<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/Doping-dalam-dunia-olahraga-43560377.jpg" alt="Ilustrasi doping dalam dunia olahraga. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi doping dalam dunia olahraga. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) optimistis menghadapi 2026 dengan dukungan anggaran negara&nbsp;memadai dan tepat waktu setelah lepas dari ancaman sanksi dari&nbsp;Badan Anti-Doping Dunia (WADA), dikutip dari ANTARA. Ketua Umum IADO Gatot S Dewa Broto mengatakan pengalaman sepanjang 2025, di mana&nbsp;IADO sempat terancam hukuman&nbsp;WADA akibat keterbatasan dan keterlambatan anggaran, menjadi pelajaran penting. &ldquo;Jika kondisi seperti tahun 2025 kembali terulang, risikonya sangat besar. Dengan anggaran yang terlambat atau sangat terbatas, akan sulit menghindari potensi sanksi WADA,&rdquo; kata Gatot dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu. Gatot menegaskan tugas IADO tidak hanya mencakup pengambilan sampel doping, tetapi juga edukasi, pengumpulan informasi, penanganan dugaan pelanggaran doping, serta memastikan seluruh kegiatan sesuai World Anti-Doping Code. &ldquo;IADO berkomitmen menjalankan seluruh tugas sesuai ketentuan internasional untuk menjaga reputasi olahraga Indonesia,&rdquo; ujar dia. Dia berharap koordinasi dan dukungan pemerintah pada 2026 dapat berjalan lebih baik agar Indonesia tidak kembali menghadapi ancaman sanksi yang berpotensi mengganggu partisipasi dan simbol kenegaraan pada ajang olahraga internasional.

Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) optimistis menghadapi 2026 dengan dukungan anggaran negara memadai dan tepat waktu.

Lepas dari Ancaman Sanksi WADA, IADO Optimistis Hadapi 2026

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/yi5foT2H9QNQIAZn3ShpjDq1J9ozbjsM4z1I7JKU-copy-2596290988.jpg" alt="Menpora Dito Ariotedjo saat menanggapi sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada PSSI terkait adanya diskriminasi. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menpora Dito Ariotedjo saat menanggapi sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada PSSI terkait adanya diskriminasi. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rr:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, buka suara mengenai teguran dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) terkait tak berjalannya operasional tes yang ada di Indonesia oleh Indonesia Anti-Doping Organization (IADO). Ia menyebut pihaknya sedang dalam tahap komunikasi dengan WADA. Indonesia mendapatkan surat teguran dari WADA pada pekan lalu. Surat dikirimkan karena program anti-doping yang tidak berjalan secara berkelanjutan di Indonesia. Surat dikirim WADA per Kamis (28/8) dan ditandatangani langsung oleh Direktur WADA Asia/Ocenia, Yaya Yamamoto. Teguran ini harus cepat disikapi dengan baik oleh Indonesia. Sebab, jika tidak, maka sanksi bisa saja diterima oleh Indonesia seperti yang pernah terjadi pada 2021. Pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun langsung bertindak. Menpora Dito mengaku sudah berkomunikasi dan melayangkan surat kepada WADA demi menghindari hal-hal tak diinginkan. "Komunikasi dengan WADA sedang dilakukan. Kami juga sudah menjelaskan apa-apa yang menjadi kewajiban dan mandatory dilakukan oleh IADO pasti didukung," kata Dito saat dihubungi, Minggu (7/9) malam. Dito menjelaskan, persoalan ini terjadi karena operasional IADO ikut aturan pemerintah, sehingga semua aktivitas yang dilakukan badan anti doping di Indonesia bergantung dari anggaran pemerintah. Nah, ketika efisiensi terjadi, IADO tak lagi mendapat dana, bahkan hingga saat ini. Dito pun menjelaskan pelaksaan anti doping harus tetap menyesuaikan peraturan yang berlaku di dalam negeri. Ini menarik karena WADA sebenarnya punya aturan ketat terkait hal ini dengan standar tertentu. "Semuanya tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam negeri, apalagi tentang pengelolaan keuangan negara," kata Dito Ariotedjo. Sebelumnya WADA melalui suratnya mendesak Menpora Dito terkait status nonaktif program anti-doping di Indonesia saat ini. Situasi itu menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait kepatuhan negara tersebut terhadap Kode Anti-Doping Dunia (Kode) dan perlindungan atlet yang bersih. WADA juga menjelaskan bahwa surat peringatan sudah dikirim ke IADO pada April 2025, bahwa tidak ada pengujian anti-doping yang dilakukan selama periode Januari - Maret 2025. Meskipun IADO merespons dengan cepat dan melanjutkannya dengan pengumpulan sampel, namun WADA menyadari bahwa program anti-doping tersebut tidak berkelanjutan tanpa sumber daya keuangan dari pemerintah. </div> </div> </div> </div>

Menpora Dito Ariotedjo merespons teguran WADA terkait operasional IADO yang tak berjalan, upaya komunikasi untuk menghindari sanksi.

