<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/Anggota_Komisi_III_DPR_RI_I_Wayan_Sudirta_saat_Rapat_Dengar_Pendapat_Umum_RDPU_Komisi_III_bersama_20250515174321-102476376.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI I Wayah Sudirta. (DPR/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI I Wayah Sudirta. (DPR/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus mengatur tentang penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH). Alih-alih mengurangi kewenangan aparat seperti kepolisian dan kejaksaan, menurut dia, RUU KUHAP justru harus mendorong mekanisme pengawasan yang lebih tajam dan efektif terhadap APH. Baik secara internal maupun eksternal. &rdquo;Kita tidak akan pernah mereduksi kewenangan aparat penegak hukum, jaksa, polisi, tidak bisa. Tapi ada tapinya. Jika kewenangannya tidak direduksi, apa yang bisa kita lakukan? Pengawasan. Apalagi? Ya, pengawasan,&rdquo; kata Sudirta seperti dilansir dari Antara, Jumat (16/5). Menurut dia, selama ini keluhan masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan masih sangat tinggi. Pengawasan terhadap penyidik harus dilakukan secara menyeluruh dan tajam, karena keberadaan pengawas internal seperti wasidik (pengawasan penyidik) belum cukup menggigit. &rdquo;Harus dicari polisi-polisi terbaik yang ada di pengawasan penyidik. Itu untuk memastikan kerja-kerja polisi itu baik dan dapat dipercaya,&rdquo; ujar I Wayan Sudirta. Selain pengawasan internal, menurut dia, ada tiga bentuk pengawasan eksternal. Yang pertama adalah penuntut umum yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap berkas perkara yang dibawa ke pengadilan. &rdquo;Kalau berkasnya tidak lengkap, yang dipermalukan itu penuntut umum. Maka dia adalah pengawas garda terdepan bagi penyidik,&rdquo; ungkap I Wayan Sudirta. Lalu yang kedua kedua, kata dia, yaitu pengawasan oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui media, tokoh masyarakat, dan akademisi hukum. Menurut dia, transparansi di tubuh kepolisian akan membuka ruang kontrol dari publik. &rdquo;Dan yang ketiga, pengawasan luar biasa penting. CCTV di ruang penyidikan. CCTV itu tidak hanya membuat terang benderang prosesnya, tapi juga bisa menjadi alat evaluasi langsung terhadap pelanggaran yang terjadi,&rdquo; tandas I Wayan Sudirta. Dia mengingatkan, efektivitas CCTV juga tergantung pada ketegasan tindak lanjut. Karena jika ada pelanggaran yang terekam, harus ada kejelasan tindakan selanjutnya. &rdquo;Kalau memang bagus, beri penghargaan. Kalau melanggar, jangan didiamkan,&rdquo; tutur I Wayan Sudirta. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad menilai RUU KUHAP merupakan suatu keniscayaan bagi perubahan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini mengingat KUHAP yang berlaku telah berusia 44 tahun dan tidak lagi mengakomodasi perkembangan teknologi, budaya hukum, berbagai putusan serta lainnya. Menurut Suparji, RUU KUHAP didasari kebutuhan filosofis untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dan rehabilitatif yang kini menjadi esensi dalam KUHAP baru.&nbsp; "Sementara secara sosiologis, KUHAP lama tidak lagi relevan dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengakomodasi alat bukti elektronik. Adapun dari sudut pandang yuridis, banyak norma dalam KUHAP yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru,&rdquo; tegas Suparji. Suparji menekankan bahwa Rancangan UU KUHAP akan berdampak signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kehati-hatian, kecermatan, dan kepedulian terhadap rancangan ini menjadi krusial.&nbsp; &rdquo;Mengingat perubahan yang mendasar pada roh dan nilai-nilai yang diusung, metode penggantian KUHAP secara keseluruhan dianggap lebih tepat daripada sekadar revisi parsial. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dengan filosofi keadilan restoratif dan rehabilitatif,&rdquo; jelas Suparji Ahmad.&nbsp; Suparji menambahkan, Rancangan UU KUHAP berupaya mengakomodasi perkembangan zaman dengan memperbolehkan penyidik merekam proses penyidikan. Semangat yang mendasari adalah membangun mekanisme hukum acara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.&nbsp; Kekhawatiran penyalahgunaan rekaman perlu diantisipasi dengan memastikan penggunaannya hanya untuk kepentingan hukum. &rdquo;Kehadiran CCTV juga dipandang sebagai upaya mengontrol proses penyidikan agar tetap humanis dan menghormati hak asasi manusia,&rdquo; kata Suparji Ahmad.&nbsp; Salah satu poin mendasar dalam RUU KUHAP adalah penguatan peran advokat dalam melindungi kepentingan warga negara yang diperiksa. Semangat transparansi dan akuntabilitas juga ditekankan untuk mencegah tindakan represif selama proses penyidikan.&nbsp; Untuk itu, kata Suparji, RUU KUHAP diharapkan mampu meramu unsur predictability, fairness, dan keseimbangan. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum acara sektoral lain menjadi krusial untuk membangun kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih regulasi. Kejelasan mengenai batasan waktu penyelidikan dan penyidikan juga penting untuk menghindari ketidakpastian hukum.&nbsp; Di samping itu, dalam RUU tersebut menggaungkan keadilan restoratif yang dipandang sebagai tuntutan yang perlu diperkuat, mengingat implementasinya yang sudah berjalan di berbagai tingkatan penegak hukum dan relevansinya dengan konsep diversi dalam sistem peradilan anak.&nbsp; &rdquo;Selain efisiensi dan pengurangan beban lembaga pemasyarakatan, keadilan restoratif juga dianggap lebih sesuai dengan fungsi hukuman yang berorientasi pada penjeraan dan edukasi. Namun, implementasinya harus dipastikan dalam perspektif hukum, bukan transaksional,&rdquo; tandas Suparji.&nbsp; Menurut dia, RUU KUHAP akan berdampak luas pada kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Pengetatan masa dan alasan penahanan akan memberikan kejelasan. Konsep criminal justice system yang terpadu perlu diimplementasikan dengan mekanisme saling kontrol, bukan saling membenarkan.&nbsp; DPR diharapkan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh, dengan tetap berpegang pada objektivitas dan rasionalitas. Sikap kenegarawanan para anggota dewan dan pemerintah dalam membahas RUU KUHAP sangat penting, mengingat undang-undang ini merupakan kontrak sosial. &rdquo;Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembahasan juga krusial,&rdquo; tutur Suparji Ahmad.&nbsp; Suparji menegaskan, selain political will, political commitment, dan political action, keinginan dari para ketua umum partai politik juga diidentifikasi sebagai faktor yang signifikan dalam proses legislasi. Fenomena dominasi partai dalam pengambilan keputusan di parlemen dapat memengaruhi dinamika pembahasan dan akomodasi kritik.

