<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Screenshot_20200814_185920-1.jpg" alt="Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Syaiful Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Syaiful Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putra Presiden Kedua RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, berhasil lolos dari kepailitan dengan memenangkan voting mayoritas perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap proyek mangkrak Gayanti City senilai Rp 7,1 triliun.  "Sebanyak 81 persen setuju atas proposal perdamaian dan 19 persen yang tidak setuju," kata Kuasa Hukum PT BPI Victor Simanjuntak dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.  Voting tersebut terkait proposal perdamaian yang diajukan pihak Tommy, melalui PT Buana Pacifik International (BPI), terhadap 75 konsumen yang sudah membeli apartemen. Proposal itu berisi komitmen PT BPI yang selambat-lambatnya akan melakukan serah terima unit dan kunci dalam kurun 36 bulan terhitung sejak putusan dibacakan.  Putusan tersebut ditetapkan Selasa (12/4) di Pengadilan Niaga Jakarta. Sebelum penetapan, Kamis (31/3), sidang voting digelar di Pengadilan Niaga yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengawas Al Riskandar.  "Dan terhadap para kreditur PT BPI agar kiranya mampu memberikan kesempatan dan komitmen dalam menjalankan putusan ini, tidak lantas melakukan upaya-upaya seperti gugatan atau bentuk langkah lainnya, yang justru memperlambat melanjutkan pembangunan," kata Ketua Majelis Hakim Pemutus Dulhusin dalam persidangan.  Lebih lanjut, Victor menuturkan, kasus itu bermula saat pandemi Covid-19 merebak awal 2020. Imbasnya, perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia terkena dampak Covid-19, dimana salah satunya juga berdampak terhadap pangsa pasar PT BPI.  Kondisi tersebut menyebabkan aliran keuangan (cash flow) PT BPI mengalami kesulitan, sehingga memicu efek domino rendahnya kemampuan PT BPI dalam melakukan pembayaran terhadap tagihan dari Kreditor PT BPI dan bagian utama melanjutkan pembangunan proyek Gayanti City itu sendiri.  "Lingkaran krisis ekonomi tersebut pada akhirnya berimbas juga terhadap para Kreditor PT BPI yang menerima keterlambatan pembayaran tagihan-tagihan dalam invoice yang diajukan dan serah terima unit apartemen Gayanti City kepada para 75 konsumennya," ujar Victor. (*)  &nbsp;

Proyek Rp 7,1 Triliun Milik Tommy Soeharto Lolos dari Kepailitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/tommy.jpg" alt="FOKUS DETAIL: Fotografer Tommy A. Siahaan mengajarkan konsumen cara bereksplorasi dan mengambil momen terbaik menggunakan kamera smartphone Samsung Galaxy S20 Series. (Agus Wirawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FOKUS DETAIL: Fotografer Tommy A. Siahaan mengajarkan konsumen cara bereksplorasi dan mengambil momen terbaik menggunakan kamera smartphone Samsung Galaxy S20 Series. (Agus Wirawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tommy Soeharto menegaskan tidak ada penyitaan dan tidak mempunyai utang, terkait pemerintah akan melelang aset PT Timor Putra Nasional pada Januari 2022 milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.  ”Nggak ada penyitaan itu, orang nggak ada utangnya kok,” tegas Tommy usai acara Groundbreaking Club House New Palm Hill seperti dilansir dari Antara di Sentul Bogor, Jumat (17/12).  Namun Tommy enggan menjelaskan langkah-langkah apa yang akan diambil ke depannya. ”Nanti kan, bulan depan kan. Kita tunggu. Sudah, cukup ya,” ucap Tommy singkat.  Saat ini, Tommy Soeharto justru sibuk membangun lapangan golf Eco Green 87 Hektare, 18 hole, senilai Rp 200 miliar. New Palm Hill Golf adalah lapangan golf keempat yang telah dibangun Tommy Soeharto. Setelah sukses membangun lapangan golf New Kuta Bali, Black Rock di Belitung, serta Palm Hill di Desa Kadumangu Babakan Madang, Sentul, Bogor.  Rencananya, pembangunan Lapangan Golf New Palm Hill Eco Green diresmikan Tommy Soeharto (Komisaris Utama PT Boreco) bersama Darma Mangku Luhur Hutomo (putra Tommy Soeharto), serta jajaran Direksi PT Boreco.  Lapangan golf eco green yang digagas Tommy Soeharto akan lebih banyak area terbuka dan mengeksplorasi keindahan alam dengan unsur air, batu, dan tumbuhan yang sangat kental dan mendominasi lingkungan New Palm Hill. PT Boreco membangun infrastruktur jalan tembus dari Desa Hambalang sampai Desa Tajur, tembus menuju akses puncak dua, Bogor. Dikelilingi Perbukitan dan hutan pinus milik Perhutani dan juga lahan perkebunan masyarakat yang miliki potensi wisata alam.  Diperkirakan, pembangunan dan penyelanggaraan lapangan golf New Palm Hill bisa menyerap tenaga kerja 500 sampai dengan 1.000 pekerja. Selain itu, pembangunan lapangan golf itu juga menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat sekitar.

