<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/LKPP-08-2112502535.jpg" alt="Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa LKPP 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa LKPP 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa LKPP 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 7 - 8 November 2023. Rakornas yang dibuka Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengangkat berbagai isu terkini yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa dengan mengusung tema kegiatan &ldquo;Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju&rdquo;. &ldquo;Rekan-rekan yang terlibat dalam pengadaan, jangan lupa untuk terus melakukan uji kompetensi supaya proses pengadaan yang ada di lingkungan kita berjalan dengan tepat sasaran, bermanfaat, transparan dan efektif, serta dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya," ujar Ketua LKPP Hendrar Prihadi. Menurutnya, penggabungan pelaksanaan kegiatan IPFE 2023 dengan Rakornas Pengadaan LKPP, bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkumpul bersama, berdialog dan berbagi, untuk dapat memperoleh hasil terbaik dalam memaksimalkan nilai dan manfaat dari kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai latar belakang profesi, termasuk berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit, serta perguruan tinggi negeri dari seluruh Indonesia. Peserta kegiatan dapat berpartisipasi dalam berbagai forum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan narasumber dari IAPI, LKPP, akademisi, praktisi dan kalangan asosiasi pengadaan lainnya. Ketua IAPI Sonny Sumarsono mengungkapkan pihaknya berkolaborasi dengan LKPP untuk membuat panduan bagaimana journey pengadaan digital yang lebih baik ke depannya. Jadi kami tengah merancang bagaimana grand design pengadaan digital. "Saat ini memang sudah mulai berjalan agar pengadaan digital bukan sekedar terkait penerapan teknologi, tidak hanya sekedar transaksi memakai e-katalog atau melalui marketplace mitra LKPP, tetapi bagaimana kita menemukan cara yang lebih efektif dan lebih efisien untuk melakukan pengadaan dan bisa meningkatkan pengunaan produk dalam negeri yang berasal dari UMKM," ujarnya. Selain seminar, penyedia barang jasa, dan marketplace mitra Toko Daring LKPP juga berpartisipasi sebagai exhibitor dalam kegiatan Rakornas LKPP dan IPFE 2023, sebagai sarana kesempatan untuk mempromosikan produk/ jasa, dan business matching antara penyedia barang/jasa, marketplace dan pejabat pengadaan pemerintah, sekaligus untuk promosi branding perusahaan di seluruh media publikasi IPFE 2023. Sebagai mitra Toko Daring LKPP, Mbizmarket hadir sebagai exhibitor di booth nomor B1 mendukung pelaksanaan kegiatan Rakornas PBJ LKPP dan IPFE 2023, sekaligus untuk mengedepankan salah satu metode e-purchasing, yaitu melalui marketplace yang dikelola pihak swasta yang telah menjadi mitra Toko Daring LKPP. &ldquo;Kami mendukung penyelenggaraan kegiatan Rakornas LKPP dan IPFE 2023 dengan antusias. Kami berharap, melalui forum ini, kami dapat memperkenalkan lebih jauh platform marketplace Mbizmarket ke pemerintah daerah lainnya yang belum memanfaatkan platform pengadaan Mbizmarket," ungkap Ryn Mulyanto Riadi Hermawan, CEO &amp; Co-Founder Mbizmarket. &nbsp;

Kolaborasi dengan LKPP dan IAPI bertujuan membuat panduan bagaimana journey pengadaan digital yang lebih baik ke depannya.

