<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/WhatsApp-Image-2023-07-03-at-130853-1925912835.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim 9 PB PGRI yang terdiri atas ketua, sekjen, dan ketua departemen PB PGRI menyampaikan somasi kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi. Somasi itu disampaikan untuk meluruskan apa yang dituduhkan dalam Surat Edaran Pengurus Besar Nomor 553/Um/PB/XXII/2023 Tanggal 3 Juli 2023. Menurut Tim 9 hal itu ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengatakan, ada tujuh poin somasi yang ditujukan kepada ketua umum. Pertama, pernyataan mosi tidak percaya yang dibuat sebagai aspirasi murni dari beberapa pengurus PGRI provinsi adalah pernyataan sikap yang seharusnya dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh Unifah Rosyidi selaku ketua umum yang menjadi oknum dari mosi tidak percaya tersebut. &rdquo;Mosi tidak percaya itu ditujukan kepada ketua umum, bukan kepada pengurus besar PGRI secara kolektif. Untuk itu sekali lagi kami minta kebesaran hati Ibu Unifah Rosyidu untuk menanggapi, menjawab, dan mempertanggungjawabkan hal ikhwal terkait dengan substansi mosi tidak percaya tersebut,&rdquo; kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/7). Kedua, lanjut Dadang, ada indikasi persoalan yang serius dalam kepemimpinan Unifah Rosyidi. &rdquo;Seandainya pun yang membuat mosi tidak percaya hanya 1 provinsi saja, Ibu Unifah Rosyidi selaku oknum yang disomasi, tetap berkewajiban memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan fakta yang ada, bukan dengan cara mengalihkan persoalan yang berbau fitnah,&rdquo; tegas Dadang. Ketiga, menurut Dadang, Unifah Rosyidi selaku ketua umum telah dengan sengaja melakukan pelanggaran tata tertib persuratan. Ada beberapa surat yang ketua umum keluarkan tanpa tanda tangan sekretaris jenderal atau tanpa pendelegasian sekretaris jenderal kepada pihak yang diberikan mandat untuk mewakili penandatanganan surat sesuai dengan peraturan organisasi. &rdquo;Tim 9 dari pengurus besar yang terdiri atas 2 orang ketua, sekretaris jenderal, dan 6 orang ketua departemen, dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab telah menyatakan sikap berbeda pandangan dengan ketua umum dalam memimpin dan mengelola organisasi, serta dalam menyikapi mosi tidak percaya yang disampaikan beberapa pengurus provinsi,&rdquo; papar Dadang. &rdquo;Unifah Rosyidi kami anggap sebagai oknum perusak marwah organisasi, karena kepemimpinan yang sangat otoriter dan tidak mengayomi, sehingga selalu menimbulkan konflik dalam mengelola organisasi,&rdquo; tambah dia. Perbedaan cara pandang dan sikap tersebut, menurut Dadang, secara sadar Tim 9 menyatakan setelah mencermati substansi dan respons ketua umum terhadap mosi tidak percaya. Respons ketua umum dalam menanggapi mosi tidak percaya tersebut, lanjut dia, tidak menggambarkan kedewasaan seorang pemimpin. &rdquo;Saudara Unifah Rosyidi selaku subjek mosi tidak percaya seharusnya lebih fokus untuk menjelaskan secara bijak apa yang menjadi objek mosi yang tertuang dalam mosi tersebut,&rdquo; ujar Dadang. Namun, kata Dadang, sangat disayangkan bahwa ketua umum justru memberikan respons yang sangat emosional, penuh kemarahan, dan bernada melecehkan pengurus provinsi yang tidak sejalan. &rdquo;Terkait dengan itu, kami sarankan ketua umum untuk menyimak ulang paparannya dalam menanggapi mosi tidak percaya tersebut pada momen Rakornas 15 Juni,&rdquo; jelas Dadang. Dia menambahkan, keterangan ketua umum pada surat edaran poin 3 huruf b yang menyatakan bahwa peserta Rakornas meminta PB PGRI untuk memberikan sanksi tegas kepada Tim 9 yang mendukung mosi tidak percaya adalah kebohongan yang sangat menyesatkan. Rakornas itu dilaksanakan pada 15 Juni, sementara pernyataan sikap dari Tim 9 itu pada 16 Juni yaitu sehari setelah pelaksanaan Rakornas. &rdquo;Bagaimana mungkin peserta rakornas meminta kepada PB PGRI menjatuhkan sanksi kepada kelompok Tim 9 dengan alasan mendukung mosi tersebut, sementara pernyataan sikap kami disampaikan sehari setelah Rakornas. Dalam hal ini kami ingatkan kepada ketua umum agar tidak selalu mengumbar kebohongan dan fitnah,&rdquo; ucap Dadang. Jika ketua umum selaku oknum PB PGRI yang disasar dalam mosi tidak percaya tersebut berani memberikan sanksi kepada Tim 9 yang berbeda pandangan dengan ketua umum, menurut dia, secara hukum Tim 9 berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada Unifah Rosyidi. Sebab, dianggap tidak bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan perihal mosi tidak percaya yang disampaikan beberapa pengurus provinsi. &rdquo;Perlu kami ingatkan kembali bahwa kedudukan ketua umum secara hukum dalam kepengurusan PB PGRI setara dengan Sekjen dan ketua yang sama-sama dipilih melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan organisasi,&rdquo; papar Dadang.

