<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/Pulau-Pari-2-1261154897.jpg" alt="Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta (Instagram @pulau_par_id)" width="100%">
<figcaption>Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta (Instagram @pulau_par_id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ibu Kota Jakarta identik dengan gedung-gedung tinggi, polusi, dan keramaian. Banyak orang beranggapan bahwa di kota ini tak ada tempat dengan pesona tenang, udara segar, dan alam yang alami. Padahal, di balik semua itu terdapat destinasi wisata alam yang berbanding terbalik dengan keadaan Kota Jakarta. Berikut adalah destinasi wisata alam yang ada di Jakarta: 1. Pulau Cipir Dilansir dari akun TikTok @samuelldndu, pulau ini memiliki pesona pantai yang jernih serta pemandangan tak biasa, seperti adanya sisa-sisa bangunan zaman Kolonial Belanda. Pulau ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari Jakarta. Harga tiket masuknya sangat terjangkau, hanya Rp 5.000. Dengan harga tersebut, pengunjung dapat menikmati keindahan pulau ini dan bangunan bersejarah di sekitarnya. 2. Pulau Pari Dilansir dari akun TikTok @rifanzul, pulau ini dapat diakses menggunakan transportasi umum dari Jakarta sehingga pengunjung tidak perlu khawatir. Untuk sampai ke sini, diperlukan waktu kurang lebih satu jam dari Muara Angke. Di pulau ini terdapat pantai dengan air yang jernih dan pasir lembut yang bernama Pantai Pasir Perawan. Dari dermaga hingga sampai ke pantai ini, pengunjung dapat menyewa sepeda atau naik motor Viar yang telah disediakan. 3. Pulau Untung Jawa Dilansir dari akun TikTok @exploreuntungjawa, pulau ini menawarkan keindahan air yang jernih dan juga beberapa kegiatan yang dapat mengisi liburan, seperti bermain air menggunakan perahu, snorkeling, hingga tracking ke hutan mangrove. Untuk melakukan beberapa kegiatan tersebut, pengunjung tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam karena dengan Rp 50.000, pengunjung dapat menelusuri keindahan Pantai Sakura di pulau ini. Pulau ini juga memiliki beberapa fasilitas yang memukau, seperti spot foto, tempat kuliner, dan tempat untuk menikmati sunset. Jika pengunjung ingin menikmati pulau ini lebih lama, di sini juga tersedia penginapan yang cocok untuk bermalam.

Ketahui beberapa destinasi wisata alam yang berbanding terbalik dengan keadaan Kota Jakarta. Yuk, simak apa saja.

3 Destinasi Wisata Alam di Ibu Kota Jakarta yang Mudah Diakses dengan Transportasi Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/Screenshot_20230606_070143_Chrome-1490669874.jpg" alt="Ilustrasi hujan di Ibu Kota Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hujan di Ibu Kota Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan berintensitas ringan hingga lebat yang disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia, Senin (19/6). Dari laman www.bmkg.go.id, seperti dilansir dari Antara pada Senin (19/6), pada pagi hari, hujan berintensitas ringan berpotensi mengguyur wilayah Palangka Raya dan Samarinda. Sedangkan Mamuju diperkirakan dilanda hujan berintensitas sedang. Sementara pada siang hari, hujan ringan berpeluang turun di wilayah Serang, Jakarta Pusat, Gorontalo, Palangka Raya, Ambon, Jayapura, Manokwari, dan Manado. Wilayah Bandung, Ternate, dan Medan berpotensi diguyur hujan berintensitas sedang, sedangkan Jambi, Banjarmasin, dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan disertai petir. Memasuki malam hari, hujan ringan berpotensi membasahi wilayah Palangka Raya, Ambon, Pekanbaru, dan Mamuju. Wilayah Medan diperkirakan diguyur hujan berintensitas sedang. Adapun Bengkulu, Jambi, Tarakan, dan Palembang dilanda hujan lebat. Hujan berintensitas ringan masih akan mengguyur beberapa kota besar di Indonesia pada Selasa (20/6) dini hari, seperti di Serang, Jambi, Samarinda, Bandar Lampung, Ambon, Pekanbaru, dan Mamuju. Sedangkan hujan berintensitas sedang akan melanda wilayah Gorontalo. Warga yang tinggal di daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sebaiknya meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemungkinan terjadi genangan atau banjir. Sementara itu, sebagian wilayah DKI Jakarta berpotensi&nbsp;hujan disertai kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada Senin (19/6) sore. Pada pagi hari, cuaca di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Pada siang hari, hujan berintensitas ringan berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Sedangkan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. BMKG memperkirakan hujan disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pada sore hari. Memasuki malam hari, cuaca di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diramalkan berawan. Cuaca berawan juga diprediksi masih menyelimuti seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Selasa (20/6) dini hari. Suhu udara di Jakarta dan Kepulauan Seribu secara umum berada pada temperatur antara 24 hingga 32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara antara 70 hingga 95 persen.

BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia

Prakiraan BMKG, Hujan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Kota Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/hut-dki-496-1676716091.jpeg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpim gelaran Pencanangan HUT ke-496 Kota Jakarta sebagai penanda dimulainya rangkaian acara memperingati hari ulang tahun kota ini pada 22 Juni" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpim gelaran Pencanangan HUT ke-496 Kota Jakarta sebagai penanda dimulainya rangkaian acara memperingati hari ulang tahun kota ini pada 22 Juni</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpim gelaran Pencanangan HUT ke-496 Kota Jakarta sebagai penanda dimulainya rangkaian acara memperingati hari ulang tahun kota ini pada 22 Juni mendatang. Dalam kesempatan itu, secara simbolis Heru melakukan penanaman belasan pohon cempaka dan pelepasan 496 burung. Hal itu sehubungan dengan tema yang diusung dalam perayaan HUT ke-496 Kota Jakarta yaitu "Jadi Karya Untuk Nusantara". "Menggunakan simbol-simbol alam untuk sebuah acara artinya terbuka. Artinya, Pemda (DKI) adalah terbuka untuk seluruh masyarakat Jakarta, maupun seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga pejabatnya, terbuka terhadap keluhan masyarakat," ujar Heru di kawasan &nbsp;Monas, Jakarta Pusat, &nbsp;Minggu (21/5). Ia juga menegaskan bahwa dengan bertambahnya usia Jakarta, pemeliharaan ekosistem dan lingkungan mesti menjadi fokus utama. Tak hanya memajukan pembangunan manusia dan infrastruktur. "Kita harus akrab dengan alam semesta, maka ini memang patut kita lindungi. Lalu, kita manusia tidak lepas dari ekosistem. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menanam pohon untuk menjaga kelangsungan sebuah kehidupan," jelasnya. "Lalu, hari ini kita melepas 496 burung. Ini memiliki makna yang dalam yang ada di lingkungan kita," imbuh Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. Oleh karena itu, Heru mengimbau seluruh lapisan masyarakat Jakarta untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga kota. Dengan begitu, ibu kota ini terus maju dan berkembang sebagai kota global yang menjadi karya Nusantara. "Kita wajib melestarikan alam yang hari-hari berikutnya penuh dengan perubahan iklim, di mana pemerintah daerah harus akrab dengan perubahan iklim," tegasnya. "Maka, hari ini saya menyampaikan kepada seluruh pejabat DKI serta warga, makna itu harus kita camkan di jiwa kita dan di tubuh kita," tambah Heru. (*)

secara simbolis Heru melakukan penanaman belasan pohon cempaka dan pelepasan 496 burung. Hal itu sehubungan dengan tema yang diusung

