<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kuliah-tatap-muka.jpg" alt="KULIAH TATAP MUKA: Sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair mengikuti kuliah tatap muka di Ruang Propadeus, Kampus A Unair, beberapa waktu lalu. Unait termasuk yang digendong Pemkot Surabaya. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KULIAH TATAP MUKA: Sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair mengikuti kuliah tatap muka di Ruang Propadeus, Kampus A Unair, beberapa waktu lalu. Unait termasuk yang digendong Pemkot Surabaya. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas secara penuh pada awal 2022. Hal ini pun disambut baik oleh dunia pendidikan, termasuk dari jenjang perguruan tinggi, salah satunya adalah Monash University Indonesia.  Namun, karena masih berdampingan dengan pandemi Covid-19, pihak kampus mengumumkan bahwa akan menggunakan sistem perkuliahan hybrid learning, yakni kombinasi antara kegiatan perkuliahan secara daring dan tatap muka.  Pro Vice-Chancellor dan President (Rektor) Monash University Indonesia, Profesor Andrew MacIntyre mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan segala persiapan demi menyambut kehadiran para mahasiswa yang sudah dimulai sejak 15 Januari lalu.  "Sejak dari awal, kami telah merencanakan dan mempersiapkan segala yang diperlukan untuk operasional kampus Monash University Indonesia,” kata Profesor MacIntyre," ungkap dia dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1).  “Mewakili pihak akademisi dan seluruh staf yang ada, kami antusias untuk menyambut para mahasiswa kami secara tatap muka, setelah kurang lebih 2 bulan kami telah melakukan sistem pembelajaran secara daring,” sambungnya.  Dirinya juga menyampaikan, untuk menunjang operasional kampus, fasilitas yang disediakan Monash University Indonesia dirancang dan didesain demi kepentingan seluruh pihak yang menunjukkan bahwa kampus ini terbuka untuk seluruh kalangan. Sebagai contoh, adanya fasilitas ruang beribadah lintas agama (inter-faith prayer room) yang tersedia di setiap lantai gedung kampus.  Chief Operation Officer (COO) Monash University Indonesia, Tantia Dian Permata Indah turut menambahkan, Monash University Indonesia juga menggandeng sejumlah pelaku industri lokal untuk menjadi pendidik. Mitra tersebut mulai dari Tokopedia, tiket.com hingga Bank Mandiri.  “Saat ini, sudah kurang lebih ada lebih dari 10 staf akademik berkualitas Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dan ke depannya, angka ini akan terus betambah. Dengan dukungan dari staf akademik Monash University, kami percaya bahwa mimpi dari Monash University Indonesia akan memberikan kontribusi nyata untuk bangsa dapat segera terwujud," tutup Tantia.  Monash University Indonesia juga menawarkan program kuliah bergelar PhD, juga berbagai program eksekutif dan mikro-kredensial yang ditujukan untuk sektor tertentu. Bekerja sama dengan Monash Business School Australia, rencananya akan tersedia tiga program eksekutif yang meliputi studi mengenai Digital Strategy Transformation pada Maret-April, Fostering Innovation and Leading pada Juni-Juli dan Leading Complexity pada Agustus-September.

Kegiatan Perkuliahan Monash University Adopsi Sistem Hybrid Learning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/selatan-PTM-perdana-di-SMAN-5-diptawahyu42-1-1.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Yayasan Guru Belajar Bukik Setiawan menyampaikan, para guru harus terus mengembangkan kemampuan diri. Jangan sampai guru disibukkan bahkan terjebak urusan administrasi di tempatnya mengajar.  Bukik menuturkan, guru harus berkolaborasi dalam ekosistem Guru Merdeka Belajar. ”Tujuannya supaya para guru bisa maju bersama. Jangan sampai guru terjebak dalam urusan administrasi,” kata Bukik dalam keterangannya Kamis (16/12).  Urusan administrasi yang kerap didapati guru cukup beragam. Misalnya terkait proses pembelajaran, pencairan tunjangan, pengelolaan dana BOS, dan sejenisnya.  Menurut dia, guru yang terjebak urusan administrasi, biasanya tidak ada waktu lagi untuk mengembangkan diri. Pentingnya pengembangan guru di Indonesia, sebelumnya dikupas Bukik dalam Lenovo Education Webinar with Semua Guru Semua Murid.  Bukik menjelaskan, untuk pengembangan diri guru, diperlukan dukungan banyak pihak. Termasuk di antaranya dukungan dari pemerintah.  ”Pemerintah harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kolaborasi. Lalu guru tidak berkompetisi, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain,” tutur Bukik.  Menurut dia, Guru Merdeka Belajar itu dimulai dari ekosistem merdeka belajar. Kemudian sekolah merdeka belajar, lalu kelas merdeka belajar.  Bukik menambahkan, meskipun ada pengawas dan kepala sekolah, peran pribadi guru sangat penting. ”Seberapa sering sih mereka (pengawas) datang memantau. Semua tergantung perilaku dan kebiasaan, serta kemampuan guru untuk menerapkan kondisi Guru Merdeka Belajar,” jelas Bukik.  General Manager Lenovo Indonesia Budi Janto mengatakan, mereka terus berinovasi dalam menyediakan solusi dan mengembangkan teknologi informasi di bidang pendidikan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berjalan sekitar dua tahun terakhir akibat pandemi, telah menjadi metode pembelajaran di sekolah-sekolah membutuhkan inovasi dan teknologi. Lenovo berkolaborasi dengan unsur-unsur pendidikan seperti para guru, pendidik, maupun gerakan-gerakan pendidikan seperti Semua Murid Semua Guru (SMSG).  Sementara itu, Direktur Guru Pendidikan Dasar Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Rachmadi Widdiharto menyampaikan, mereka mendukung transformasi pendidikan melalui pembelajaran digital. Menurut dia, masa pandemi dan pembelajaran campuran (hybrid learning) membuat guru sangat memanfaatkan media digital.  Kemdikbudristek melalui program Guru Penggerak, Guru Berbagi, dan Guru Belajar, membuat guru saling berkolaborasi untuk berbagi ide dan praktik baik. Hal itu mendukung proses pembelajaran campuran (hybrid learning) dan meningkatkan kecakapan digital kedepannya.  ”Untuk menuju transformasi pendidikan Indonesia, perlu adanya kerja bareng dari berbagai pihak,” ucap Rachmadi Widdiharto.