Bangun lapangan Golf, Tommy Soeharto Sebut Tak Ada Utang dan Penyitaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/PARTAI-BERKARYA-KUNJUNGI-PKS_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto (kanan) saat berada di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). Kunjungan Partai Berkarya ke DPP PKS tersebut sebagai wujud konsolidasi" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto (kanan) saat berada di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). Kunjungan Partai Berkarya ke DPP PKS tersebut sebagai wujud konsolidasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengatakan‎ bahwa pertemuan mereka dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanyalah ajang silaturahmi. Andi juga menegaskan bahwa pertemuan itu bukan untuk mendukung PKS sebagai partai oposisi pemerintah.  "Pertemuan tersebut hanyalah pertemuan silahturahmi biasa untuk memenuhi undangan petinggi PKS, bukan untuk mendukung partai oposisi atau menjadi bagian dari partai oposisi," ujar Badaruddin saat dihubungi, Rabu (20/11).  Badaruddin menuturkan, dalam menghadapi Pilkada 2020, Partai Berkarya akan berkoalisi dengan partai sesuai dengan koalisi di daerah yang melaksanakan. Artinya, mereka tidak hanya akan berkoalisi dengan PKS saja.  "Pertemuan itu juga bagian dari langkah eksternal partai untuk membuka diri dengan program-program pro rakyat, ekonomi kerakyatan demi menjaga keutuhan NKRI," ungkapnya.  ‎Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa mereka ingin bersama PKS dengan menjadi oposisi pemerintah. ‎"Kami tidak ingin biarkan PKS sendirian dalam situasi perpolitikan yang sekarang ini. Kami tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang berduyun-duyun menuju kekuasaan," tegas Priyo.  Bagi Partai Berkarya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin perlu diawasi oleh oposisi agar mereka tidak salah mengelola negara ke depannya. Hal ini juga bisa menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia.

Badaruddin: Pertemuan Partai Berkarya dan PKS Bukan Mendukung Oposisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-segera-eksekusi-pengembalian-uang-korupsi-supersemar-rp-4-triliun_m_.jpg" alt="Ketua umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dianggap sebagai simbol baru cendana." width="100%">
<figcaption>Ketua umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dianggap sebagai simbol baru cendana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar Pemerintahan Jokowi-JK segera bertindak cepat untuk melakukan sejumlah tindakan menyelamatkan uang negara. Salah satunya duit dikorupsi di era Orde Baru (Orba) Soeharto. Seruan itu disampaikan dalam diskusi terbatas bertajuk &ldquo;Jangan Lupakan Korupsi Soeharto&rdquo; di kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Kamis, (6/12). Peneliti Senior ICW Emerson Yuntho, salah satu yang bisa dilakukan paling cepat adalah mengeksekusi pengembalian uang negara dalam kasus Supersemar. Ada uang negara yang dikorupsi dalam kasus gugatan Yayasan Beasiswa Supersemar sekitar Rp 4 triliun. "Presiden Jokowi perlu memerintahkan Jaksa Agung dan jajarannya untuk segera melakukan tindakan eksekusi pengembalian kerugian negara sekitar Rp 4 triliun," kata Emerson. Selain itu, Pemerintah juga harus melanjutkan gugatan perdata terhadap enam yayasan lainnya terkait Soeharto, keluarga, maupun kroninya. Yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Bagi ICW, kata Emerso, kasus korupsi era Soeharto belum selesai sengan perkara menyangkut Supersemar. Di kasus Supersemar saja, ada uang negara senilai Rp4 triliun. Belum lagi enam yayasan yang lain.&nbsp; "Kami dari ICW menilai salah satu indikasi sukses penanganan korupsi adalah adili korupsi era Soeharto ini," tegasnya. Lebih lanjut, Emerson mengatakan, pihaknya menilai Pemerintahan Jokowi sebaiknya melakukan kerjasama dengan PB. Yakni untuk menindaklanjuti prakarsa Stolen Asset Recovery Initiative (STaR), atau prakarsa PBB untuk menginisiasi recovery aset hasil curian. Hal itu dalam rangka mengembalikan kekayaan negara yang diduga dicuri oleh Soeharto dengan kisaran 15-35 miliar dolar AS. Karena itu, pemerintah bisa memanfaatkan momentum perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dengan Swiss pada akhir Agustus 2018 lalu. "Ini harus dimanfaatkan juga untuk melacak orang dan aset hasil kejahatan, termasuk korupsi yang diduga dilakukan oleh Soeharto," katanya. Bagi ICW, lanjut Emerson, semua langkah itu penting. Sebab saat ini, justru muncul kekhawatiran bahwa publik mulai lupa pada korupsi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Hal itu, kata dia, tampak dari upaya beberapa pihak yang berkampanye politik mengembalikan kejayaan dari Soeharto dan kroni-kroninya. Semisal dengan slogan kampanye "Piye kabare, enak Zamanku toh..." Padahal, kata dia, TAP MPR XI/MPR/2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masih berlaku sampai saat ini.&nbsp; Emerson juga mengingatkan, ada salah satu amanat Reformasi 1998 yang belum tuntas sampai saat ini. Yakni tercantum pada pasal 3 dan 4 TAP MPR itu. Bahwa perlu pemeriksaan kekayaan dan pemberantasan korupsi secara tegas, kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroni-kroninya, maupun pihak pengusaha/konglomerat termasuk yang dilakukan oleh Soeharto. Pada kesempatan sama, Aktivis HAM Usman Hamid juga memberi gambaran soal harta kekayaan keluarga Soeharto. Salah satunya adalah anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy. Saat Pemerintah melakukan tax amnesty tahun 2016, uang tebusan yang disampaikan Tommy disebut mencapai Rp 12 triliun.&nbsp; "Bisa dibayangkan, dari Tax Amnesty saja, kabarnya Tommy besaran uangnya mencapai Rp 12 triliun. Sebanyak itu. Anda bayangkan berapa sesungguhnya uang ada disimpan di luar negeri," kata Usman.