Komisi III DPR RI menyatakan RUU KUHAP harus mengatur tentang penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH)

Anggota DPR Sebut RUU KUHAP Perlu Atur Penguatan Pengawasan APH, Langkah Strategis Wujudkan Sistem Hukum yang Efektif dan Berkeadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/Wayan-soal-Bawaslu-944183305.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan ertinggi dalam suatu negara." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan ertinggi dalam suatu negara.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH menanggapi&nbsp; kasus hukum yang menjerat Pegi Setiawan (PS).&nbsp; Untuk diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat pada 8 Juli 2024&nbsp; mengabulkan permohonan praperadilan (Nomor 10/Pid.Pra/2024.PN Bandung) terhadap penetapan tersangka atas nama Pegi Setiawan (PS) oleh Polda Jabar terkait kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon yang terjadi pada 2016.&nbsp; Dalam sidang tersebut, hakim Eman Sulaeman sebagai hakim tunggal menilai tidak ditemukan bukti bahwa Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sehingga penetapan tersangkanya tidak sah atau batal secara hukum.&nbsp; &ldquo;Persoalan ini sebenarnya telah menjadi perbincangan di masyarakat, mengingat simpang siur informasi yang didapat, terutama dari penasihat hukum Pegi yang mengatakan bahwa kliennya bukan pelaku yang dimaksud dan bahkan diketahui dari jejak fisik dan digitalnya bahwa Pegi pada saat tindak pidana terjadi, berada di Bandung bukan di Cirebon,&rdquo; ujar Wayan Sudirta dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (8/7). Menurut Wayan Sudirta, putusan Praperadilan ini tentu selanjutnya berimplikasi pada beberapa hal yang terkait dengan pengungkapan kasus Vina dan Eky ini serta mengindikasikan pada beberapa pandangan analitis terkait dengan sistem penegakan hukum. Pertama, terkait dengan kredibilitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar. Karena, Dalam hal ini, penetapan tersangka yang dievaluasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipertanyakan.&nbsp; &ldquo;Kita tentu dapat melihat bahwa putusan ini merupakan hal yang wajar, namun juga dapat mempertanyakan akuntabilitas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jabar,&rdquo; ujar Wayan Sudirta. Kedua, lanjut Wayan, masyarakat kini tengah mempertanyakan lebih lanjut mengenai beberapa alat bukti yang digunakan oleh Polda Jabar dalam menetapkan status tersangka pada Pegi Setiawan yang selalu mengaku tidak kenal dan bukan pembunuhnya.&nbsp; Selain saksi, Polda menggunakan keterangan dan bukti bahwa Pegi mengganti identitas dan kabur dengan mengontrak sebuah rumah di Bandung.&nbsp; &ldquo;Dalam hal ini, masyarakat kemudian mempertanyakan kebenaran dari alat bukti yang digunakan oleh Polda Jabar dalam mengidentifikasi pelaku,&rdquo; ujar Wayan Sudirta. Ketiga, dalam keterangan dan sumber informasi yang didapat, salah satu alat bukti yang dipergunakan oleh Penyidik Polda Jabar merupakan hasil dari kesaksian salah seorang pelaku yang menjadi saksi kunci (Aep).&nbsp; Jikalau penetapan ini salah, kata Wayan, hal ini tentu berdampak secara hukum terhadap kesaksiannya.&nbsp; Publik kemudian bertanya juga apakah kesaksian Aep tersebut dapat dipertanyakan akuntabilitasnya, apakah memang sebuah kecerobohan atau juga terdapat unsur rekayasa atau paksaan dengan pengaruh dari pihak lain. Keempat, kasus ini cukup unik, mengingat Pegi Setiawan merupakan terduga pelaku utama atau aktor utama (Mastermind) dalam kasus pembunuhan ini. Namun dengan adanya putusan tersebut, maka publik dapat mempertanyakan bagaimana proses penegakan hukum dan kesaksian dari kedelapan tersangka tersebut dapat dinyatakan valid atau sah, sedangkan kesaksian terhadap pelaku utama saja salah. "Kelima, perlu dalam hal ini, para penyidik Polda Jabar untuk mengkaji dan mendalami hasil putusan praperadilan tersebut lebih jauh tentang isi dan implikasi hukum," terangnya.&nbsp; Selain dari pemenuhan hak para tersangka yang menjadi pemohon praperadilan, apa saja langkah hukum yang harus atau perlu dilakukan dalam rangka membuktikan para pelaku kejahatan khususnya pelaku utamanya.&nbsp; &ldquo;Artinya, evaluasi terhadap tahapan dan proses yang dilakukan berdasarkan KUHAP atau SOP, akuntabilitas dan profesionalitasnya, serta apa yang kemudian menjadi tindak lanjut dari putusan tersebut,&rdquo; ujar Wayan Sudirta. Keenam, persoalan salah tangkap ini bukan merupakan hal baru di dunia hukum, baik di Indonesia maupun di dunia.&nbsp; Kasus serupa banyak terjadi di berbagai peradilan. Sebagai contoh, terdapat kasus dimana seorang pria bernama Sidney Holmes yang akhirnya dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 34 tahun di penjara Fort Lauderdale, Florida.&nbsp; "Holmes akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan pada tahun 2023 dalam kasus perampokan bersenjata yang terjadi pada tahun 1988. Karena polisi diduga salah dalam menangkap pelaku karena kemiripan pelaku dan mobil yang dikendarainya," jelasnya.&nbsp; Holmes juga, lanjut Wayan, akhirnya mendapat kompensasi yang dihitung per tahun selama menjalani hukuman.&nbsp; Demikian pula kasus yang menimpa seorang pria bernama Craig Coley di Florida yang dibebaskan pada 2017 setelah menjalani hukuman penjara hampir 40 tahun karena tuduhan pembunuhan terhadap pacar dan putranya.&nbsp; &ldquo;Kasus ini ditinjau ulang dan mendapati bahwa kesaksian seorang saksi tidak benar dan DNA yang ditemukan bukan milik Coley. Atas kesalahan ini, kota Simi Valley kemudian memberikan kompensasi yang cukup besar atau 21 Miliar USD,&rdquo; ujar Wayan Sudirta.&nbsp; Ketujuh, jika benar bahwa terdapat kesalahan dalam kasus Pegi Setiawan tersebut, memperlihatkan bahwa mekanisme praperadilan merupakan hal yang penting atau jalan bagi warga negara untuk dapat memperoleh keadilan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penegakan hukum.&nbsp; &ldquo;Demikian pula menjadi panggilan (alert) bagi institusi atau aparat penegak hukum untuk dapat lebih berhati-hati dan lebih komprehensif dalam menentukan langkah hukum,&rdquo; ujar Wayan Sudirta. Kedelapan, bangsa ini sering kali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dalam proses penegakan hukum atau upaya paksa seperti: salah identifikasi, kriminalisasi, penahanan yang tidak prosedural atau overstay, penanganan yang berlarut, penyitaan terhadap barang yang dilakukan tidak sesuai aturan, atau penyadapan in-prosedural, dan lain-lainnya.&nbsp; "Hal ini mengindikasikan pula bahwa pengawasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia perlu dilakukan secara ketat," terangnya.&nbsp; Pembangunan atau penciptaan transparansi, profesionalitas, integritas, dan kepatuhan terhadap undang-undang oleh sistem penegakan hukum maupun peradilan harus terus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.&nbsp; &ldquo;Hal ini mungkin juga dapat menjadi alarm bagi Pemerintah dan DPR untuk dapat mereformasi kebijakan sistem peradilan pidana terpadu dan ketentuan terkait lainnya untuk mengawasi sekaligus mengoptimalisasi dan mendorong peran peradilan dan penegak hukum secara profesional dan akuntabel,&rdquo; ujar Wayan Sudirta.