 Kolaborasi LKPP dan IAPI  Dorong Percepatan Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/jasa-investigasi-akuntan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang akuntan publik tak cuma dituntut memiliki kecakapan dalam hal mengulas informasi keuangan semata. Mereka mestu memiliki kemampuan investigasi keuangan.  Kemampuan ini nantinya bisa membantu jaksa dalam melakukan pembuktian terhadap sebuah kasus pidana yang melibatkan keuangan. Hal ini menjadi sorotan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam meningkatkan kompetensi para akuntan publik.  Sejak 21 Desember lalu, IAPI menggelar pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi di Jakarta. Pendidikan akan berlangsung sampai 25 Januari 2022 mendatang. Ada 71 peserta yang ikut serta dalam sertifikasi ini.  Dalam pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi ini, IAPI menghadirkan narasumber yang kompeten dalam dunia investigasi. Di antaranya dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Akademisi, dan internal IAPI sendiri.  Pendidikan ini dikemas dengan tidak hanya menyajikan teori semata, tetapi dilengkapi dengan role play untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait dunia investigasi keuangan. Peserta juga diminta membuat karya tulis yang wajib diserahkan kepada IAPI.  “Ini adalah wujud konkret kami untuk mendapatkan akuntan publik yang memiliki kompetensi dan komitmen etika profesi yang tinggi untuk melaksanakan perikatan investigasi yang berkualitas, serta memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus, atau perkara atas penyimpangan keuangan,” tutur Ketua Umum IAPI Hendang Tanusdjaja dalam keterangan resmi yang diterima.  Hendang melanjutkan, IAPI juga telah menerbitkan Standar Jasa Investigasi yang merupakan standar minimum bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik termasuk pihak terasosiasi yang melaksanakan perikatan-perikatan jasa investigasi. Pihak-pihak ini terdiri dari Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan, dan Pemberian Keterangan Ahli.  Sementara itu, Pengurus IAPI yang membidangi Komite Jasa Investigasi Jamaluddin Iskak menambahkan, kemampuan investigasi seorang akuntan publik akan memperkuat peran strategis mereka dalam menjalankan amanah kepercayaan publik. "Khususnya di bidang keuangan dan investasi," ujarnya.

Akuntan Publik Perlu Punya Kemampuan Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilot-garuda-jangan-mogok-apalagi-saat-mudik_c_217069.jpeg" alt="Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta." width="100%">
<figcaption>Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini marak kasus praktik rekayasa laporan keuangan atau window dressing di beberapa perusahaan. Sejumlah perusahaan pelat merah pernah tersangkut kasus ini, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Jiwasraya (Persero), hingga PT Asabri.  Institut Ikatan Akuntan Indonesia (IAPI) berharap agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-undang terkait sistem dan tata kelola laporan keuangan. Aturan tersebut diyakini dapat mencegah perusahaan memoles laporan keuangan.  Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo mengatakan, pihaknya mendukung pengungkapan dan pemeriksaan kecurangan kasus Jiwasraya yang sedang berproses di Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kami mendorong pemerintah agar menyusun undang-undang yang mengatur sistem dan tata kelola laporan keuangan untuk melengkapi UU Akuntan Publik yang mengatur auditor atas laporan keuangan," ujarnya di Kawasan Senopati Jakarta, Senin (13/1).  Tarko menjelaskan, permasalahan utama yang dihadapi Jiwasraya yaitu upaya menyediakan dana untuk membayar kewajiban-kewajiban jatuh tempo, sehingga berujung pada upaya merekayasa laporan keuangan. "Rekayasa laporan keuangan tidak diperbolehkan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan untuk mencapai target. Ini merupakan kecurangan," tuturnya.  Menurutnya, laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 lalu telah diaudit oleh akuntan publik yang menyajikan laba sebesar Rp 360 miliar. Namun laporan keuangannya mendapatkan opini dengan modifikasian. Artinya, opini laporan keuangan tersebut diberikan tanpa penjelasan jenis dan penyebab perolehan opini tersebut.  "Kami menyayangkan laporan keuangan lengkap Jiwasraya untuk Tahun Buku 2017 tidak dipublikasikan. Kalau laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 memang belum diaudit. Laporan keuangan Jiwasraya 2016 sudah dipublikasikan dengan jumlah sekitar 500 halaman," tuturnya.  Tarko memaparkan, opini dengan modifikasian merupakan opini dari auditor selain wajar tanpa pengecualian (WTP), yang disebabkan oleh ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. Ataupun, karena auditor kurang memperoleh bukti yang kuat.  "Atau, karena auditor kekurangan memperoleh bukti, sehingga tidak cukup untuk memberikan opini WTP," katanya.  Laporan BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Asuransi Jiwasraya pada 2017 mendapatkan opini tidak wajar (adverse opinion), karena kekurangan cadangan teknis sebesar Rp 7 triliun. Sedangkan direksi Jiwasraya melaporkan bahwa perusahaan BUMN ini mencatatkan laba Rp 360 miliar.  "Padahal, seharusnya tercatat mengalami kerugian Rp 7 triliun," pungkasnya.

Cegah Window Dressing, Pemerintah-DPR Diminta Buat UU Laporan Keuangan

IAPI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IAPI

Berita Terkini

Kolaborasi LKPP dan IAPI Dorong Percepatan Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa

Akuntan Publik Perlu Punya Kemampuan Investigasi

Cegah Window Dressing, Pemerintah-DPR Diminta Buat UU Laporan Keuangan

Download Aplikasi JawaPos.com