Indonesia Dapat Surat Teguran dari WADA, Begini Respons Menpora Dito

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Atlet-Renang-Glenn-Victor-Sutanto-1894299849.png" alt="Perenang Glenn Victor Sutanto memacu kecepatannya dalam nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra Seleksi Nasional (Seleknas) time trial renang untuk persiapan SEA Games Vietnam di Stadion Akuatik." width="100%">
<figcaption>Perenang Glenn Victor Sutanto memacu kecepatannya dalam nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra Seleksi Nasional (Seleknas) time trial renang untuk persiapan SEA Games Vietnam di Stadion Akuatik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Organisasi Anti Doping Indonesia (IADO) mengungkapkan kronologi perenang Glenn Victor Sutanto sebelum akhirnya dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar aturan anti-doping. Dilansir dari ANTARA, Dalam keterangan resmi IADO, Kamis, Glenn, pada tanggal 14 Desember 2022 telah diminta untuk pengambilan sampel oleh DCO dalam kompetisi (ICT). Dua sampel pun langsung dikirim oleh IADO dan diterima oleh pihak laboratorium anti-doping di Bangkok, Thailand. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013346462/empat-atlet-binaraga-indonesia-dinyatakan-melanggar-aturan-anti-doping-iado-berikan-kronologi-hingga-sanksi">Empat Atlet Binaraga Indonesia Dinyatakan Melanggar Aturan Anti-Doping, IADO Berikan Kronologi hingga Sanksi</a> Hasil analisa dari laboratorium pada tanggal 23 Februari 2023 pun menunjukkan adanya zat terlarang (octodrine / 1,5 - dimethylhexylamine dan metabolit heptaminol). Sedangkan Glenn dilaporkan tidak puas dengan hasil hearing tanggal 24 Maret 2023. Kemudian Glenn mengajukan banding pada tanggal 1 Juni 2023 dan sidang banding berlangsung pada tanggal 6 Juli 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013342003/brutal-atlet-para-renang-thailand-tembak-mati-pengantin-perempuannya-di-pesta-pernikahan-sebelum-kemudian-bunuh-diri">Brutal! Atlet Para Renang Thailand Tembak Mati Pengantin Perempuannya di Pesta Pernikahan Sebelum Kemudian Bunuh Diri</a> Namun, dalam sidang banding, pemohon banding disebut tidak menyampaikan bukti, argumen dan klaim baru yang dapat meringankan sanksi pada hearing sebelumnya, sehingga banding pun ditolak. Perenang itu pun dinyatakan telah melanggar aturan anti-doping sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 World Anti-Doping Code. Sebelumnya juga telah diputuskan setelah hearing (24/3/2023) mengenai keberadaan dan penggunaan zat terlarang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013341771/cerita-alam-ganjar-soal-jaring-atlet-dari-warkop-hingga-tembus-sea-games">Cerita Alam Ganjar Soal Jaring Atlet dari Warkop hingga Tembus SEA Games</a> Glenn kemudian dihukum untuk mengikuti kegiatan olahraga selama empat tahun terhitung mulai 26 April 2023 hingga 25 April 2027. Selain itu, Glenn juga diwajibkan mengembalikan medali, poin dan hadiah yang telah diambil sejak 14 Desember 2022 hingga dimulainya periode larangan tersebut selama empat tahun berikutnya. Mengacu pada ketentuan - ketentuan pada World Anti-Doping Code (Pasal 14.3.2, Pasal 14.3.3, Pasal 14.3.4 dan Pasal 14.3.5) maka IADO pada Sabtu (18/11) hingga Jumat (24/11) secara berturut - turut telah berkirim surat kepada Ketua PRSI, perihal pemberitahuan rencana publikasi pemberian sanksi pada atlet yang terkena doping pada tahun 2023. Pengumuman tersebut dilakukan secara hati - hati dengan menggunakan kewenangan yang telah diatur pada Pasal 20.5.2 dari World Anti-Doping Code dan juga Pasal 98 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selanjutnya IADO meminta kepada Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk menindaklanjuti konsekuensi terhadap atletnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bulutangkis/013329900/pbsi-dampingi-para-atletdan-pastikan-kondisi-prima-persiapan-hadapi-turnamen-tahun-depan">PBSI Dampingi Para Atlet&nbsp;dan Pastikan Kondisi Prima, Persiapan Hadapi Turnamen Tahun Depan</a> Konsekuensi tersebut seperti pencabutan medali, nilai dan rekor serta memastikan bahwa larangan kepada atlet yang bersangkutan untuk turut bertanding dalam durasi sanksi harus benar - benar dipatuhi.

Organisasi Anti Doping Indonesia (IADO) mengungkapkan kronologi perenang Glenn Victor Sutanto sebelum akhirnya dijatuhi sanksi.