Pimpin Pencanangan HUT Jakarta ke-496, Heru Budi Tegaskan Terbuka dengan Masukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-141450-3091772972.jpg" alt="Bakal Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasdem Achmad Rizki." width="100%">
<figcaption>Bakal Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasdem Achmad Rizki.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jakarta merupakan kota yang lengkap. Tak hanya soal ketersediaan berbagai kebutuhan dasar dan gaya hidup, ragam masalah pun terbilang lengkap. Problem yang mungkin tidak pernah dijumpai di kota lain, terselip bahkan terpampang nyata di kota ini. Sesuatu yang lumrah mengingat Jakarta dihuni manusia dari berbagai latar daerah, budaya, agama, dan etnis berbeda. Caleg Partai Nasdem di Dapil 8 Jakarta Selatan Achmad Rizki berada dalam denyut beragam masalah itu selama sekitar sepuluh tahun. Profesinya sebagai jurnalis atau wartawan dari salah satu perusahaan media terkemuka yang menuntutnya seperti itu. Liputan di gang-gang sempit hingga di jalanan protokol ibu kota dilaluinya saban hari. Bertemu dengan banyak orang dari berbagai strata sosial, dia beberapa kali menyaring masalah ke ruang publik yang kemudian direspons pejabat terkait. Ragam masalah warga yang disuarakannya lewat karya jurnalistik ada yang berhasil diselesaikan pemerintah. &rdquo;Namun, tak sedikit yang belum tertangani dengan maksimal sehingga melahirkan kegelisahan. Masih ada rasa ketidakpuasan dan kecewa. Berangkat dari kegelisahan itulah, saya bertekad mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD DKI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024,&rdquo; ucap Rizki. Partai Nasdem yang selama ini dikenal sebagai partai yang selalu bersama rakyat dipilihnya sebagai kendaraan politik. Paradoks wajah Jakarta membangkitkan kesadaran akan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat melalui jalur partai yang identik dengan warna biru itu. &rdquo;Berkali-kali saya bilang, pembangunan dan kemajuan Jakarta harus disertai dengan intervensi kebijakan yang berpihak kepada rakyat di akar rumput. Di titik ini peran Nasdem terlihat jelas di Ibu Kota Jakarta,&rdquo; ucap Rizki. Pria yang akrab disapa Bang Rizki itu terpanggil untuk menjembatani itu melalui ikhtiar dan perjuangan politik bersama Nasdem di daerah pemilihan (dapil) 8. Dapil itu meliputi Kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Mampang Prapatan, dan Tebet. Turun gelanggang menjadi salah satu kontestan yang berlaga pada Pileg 2024 adalah panggilan hati dan desakan sejarah. Sebab, bagi dia, panggilan politik adalah bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial. &rdquo;Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kalimat ajaib WS Rendra itu yang selalu tergiang dan mendorong saya ikut berjamaah dalam barisan ikhtiar menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta,&rdquo; papar Bang Rizki. Dia merasa sudah waktunya melanjutkan perjuangan di Kebon Sirih. Dia paham bahwa spirit memperjuangkan idealisme bukan perkara mudah. Namun, komitmen moralnya tak goyah. &rdquo;Saya lahir dari kesederhanaan dengan cita-cita memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan terbawah kasta sosial. Jakarta merupakan ruang hidup bersama. Karena itu ruang ketimpangan harus dipersempit atau bahkan ditutup rapat,&rdquo; tutur Bang Rizki. Untuk mencapai tujuan politiknya itu, dia memilih jembatan perjuangan melalui Partai Nasdem. Dia ingin perjuangan tulisannya bertahun-tahun selama menjadi jurnalis menjadi nyata dalam perjuangan politik di DPRD DKI. Jembatan politik yang dia pilih saat ini bukan tanpa pertimbangan matang. &rdquo;Semuanya diawali dengan perenungan dan refleksi panjang. Proses perenungan panjang yang dilakukan dengan melihat parpol yang paling ideal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Jakarta dan pemilihnya,&rdquo; ucap Bang Rizki. Jembatan politik yang dia pilih ini diyakini sebagai pilihan tepat. Partai Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kesamaan visi politik mengantarkannya kepada parpol yang mengusung ide restorasi tersebut. Bisa dibilang bahwa pertemuannya dengan Partai Nasdem dan Anies Baswedan saat ini adalah jodoh perjuangan untuk sama-sama membangun bangsa terhormat dan bermartabat. Kini, hari-harinya dilewati dengan kegiatan-kegiatan politik. Dia fokus membentuk basis-basis massa di daerah pemilihannya di Kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Mampang Prapatan, dan Tebet. Bang Rizki makin rutin mendengar keluh kesah warga. Mulai mengambil tanggung jawab, memikul beban pemilih, dan menambah daftar tugas jika kelak ditakdirkan menjadi anggota DPRD DKI. &rdquo;Semua kembali kepada masyarakat pemilih. Mereka yang berdaulat dalam menentukan sikap politik. Sebagai calon legislator, kewajiban saya adalah meyakinkan masyarakat bahwa saya adalah bagian dari mereka. Bagian yang akan melengkapi perjalanan sejarah warga dan kota Jakarta menjadi lebih baik lagi,&rdquo; ucap Bang Rizki.