Putusan Praperadilan ini tentu selanjutnya berimplikasi pada beberapa hal yang terkait dengan pengungkapan kasus kematian Vina Cirebon.

Wayan Sudirta DPR Tanggapi Kasus Kematian Vina Cirebon, Pegi Setiawan Akhirnya Dinyatakan Bebas 

Pancasila adalah sintesa dari berbagai ide dan sebuah ideologi integralistik yang mengatasi partikularisme paham perseorangan dan golongan.

Integrasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum di Indonesia: Suatu Kajian Filsafat Hukum 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/I-Wayan-1213619330.jpeg" alt="I Wayan Sudirta" width="100%">
<figcaption>I Wayan Sudirta</figcaption>
</figure> &nbsp; Oleh: I Wayan Sudirta* Sejarah tidaklah semata-mata rentetan peristiwa. Ada patokan atau kriteria tertentu yang menyebabkan sebuah kejadian tercatat sebagai peristiwa sejarah, dan dari yang tercatat itu ada pula yang diperlakukan sebagai sesuatu yang penting. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 merupakan lompatan kualitatif dan strategis bangsa Indonesia dalam mengkonstruksi cara pandang diri dan kebudayaan. Masyarakat nusantara yang sebelumnya berpikir dan berada dalam alam penjajahan dan bermental inferior, inlander, diajak untuk berani merdeka dengan persyaratan minimum, tanpa harus membicarakan (mempersiapkan) hal-hal yang kecil, nlimet, zwaarwichtig. (Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati: 1998).&nbsp; Soekarno mengajak para pemimpin bangsa tidak ragu menerima dan memperjuangkan kemerdekaan, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Menurutnya, kemerdekaan politik merupakan jembatan emas dan diseberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. &ldquo;Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hai bangsa kita&rdquo;.( Iwan Siswo: 2014). Dasar negara yang disebut Soekarno sebagai &ldquo;philosofische grondslag, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, Hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya, didirikan Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi,&rdquo; bukanlah sekedar peristiwa politik, tetapi juga suatu peristiwa budaya yang menyangkut cara pandang dan mindset bangsa Indonesia. Bila sebelumnya warga Nusantara sangat terikat partikularitas agama, etnis, dan budaya, sejak Pancasila dijadikan dasar negara, ideologi, dan pandangan dunia, bangsa Indonesia berubah dan melebur diri sebagai &ldquo;saudara sebangsa dan setanah air&rdquo; dengan tetap menghargai keragaman yang melekat pada masing-masing warga. Di situlah terjadi &ldquo;revolusi integrative&rdquo; yang mengubah identitas berbasis kesuskuan, agama, atau sistem budaya menjadi identitas kebangsaan. (Clifford Geerrz: 1973). Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.&nbsp; Manusia Pancasila adalah manusia Indonesia yang memahami makna Pancasila dan melaksanakan Pancasila sebagai kesadaran moral yang harus dijalankan. Faktor yang penting bagi manusia untuk menjadi manusia susila adalah adanya kesadaran moral Pancasila yang dapat direalisasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Kesadaran moral ini, kesadaran untuk bertingkah laku baik, tidak hanya kalau berhadapan dengan orang lain saja, tetapi berlaku terus tanpa kehadiran orang lain.&nbsp; Kesadaran ini berdasarkan pada nilai-nilai yang fundamental dan sangat mendalam. Dengan demikian maka tingkah laku yang baik berdasar pada otoritas kesadaran pribadi dan bukan atas pengaruh dari luar diri manusia. Selanjutnya Drijarkara mengemukakan: &ldquo;Moral atau kesusilaan adalah nilai sebenarnya bagi manusia, satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia. Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan manusia sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Moral atau kesusilaan adalah perkembangan manusia yang sebenarnya.&rdquo; Menurut Soekarno, setiap bangsa yang merdeka dan dapat berdiri kukuh harus memiliki weltanschauung yang digali dan disiapkan sebelumnya. Dalam pidato pada Kursus Pancasila tanggal 26 Mei 1958, Soekarno menyatakan waktu menggali Pancasila sampai saf (lapis) yang paling dalam, yaitu ke saf pra Hindu agar Pancasila selain dapat menjadi titik temu yang menyatukan, sebagai alat pemersatu. &ldquo;meja statis&rdquo;, juga mampu menjadi &ldquo;leitstar dinamis&rdquo; bangsa ke depan. (Yudi Latief: 2011).&nbsp; Indonesia memang kaya akan nilai-nilai budaya seperti budaya Jawa, Sunda, Bali, Papua dan sebagainya. Masing-masing daerah memiliki seni dan budaya tersendiri yang merupakan ciri khas daerahnya, budaya Bali misalnya memiliki seni tari, seni patung yang bernilai artistik, begitupula dalam cara berpakaian.&nbsp; Ketika keanekaragaman nilai-nilai budaya tersebut diatur dalam suatu undang-undang pada akhirnya terjadi benturan antara nilai dan norma.&nbsp; Pancasila adalah sebuah karya budaya yang tidak muncul begitu saja. Ia merupakan suatu konstruksi dan perjuangan bangsa berbasis nilai-nilai luhur untuk menyikapi tantangan kehidupan yang kompleks dengan tetap berbasis pada akar budaya bangsa. Pancasila sebagai suatu strategi kebudayaan memiliki peluang untuk menemukan dan menyegarkan kembali jiwa bangsa di tengah-tengah arus globalisasi yang tidak hanya menampilkan persaingan ekonomi tetapi juga &ldquo;perang budaya&rdquo;. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memungkinkan perang budaya berjalan secara sistematis, terstruktur, dan massif. Mengembalikan Pancasila Sebagai Panduan Bernegara Soesanto Darmosoegondo menyatakan bahwa Pancasila memiliki beberapa sifat yang kemudian disebutkannya secara rinci, yaitu: 1) sifat politis; 2) sifat kultural; 3) sifat religious; 4) sifat etis; 5) sifat yuridis; 6) sifat sosilistis; 7) sifat humanis universal; 8) sifat mengayomi dan melindungi; 9) sifat universal dan eternal; 10) sifat ideologis; 11) sifat kerakyatan atau demokratis; 12) sifat comprehensive-harmonis; 13) sifat psikologis; 14) sifat pedagogis atau edukatif; dan 15) sifat dinamis-progresif. Berangkat dari pemahaman bahwa Pancasila sebagai strategi budaya bangsa itulah kearifan/sifat kultural dapat menajdi basis sekaligus orientasi dalam membangun peradaban bangsa.&nbsp; Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidupnya. Dengan demikian, idealitas demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah berlandaskan pada dua pondasi sekaligus, yakni (1) berdasarkan Pancasila, dan (2) karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ia tidak steril dari nilai-nilai dasar (core values) yang berlaku secara universal. Dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menempati posisi yang paling utama. Demokrasi dalam sistem politik Indonesia yang didasarkan dan dibangun pada fundamen Pancasila kemudian lazim disebut dengan Demokrasi Pancasila. Dalam konteks di atas, sudah selayaknya-lah ke depan untuk mengkonstruksikan kembali Pancasila sebagai panduan bernegara. Konstruksi ini tentunya membawa konsekuensi, Pertama, semua regulasi dan kebijakan negara perlu mengacu pada nilai-nilai fundament Pancasila dan masa depan angsa dengan segala masalah dan tantangannya, negara perlu menentukan arah dan garis besar pembangunan nasional berbasis pada ideologi Pancasila.&nbsp; Kedua, sebagai strategi kebudayaan, kiblat dan asal kebudayaan tidak menjadi acuan yang beku dan kaku. Selama kebudayaan tersebut bermanfaat dan dapat menjadi sumber kreavitas dalam memperkaya kepribadian budaya bangsa. Kondisi ini membawa implikasi bawha Indonesia bukan pewaris kebudayaan Nusantara semata, melainkan juga berhak menjadi pewaris dan contributor kebudayaan dunia. Dengan demikian kepribadian bangsa tidak dipahami secara defensive, melainkan bersifat progresif.&nbsp; Upaya peningkatan kualitas dan Susana kehidupan warga negara yang mandiri menjadi kebutuhan. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara harus diwujudkan dalam regulasi kehidupan, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu nilai dan norma yang mengatur kehidupan kenegaraan, Pancasila diperlukan untuk penguatan kemampuan nasioanl di pelbagai bidang, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan. &nbsp; *Penulis adalah Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia &amp; Anggota Komisi III DPR RI Dari Fraksi PDI Perjuangan

