<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/Screenshot_20260107_154901_YouTube-2739978724.jpg" alt="Masa jabatan tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diperpanjang hingga 31 Desember 2026. (YouTube Mahkamah Konstitusi RI)" width="100%">
<figcaption>Masa jabatan tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diperpanjang hingga 31 Desember 2026. (YouTube Mahkamah Konstitusi RI)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Pengucapan Sumpah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Tahun 2026 di Aula Gedung 1 MK, Jakarta, Rabu (7/1).</p> <p>MKMK beranggotakan tiga orang yang terdiri atas satu hakim konstitusi, satu tokoh masyarakat, dan satu akademisi berlatar belakang di bidang hukum.</p> <p>Tiga anggota MKMK yang diambil sumpahnya masing-masing adalah Ridwan Mansyur dari unsur hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna dari unsur tokoh masyarakat, serta Yuliandri dari unsur akademisi hukum.</p> <p>Pengucapan sumpah dilakukan di hadapan Ketua MK Suhartoyo dengan disaksikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Heru Setiawan dan Pelaksana Tugas (Plt) Panitera MK Wiryanto.</p> <p>Ketiga anggota MKMK tersebut akan melaksanakan tugas mulai 7 Januari hingga 31 Desember 2026 dan didukung oleh Sekretariat Permanen MKMK.</p> <p>Pengucapan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan petikan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan pengucapan sumpah anggota MKMK dilakukan atas kesepakatan para Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).</p> <p>Ia menegaskan, untuk ketiga kalinya para anggota MKMK kembali diamanahkan menjalankan tugas tersebut.</p> <p>&ldquo;Bahwa tugas Bapak-Bapak akan semakin berat seiring dengan semakin banyak permohonan yang masuk ke MK dan tentunya akan beririsan dengan karakter para pemohon nantinya," kata Suhartoyo menyampaikan sambutan.</p> <p>Tanpa peran serta MKMK, lanjut Suhartoyo, kepercayaan publik tidak akan mampu diraih dalam menjaga integritas setiap hakim konstitusi.</p> <p>"Jika ada angle dari MKMK, maka kebulatan dan keutuhan public trust itu bisa diraih MK,&rdquo; tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Suhartoyo turut menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi yang telah dijalankan para anggota MKMK, baik pada masa kerja 2024 maupun 2025.</p> <p>&ldquo;Semoga ke depannya, MKMK dapat semakin bisa menjawab kebutuhan lembaga guna mendapatkan kepercayaan publik. Sebagaimana tugas MKMK yang salah satunya harus menjaga etik para hakim konstitusi. Ke depannya, mudah-mudahan perjalanan MKMK dapat lebih mem-back up MK dalam menjaga amanah konstitusi,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Ridwan Mansyur, Palguna, dan Yuliandri resmi kembali dipilih menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK.

Ridwan Mansyur, I Dewa Gede Palguna, hingga Yuliandri Kembali jadi Anggota Majelis Kehormatan MK