Partai Nasdem usung bakal caleg yang paham masalah Ibu Kota Jakarta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan aspirasi warga Jakarta

Nasdem Usung Caleg Paham Masalah Ibu Kota, Bang Rizki Siap Berjuang Bersama Warga Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/IMG-20230424-WA0009-2418806404.jpg" alt="Pengumuman balik gratis dari Polres Mojokerto." width="100%">
<figcaption>Pengumuman balik gratis dari Polres Mojokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Mojokerto memberikan layanan balik gratis bagi para pemudik yang akan kembali ke Jakarta setelah mudik Lebaran. Kapolres Mojokerto AKBP Wahyudi menyatakan, layanan itu diberikan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Lebaran 2023. &rdquo;Layanan balik gratis ini akan disediakan bagi para pemudik yang berangkat pada Rabu (26/4) pukul 08.00 WIB dari Terminal Kertajaya Mojokerto dengan tujuan Terminal Kampung Rambutan Jakarta,&rdquo; ucap Wahyudi seperti dilansir dari Antara. Para pemudik yang ingin menggunakan layanan itu, harus mendaftarkan diri di kontak person (0813-5773-7718/Sumadi) yang disediakan Polres Mojokerto. &rdquo;Kami berharap dengan adanya layanan ini dapat membantu para pemudik untuk kembali ke Jakarta dengan aman dan nyaman,&rdquo; ujar Wahyudi. Pemudik diimbau membawa barang seperlunya biar tidak memberatkan saat kembali ke Jakarta. Di sisi lain, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim&nbsp;telah menyiapkan 127 bus gratis bagi warga masyarakat yang akan balik ke wilayah Jawa Timur. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Jatim&nbsp;Kombespol Muhammad Taslim Chairuddin mengatakan, masyarakat yang ingin mendaftar bisa dilakukan hari ini (24/4) di pos-pos pelayanan Operasi Ketupat Semeru 2023 yang didirikan Polres dan Polsek setempat. Dia mengatakan,&nbsp;pada Selasa (25/4) ditargetkan sudah mulai ada keberangkatan. &rdquo;Nanti saat mendaftar tinggal memberi informasi nama, nomor HP, kapan mau balik, dan tujuan ke mana,&rdquo; terang Muhammad Taslim Chairuddin. Dirlantas Polda Jatim mengatakan, rute mudik balik gratis itu bisa jadi bertambah, tergantung dengan tingginya animo masyarakat. &rdquo;Misalnya banyak tujuan mudik balik ke daerah Jawa Barat, Polda Jatim bakal mengakomodir kebutuhan tersebut,&rdquo; papar Muhammad Taslim Chairuddin. Kalau di suatu wilayah jumlah pendaftarnya sedikit, pihaknya telah membuat skenario supaya lebih efektif. &rdquo;Misalnya di Pacitan hanya 10 orang, nanti (Polsek/Polres) dari Pacitan punya kewajiban mengantar ke Surabaya untuk berkumpul dengan yang lain supaya satu bus lebih efektif,&rdquo; terang Muhammad Taslim Chairuddin.

Polres Mojokerto beri layanan balik gratis bagi para pemudik yang akan kembali ke Jakarta setelah mudik Lebaran

Polres Mojokerto Berikan Layanan Balik Gratis Pemudik ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220426-WA0077.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyapa peserta mudik gratis dari Jakarta ke Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyapa peserta mudik gratis dari Jakarta ke Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 431 warga asal Jawa Timur yang tinggal di Jakarta pulang ke kampung halaman. Mereka difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam program Mudik Gratis.  Rombongan yang ditampung 10 bus itu diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Mereka berangkat pada Selasa (26/4) pagi.  Pemberangkatan dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Turut mendampingi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono, Kepala BPKAD Jawa Timur Boby Soemarsono, Kepala Bapenda Jatim M. Yasin, serta berapa pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur.  Khofifah mengungkapkan, prediksi pemudik yang menggunakan jalur darat cukup besar. Dua jenis kendaraan yang paling dipilih adalah mobil pribadi dan kendaraan roda dua.  ”Mudik bersama ini bisa mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua,” kata Khofifah.  Program mudik gratis tersebut melayani warga asal Jawa Timur yang ingin pulang kampung. Ada 18 daerah yang dituju. Antara lain, Magetan, Ponorogo, Nganjuk, serta berbagai daerah lainnya.  Khofifah menyampaikan pesan agar protokol kesehatan tetap diutamakan. ”Tetap waspada dan jaga kesehatan,” ucap Khofifah.  Program tersebut mendapat sambutan positif dari peserta. Salah satunya Suwanan, warga Mojokerto. Dia sudah lama tidak pulang.  Program mudik gratis khusus warga Jawa Timur merupakan kesempatan yang luar biasa. ”Setelah menunggu lama, kami akhirnya bisa pulang," ungkap Suwanan.  Dia pulang ke kampung halaman bersama keluarga. Suwanan sudah menghitung biaya mudik ke Mojokerto. Cukup besar. Karena itu, dia tidak berpikiran lagi untuk pulang.  ”Kami tidak menyangka ada program gratis dari pemerintah,”  ujar Suwanan.  Dia berharap program tersebut berlangsung rutin. Banyak warga asal Jawa Timur di Jakarta yang ingin pulang kampung. Tapi, keinginan mereka tertunda karena tidak memiliki uang. ”Mudik gratis sangat membantu warga,” tutur Suwanan.