Harus Kembangkan Diri, Guru Jangan Terjebak Urusan Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/selatan-PTM-perdana-di-SMAN-5-diptawahyu42.jpg" alt="Sejumlah siswa dan siswa SMAN 5 Surabaya mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka untuk pertama kalinya di tahun ajaran baru usai mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemarin, Senin (30/8/2021).Kegiatan yang berlangsung selama dua" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa dan siswa SMAN 5 Surabaya mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka untuk pertama kalinya di tahun ajaran baru usai mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemarin, Senin (30/8/2021).Kegiatan yang berlangsung selama dua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah mulai berlangsung di sejumlah wilayah Tanah Air. Perlu diingat belajar di sekolah bukan berarti sama seperti kondisi normal.  Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam model PTM terbatas ini, yakni blended learning dan hybrid learning. Untuk para guru, mau pilih metode yang mana dalam melaksanakan tugasnya?  Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, metode hybrid learning adalah kombinasi antara tatap muka dan tatap maya. Jadi, ada yang belajar di sekolah dan sebagian lewat online di waktu yang bersamaan.  "Hybrid learning, itu pembelajaran kombinasi antara pembelajaran tatap maya dan tatap muka. Tatap muka di sekolah 50 persen, tatap maya 50 persen. Itu dibutuhkan kemampuan guru untuk mengajar metode ini," kata dia kepada JawaPos.com, Selasa (31/8).  Sementara itu, metode blended learning adalah perpaduan antara tatap muka langsung di waktu dan ruang yang sama dengan pembelajaran tidak langsung di ruang serta waktu yang berbeda.  "Contoh saya mengajar anak saya 50 persen di sekolah, sebagian dikasih tugas, mereka belajar mandiri, nanti mereka kumpulkan tugasnya dan saya kasih komentar," ucapnya.  Adapun, blended learning ini merupakan kombinasi antara synchronous learning dengan mekanisme tatap muka atau live synchronous learning dan asynchronous learning dengan skema belajar mandiri. Sementara hybrid learning adalah synchronous learning dengan mekanisme tatap muka dan tatap maya.  Kata dia, untuk memperagakan hybrid learning dalam sistem pembelajaran agak memberatkan para guru dan juga murid. Sebab, itu membutuhkan infrastruktur, seperti kamera, microphone dan juga papan tulis digital.  "Guru lebih berat tantanganannya mengajar yang metode hybrid. Lebih baik blended learning," pungkasnya.

PTM Pakai Metode Blended Learning atau Hybrid Learning, Pilih Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah meluncurkan sejumlah program di masa pandemi Covid-19. Mulai dari bantuan kuota internet gratis hingga keringanan uang kuliah tunggal (UKT).  Nadiem mengatakan beberapa program tersebut pun akan terus dilanjutkan pada 2022 mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika PJJ masih menjadi alternatif utama tahun depan.  "Jika PJJ atau hybrid learning ini masih ada, itu masih banyak program-program yang masuk ke dalam anggaran 2022," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (31/8).  Nadiem menyinggung program di antaranya adalah Kampus Merdeka: Kampus Mengajar. Selain itu terdapat juga program magang bersertifikat yang akan kembali dilanjutkan.  "Itu adalah satu effort kita mengejar ketertinggalan," imbuh Nadiem.  Kemudian ada juga kebijakan relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun depan pihaknya masih akan memberikan fleksibilitas penggunaan bantuan itu.  "Ini berbagai macam hal yang berhubungan dengan situasi pandemi saat ini, kebijakan BOS kita yang memberikan fleksibilitas, melakukan tatap muka, pengadaan dan lain-lain," pungkas Nadiem.