Soekarno mengajak para pemimpin bangsa tidak ragu menerima dan memperjuangkan kemerdekaan, walaupun masih ada beberapa kekurangan.

Wawasan Kebangsaan Pancasila dalam Alam Pikiran Soekarno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/Wayan-soal-Bawaslu-944183305.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan ertinggi dalam suatu negara." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan ertinggi dalam suatu negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta merespons kembalai munculnya polemik ketidakharmonisan dalam kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).&nbsp; Hal itu terkait dengan persitiwa 14 April 2024 lalu, dimana konflik TNI-Polri kembali terjadi. Kali ini bentrok terjadi antara anggota TNI AL dan anggota Brimob di Sorong, Papua Barat terjadi.&nbsp; Melalui konferensi pers, Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Johnny Eddison Izir dan Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan menyampaikan permintaan maaf ke publik. Mereka menjelaskan bahwa konflik tersebut dipicu oleh kesalahpahaman.&nbsp; Diketahui, saat ini kedua belah pihak sedang melakukan investigasi dan berjanji kepada publik akan menindak tegas para pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. "Menjadi catatan kita bersama, bahwa konflik TNI-Polri ini adalah kejadian berulang di tengah wacana Sinergisitas TNI-Polri,&rdquo; ujar Wayan dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (18/4). Wayan juga menuturkan, Kapolri dan Panglima TNI telah selalu mengikrarkan kebersamaan TNI-Polri yang harmonis dan kolaboratif. Namun apa yang terjadi di lapangan merefleksikan bayangan yang berbeda dari upaya tersebut.&nbsp; "Saya melihat bahwa konflik TNI dan Polri yang kerap terjadi tersebut merupakan salah satu contoh terjadinya ego-sektoral, dimana semangat dalam organisasi TNI dan Polri yang memiliki jiwa korsa (esprit de corps) yang mengedepankan kesatuan, kekompakan, dan kecintaan terhadap institusi dengan rela berkorban," ujar politikus PDIP itu. &nbsp; Implikasinya, lanjut Wayan, bentrok ini menjadi suatu keniscayaan yang tidak akan pernah hilang sepanjang keduanya lebih mengedepankan jiwa korsa dalam arti sempit tersebut. Semangat jiwa korsa seperti Tri Brata dan Catur Prasetya seharusnya dipahami sebagai semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu apa saja yang sebenarnya menjadi latar belakang konflik-konflik yang terjadi antara TNI dan Polri selama ini?&nbsp; Wayan mencatat bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya atau setidaknya menjadi pemicu perbedaan dan konflik sektoral ini. Pertama, dari sisi kebijakan yakni pengaturan tugas dan kewenangan yang bersinggungan.&nbsp; "Banyak aturan yang sebenarnya bertujuan untuk menggabungkan dua kekuatan besar ini dalam menghadapi persoalan tertentu, seperti pengamanan obyek vital, pencegahan dan pemberantasan terorisme, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah," jelasnya.&nbsp; Hal ini tentu berdampak pada penyediaan sumber daya yang tentu seperti terjadi sebuah &ldquo;persaingan&rdquo; atau kompetisi. Gesekan kewenangan dan fungsi ini memang menjadi jawaban kekurangan sumber daya di beberapa sektor atau wilayah, tetapi menjadi sebuah paradoks karena berdampak pada kebersinggungan keduanya di lapangan dan tak heran berbuntut panjang seperti terjadinya konflik dengan kekerasan. Selanjutnya, terkait dengan tindakan pengawasan dan penegakan aturan. Pelaksanaan sistem pengawasan yang melekat dengan menerapkan prinsip reward and punishment atau meritokrasi yang telah diatur, seharusnya sudah dapat diberlakukan secara konsisten sehingga dapat mencegah dan menimbulkan efek jera.&nbsp; "Banyak pihak sebenarnya mempertanyakan efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan ini, karena seolah budaya kekerasan atau kultur arogansi ini selalu terjadi dan bahkan dikedepankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya hingga dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan etik dan aturan yang ada seolah hanya kepura-puraan atau tindakan formalitas, serta tidak menyasar pada persoalan pokok yang seharusnya menjadi agenda utama dari tujuan pelaksanaan reformasi kultur dan struktur," jelasnya.&nbsp; Bahkan, Wayan juga mencatat adanya sebuah penyederhanaan masalah pada beberapa kasus konflik tersebut. Melihat dari akar permasalahan memang bisa saja terjadi konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau masalah sepele. Akan tetapi hal ini sebenarnya tidak bisa dibiarkan atau ditindaklanjuti dengan mudah atau sepele.&nbsp; Karena itu, sudah seharusnya penegakan hukum atau tindakan sesuai aturan seharusnya diberlakukan secara tegas dan konsisten. Banyak pengamat dan persepsi publik misalnya yang kemudian mempertanyakan transparansi dan keadilan dari beberapa kasus yang terjadi.&nbsp; "Karena banyak akibat yang terjadi dari konflik tersebut yang melahirkan korban masyarakat dan merugikan masyarakat atau setidaknya meresahkan masyarakat setempat," imbuhnya. Bahkan, publik seringkali mempertanyakan mengenai tindak lanjut pelanggaran hukum tersebut karena rentan dengan persepsi impunitas dan penanganan secara tertutup atau rahasia oleh keduanya. Masyarakat menilai seharusnya penanganan dan hukuman terhadap anggota TNI-Polri yang melakukan kekerasan, apalagi hingga berdampak pada korban sipil, seharusnya mendapat pemberatan. Status mereka seharusnya dipandang sebagai hal-hal yang memberatkan seperti dalam KUHP yang berlaku bagi masyarakat.&nbsp; "Karena itu saya melihat bahwa persoalan ego-sektoral ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi negara kita yang seharusnya dijawab dengan reformasi kultur dan struktur atau revolusi mental dengan mengedepankan perbaikan mutu pendidikan dan pembangunan integritas SDM," jelasnya.&nbsp; Tercatat dari berbagai media bahwa konflik TNI-Polri ini bahkan tiap tahun terjadi, bahkan kejadian serupa telah terjadi pada Maret lalu di bumi Papua yakni bentrok antara TNI-Polri di markas Polres Jayawijaya. Sebelumnya di tahun 2023, kita juga diingatkan dengan konflik yang terjadi di Makassar dan NTT yang rentang waktunya juga berdekatan. Bahkan selama masa pandemi (2020-2022), dari berbagai laporan Kontras , tercatat terjadi 28 kasus konflik anggota TNI dan Polri. Dalam berbagai laporan tersebut, akar permasalahan adalah kesalahpahaman yang berbuntut pada arogansi dan kekerasan.

