tiga hal terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini diharapkan agar 2024 nanti IKN Nusantara menjadi kota layak huni.  “Ada tiga hal yang kami persiapkan dalam rangka kita membangun kota IKN, Ibu Kota Negara Nusantara yang tidak hanya layak huni, tapi juga loveable, dicintai. Kami ingin agar di tahun 2024 nanti terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu memang menjadi kota yang layak huni,” kata Bambang usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/10).  Menurut Bambang, ketiga hal tersebut adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN, pembentukan Badan Usaha Milik Otorita IKN dan pelaksanaan jajak pasar.  “Ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan Kementerian Investasi/BKPM serta juga tim interdep antarkementerian dari Kementerian Keuangan, dari Bappenas, dan dari kementerian lain terkait untuk membuat para investor dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya,” ucap Bambang.  “Itu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” sambung Bambang.

Bahlil Pastikan RPP Kemudahan Investasi di IKN Terbit Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-12.03.16-560x373-1.jpg" alt="desain IKN (ANtara)" width="100%">
<figcaption>desain IKN (ANtara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyusul pengumuman Ibu Kota Negara (IKN) baru pada tahun 2019 lalu, Indonesia baru-baru ini meresmikan RUU Ibu Kota untuk memulai pembangunan ibu kota baru IKN Nusantara menjelang rencana relokasi dari Jakarta Raya ke Kalimantan Timur.  Pemerintah mengklaim, langkah strategis ini diambil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia dan meringankan beban Jakarta dan daerah sekitarnya di Jawa. Terkait hal ini, Opensignal memeriksa keadaan pengalaman jaringan seluler di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Jakarta Raya, dan Jawa yang berdekatan dengan bekas ibu kota untuk melihat bagaimana wilayah IKN baru ini memenuhi berbagai aspek pengalaman jaringan seluler.  Analis Open Signal, Hardik Khatri menerangkan, studi mereka menunjukkan bahwa Jakarta Raya memang memiliki keunggulan dalam kecepatan seluler. Namun, Kalimantan Timur lebih cepat dari sebagian besar wilayah Jawa.  Hal ini jelas berbanding lurus dengan beralihnya status Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di wilayah Kaltim. Pemerintah Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk peluncuran jaringan 5G baru di wilayah tersebut.  Seiring dengan kemajuan IKN menuju kota 5G yang cerdas, operator seluler mulai memperkuat infrastruktur di kawasan tersebut. "Pengguna kami di Jakarta Raya mengamati kecepatan unduh rata-rata 17,5 Mbps, yang berarti 1,2 Mbps (7,6 persen) lebih cepat dari Kalimantan Timur. Sementara itu, pengguna kami di wilayah IKN baru melihat kecepatan unduh rata-rata 16,3 Mbps, yang 3,8 - 4,3 persen lebih cepat dari Banten dan Jawa Timur yang berada di posisi berikutnya, dan 26,1 persen lebih cepat dari Jawa Tengah, yang berada di urutan terbawah," terang Hardik terkait studi Opensignal ini.  Pada kecepatan unggah rata-rata, dirinya melanjutkan, Opensignal menemukan perbedaan yang lebih besar antara Jakarta Raya dan Kalimantan Timur. Sementara pengguna Opensignal mengamati kecepatan unggah tercepat 8,6 Mbps di Jakarta Raya, diikuti oleh 7,6 Mbps di Banten.  Selain itu, Kalimantan Timur ditempatkan di tengah tabel dengan rata-rata 6,5 Mbps atau 2 persen lebih cepat dari Jawa Timur dan hampir 20 persen lebih cepat dari Jawa Tengah.  "Opensignal juga menemukan bahwa pengalaman pengguna smartphone saat melakukan streaming video melalui koneksi seluler di Kalimantan Timur memperoleh peringkat Pengalaman Video yang sama dengan Jakarta Raya dan sebagian besar wilayah Jawa," tandas Hardik.