<div id="m#msg-f:1807995471565650907" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/JKT-1-MKMK-Kembali-Vonis-Anwar-Usman-Melanggar-Kode-Etik-FED-1JPG-4146072469.jpg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna merespons hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Undang-Undang Pilkada). Ia menyesalkan, Baleg DPR secara terang-terangan membangkang terhadap putusan MK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015002074/barack-obama-sebut-amerika-serikat-siap-jalani-babak-baru-dengan-presiden-kamala-harris">Barack Obama Sebut Amerika Serikat Siap Jalani Babak Baru dengan Presiden Kamala Harris</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak punya kewenangan memeriksa Baleg DPR. Tapi cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi yang tidak lain adalah lembaga negara yang oleh konstitusi (UUD 1945) ditugasi untuk mengawal UUD 1945," kata I Dewa Gede Palguna kepada wartawan, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembangkangan terhadap konstitusi itu dapat dilihat dari hasil rapat Baleg DPR. Pasalnya, Baleg tiba-tiba secara mempercepat pembahasan revisi UU Pilkada, setelah hadirnya putusan MK mengenai uji materi Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala dearah, serta Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada mengenai bata usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Awalnya, ambang batas pencalonan yaitu didukung minimal 20 persen partai politik pemilik kursi di DPRD</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu ambang batas itu diubah menjadi didukung oleh partai politik dengan perolehan suara antara 6,5 sampai 10 persen dari total suara sah. Selain itu, MK juga memutuskan syarat calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran pasangan calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Baleg DPR tidak mengindahkan putusan MK itu. Palguna menegaskan, masyarakat sejatinya tidak diam melihat sikap tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kan sudah berada di luar kewenangan MK. Tinggal kelakuan itu dihadapkan dengan rakyat dan kalangan civil society, serta kalangan kampus. Itu pun jika mereka belum kecapean," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto"><br /> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pembangkangan terhadap konstitusi itu dapat dilihat dari hasil rapat Baleg DPR. Pasalnya, Baleg tiba-tiba secara mempercepat pembahasan