Laksamana Muda TNI Hersan menyampaikan permintaan maaf ke publik. Mereka menjelaskan bahwa konflik tersebut dipicu oleh kesalahpahaman.

Konflik TNI - Polri, Wayan Sudirta: Harus Ada Evaluasi Kebijakan Reformasi di Kedua Lembaga Itu

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/satgas-antimafia-bola-periksa-dua-petinggi-kemenpora_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mafia Bola" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mafia Bola</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyampaikan merefleksi akhir tahun 2023 pada sektor penegakan hukum, sekaligus menyampaikan harapannya dalam menyongsong 2024. Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut, beberapa fenomena hukum yang dijumpai selama 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun peristiwa hukum itu di antaranya kasus pencucian uang oleh oknum Kemenkeu, lanjutan kasus Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa, kasus Kanjuruhan, kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan MKMK, kasus Ketua KPK, hingga adanya dorongan untuk membuka kembali kasus Kopi Sianida.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masih ada pula kasus-kasus kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, kasus mutilasi, dan berbagai kasus yang kemudian viral di media sosial yang menarik perhatian masyarakat,&rdquo; ujar Wayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Wayan, fenomena tersebut melahirkan berbagai opini dan rapor penegakan hukum pada 2023. Ia mencontohkan, seperti pemaparan yang dikeluarkan oleh World Justice Report, bahwa Indeks Negara Hukum di Indonesia pada 2023 masih merah atau sama dengan tahun sebelumnya yakni 0,53 dari skala 0-1. Menurut Wayan, skor ini mengindikasikan stagnasi pada upaya pembangunan hukum Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa aspek yang dinilai di antaranya tingkat pengaruh kekuasaan pemerintah, korupsi, keterbukaan, pemenuhan hak dasar seperti kebebasan berekspresi, ketertiban dan keamanan, penegakan aturan, peradilan sipil, dan peradilan pidana. Sementara, kepercayaan pada lembaga penegakan hukum, menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) meningkat pada awal 2023 namun menurun pada akhir 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan itu terjadi pada kompetensi, transparansi, dan kecepatan kinerja. Namun, ada penurunan atau nilai rendah pada imparsialitas, budaya korupsi, mekanisme sistem peradilan pidana, dan pemenuhan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demikian pula pada tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun. LSI menyebutkan pada Oktober 2023, merilis survei terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan pada lembaga penegakan hukum meningkat pada awal 2023 namun menurun pada akhir 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasilnya proporsi buruk mendapat 36,1 persen dari responden, sedangkan yang menilai baik hanya 28,1 persen,&rdquo; ujar Wayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tingkat kepercayaan terhadap institusi hukum juga melemah, seperti pada KPK yang hanya mencapai 55 persen, Polri 53 persen, Kejaksaan 59 persen, dan Badan Peradilan sebesar 57 persen. LSI bahkan memprediksi akan ada penurunan tren pada tahun Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wayan menyebut, fluktuasi tren kepercayan atau kepuasan publik terhadap sektor penegakan hukum, memang merupakan refleksi dan menjadi pekerjaan rumah bersama pada 2024. Terdapat beberapa hal yang fundamental dalam dinamika sistem penegakan hukum di tahun 2023 ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013686387/tkn-prabowo-gibran-kutuk-keras-aksi-penganiayaan-ke-ralawan-ganjar-mahfud-oleh-tni">TKN Prabowo-Gibran Kutuk Keras Aksi Penganiayaan ke Ralawan Ganjar-Mahfud oleh TNI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, terkait dengan pelaksanaan program reformasi kultur dan struktur. Pemerintah berupaya menerapkan reformasi kultur dan struktur di seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk institusi penegakan hukum dan sistem peradilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hal ini terlihat terkendala dan lambat, seiring dengan berbagai hal seperti tingkat pendidikan, budaya koruptif yang masih kental, dan masih adanya perdagangan pengaruh. Ia menyebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tampaknya belum berjalan sepenuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sistem penegakan hukum dan aparatnya masih diwarnai dengan mafia hukum, suap, dan penyalahgunaan kewenangan. Belum lagi ditambah dengan budaya kekerasan, kesewenangan, dan keterlibatan dalam tindak pidana," ujar Wayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, setiap insitusi penegak hukum telah memiliki manajemen Sumber Daya Manusia dan pengawasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berbagai cara untuk mengoptimalkan pengawasan, profesionalisme, dan transparansi terlihat telah dilakukan melalui sistem pengawasan melekat hingga digitalisasi,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akan tetapi, kata Wayan, masyarakat tetap dapat melihat dengan mata telanjang adanya praktik mafia di sektor pelayanan publik, seperti suap di pengurusan perkara, penggunaan pengaruh orang dalam, dan berbagai penyalahgunaan kewenangan oleh aparat seperti penggunaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

“Hasilnya proporsi buruk mendapat 36,1 persen dari responden, sedangkan yang menilai baik hanya 28,1 persen,” ujar Wayan.