431 Warga Jatim Ikut Mudik Gratis dari Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210607_203117.jpg" alt="Ilustrasi banjir di Jakarta beberapa waktu lalu. Widodo S. Jusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi banjir di Jakarta beberapa waktu lalu. Widodo S. Jusuf/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar tata ruang Universitas Gadjah Mada menyebut prediksi Jakarta bakal tenggelam pada 2050 bukan hal yang mustahil. Hal tersebut juga sebagai peringatan berbagai pihak untuk membenahi aspek tata ruang.  ”Saya kira ini bukan sesuatu yang mustahil, tapi keniscayaan yang akan terjadi kalau Jakarta tidak secara cermat melakukan pengelolaan pembangunan. Ini suatu peringatan yang kita perlu perhatikan,” kata Pakar tata ruang Universitas Gadjah Mada Bambang Hari Wibisono seperti diansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (7/6).  Sejumlah pakar dan lembaga riset dalam beberapa tahun terakhir memberikan prediksi bahwa Jakarta akan tenggelam dalam beberapa puluh tahun mendatang. Laporan terbaru yang dirilis Fitch Solutions Country Risk &amp; Industry Research, misalnya, menyebut pada 2050 sebagai tahun di mana Jakarta akan tenggelam. Hal itu sebagai akibat dari sejumlah persoalan yang dihadapi saat ini.  Menurut Bambang, prediksi-prediksi semacam itu menjadi peringatan penting akan ancaman yang dihadapi Jakarta pada masa mendatang. Sehingga dituntut upaya serius untuk dilakukan saat ini.  Isu penurunan permukaan tanah telah menjadi perhatian dari para ahli sejak 10 hingga 15 tahun lalu. Banyak pula yang memberikan peringatan serta pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan di Jakarta.  Salah satu hal yang menurut  Bambang Hari Wibisono, penting dilakukan adalah menggunakan instrumen penataan ruang secara ketat. ”Tata ruang harusnya sudah mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang merupakan kawasan budi daya yang bisa dikembangkan dan mana kawasan yang memiliki fungsi lindung,” papar Bambang Hari Wibisono.  Pembangunan fisik di Jakarta, lanjut Bambang, masih hanya mempertimbangkan soal kapasitas atau daya tampung. Belum secara serius memikirkan tentang daya dukung. Di samping kapasitas lahan untuk menampung penduduk dalam jumlah tertentu, hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi bagi setiap penduduk untuk memiliki kualitas hidup yang baik.  ”Setiap orang membutuhkan air bersih, listrik, dan input lain. Dari segi output, mereka akan menghasilkan limbah yang harus diolah. Penting untuk diperhatikan apakah Jakarta memiliki kemampuan dalam hal input dan output ini,” terang Bambang.  Jumlah penduduk Jakarta telah mencapai lebih dari 10 juta sedangkan luas wilayah hanya 661 kilometer persegi. Jumlah penduduk yang terus meningkat membawa konsekuensi kebutuhan ruang serta sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan masyarakat. Padahal, pembangunan fisik memberi beban bagi lahan.  ”Dengan dibangun secara fisik itu akan menjadi beban bagi tanah, di pihak lain juga kebutuhan air bersih yang diperlukan masyarakat disedot terus dari bawah permukaan tanah. Lahan manapun pasti akan mengalami suatu penurunan,” ujar Bambang Hari Wibisono.  Fenomena-fenomena itu, menurut dia, memicu kekhawatiran para ahli terhadap ancaman tergenangnya Jakarta. Idealnya jumlah penduduk di suatu wilayah dibatasi menurut daya dukung dari wilayah tersebut. Namun, dalam kasus Jakarta hal itu mustahil dilakukan karena daya tarik kota masih sangat besar sebagai pusat dari beragam aktivitas.  Meski demikian, menurut Bambang, belum terlambat untuk melakukan intervensi dan langkah nyata untuk mengatasi persoalan itu, demi menghentikan ancaman tenggelamnya Jakarta. ”Semakin lambat mengambil langkah effort-nya pasti akan makin berat, tetapi tidak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu,” tutur Bambang.