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna Sebut Pihaknya Sesalkan Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-151605-481394260.jpg" alt="Peserta yang akan hadiri diskusi yang dilaksanakan The People Water Forum diusir dari Hotel Oranjje Jalan Hayam Wuruk, Selasa (21/5)." width="100%">
<figcaption>Peserta yang akan hadiri diskusi yang dilaksanakan The People Water Forum diusir dari Hotel Oranjje Jalan Hayam Wuruk, Selasa (21/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Saat Bali jadi venue Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum Ke-10 alias 10th World Water Forum, terjadi dugaan aksi premanisme menimpa Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna. Dia hendak menjadi pembicara diskusi yang dilaksanakan The People Water Forum di Hotel Oranjje Jalan Hayam Wuruk, Selasa (21/5).</p> <p>Tidak hanya Palguna, I Nengah Budawati yang merupakan aktivis perempuan dan anak juga mengalami hal serupa. Hasil pantauan Jawa Pos Radar Bali, hotel di Jalan Hayam Wuruk itu, dijaga ketat. Mereka kompak menggunakan masker melarang orang masuk ke hotel. Bahkan, Jawa Pos Radar Bali juga dilarang tanpa diberikan kejelasan.</p> <p>Saat ditanya mereka siapa dan dari mana? Mereka tetap bersikukuh melarang masuk ke hotel yang merupakan lokasi diskusi.</p> <p>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014679239/diskusi-pwf-dibubarkan-ormas-pasek-suardika-sebut-aparat-kecolongan">Diskusi PWF Dibubarkan Ormas, Pasek Suardika Sebut Aparat Kecolongan</a></p> <p>I Dewa Gede Palguna saat dikonfirmasi, mengaku heran adanya pelarangan. Hal itu diduga karena ketakutan pemerintah. Saat dia menanyakan kejelasan mengenai pelarangan tersebut, tidak ada satupun yang bisa menjawab.</p> <p>&rdquo;Kejadiannya sekitar pukul 09.15, Selasa (21/5). Saya mau minta keterangan, itu tidak dikasih kan! Gini lho, saya terangkan saja, ya? Ini (pengusiran saat hadiri diskusi The People Water Forum) ketakutan pemerintah yang tidak jelas sebenarnya. Entah apa yang ditakutkan,&rsquo;&rsquo; kesal Dewa Gede Palguna seperti dikutip dari Radar Bali JawaPos Group.</p> <p>Mantan Hakim Konstitusi (MK) itu, menyayangkan aksi intimidasi tersebut. Padahal, dia akan menjelaskan tentang air dari perspektif konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap sumber daya air. Saat Palguna menjabat sebagai hakim, pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air ditolak, karena bertentangan dengan UUD 1945.</p> <p>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014675055/world-water-forum-aman-dan-kondusif-menteri-pupr-basuki-hadimuljono-apresiasi-pengamanan-tni-polri">World Water Forum Aman dan Kondusif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Apresiasi Pengamanan TNI-Polri</a></p> <p>&rsquo;&rsquo;Dan itu bukan omong kosong, karena itu sudah pernah diuji ketika dicoba ada undang-undang yang mencoba mengingkari itu. yaitu, UU tentang Sumber Daya Air dan diuji di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan. Undang-undang itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,&rsquo;&rsquo; jelas Dewa Gede Palguna.</p> <p>Menurut dia, hanya Indonesia yang melakukan perlindungan sumber daya air dikaitkan langsung dengan gagasan negara kesejahteraan. Sehingga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Itu belum ada (perlindungan air untuk kesejahteraan). Mungkin saya kurang jauh jalan-jalan saya begitu, ya. Setahu saya, mungkin cuma Indonesia yang mengaitkan gagasan perlindungan sumber daya air itu dengan upaya untuk menyejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Itu yang saya mau terangkan, gitu lho dan saya punya kapasitas itu,&rsquo;&rsquo; jelas Dewa Gede Palguna, akademisi hukum Universitas Udayana itu.</p> <p>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014672346/long-weekend-saat-world-water-forum-berlangsung-polda-jatim-tambah-personel-di-pelabuhan-ketapang">Long Weekend Saat World Water Forum Berlangsung, Polda Jatim Tambah Personel di Pelabuhan Ketapang</a></p> <p>Palguna memang memiliki kapasitas menyampaikan materi tersebut. Tapi, anehnya ada yang melarang. Bahkan, mengusir. Dewa Palguna adalah orang yang ikut tim dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Sehingga, dia tahu apa maksud ketentuan terhadap undang-undang dasar itu. Dia juga mantan hakim MK yang ikut memutus ketika pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air.</p> <p class="class-paragraph">&rsquo;&rsquo;Saya salah satu yang membuat draft-nya,&rsquo;&rsquo; beber Dewa Gede Palguna.</p> <p>Lebih lanjut, Palguna menulis buku berjudul Negara Kesejahteraan di Indonesia. Mengulas tentang perlindungan terhadap sumber daya air itu.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Ini yang mau saya terangkan di sana. Kesempatan itu kemudian jadi hilang, karena ketakutan pemerintah yang tidak jelas itu,&rsquo;&rsquo; sesal Dewa Gede Palguna.</p> <p>Koordinator Denpasar Demokrasi Forum Ignasius Darmawan mengecam tindakan persekusi dan intimidasi yang mengatasnamakan diri sebagai ormas PGN pada 20 dan 21 Mei di Hotel Oranjje, Hayam Wuruk, Denpasar. Peristiwa tersebut dilakukan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas), membubarkan acara diskusi terbatas The Peoples Water Forum yang diadakan dan dihadiri sejumlah aktivis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat berdasar undangan secara privat. Mereka sedang berdiskusi membicarakan masalah air di Bali, Indonesia, dan Dunia.</p> <p>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014659299/jamin-keamanan-wwf-ke-10-di-bali-polri-aktifkan-posko-command-center-91">Jamin Keamanan WWF ke-10 di Bali, Polri Aktifkan Posko Command Center 91</a></p> <p>Ignasius menyampaikan pembubaran pada 20 Mei tersebut dilakukan dengan menerobos masuk ke lokasi diskusi, mencopot paksa atribut diskusi, dan melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap para peserta diskusi.</p> <p>Kemudian Selasa (21/5), kembali dilakukan intimidasi dengan bentuk penghadangan, penguncian ruang diskusi, melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap peserta diskusi. Bahkan, melakukan pengusiran tamu undangan, jurnalis, dan pembicara.</p> <p>Ignasius Darmawan mengutuk tindakan menjijikkan yang dilakukan oknum ormas intoleran yang antidemokrasi dan telah merendahkan martabat dan hak asasi manusia dan telah melanggar pasal 28 UUD 1945.</p> <p>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014668217/jelang-wwf-ke-10-di-bali-putu-rudana-isu-air-jangan-dianggap-remeh">Jelang WWF ke-10 di Bali, Putu Rudana: Isu Air Jangan Dianggap Remeh</a></p> <p>Denpasar Demokrasi Forum, lanjut dia, mengecam tindakan pembiaran kepolisian Bali atas sikap-sikap arogansi dari pihak oknum ormas yang telah mengintimidasi dan mempersekusi hak sipil. Pihaknya meminta kepolisian wilayah Bali untuk menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.</p> <p>&rdquo;Terakhir, meminta pihak kepolisian menindak tegas serta menangkap ormas-ormas yang melakukan tindakan intimidasi, persekusi, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap warga sipil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,&rdquo; ucap Ignasius Darmawan.</p>