Komisi III DPR Akui Penegakan Hukum Indonesia pada 2023 Masih Dibayang-bayangi Mafia 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/Sudirta-DPR-RI-2759444017.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Sudirta menyampaikan pandangan fraksinya terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait pelaksanaan APBN tahun 2022. Menurut Wayan Sudirta, tahun 2022 merupakan tahun ketiga sejak terjadinya Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kebijakan fiscal diarahkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional dan perlindungan sosial. Karena itu,&nbsp;Fraksinya memberikan apresiasi peningkatan pendapatan negara yang ditopang dengan pencapaian tax rasio 10,39 persen pada tahun 2022.&nbsp; &ldquo;Capaian ini memperlihatkan APBN Tahun Anggaran 2022 berada dalam desain fiscal dan postur APBN yang sesuai dengan ketentuan,&rdquo; ujar Wayan Sudirta dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodowijk Freidrich Paulus di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8). Lebih lanjut, Wayan Sudirta mengatakan BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dan memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan wajar atau wajar tanpa pengecualian (WTP). Politikus PDIP dari Dapil Bali ini mengatakan Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas capaian pemerintah memperoleh opini WTP pada LKPP tahun anggaran 2022. Menurut Wayan, BPK juga telah menyampaikan 16 permasalahan terkait dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan beserta rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. &ldquo;Atas temuan-temuan permasalahan tersebut, Fraksi PDIP berpendapat pemerintah harus segera menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun berikutnya,&rdquo; ujar Wayan Sudirta. Menurut Wayan, pemeriksaan BPK bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam hal penyajian material khususnya dalam memenuhi standar akuntasi pemerintahan, kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Wayan menegaskan pengelolaan APBN, selain harus diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang bahwa APBN memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dikelola secara efektif, efisien, mencapai prestasi kerja serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Lebih lanjut, Wayan menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa Pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 juga harus menyampaikan beberapa hal.&nbsp; Pertama, kebijakan sectoral pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang telah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Hal ini sebagai akuntabiitas atas kinerja belanja pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kedua, dampak inflasi yang lebih tinggi pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, dampak kenaikan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) sepuluh tahun pada beban keuangan negara. Keempat, dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD (dolar Amerika Serikat) pada beban keuangan negara. Kelima, dampak kenaikan CPI, rendahnya lifting minyaj dan gas pada beban keuangan negara. Keenam, penerima manfaat insentif perpajakan yang mendorong perekonomian Indonesia. &ldquo;Insentif perpajakan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan indikator-indikator tertentu,&rdquo; ujar Wayan Sudirta. Ketujuh, kebijakan belanja negara tahun 2022 antara lain adalah penguatan spending better. Pemerintah harus menjelaskan capaian spending better belanja negara yang ditunjukkan dengan belanja prioritas yang efektif dan efisiensi belanja nonprioritas. Kedelapan, rasio utang terhadap PDB tahun 2021 sebesar Rp 40,74 persen, kemudian pada tahun 2022 sebesar 39,7 persen. &ldquo;Lalu bagaimana skenario pemerintah dalam menurunkan rasio utang tersebut di tahun-tahun berikutnya?&rdquo; tanya Wayan Sudirta. Kesembilan, Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan besaran anggaran yang diperuntukkan langsung untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat. &ldquo;Berapa nilai total belanja negara tersebut? Apa saja manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat secara langsung?&rdquo; kata Wayan Sudirta. Kesepuluh, Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat. Kesebelas, laporan yang dapat menjelaskan prestasi kerja Kementerian/Lembaga pemerintah dalam pengelolaan APBN tahun anggaran 2022. Kedua belas, Laporan kemajuan kerja dalam menyelesaikan&nbsp; Major Project, RKP 2022 yang ditunjukkan dengan nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, capaian pekerjaan project pada kementerian terkait. Major Project tersebut antara lain Kawasan Industri dan smelter, pembangunan energi terbarukan, IKN, project di wilayah Papua, destinasi wisata, food estate, reformasi sistem perlindungan sosial dan major project lainnya. Ketiga belas, pemerintah juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara&nbsp; yang dipisahkan khususnya laporan investasi PMN yang telah mencapai Rp 2.909 triliun pada tahun 2022. &ldquo;Laporan kinerja tersebut diperlukan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi khususnya Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945,&rdquo; tegas Wayan Sudirta.

Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas capaian pemerintah memperoleh opini WTP pada LKPP tahun anggaran 2022.