Sejak Kaltim Diumumkan jadi IKN, Kualitas Internet di Sana Ngebut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan.jpg" alt="PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)" width="100%">
<figcaption>PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan bahwa pemerintah sampai saat ini masih melakukan akselerasi proses operasional Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru. Hal ini dilakukan agar proses pendirian lembaga baru tersebut bisa segera direalisasikan.  “Memang amanat UU tentang IKN menyebutkan Otorita IKN beroperasi paling lambat tahun 2022. Namun tidak berarti bahwa proses operasionalnya baru akan terjadi di akhir tahun,” kata Wandy saat dikonfirmasi, Minggu (6/3).  Wandy memastikan, pemerintah sudah memikirkan bagaimana supaya proses operasional Otorita IKN bisa dipercepat. Karena itu, dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah diatur dengan rinci proses transisinya.  “Intinya Otorita IKN akan dibantu oleh kementerian atau lembaga dalam melakukan persiapan dan pembangunan IKN sampai tahun 2023, hingga akhirnya bisa lebih penuh pengendaliannya. Itu diatur di pasal 36 ayat 2-4,” ujar Wandy.  Wandy mengungkapkan, proses pendirian lembaga baru terutama yang setingkat kementerian memang memerlukan tahapan-tahapan dan juga membutuhkan waktu. Mulai dari penetapan struktur dan kewenangan lembaga melalui Perpres, pengangkatan pimpinan atau kepala yang diatur dalam Kepres, hingga pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan pemenuhan anggarannya.  Ia mencontohkan, pembentukan Kantor Staf Presiden, membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk bisa beroperasi seutuhnya.  “Pemerintah sudah pengalaman soal pembentukan lembaga setingkat kementerian. Jadi untuk pendirian dan operasional Otorita IKN ini tentu akan mengacu pada pengalaman yang sudah ada. Pemerintah juga sudah merancang berbagai mekanisme percepatan,” sambung Wandy.  Dalam kesempatan itu, Wandy juga memastikan Kantor Staf Presiden bersama Bappenas akan terus mengawal berbagai pembahasan dan penyelesaian draft aturan turunan UU IKN, yakni Perpres tentang Otorita IKN, Perpres tentang Rencana Induk IKN, Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan, dan Keppres tentang pengalihan fungsi DKI Jakarta ke Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.  “Pokoknya kita akan bekerja sebaik mungkin untuk menyukseskan pemindahan IKN. Sebab momentumnya adalah sekarang ini, yaitu ketika Pemerintah dan DPR bisa menghasilkan kesepakatan yang penting, supaya ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi. Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca 2024,” pungkas Wandy.