dugaan aksi premanisme menimpa Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat hendak menjadi pembicara diskusi The People Water Forum

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna Diusir Ormas saat Hadiri Diskusi PWF di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/FotoJet-2024-05-22T095538263-2584542927-888485970.jpg" alt="Advokat dan Politikus Pasek Suardika ikut berkomentar terkait pembubaran diskusi PWF di Bali oleh sekelompok ormas." width="100%">
<figcaption>Advokat dan Politikus Pasek Suardika ikut berkomentar terkait pembubaran diskusi PWF di Bali oleh sekelompok ormas.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Beredar video yang dibagikan akun <em>@jeg.bali</em> memperlihatkan mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna terlibat keributan dengan kelompok pria berbadan kekar. Dewa Gede Palguna diusir kelompok diduga ormas tersebut saat akan menjadi narasumber dalam acara diskusi yang digelar The People&rsquo;s Water Forum (PWF).</p> <p>Advokat sekaligus politikus Gede Pasek Suardika menanggapi hal itu. Melalui media sosial <em>Facebook</em>, Gede Pasek Suardika menyesalkan perilaku arogan tersebut. Menurut dia, mereka itu seakan menjadi polisi swakarsa dengan menggagalkan acara diskusi.</p> <p>Terlebih salah satu narasumbernya adalah mantan Hakim MK yang juga anggota Majelis Kehormatan MK Dr Dewa Gede Palguna.</p> <p>&rdquo;Era reformasi kok malah phobia,&rdquo; tulis Pasek Suardika dikutip pada Rabu (22/5).</p> <p>Menurut dia perilaku arogan yang ditunjukkan oleh ormas tersebut seharusnya ditertibkan oleh aparat kepolisian.</p> <p>&rdquo;Saya menilai aparat keamanan kecolongan mengawal demokrasi khususnya kebebasan berbicara. Terlebih ini di ruang diskusi,&rdquo; jelas Pasek Suardika.</p> <p>Dia juga menyebut bahwa sangat parah jika ormas seperti itu kemudian merasa lebih polisi dari polisi. Dia menambahkan, jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan ada aksi jalanan tandingan dengan membuat ormas polisi juga.</p> <p>&rdquo;Parah banget, phobia akut dengan diskusi saja takut, mestinya datang adu argumentasi,&rdquo; jelas Pasek Suardika.</p> <p>Untuk diketahui, PWF merupakan ruang masyarakat sipil untuk merespons agenda Word Water Forum (WWF), mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.</p> <p>Kegiatan diskusi itu digelar di Hotel Oranjje, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar Timur, pada Senin (20/5) dan Selasa (21/5).</p>

Advokat sekaligus politikus Gede Pasek Suardika menyesalkan perilaku arogan sejumlah orang yang menggagalkan acara diskusi