PDIP Tanggapi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap APBN 2022 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Wayan-Sudirta-PDIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Wayan Sudirta memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2022, Namun legislator PDIP ini, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan evaluative untuk dibenahi, guna memberikan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Indonesia.  "Saya menilai Jaksa Agung St Burhanuddin telah memberikan kontribusi serta inspirasi besar bagi bangsa dan negara," kata Sudirta dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (10/3).  Sudirta juga menunjuk penyerapan anggaran yang optimal (96,36 persen) dan akuntabilitas keuangan Kejaksaan yang terus menerus mencapai predikat WTP. Selain itu, hal yang juga penting adalah kemampuan realisasi PNBP yang melampaui target (mencapai Rp 2,7 Triliun dari target Rp 662 Miliar).  "Kejaksaan di tahun 2022 telah membantu penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6 Triliun, pemulihan kerugian negara Rp 3 Triliun. Ini capaian yang terkait dengan asset recovery yang sangat penting dalam penegakan hukum," imbuh Sudirta.  Terobosan responsive dan sensitivitas Kejaksaan di tahun 2022 menurut Sudirta cukup tinggi. Salah satunya inisiatif membentuk satgas Mafia Tanah (yang mencapai 41 laporan atau aduan masyarakat yang terverifikasi). Selain itu, Kejaksaan juga telah membentuk Satgas Pengamanan Investasi yang berupaya untuk membantuk percepatan pembangunan ekonomi.  Sejumlah kasus yang mendapat sorotan dan perhatian masyarakat, terlihat responsivitas Kejaksaan yang tinggi, seperti dalam penanganan mafia tanah, mafia minyak goreng, mafia bahan pokok, dan beberapa kasus yang menyangkut perekonomian dan keuangan masyarakat (seperti kasus Jiwasraya dan investasi bodong). Kejaksaan juga melakukan penanganan dari sisi tindak pidana khusus, atau persoalan korupsinya.  "Sementara hal-hal yang menunjukkan pengembangan program inovatif, mendapat perhatian positif seperti Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, Podcast, maupun kerjasama dengan Kementerian atau Lembaga. khususnya dalam melakukan edukasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya," tuturnya.  Sudirta juga memberi apresiasi atas inisiatif Kejaksaan dalam mendorong penerapan Keadilan Restoratif dengan membentuk peraturan teknis dan rumah keadilan restoratif yang telah ada di beberapa daerah.  "Kami mencatat telah ada 621 Rumah Restorative Justice. Selain itu, Kejaksaan juga mendorong pembentukan 119 Balai Rehabilitasi untuk mendukung penanganan rehabilitatif bagi pecandu atau pengguna Narkotika sehingga tidak memperburuk kondisi over-populasi di Lembaga Pemasyarakatan," tuturnya.  Namun, sekalipun ada progres yang bagus, tentu masih ada masyarakat yang tidak mendapat layanan berkualitas, yang punya persepsi negative dan tidak puas. Karena itu mesti dievaluasi. Pertama, lanjut Sudirta, mengenai penanganan perkara, terutama korupsi dan HAM yang dinilai masyarakat menemui tren penurunan atau sering dikeluhkan oleh masyarakat.  "Meskipun terkait dengan penanganan kasus korupsi, Kejaksaan memang berfokus kepada pemulihan dan penyelamatan kerugian negara, sehingga kuantitas boleh menurun namun kualitas meningkat. Karena itu, Kejaksaan perlu banyak bekerjasama dengan KPK, Polri, dan seluruh Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengawasan dan penindakan," katanya.  Sebagai contoh, terkait dengan dugaan TPPU dan pelanggaran hukum oleh oknum-oknum di Kementerian Keuangan yang saat ini menyita perhatian masyarakat. Peran Jaksa dalam hal ini akan sangat membantu dalam menimbulkan efek jera sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.  Legislator asal Bali itu juga menyarankan Kejaksaan perlu mengoptimalkan kembali penanganan perkara korupsi seperti, kelanjutan dari kasus lahan PT Duta Palma, Korupsi oleh Kepala Daerah atau Pemda maupun Pemerintah Desa, Kasus BTS, dan kasus-kasus lainnya, terutama yang terkait dengan pendapatan dan penerimaan negara. Hal ini juga dapat mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Nasional.

Selain Apresiasi Kinerja Kejagung, Komisi III DPR Beri Catatan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Wayan-Sudirta-PDIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menegaskan urgensi pengesahan RUU KUHP saat rapat Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (9/11).  Sudirta menjelaslan, RUU inisiatif pemerintah ini telah masuk Prolegnas dan RUU Prioritas di tahun 2022.  “Saya ingin memaparkan sedikit terkait RUU KUHP yang juga merupakan “RUU operan” atau carry over dari Periode DPR 2014-2019 dan telah bergulir sejak lama dan melibatkan para ahli hukum pidana,” kata Wayan Sudirta dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.  Menurut Wayan Sudirta, para perancang asli naskah RUU KUHP ini bahkan sudah banyak yang telah tiada dan meninggalkan hasil pemikiran, kajian, dan penelitian terhadap perkembangan hukum pidana nasional.  Wayan Sudirta yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan dari Dapil Bali ini mengaku banyak mengikuti perkembangan RUU KUHP. Diketahui, pada 2012, kata Sudirta, RUU ini untuk pertama kalinya diserahkan Pemerintah kepada DPR bersama dengan RUU KUHAP.  Namun pada periode tersebut, kedua RUU tidak dapat terselesaikan. Selanjutnya, agenda untuk mereformasi Hukum Pidana Nasional ini terus berjalan.  Karena itu, Wayan Sudirta menyebut kebijakannya pada saat itu adalah memprioritaskan penyelesaian pembahasan hukum pidana materiil sebelum mereformasi hukum pidana formil.  “Maka, dimulai secara khusus pada tahun 2015, pembahasan RUU KUHP dimulai di Komisi III DPR RI bersama Pemerintah,” ujar Wayan Sudirta.  Dari seluruh data dan agenda tersebut, Sudirta melihat pembahasan RUU KUHP pada periode 2014-2019 dilakukan secara serius, terus-menerus, dan intens.  Artinya, menurut Wayan Sudirta, ada komitmen penuh dan melibatkan seluruh pihak dengan satu tujuan yang sama, yakni melahirkan RUU KUHP yang berkualitas, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Dalam proses yang ada, Wayan Sudirta juga telah melihat bahwa RUU KUHP sudah melibatkan banyak ahli hukum pidana, aparat penegak hukum dan peradilan, pihak masyarakat, maupun seluruh perwakilan dan ahli di bidang lainnya.  Namun pada penghujung pengesahannya di tahun 2019, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan dan memperdebatkan beberapa isi pasal yang dianggap “krusial”.  “Oleh karena itu, pengesahannya ditunda dan diputuskan untuk disahkan di DPR Periode 2019-2024,” ujar Wayan Sudirta.  Lebih lanjut, Wayan Sudirta juga memaparkan tentang kronologis dan pandangannya terkait RUU KUHP. Karena menurutnya, pemerintah dalam hal ini telah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan melibatkan sebanyak mungkin pihak terkait.  Oleh karena itu, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang bermakna sebagaimana perkembangan dalam Putusan MK.  Pada tahun 2022 ini, Pemerintah telah melaporkan hasil sosialisasi ke berbagai daerah (14 daerah) dan masukan dari berbagai pihak. Kemudian menyerahkan draf hasil perubahan dan reformulasi terhadap RUU KUHP ini, terakhir pada 9 November 2022.  Urgensi Pengesahan RUU KUHP  Wayan Sudirta juga mengapresiasi Pemerintah dan DPR yang telah berupaya melakukan pembahasan yang sangat komprehensif terhadap RUU KUHP dengan mengutamakan kepentingan nasional, yakni kepentingan untuk mereformasi hukum pidana nasional yang komprehensif dan berdaya tahan untuk jangka panjang.  Di antaranya, urgensi pengesahan RUU KUHP ini adalah untuk menggantikan KUHP peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda dan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pembangunan hukum nasional.  Wayan Sudirta juga mengatakan, RUU KUHP dirancang untuk membaharui hukum pidana materiil yang mengandung misi rekodifikasi hukum pidana yang kini telah berkembang di seluruh peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat melalui sistem Rekodifikasi Terbuka.  Artinya mengatur ketentuan pidana secara umum sebagai “ketentuan umum” (lex generali), yakni sebagai pedoman utama pengaturan pidana di Indonesia (the limiting principles) terhadap seluruh UU di luar KUHP.  Diketahui, RUU KUHP mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip umum hukum nasional akan menjadi dasar atau pedoman hukum pidana di seluruh ketentuan pidana Indonesia tanpa mengesampingkan sifat-sifat kekhususan acara pidana di dalam UU lain dengan tetap berpegangan pada the limiting principles sebagaimana diatur dalam Aturan atau Ketentuan Umum dalam RUU KUHP.  Selain itu, RUU KUHP juga menjadi jalan untuk pemberlakukan prinsip-prinsip hukum umum dan internasional yang modern, seperti misalnya perluasan subyek hukum pidana (korporasi) dan penambahan jenis sistem pemidanan.  Wayan Sudirta juga mengatakan, RUU KUHP juga menghormati kekhasan dan kekayaan hukum adat Indonesia dengan mengakui keberadaan hukum pidana adat, namun dengan batasan-batasan tertentu.  Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk mengurangi over-kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu sekaligus melindungi seseorang secara hukum.  Namun begitu, terkait pro dan kontra terhadap beberapa pasal atau substansi di dalam RUU KUHP yang kemudian perlu dicermati dan dibahas lebih jauh. Pasal tersebut misalnya adalah terkait kebebasan berekspresi, norma kesusilaan, dan asas legalitas.  Dalam hal ini Pemerintah telah mengkluster beberapa isu yang menjadi perhatian masyarakat dan telah dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap pasal-pasal tersebut.  Draf RUU KUHP terdiri dari Buku I dan Buku II harus dapat dicermati secara utuh dan menyeluruh. Banyak pihak yang menyampaikan pandangannya terhadap pasal-pasal dalam RUU KUHP tanpa melihat keseluruhan bagiannya secara utuh.  Karena dengan begitu, penolakan ini sebetulnya menjadi sia-sia karena sebenarnya banyak masukan (penolakan) yang justru substansinya telah diakomodasi di dalam naskah RUU KUHP.  “Saya melihat bahwa apa yang dikhawatirkan masyarakat sebagian besar adalah adanya kriminalisasi oleh penegak hukum menggunakan RUU KUHP sebagai upaya mengendalikan dengan cara-cara kolonialisasi baru," kata Sudirta.  Lebih lanjut Sudirta menegaskan, hal ini bukanlah tujuan para perancang RUU KUHP. Namun, dia setuju bahwa pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati dan sebisa mungkin menghindari risiko atau potensi penyalahgunaan.