Pakar UGM Sebut Prediksi Jakarta Tenggelam 2050 Bukan Mustahil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pertumbuhan-Gedung-Tinggi-Di-Jakarta-Terus-Meningkat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="ILUSTRASI: Gedung tinggi terus bertumbuh di Ibu Kota Jakarta. Kota ini semakin sesak. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke kota lain. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Gedung tinggi terus bertumbuh di Ibu Kota Jakarta. Kota ini semakin sesak. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke kota lain. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penunjukan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara sebagai ibu kota negara yang baru bakal berdampak pada status Jakarta. Selama ini Jakarta menyandang status sebagai daerah khusus ibu kota (DKI) sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 29/2007 tentang DKI Jakarta.  Ke depannya Jakarta akan menjadi kota bisnis. Perubahan status ini akan berdampak pada perundang-undangan. Menurut pengamat hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, nantinya DPR akan mendapat pekerjaan baru untuk membahas UU DKI yang baru. UU itu bisa berupa revisi dari UU nomor 29/2007 yang mengatur status Jakarta. Di UU yang baru itu bisa disebutkan Jakarta sebagai kota bisnis dan Penajam Paser Utara-Kutai Kertanegara menjadi DKI.  "Perubahan stasus Jakarta bisa saja terdapat di aturan peralihan UU yang baru," kata Feri Amsari kepada JawaPos.com, Senin (26/8).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalahkan-tokyo-jakarta-jadi-kota-paling-dicintai-wargany_c_225347.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kawasan Bundaran HI, landmark Ibu Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Sebagaimana pernyataan Presiden, ujar Feri, Jakarta direncanakan menjadi kota bisnis. Ke depannya Jakarta tetap menjadi provinsi yang khusus. Namun, kekhususannya diatur dalam UU Jakarta yang baru. Terutama dalam hal keistimewaan.  "Kalau jadi kota bisnis, Jakarta akan seperti New York nantinya," imbuh Direktur Pusat Studi Konstitusi Unand itu.  Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara. Perpindahan ibu kota itu berdampak pada status Jakarta yang nantinya disiapkan sebagai kota bisnis.  Walau menjadi kota bisnis, pembangunan di Jakarta akan terus berlangsung dan dikembangkan.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga sudah bersurat ke DPR. Nantinya perpindahan ibu kota tersebut pemerintah akan menyampaikan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU).  ‎Untuk membangun ibu kota baru, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 571 triliun. Anggaran itu meliputi juga untuk arus urbanisasi. “Rencana Pemprov DKI untuk melakukan urbanisasi yang dianggarkan sebesar Rp 571 triliun, terus dijalankan dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” ujar Jokowi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harapkan-dprd-dki-jakarta-jadi-kota-aman-dan-ramah-warga_m_221655.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tugu Selamat Datang di Bundaran HI yang merupakan Ibu Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Jokowi menegaskan, walaupun pemerintah melakukan pemindahan ibu kota, Jakarta tetap memiliki fungsi sebagai pusat bisnis. Jakarta terus berjalan dalam bidang perekonomiannya.  “Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, pusat jasa berskala regional dan global,” tutur eks wali kota Solo itu.  Sementara untuk di Kaltim, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180 ribu hektare. Lahan tersebut merupakan aset pemerintah dan itu akan memudahkan untuk dilakukan pengembangan.