Diskusi PWF Dibubarkan Ormas, Pasek Suardika Sebut Aparat Kecolongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SIDANG-UJI-MATERIIL-UU-PEMILU_Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Gugatan terhadap syarat usia capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan makin banyak. Tidak hanya mereka yang mengajukan tuntutan agar usia kandidat diturunkan di bawah 40 tahun. Terbaru, ada penggugat yang meminta batas usia maksimal calon adalah 70 tahun dan 65 tahun.</p> <p>Pakar hukum tata negara I Dewa Gede Palguna mengatakan, pemanfaatan MK sebagai peradilan politik tidak bisa dihindari. &rdquo;Pertimbangan putusan harus hukum, bukan pertimbangan politik,&rdquo; ungkap pria yang juga mantan hakim MK itu.</p> <p>Ke depan, dia memperkirakan MK terus digunakan untuk legitimasi kepentingan politik. Dengan maraknya gugatan usia capres-cawapres, Palguna menilai sudah selayaknya MK menolak semua gugatan. Sebab, persyaratan usia itu merupakan ranah pembentuk UU. &rdquo;Bukan MK. Usia pada jabatan tertentu menggunakan basis kebutuhan, bukan konstitusionalitas,&rdquo; paparnya.</p> <p>Palguna juga mengingatkan filosofi pembentukan lembaga MK. Yakni, sebagai negative legislation atau penganulir norma undang-undang (UU) yang melanggar konstitusi. Bukan sebagai positive legislation atau pembuat norma UU yang menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif. <strong>(far/lum/c19/hud)</strong></p>

Gugatan terhadap syarat usia capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan makin banyak.

Pakar Hukum Tata Negara Sarankan MK Tidak Berpolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara. Ia menyebut, jika bertentangan dengan Undang-Undang bisa digugat ke Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PP Nomor 28/2022 jika bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya bisa dibawa ke Mahkamah Agung,&rdquo; kata I Dewa Gede Palguna dalam keterangannya, Minggu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Palguna, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara dianggap sebagian kalangan inkonsisten. Menurutnya, jika terdapat tingkatan yang berbeda harus diuji materi ke Mahkamah Agung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012758213/akhir-pekan-harga-emas-antam-menetap-rp-1057000-per-gram">Akhir Pekan, Harga Emas Antam Menetap Rp 1.057.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lahirnya PP Nomor 28/2022 jika dianggap terlambat tidak akan masalah, sepanjang isinya bertentangan dengan nilai keadilan, maka layak digugat publik,&rdquo; ucap Palguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Palguna, harusnya negara memiliki <em>constistusional complaint</em> atau <em>Verfassungbeschwerde</em> seperti di Jerman untuk mengadukan persoalan hukum seperti munculnya PP Nomor 28/2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tujuannya, agar norma Undang-Undang yang baik harusnya dimulai dari awal pembentukkannya sehingga aturan turunannya bisa dikontrol,&rdquo; tegas Palguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur LBH Bali Woman Crisis Center, Ni Nengah Budawati menyatakan, budaya leluhur bangsa sudah meninggalkan ajaran dan pola sikap untuk berbuat baik dan menolak berbuat salah, serta menganggungkan keselarasan alam dan isinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Budaya Indonesia begitu menghormati tata krama yang baik dan mengajarkan adanya kehidupan setelah kematian. Hidup selama kehidupan dan hidup usai kematian harus terus mengedepankan kebaikan,&rdquo; ucap Budawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi Budawati, produk hukum yang tidak berpijak kepada aspek psikologis, sosial serta budaya, maka keberlakuannya akan menjadi tidak efektif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Publik pesimis dan undang-undang menjadi produk hukum yang hampa tanpa makna,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Mantan Hakim MK Sebut PP 28/2022 Bisa Diuji Materi ke MA Jika Bertentangan dengan UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-apresiasi-dua-hakim-lama-pilihan-dpr_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat memilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 2019-2024 pada Selasa (12/3). Melalui Komisi III, mereka menunjuk dua orang inkumben yaitu Wahiddudin Adams dan Aswanto." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat memilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 2019-2024 pada Selasa (12/3). Melalui Komisi III, mereka menunjuk dua orang inkumben yaitu Wahiddudin Adams dan Aswanto.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keppres untuk membentuk panitia seleksi (Pansel) guna mencari pengganti hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang akan memasuki purnatugas pada 7 Januari 2020 mendatang. Jokowi membentuk pansel calom hakim konstitusi melalui Keppres Nomor 118/P tahun 2019.<br /> <br /> Pansel hakim konstitusi tersebut terdiri dari Harjono yang didapuk sebagai ketua pansel dan empat nama lainnya yakni Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Omar Sharif.<br /> <br /> "Satu hakim MK, I Gede Dewa Palguna sudah memasuki usia purnatugas. Presiden sudah buat Keputusan Presiden Kepanitiaan Pansel untuk menerima pendaftaran, menyeleksi dan mengumumkan hasilnya," kata Harjono di Gedung Kemensetneg Jakarta Pusat, Selasa (12/11).<br /> <br /> "Mungkin dalam waktu yang cepat besok sudah diumumkan di media tentang syarat-syarat yang akan mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi," sambungnya.<br /> <br /> Menurut dia, pansel hakim konstitusi akan bertugas untuk mengumumkan penerimaan pendafataran calon hakim, hingga kemudian mengumumkan kepada masyarakat mengenai para calon hakim konstitusi yang ditunjuk presiden.<br /> <br /> "Tugas menyeleksi dan menentukan nama calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden," tandasnya.