Atlet Renang Glenn Victor Sutanto Langgar Aturan Anti-Doping, Begini Kronologi Menurut IADO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/IADO-3886077475.png" alt="Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) resmi berganti nama menjadi Indonesia Anti-Doping Organization (IADO)." width="100%">
<figcaption>Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) resmi berganti nama menjadi Indonesia Anti-Doping Organization (IADO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sebanyak&nbsp;empat atlet binaraga Indonesia dinyatakan melanggar aturan anti-doping oleh Indonesia Anti-Doping Organization&nbsp;(IADO), Kamis (30/11). Keempat atlet tersebut adalah Jodie Jaya Kusuma, Misnadi, Agung Budi Laksono dan Benny Michael Kaunang. Dilansir dari ANTARA, IADO memberikan keterangan dan kronologi mengenai bagaimana keempat atlet tersebut dinyatakan&nbsp;melanggar kode etik atau peraturan terkait anti-doping dalam olahraga. Pertama, Jodie Jaya Kusuma yang mengikuti Kejurnas Binaraga dan Fitness pada 16-17 Desember 2022. Saat akan diambil sampel oleh Doping Control Officer (DOC) IADO untuk pemeriksaan urin, Jodie tidak menyanggupi tanpa keterangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013346449/indobuildtech-2023-gaet-jt-cargo-sebagai-official-logistic-partner">IndoBuildTech 2023 Gaet J&amp;T Cargo Sebagai Official Logistic Partner</a> Selanjutnya, IADO pada 4 Januari 2023 menyampaikan terkait dengan surat pemberitahuan potensi pelanggaran anti-doping kepada atlet yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI) dan Kejurnas. Namun, hingga jeda waktu 14 hari berikutnya tidak ada respons. Kemudian IADO menyampaikan surat tuntutan tertanggal 9 Februari 2023 dan memberikan kesempatan hingga 20 hari kemudian untuk Jodie memberikan respons hingga batas waktu 8 Februari 2023. Namun hasilnya nihil. IADO menilai perbuatan Jodie Bertentangan dengan Pasal 2.3 dari World Anti-Doping Code tentang 'Atlet Menolak, Menghindar, atau Gagal Memberikan Sampel'. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013346436/tak-mudah-akses-ke-pendanaan-masih-jadi-tantangan-terberat-startup-digital">Tak Mudah, Akses ke Pendanaan Masih Jadi Tantangan Terberat Startup Digital</a> Jodie pun dikenakan&nbsp;hukuman larangan keikutsertaan kegiatan olahraga tersebut selama empat tahun, mulai dari 9 Februari 2023 sampai 8 Februari 2027. Beralih ke tiga binaragawan lainnya yaitu Misnadi, Benny Michael Kaunang dan Agung Budi Laksono, mereka menyanggupi kewajiban untuk pengambilan sampel anti-doping oleh DCO IADO pada 17 Desember 2022. Tahapannya adalah setiap atlet mengirim masing - masing dua sampel ke laboratorium anti-doping di Bangkok, Thailand dan diterima pada 23 Desember 2022. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013345015/polusi-udara-bikin-mata-kering-dokter-spesialis-mata-beri-solusi-mudah-dan-efektif">Polusi Udara Bikin Mata Kering? Dokter Spesialis Mata Beri Solusi Mudah dan Efektif</a> Hasil analisis dari sampel pun keluar di tanggal 23 Februari 2023 dan menunjukkan jika adanya zat terlarang di tubuh ketiga atlet tersebut. Misnadi dan Agung dilaporkan memiliki stanozolol, drostanolone dan clenbuterol. Sedangkan pada tubuh Benny Michael ditemukan zat stanozolol. Dari hasil tersebut, ketiga binaragawan dinyatakan telah melanggar aturan anti-doping pada Pasal 2.1 dan 2.2 World Anti-Doping Code mengenai keberadaan dan penggunaan zat terlarang. Ketiganya diberikan sanksi untuk tidak boleh mengikuti kegiatan kompetisi olahraga terkait selama empat tahun, dari 17 Juli 2023 hingga 16 Juli 2027. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013346415/tayang-hari-ini-berikut-sinopsis-jatuh-cinta-seperti-di-film-film">Tayang Hari Ini, Berikut Sinopsis &lsquo;Jatuh Cinta Seperti di Film-Film&rsquo;</a> Selain itu, para atlet yang bersangkutan juga harus mengembalikan medali, poin dan hadiah yang telah diambil sejak 17 Desember 2022 hingga dimulainya periode larangan tersebut selama empat tahun berikutnya.

Keempat atlet tersebut adalah Jodie Jaya Kusuma, Misnadi, Agung Budi Laksono dan Benny Michael Kaunang.

Empat Atlet Binaraga Indonesia Dinyatakan Melanggar Aturan Anti-Doping, IADO Berikan Kronologi hingga Sanksi

IADO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IADO

Berita Terkini

Lepas dari Ancaman Sanksi WADA, IADO Optimistis Hadapi 2026

Indonesia Dapat Surat Teguran dari WADA, Begini Respons Menpora Dito

Atlet Renang Glenn Victor Sutanto Langgar Aturan Anti-Doping, Begini Kronologi Menurut IADO

Empat Atlet Binaraga Indonesia Dinyatakan Melanggar Aturan Anti-Doping, IADO Berikan Kronologi hingga Sanksi

Download Aplikasi JawaPos.com