Pemerintah Tegaskan Percepat Proses Operasional Otorita IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan.jpg" alt="PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)" width="100%">
<figcaption>PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara, Deddy Yevri Sitorus mengutuk keras pernyataan eks caleg PKS Edy Mulyadi terkait Kalimantan yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Deddy, apa yang disampaikan oleh Edy sangat menghina, menyakitkan, merendahkan dan tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum, sosial maupun agama.  “Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus dibawa ke ranah hukum,” ujar Deddy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/1).  Oleh karena itu, Deddy berharap agar kepolisian segera melakukan upaya hukum dan tidak harus menunggu laporan dari masyarakat. Pasalnya, ucapan-ucapan yang dilontarkan Edy dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh. Dirinya yakin bahwa tujuan sebenarnya dari ucapan jahat dan provokatif itu memang dirancang untuk merendahkan pemerintah atas keputusan memindahkan IKN.  “Karena itulah mereka memilih kata-kata yang melecehkan seperti tempat jin buang anak, kuntilanak dan genderuwo, dan monyet. Hal itu untuk memperkuat argumen ketidaksetujuan mereka tentang pemindahan Ibu Kota Negara. Jadi, jelas bahwa memang mereka memilih kata-kata penghinaan itu dengan sengaja," katanya.  “Edy Mulyadi itu kampungan dan norak menurut saya. Apa dia tidak tahu kalau jutaan orang datang dari Pulau Jawa dan dari seluruh penjuru Indonesia untuk mencari hidup di Kalimantan? Apa dia tidak tahu bahwa listrik, LPG dan BBM yang dia nikmati itu sebagian besar datang dari Kalimantan yang kaya dengan batu bara, gas dan minyak bumi?" tambahnya.  Sebagai gambaran, produksi minyak dari Kalimantan Timur saja 20.829 ribu barel di tahun 2019 dan menjadi 14.381 ribu barel di 2020. Sementara produksi gas bumi 240 .828 ribu mmbtu di 2019, dan 156.294 ribu mmbtu di 2020. SKK Migas di 2020 menyebut produksi migas dari Kalimantan dan Sulawesi menyumbang 12 persen produksi nasional.  “Apa dia tidak tahu bahwa Kalimantan menyumbang pendapatan negara yang sangat besar dari berbagai komoditas dan bahan baku industri? Apakah Edy Mulyadi tidak tahu bahwa Kalimantan itu adalah paru-paru dunia yang sangat penting secara global? Kalau sampai gak tahu, ya kebangetan,” kata politikus PDIP tersebut.  Untuk diketahui, luas hutan Kalimantan adalah 40,8 juta hektar sehingga kerap disebut sebagai salah-satu paru-paru dunia. Keberadaannya dinilai sangat strategis di tengah isu climate change saat ini.  Deddy berharap agar kasus ini dibuat terang benderang di muka hukum, tidak boleh dibiarkan begitu saja. “Orang-orang seperti Edy Mulyadi harus menerima ganjaran dari arogansi dan sikap jemawa yang luar biasa, seolah-olah mereka berada di atas hukum dan orang lain. Demokrasi itu ada batasnya, sikap kritis pun ada rambu-rambunya. Kita tidak boleh membiarkan anarki dan provokasi terus menerus mengisi ruang publik kita,” ungkapnya.

Kutuk Pernyataan Edy Mulyadi, Anggota DPR: Norak! Kampungan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan.jpg" alt="PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)" width="100%">
<figcaption>PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menyampaikan bahwa pernyataan eks caleg partainya, Edy Mulyadi tentang ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan hinaan terhadap Menhan Prabowo Subianto tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Mabruri menegaskan bahwa Edy Mulyadi sudah tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS.  "Sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," ujar Mabruri kepada wartawan, Senin (24/1).  Mabruri menegaskan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan dalam forum-forum yang konstitusional oleh Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI.  "Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," katanya.  Mabruri juga berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.  "Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," ungkapnya.  Diketahui, Edy Mulyadi menjadi sorotan lantaran menyebut IKN baru di Kalimantan Timur sebagai lokasi jin buang anak dengan pangsa pasar kuntilanak dan genderuwo. Selain itu, ia juga menyebut Menhan Prabowo Subianto sebagai macan yang mengeong terkait pemindahan IKN tersebut.

Bekas Calegnya Hina IKN Baru dan Prabowo, PKS Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20191223_102948-800x600_1.jpg" alt="Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini menyebut bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Negara ()IKN masuk dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mengomentari hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, masuknya anggaran IKN dalam PEN sangat tidak relevan.  Sebab, menurutnya, banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran. Begitu juga dengan pelaku usaha UMKM, di mana hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapat bantuan dari pemerintah selama masa pandemi.  “Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi,” kata Bhima saat dihubungi oleh JawaPos.com, Kamis (20/1).  Menurutnya, pembangunan IKN sebaiknya menggunakan skema penugasan kepada BUMN karya, sehingga dana pembangunan dari PEN mengalir ke perusahaan milik negara. Sementara dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil, yakni dibawah 1 persen ke PDB.  Apalagi, kata Bhima, model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil. "Kalau tujuannya menyerap tenaga kerja, ya jangan bangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif. Karena, 97 persen serapan tenaga kerja nasional ada di UMKM, bukan lewat pembangunan IKN. Lagipula, tenaga kerja yang diserap diperkirakan dominan datang dari pulau Jawa juga, bukan tenaga kerja di wilayah IKN,” jelasnya.  Disamping itu, pemerintah perlu juga pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN. “Sekarang defisit APBN harus ditekan dibawah 3 persen tapi belanja nya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Ini jelas aneh,” pungkasnya.