Pengamat: Jakarta Akan seperti New York

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Yusuf-Zuhdy.jpg" alt="Yusuf Zuhdy" width="100%">
<figcaption>Yusuf Zuhdy</figcaption>
</figure>JAKARTA, ibu kota Indonesia, semakin padat penduduk. Kemacetan kian parah. Belum lagi banjirnya. Juga buruknya kualitas udara. Semua itu membuat pemerintah akhirnya berencana membikin ibu kota baru ke Kalimantan. Namun, apakah memindahkan ibu kota negara juga akan menjadi solusi yang baik?  Harus dikaji lebih detail dan terperinci lagi. Memang sudah banyak negara yang tak mengalami masalah saat memindahkan ibu kota mereka. Tapi, ada juga negara yang memilih tak memindahkan ibu kota mereka meski problem yang dihadapi sama atau bahkan lebih parah daripada Jakarta.  Sekarang yang harus menjadi perhatian adalah persiapannya. Berdasar teori analisis ambang batas, pembangunan kota baru harus bisa menampung aktivitas yang ada di dalamnya. Yang ingin ditampung di dalam kota baru itu adalah ibu kota lama. Saat ini kita mempunyai ibu kota lama yang bisa dijadikan contoh konkret dari kebutuhan ibu kota yang akan datang. Dari situ bisa dilihat apa saja yang harus dibenahi dan dipersiapkan.  Meski belum ditetapkan secara resmi, beredar kabar bahwa ibu kota baru akan ditempatkan di Bukit Soeharto, yang berada di perbatasan Samarinda dan Balikpapan. Bukit Soeharto merupakan kawasan lereng-lereng. Itu memang bisa diatasi dengan teknis. Namun juga harus mengatasi teknis di wilayah yang akan tersentuh.  Misalnya, Bukit Soeharto mungkin sekarang tidak banjir. Namun, jika nanti sudah dibangun, banjirnya akan lari ke Samarinda dan Balikpapan. Jika begitu, akan sama saja seperti hanya memindahkan masalah lama ke tempat baru.  Sebab, yang namanya wilayah kota atau area mempunyai kapasitas. Dan kapasitas itu sangat bergantung pada kondisi alami dari kota atau wilayah tersebut. Jadi, tidak bisa kita hanya melihat kebutuhan lahan kira-kira sekian hektare untuk membentuk kota baru. Juga harus dilihat apakah di wilayah kota baru itu banyak lereng, kota terjal, rawan banjir, atau banyak daerah yang tidak bisa dibangun. Jika kondisi geografisnya seperti itu, infrastrukturnya menjadi sangat mahal.  Selain itu, ibu kota negara harus ikonik. Tidak hanya ada bangunan perkantoran, tetapi juga harus bisa mewakili Indonesia sebagai negara besar. Terutama negara di masa mendatang. Ikonik itu punya ciri khas. Contohnya, Jakarta punya gedung MPR/DPR dan Monas sebagai ikon. Ketika melihat Monas, semua tahu itu Jakarta. Dan untuk bisa punya seperti itu, biayanya tidak murah.  Berbicara tentang pemindahan ibu kota sudah pasti tidak terlepas dari infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk kota baru harus didukung dana yang sangat besar.  Mengapa? Pertama, infrastruktur harus lebih baik daripada sekarang. Kedua, infrastruktur harus mampu mengakomodasi kebutuhan yang akan datang. Ketiga, infrastruktur harus mewakili peradaban abad ke-21 di mana yang namanya teknologi informasi menjadi tulang punggung dalam interaksi.  Tiga hal tersebut harus dipertimbangkan. Begitu juga kota-kota pendukung di kota baru. Jika kota pendukungnya masih dari Jawa, akan sama saja seperti di Jakarta. Kota Paris saja, sebagai ibu kota Prancis, mengalami problematika yang lebih parah daripada Jakarta. Tingkat kemacetannya luar biasa parah. Namun, belum ada niat pemerintah Prancis untuk memindahkan ibu kota. Sebab, Paris sudah memiliki ikon yang menjadi daya tarik.  Ada pula Iran. Ibu Kota Teheran memiliki permasalahan yang sama kompleksnya. Bahkan, Iran sudah mempunyai kota baru untuk memindahkan ibu kota, yakni di Isfahan. Namun, rencana pemindahan tersebut sampai sekarang belum terealisasi.  Menurut saya, sejatinya masih ada peluang secara teknis untuk mengatasi permasalahan di ibu kota lama daripada membuat ibu kota baru. Sebab, banyak sekali aspek yang harus dikaji untuk memindahkan ibu kota negara. Jadi, kita harus bisa melihat dulu apakah persoalan esensial dari ibu kota lama bisa diatasi secara teknis atau tidak. Kalau masih bisa, lebih baik diatasi tanpa harus memindahkan ibu kota. Namun, jika tidak bisa, solusi satu-satunya ya memang memindahkannya.  *) Ahli tata kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Septinda Ayu Pramitasari