Tim 9 PB PGRI menyampaikan somasi kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi untuk meluruskan apa yang dituduhkan dalam Surat Edaran PGRI

Tim 9 PB PGRI Somasi Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/WhatsApp-Image-2023-07-03-at-130853-1925912835.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengusulkan beberapa saran terkait masalah internal PGRI. Sedikitnya ada 9 usul yang ditawarkan agar organisasi besar PGRI kembali ke khittah-nya. Pertama, kata Dadang, PGRI harus mengevaluasi dan identifikasi masalah. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi PGRI untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Periksa struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, sistem komunikasi, dan kebijakan yang ada. &rdquo;Dengan memahami masalah inti, dapat merencanakan perbaikan yang tepat,&rdquo; kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/7). Kedua, lanjut dia, bentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri atas anggota PGRI yang berdedikasi untuk memperbaiki organisasi. Tim harus mewakili berbagai tingkat dan bidang dalam PGRI. Mereka harus bekerja sama dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan strategi perbaikan. &rdquo;Selanjutnya, prioritaskan perbaikan. Setelah masalah diidentifikasi, tentukan prioritas perbaikan. Fokus pada masalah yang paling mendesak dan memberikan dampak signifikan pada organisasi. Buat rencana tindakan yang terperinci untuk masing-masing masalah dan tetapkan tenggat waktu yang realistis,&rdquo; papar Dadang. Keempat, menurut dia, tingkatkan komunikasi internal.&nbsp; Komunikasi yang efektif merupakan kunci sukses organisasi. Pastikan ada saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara anggota PGRI dan tingkat manajemen. Selain itu, fasilitasi pertukaran informasi dan ide antara anggota organisasi melalui pertemuan rutin, diskusi online, surat kabar internal, atau platform lain. Kelima, Dadang mengusulkan perkuat kepemimpinan. Pemimpin mengenal kolektif kolegial, dan yang diberi amanah memiliki peran kunci dalam memperbaiki organisasi. &rdquo;Pastikan pemimpin PGRI memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, termasuk dalam&nbsp; kemampuan komunikasi yang efektif, keadilan, kepercayaan, dan kemampuan dalam mengelola perubahan. Lakukan pelatihan kepemimpinan secara berjenjang dan terstruktur,&rdquo; jelas Dadang. Keenam, kata Dadang, dengan melibatkan anggota pengurus PGRI dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Ajak anggota untuk memberikan masukan dan saran, serta berpartisipasi dalam program dan kegiatan organisasi. &rdquo;Ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan anggota,&rdquo; ujar Dadang. Ketujuh, tambah dia, tingkatkan kualitas pendidikan. Sebagai organisasi guru, fokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan anggota. Sediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan, serta akses ke sumber daya pendidikan yang berkualitas. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pakar pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu menurut dia, perlu jalin kemitraan strategis. Kemitraan dengan pemerintah yang paling utama, dengan organisasi lain, seperti lembaga pendidikan, dan LSM yang memiliki visi dan tujuan yang sejalan dengan PGRI. Kemitraan tersebut membantu memperkuat pengaruh dan daya tawar organisasi serta memperluas jangkauan dan sumber daya yang tersedia. Kesembilan, Dadang menyatakan, pantau dan evaluasi dengan menetapkan metrik dan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan organisasi. Pantau secara teratur dan evaluasi apakah perbaikan yang dilakukan efektif atau perlu penyesuaian. Dari sini, ketua umum dapat membuat perubahan lebih lanjut untuk terus memperbaiki organisasi. &rdquo;Perbaikan organisasi adalah proses yang membutuhkan waktu dan komitmen dari semua anggota. Penting untuk mempertahankan semangat, keterbukaan, dan kolaborasi dalam usaha memperbaiki tata kelola organisasi PGRI,&rdquo; terang Dadang.