Nadiem Sebut Program Penunjang PJJ Tetap Berjalan pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/UTBK-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Minggu (5/7/2020). UNJ sebagai salah satu Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan ujian dalam dua tahap yakni pada tanggal 5-12 Juli 202" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Minggu (5/7/2020). UNJ sebagai salah satu Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan ujian dalam dua tahap yakni pada tanggal 5-12 Juli 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mulai pertengahan Januari 2021, kampus diizinkan kembali buka. Pada semester genap tersebut, perkuliahan akan menerapkan hybrid learning. Yaitu, kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan (daring).  Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam menjelaskan, keputusan itu merupakan penyesuaian dari SKB empat menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran semester genap sebelumnya. Diputuskan, mulai pertengahan Januari 2021 pendidikan tinggi menyelenggarakan hybrid learning. ”Tapi tetap, jangan gagal fokus. Harus tetap fokus dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan seluruh warga kampus,” ujarnya dalam webinar sosialisasi surat edaran pembelajaran selama masa pandemi kemarin (2/12).  Meski sudah diperbolehkan melaksanakan perkuliahan tatap muka, <a href="https://www.jawapos.com/tag/perguruan-tinggi/">perguruan tinggi</a> (PT) tetap harus mematuhi sejumlah aturan yang disiapkan Ditjen Dikti. Sebagai langkah awal, PT harus berkoordinasi dengan pemda atau satuan tugas penanganan Covid-19 di daerah. Mahasiswa yang datang dari daerah wajib dilaporkan ke satgas.  Kemudian, kampus hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler. Mahasiswa hanya datang ke kampus untuk kuliah dan diskusi tentang permasalahan pembelajaran di kelas. ”Tidak ada ngumpul di kantin, ngobrol, ngerumpi. Itu sangat berbahaya. Setelah kuliah pulang, jadi interaksi terbatas,” tegasnya.  Nizam mengatakan, perluasan kebijakan kegiatan di kampus bakal dilakukan setelah evaluasi. Bila semuanya berjalan baik dalam masa transisi awal, kegiatan lain bisa diselenggarakan.  Syarat lain, PT diminta untuk menyiapkan sarana-prasarana untuk pembelajaran hybrid. Juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ”Kalau belum siap, mohon jangan memulai dengan tatap muka pada Januari nanti,” tegas guru besar <a href="https://www.jawapos.com/tag/universitas-gadjah-mada/">Universitas Gadjah Mada</a> (UGM) tersebut.  Civitas academica yang akan beraktivitas di kampus juga harus dipastikan dalam kondisi sehat. Warga kampus dari luar daerah wajib menjalani swab test yang dilanjutkan dengan isolasi mandiri selama 14 hari. ”Mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya sebelum kembali ke kampus,” jelas Nizam.  Dia menegaskan, perkuliahan tatap muka tidak bersifat memaksa. Tapi, fakultatif. Mahasiswa yang tidak bersedia mengikuti perkuliahan tatap muka, meski kampus sudah siap, diperbolehkan memilih pembelajaran secara daring. Dia memastikan bahwa mahasiswa tersebut tetap mendapat haknya untuk bisa belajar secara daring.  Dalam menjalankan kebijakan tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/tag/ditjen-dikti/">Ditjen Dikti</a> juga menyiapkan empat rem alias penghentian kegiatan. Rem pertama, ketika ada kasus Covid-19. Kedua, rem penutupan oleh perguruan tinggi langsung. Lalu, bila ada tren perubahan kasus Covid-19 di daerah serta jika terjadi kondisi darurat khusus.  Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mewanti-wanti agar seluruh protokol kesehatan benar-benar ditaati. Bagi yang sengaja tidak patuh, Wikan memastikan kampus bakal mendapat sanksi. Mulai teguran hingga penutupan kegiatan kampus. ”Kebijakan ini sangat baik, tapi dituntut kedisiplinan luar biasa,” ungkapnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/02/12/2020/kampus-diminta-berani-injak-rem-saat-kuliah-tatap-muka/">Kampus Diminta Berani Injak Rem saat Kuliah Tatap Muka</a></li> </ul> Merespons kebijakan tersebut, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Arif Satria memberikan apresiasi. Kendati begitu, kesehatan dan keselamatan dosen dan mahasiswa tetap menjadi concern nomor satu.  Menurut dia, yang menjadi tantangan besar ialah kehidupan mahasiswa di kos dan lingkungan sekitar kampus. ”Di beberapa kampus, saya dengar ada yang kosnya menjadi klaster (penularan Covid-19, Red). Ini yang perlu diantisipasi,” ujarnya.  Respons positif atas kebijakan pembukaan kampus tahun depan juga disampaikan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sm6SAF5f0w0

Kampus Buka, Mahasiswa Boleh Pilih Daring

hybrid learning

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hybrid learning

Berita Terkini

Kegiatan Perkuliahan Monash University Adopsi Sistem Hybrid Learning

Harus Kembangkan Diri, Guru Jangan Terjebak Urusan Administrasi

PTM Pakai Metode Blended Learning atau Hybrid Learning, Pilih Mana?

Nadiem Sebut Program Penunjang PJJ Tetap Berjalan pada 2022

Kampus Buka, Mahasiswa Boleh Pilih Daring

Download Aplikasi JawaPos.com