Hakim Konstitusi Dewa Palguna Pensiun, Presiden Cari Pengganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dewa-palguna-mundur-aswanto-kembali-terpilih-sebagai-wakil-ketua-mk_m_.jpg" alt="Hakim Anwar Usman dan Aswanto, berfoto bersama kedua istri usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Hakim Anwar Usman dan Aswanto, berfoto bersama kedua istri usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)</figcaption>
</figure><p><strong>Jawapos.com</strong> - Hakim Konstitusi Aswanto kembali terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2019 - 2021. Keputusan ini diambil setelah melalui proses rapat pleno hakim pada Senin (25/3) kemarin.</p><br /> <p>Sebagaimana dikutip dari webite MK, Selasa (26/3), MK menggelar rapat pleno lanjutan hakim secara tertutup pada pukul 16.00 WIB, Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan rapat pleno hakim mengumumkan hasil musyawarah yang menyepakati untuk melakukan pemungutan suara.</p><br /> <p>Dalam rapat pleno tersebut kemudian disepakati dua nama, yakni Hakim Konstitusi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna sebagai Calon Wakil Ketua MK Periode 2019 - 2021.</p><br /> <p>Pada pemilihan putaran pertama, Hakim Konstitusi Aswanto memperoleh 4 suara dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memperoleh 4 suara , dan 1 suara abstain. Selanjutnya proses pemungutan suara putaran kedua pun dilakukan dengan perolehan suara yang imbang antara kedua kandidat dengan 1 suara tidak sah.</p><br /> <p>Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum. Apabila masih belum terdapat nama dengan perolehan suara terbanyak, maka akan dilakukan pemungutan suara kedua dan ketiga.</p><br /> <p>Namun demikian, sebelum dilangsungkannya pemungutan suara putaran ketiga tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan diri sebagai Wakil Ketua MK Periode 2019 - 2021.</p><br /> <p>"Mendapati perolehan suara yang hampir sama dan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, maka saya menarik diri dari pencalonan diri saya," ucap Palguna di hadapan para hakim konstitusi.</p><br /> <p>Atas semangat kenegarawanan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, maka rapat pleno hakim terbuka menerima dan memutuskan Hakim Konstitusi Aswanto sebagai Wakil Ketua MK Terpiih untuk masa jabatan 2019 - 2021.</p><br /> <p>"Dengan ditetapkannya Hakim Konstitusi Aswanto sebagai Wakil Ketua MK Masa Jabatan 2019 - 2021, maka selesai pula rapat pleno hakim," tegas Anwar menutup sidang pleno hakim terbuka.</p><br /> <p></p>

Dewa Palguna Mundur, Aswanto Kembali Terpilih Sebagai Wakil Ketua MK