Wayan Sudirta Beberkan Kronologis dan Urgensi Pengesahan RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Wayan-Sudirta-PDIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, I Wayan Sudirta menilai, kasus-kasus yang beruntun menimpa sejumlah petinggi kepolisian diduga menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, merupakan momen yang pas untuk melakukan reformasi di tubuh Polri.  Walaupun ada sejumlah oknum petinggi Polri tertangkap dan diproses secara hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri menurun tajam, Sudirta memandang dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit dan Presiden Joko Widodo, masih cukup tinggi.  Karena itu, pada pundak Kapolri Listyo Sigit dan Presiden Joko Widodo lah masyarakat mengharapkan pembenahan Polri, terutama oknum-oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk kepentingan pribadi.  Diketahui, pada tahun 2019, Komisi III DPR RI telah memberikan berbagai temuan tentang Polri, antara lain kurangnya profesionalisme dan akuntabilitas yang sering melanggar ketentuan, mulai dari kurangnya sinergisitas penanganan perkara, lemahnya manajemen dan pengawasan penanganan perkara, seperti perkara yang dipetieskan.  "Termasuk citra Polri yang represif dan rentan pelanggaran HAM, tingginya pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan "backing" kegiatan ilegal, hingga maraknya pungutan liar, keterlibatan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta kurang terukurnya pelaksanaan dan kebijakan sistem reformasi birokrasi," ujar Listyo.  Selanjutnya kurun waktu 2019-2022, temuan tersebut masih terjadi, seperti gaya hidup mewah anggota Polri dan keluarganya, komunikasi publik yang cenderung memihak dan kurang obyektif, kurang independen.  "Karena nyatanya tingkat kepercayaan masyarakat pada Presiden dan Kapolri masih cukup signifikan, pada pemimpin seperti beliau inilah masyarakat mengharapkan untuk melakukan kepemimpinan yang efektif dalam kerangka mereformasi kepolisian,’’ ujar Sudirta.  Sudirta juga menegaskan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang pernah pada angka 71,6 persen pada April 2022 merosot ke 54 persen pada Agustus 2022. Tahun 2021 bulan November bahkan pernah 80,2 persen.  Menurut Sudirta, reformasi lanjutan Polri sangat perlu dilakukan dan momennya sangat tepat saat ini, ketika dukungan masyarakat yang menyorot kepolisian sangatlah kuat. Munculnya ekses yang meledak dalam beberapa kasus oknum petinggi Polri tidak lain karena diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf I dan pasal 18 ayat (1) UU Polri, dalam prakteknya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan atau tidak sesuai prosedur, sehingga kontradiktif dengan asas keadilan dan kepastian hukum.  Lebih lanjut Sudirta juga menegaskan, cukup sering menerima aspirasi konstituen dan masyarakat yang mengeluhkan perilaku oknum-oknum polisi, yang hidupnya mewah, yang mempermainkan kasus, sampai diduga memanfaatkan kasus untuk memperoleh imbalan uang.  "Luasnya kewenangan dan peran yang diberikan ke Polri, diantaranya memang ada ekses, seperti penyalahgunaan kewenangan yang angkanya ternyata cukup luas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas integritas Polri secara umum," ujarnya.  Namun, lanjutnya, apapun ekses yang ada, sebuah bangsa dengan ratusan juta penduduk, tentu tak bisa dibayangkan kalau sehari tanpa polisi, pastilah juga masyarakat tidak tenang dan tenteram, karena kriminalitas nyatanya masih tinggi.  "Kita bersama masyarakat mendukung beliau-beliau ini melakukan pembenahan dan reformasi serius di tubuh Polri. Termasuk Grand Strategy Polri 2005-2025 yang sasarannya membangun kepercayaan masyarakat, membangun kerjasama dan mewujudkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik," ujarnya.  Terkait, revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Sudirta menegaskan, masih menghimpun masukan-masukan dari masyarakat.  "Kita tunggu aspirasi masyarakat. Tapi, menurut Sudirta rasanya sampai saat ini belum perlu revisi atas UU tersebut," katanya.

Wayan: Ini Waktu yang Tepat untuk Benahi Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#I Wayan Sudirta

Berita Terkini