Anggaran Pemindahan IKN Masuk PEN, Potensi Ganggu Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ibu-kota-negara-baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Nusantara yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Ibu Kota Negara (IKN) menjadi perbincangan publik. Banyak yang mempertanyakan kenapa Nusantara ditetapkan sebagai nama dari ibu kota baru.  Sejarawan Andi Achdian menilai bahwa sebaiknya pemerintah merangkul semua pihak, khususnya tokoh masyarakat setempat dan menjelaskan proses dari pengambilan nama tersebut. Hal ini di maksudkan agar tidak ada kesalahpahaman publik.  "Saya kira masyarakat kita punya tradisi panjang dan sejarahnya. Mereka menamai wilayah mereka kan juga dengan kesadaran sejarah dan budayanya, sudah ada nama-nama sebelumnya kan," tutur dia ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (18/1).  "Masyarakat juga sudah punya gagasan kebudayaan tentang wilayahnya. Nama itu tidak sekedar nama," sambungnya.  Menurutnya, kejadian ini sama prosesnya seperti pada zaman orde baru, di mana banyak nama jalan berubah menjadi nama jenderal. Hal seperti tersebut diharapkan tidak terjadi saat ini.  Ia pun merekomendasikan untuk melakukan diskusi kembali atau menjelaskan lebih detil proses pengambilan kata Nusantara sebagai nama IKN kepada masyarakat luas. Sebab, penjelasan terkait penetapan nama ini masih belum jelas.  "Kita ambil pandangan dari masyarakat di sana. Coba dengarkan apa harapan mereka. Masa pemerintah tidak punya kesempatan seperti itu? Ajak saja orang di lingkungan sekitar untuk berbicara, konsultasi. Kan mereka yang di sana, sudah lama berabad-abad tiba-tiba namanya diganti," pungkas dia.

Jangan Lupakan Budaya, Nama IKN Diusul Serap Masukan Warga Setempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20191223_102948-800x600_1.jpg" alt="Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disepakati dan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/1). Setidaknya delapan fraksi menyetujui hal ini.  Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak.  Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya menolak RUU IKN disahkan menjadi UU. Alasannya ada masalah formil dan substantif pada RUU tersebut.  "PKS melihat gagasan pemindahan IKN memuat potensi masalah baik formil maupun substantif," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (18/1).  Ia menuturkan, contoh secara formil prosedural adalah materi muatan yang terdapat dlm RUU IKN mengandung berbagai permasalahan konstitusionalitas. PKS melihat konsep IKN yang dirancang sebagai wilayah setingkat provinsi administratif tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan yang ada di dalam UUD 1945, konsensus nasional, dan empat pilar kebangsaan.  Menurut Mardani, konsep provinsi administratif dalam RUU IKN menempatkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh Kepala Otorita IKN bukan dimpimpin oleh gubernur. Kemudian pengisian jabatan Kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukkan oleh Presiden RI.  "Penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui otorita IKN harus dikaji lagi karena konstitusi hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi," katanya.  Mardani mengatakan, PKS juga menolak RUU IKN tersebut karena pembahasannya tergesa-gesa dan dalam waktu terbatas. Hal ini berpotensi banyak kelehamahan-kelemahan jika telah disahkan menjadi UU.  "Pansus pun dibentuk dalam waktu yang amat singkat. Dengan waktu yang terbatas, amat berpotensi mengalami kelemahan-kelemahan baik dalam hal penyerapan aspirasi di masyarakat maupun partisipasi masyarakat menjadi hal yang esensial," ungkapnya.  Menurut Mardani, pembahasan yang tergesa-gesa, tidak cermat terhadap substansi strategis dan berdampak besar pada publik dan sangatlah berisiko. Mardani pun menyinggung, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan perundangan.  "Putusan MK belum lama ini menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undanganan. Tidak cukup jadi pembelanjaran?" tuturnya.  Diketahui DPR akan mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru tersebut.  Presiden Jokowi telah menerima 80 lebih masukan terkait nama ibu kota baru tersebut, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, Kertanegara. Namun akhirnya dipilih nama Nusantara.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ibu kota negara baru

Berita Terkini