Boleh Pindah asal Tidak Pindahkan Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TNI-Jaga-Ibukota-Fedrik-Tarigan.jpg" alt="Helikopter TNI saat disiagakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (19/4/19. Ribuan Prajurit TNI dari berbagai kesatuan disiagakan di Ibukota guna memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama seusai pencoblosan Pemilu 2019. FOTO : FEDRIK" width="100%">
<figcaption>Helikopter TNI saat disiagakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (19/4/19. Ribuan Prajurit TNI dari berbagai kesatuan disiagakan di Ibukota guna memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama seusai pencoblosan Pemilu 2019. FOTO : FEDRIK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa kembali bergaung. Kelayakan tiga lokasi sedang dikaji. Yakni, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.  Namun, hingga kemarin belum ada lokasi detail di tiga pulau itu yang dianggap cocok. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya memberikan isyarat bahwa Kalimantan lebih cocok dari segi geografis.  "Bisa di Sumatera, tapi yang timur jauh. Di Sulawesi agak di tengah, tapi barat kurang (dekat, Red). Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada tiga kandidat," ujar dia di PT KMK Global Sport I, Tangerang, kemarin (30/4).  Jokowi menambahkan, berbagai opsi lokasi itu masih terus dikaji. Khususnya untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Salah satunya terkait dengan daya dukung lingkungan. "Kalkulasinya harus dirampungkan, lalu disampaikan ke saya dan baru saya putuskan," imbuh dia.  Dalam rapat terbatas di kantor presiden Senin lalu (29/4), Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ke luar Jawa perlu dilakukan secepatnya. Alasannya, kondisi Jakarta sudah terlalu padat dan tidak ideal untuk masa depan ibu kota.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pertumbuhan-Gedung-Tinggi-Di-Jakarta-Terus-Meningkat-Dery-Ridwansah-5-750x422.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> IBU KOTA NEGARA: Menurut Presiden Jokowi ppsi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain bukan untuk kepentingan satu dua tahun ke depan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Jokowi juga menegaskan, keputusan itu bukan untuk kepentingan satu-dua tahun ke depan, melainkan jangka panjang. Karena itu, pemerintah akan berkonsultasi ke DPR, tokoh politik, dan tokoh masyarakat. "Karena ini menyangkut visi ke depan kita dalam membangun ibu kota pemerintahan yang representatif," tuturnya.  Di tempat terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus melakukan studi kelayakan ibu kota secara mendalam, terutama dari sisi infrastruktur. Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah mempersiapkan anggaran secara matang dan terencana. Sebab, anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota sangat besar.  Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, yang dipilih nanti adalah kota baru dan dekat dengan kota existing yang sudah berkembang. Kriteria lain ibu kota baru itu, di antaranya, tersedia lahan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan yang luas. Kemudian, tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.  Selain itu, akses mobilitas dan logistik seperti bandara, pelabuhan, dan jalan harus terpenuhi. Layanan air minum, faktor keamanan, sanitasi, serta jaringan listrik dan komunikasi juga dipertimbangkan.  Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan bergantung luas lahan yang diperlukan. Pemerintah mempunyai dua opsi. Pertama, memindahkan 195.550 ASN sehingga total penduduk ibu kota baru akan menjadi 1,5 juta orang. Jumlah tersebut termasuk keluarga, perangkat pendukung, dan pelaku ekonomi. Untuk jumlah penduduk itu, pemerintah membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare (ha) dan dana Rp 466 triliun.  Kedua, pemerintah dapat memindahkan 111.510 ASN saja. Jumlah ASN yang dipindahkan sedikit karena budaya digital dapat mengurangi kebutuhan ASN di ibu kota baru. Dengan berkurangnya jumlah ASN yang dipindahkan, kebutuhan lahan ibu kota baru hanya 30.000 ha. Adapun kebutuhan dana untuk pemindahan diprediksi Rp 323 triliun.  Ada dua opsi waktu untuk proses pemindahan ibu kota. Yakni, 5 tahun dan 10 tahun. Jika memungkinkan, pemindahan tersebut dimulai secara bertahap pada 2020. Proses itu akan dipimpin tim atau organisasi yang dibentuk khusus untuk menangani pemindahan ibu kota.  Nanti, menurut Bambang, ibu kota baru tidak sama dengan Jakarta yang diarahkan sebagai pusat bisnis. Sebab, ibu kota baru bakal menjadi pusat pemerintahan agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa. "Yang pasti, akan ada status daerah khusus seperti yang dinikmati DKI (Jakarta, Red) sekarang," ujar mantan menteri keuangan itu.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pertumbuhan-Gedung-Tinggi-Di-Jakarta-Terus-Meningkat-Dery-Ridwansah-5-750x422.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Jakarta sudah Tidak Ideal untuk Masa Depan Ibu Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ibu kota jakarta

Berita Terkini

3 Destinasi Wisata Alam di Ibu Kota Jakarta yang Mudah Diakses dengan Transportasi Umum