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang usulkan beberapa saran terkait masalah internal PGRI agar organisasi besar PGRI kembali ke khittah-nya

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang Usulkan Sembilan Saran Perbaikan PB PGRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-1438351-976348526.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang menyayangkan pernyataan Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya Winarya yang menyatakan bahwa Tim 9 dari PB PGRI sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak dan meruntuhkan kewibawaan organisasi. &rdquo;Tim 9 itu bukan oknum. Sebab di dalamnya ada sekjen, dua ketua, dan enam ketua departemen. Apakah ini disebut oknum?&rdquo; kata Dadang dalam keterangannya, Selasa (20/6). Dadang mengatakan, masih ingat paparan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam Rakornas PGRI pada 15 Juni. Pada awal paparannya, ketua umum menampilkan ilustrasi yang sangat inspiratif yaitu seekor kucing yang berkaca dan melihat bayangan sebagai seekor harimau. Saat itu, kata Dadang, ketua umum dengan penuh semangat dan nada yang bergetar menahan emosi dengan lantang mengatakan berulang-ulang kata ngaca. Dadang menilai, ilustrasi yang dibarengi dengan kata ngaca tersebut disampaikan ketum untuk menyindir pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya di internal PGRI. Khususnya berkaitan dengan mosi tidak percaya. &rdquo;Sindiran itu, jelas merupakan sikap penghinaan yang ditujukan kepada pembuat mosi tidak percaya maupun sebagian pengurus PB PGRI yang tidak termasuk kelompok pemuja-pemuji alias Tim 9,&rdquo; tegas Dadang. &rdquo;Dia belum lama bergabung sebagai pengurus di PB PGRI dengan posisi ketua departemen. Lancang menuding Tim 9 sebagai oknum perusak organisasi,&rdquo; ucap Dadang. &rdquo;Apakah si kucing ini tidak sadar bahwa di Tim 9 itu ada sekjen, 2 orang ketua PB, dan 6 orang ketua departemen yang mungkin lebih pantas disebut harimau di depan si kucing itu. Bukan hanya dari posisi di PB PGRI, tapi juga dari sisi pendidikan, pengalaman organisasi, atau birokrasi,&rdquo; jelas Dadang. &rdquo;Mungkin ini yang dimaksud dengan adagium klasik like mother like son. Kami berharap mari sama-sama berkaca pada kaca bening, bukan pada cermin yang buram oleh hasut dan nafsu untuk berkuasa sehingga bayangan itu muncul secara natural dan jujur,&rdquo; tambah dia. Sebelumnya Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi PB PGRI Wijaya Winarya menyatakan, mosi tidak percaya yang digagas Tim 9 tidak dikenal dalam AD/ART organisasi. Menurut dia, perbedaan pandangan atau sikap itu biasa. &rdquo;Kalaupun terjadi dinamika, friksi, ataupun perbedaan pendapat antar pengurus dan berbagai kelompok kepentingan, itu sebatas persaingan internal. Biasanya diselesaikan secara internal organisasi,&rdquo; kata Wijaya kepada wartawan, Minggu (18/6).&nbsp; Dia mengatakan, manuver melalui mosi tidak percaya itu tidak sesuai dengan AD/ART PGRI. &rdquo;Segelintir oknum PGRI yang mengatasnamakan provinsi berupaya menyoroti kepemimpinan di PB PGRI saat ini,&rdquo; jelas Wijaya. Mosi tidak percaya itu disuarakan Tim 9 atau sejumlah 18 orang pengurus PGRI. Salah satu penyebab keluarnya mosi tidak percaya itu adalah kepemimpinan Unifah dinilai tidak menjalankan sistem kolektif kolegial.&nbsp; Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi merespons tudingan tidak menerapkan sistem kolektif kolegial itu. &rdquo;Kolektif kolegial itu artinya segala keputusan tidak diputuskan sendiri,&rdquo; tandas Unifah Rosyidi di Gedung Guru PGRI pada Sabtu (17/6). Guru besar Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan, di PGRI ada forum rapat pleno. Dalam sebulan, minimal digelar satu kali rapat pleno. Tujuannya untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Hasil rapat pleno dicatat. Termasuk setiap pengurus PGRI yang hadir, diabsen.

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang sayangkan pernyataan Ketua Departemen Kominfo PB PGRI yang menyatakan Tim 9 sebagai oknum tak bertanggung jawab

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang Sentil Ketua Departemen Kominfo PB PGRI

Huzaifa Dadang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Huzaifa Dadang

Berita Terkini

Tim 9 PB PGRI Somasi Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang Usulkan Sembilan Saran Perbaikan PB PGRI

Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang Sentil Ketua Departemen Kominfo PB PGRI

Download Aplikasi JawaPos.com