ICW: Segera Eksekusi Pengembalian Uang Korupsi Supersemar Rp 4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/partainya-tommy-soeharto-lempar-sinyal-merapat-ke-gerbong-prabowo_m_.jpg" alt="Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso melemparkan sinyal arah dukungan partai besutan Hutomo Mandala Putra, ke kubu Prabowo Subianto, Jumat (3/8)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso melemparkan sinyal arah dukungan partai besutan Hutomo Mandala Putra, ke kubu Prabowo Subianto, Jumat (3/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Berkarya terus menggodok strategi politik untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Sebagai partai debutan mereka tengah merencanakan skenario terbaik untuk menentukan arah dukungan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, di antara dua poros yang mengemuka, sinyal dukungan dianggap lebih mengarah ke kubu Prabowo Subianto. "Pak Tommy Soeharto Ketua Umum partai Berkarya telah memberikan sinyal dengan kedatangan beliau saat datang di Ijtima Ulama dan para tokoh nasional beberapa hari lalu," ujar Priyo di DPP Partai Berkarya Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (3/8). Mantan politikus Partai Golkar itu menerangkan, Tommy sangat menghormati keputusan Ijtima Ulama. Namun Priyo masih enggan memastikan akan bergabung dengan koalisi Prabowo, sebab semuanya masih dalam proses pembahasan. "Beliau (Tommy) menyampaikan pandangan bahwa kami Partai Berkarya menghormati hasil Ijtima Ulama dan para tokoh nasional. Namun, demikian karena ini masih proses, dan proses ini memerlukan body language dan chemistry dari figur-figur yang diusung," sambungnya. Lebih lanjut Priyo mengatakan, kemungkinan berkoalisi dengan kubu Prabowo terbuka lebar. Namun, konstelasi politik masih begitu dinamis, sehingga belum ada keputusan final. "Dari Ijtima Ulama ini sudah tentu mungkin jalinan untuk kami bersama-sama, bekerja sama akan besar. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, Wallahhu'alam, ini namanya politik," tegasnya. Sementara itu, Partai Berkarya menargetkan sebelum tanggal 8 Agustus arah dukungan sudah dapat diputuskan. Sebab masa itu telah memasuki fase akhir waktu pendaftaran capres dan cawapres yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Besok mulai tanggal 4, 5, 6, 7, 8 itulah hari-hari yang menentukan kami harus memilih. Karena hitungan normal kami saya yakini itu hanya ada dua poros," pungkasnya.

Partainya Tommy Soeharto Lempar Sinyal Merapat ke Gerbong Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekjen-tommy-soeharto-bakal-jadi-capres-jika-hal-ini-terjadi_m_.jpg" alt="Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, jika Presidential Threshold dihilangkan, dengan tegas mereka akan mengajukan Ketua Umumnya, Tommy Soeharto sebagai capres." width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, jika Presidential Threshold dihilangkan, dengan tegas mereka akan mengajukan Ketua Umumnya, Tommy Soeharto sebagai capres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Berkarya sampai saat ini masih belum menentukan arah dukungannya untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Seiring mepetnya waktu yang tersisa, maka Tommy Soeharto dan kawan-kawan harus segera mengambil keputusan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, tak kunjung adanya keputusan arah dukungan disebabkan partai masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT). "Kami memang masih menunggu. Siapa tahu ada keajaiban. Siapa tahu memang dengan dorongan rakyat yang kuat atas nama keadilan demokrasi, hakim-hakim MK itu dengan gagah berani mereka memutuskan untuk menolkan Presidential Threshold," ujar Priyo di DPP Berkarya Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (3/8). Priyo menuturkan, akan terjadi perpecahan koalisi baik di kubu Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto ketika gugatan itu dikabulkan MK. Pasalnya setiap partai yang tidak terakomodasi keinginannya berpeluang mencalonkan kadernya sendiri. Begitu pula yang akan dilakukan oleh Berkarya. Jika PT dihilangkan, dengan tegas mereka akan mengajukan Ketua Umumnya, Tommy Soeharto sebagai capres. "Kalau itu terjadi Partai Berkarya arus bawah sekali tak mungkin kami bendung, kami akan mencalonkan Pak Tommy Soeharto sebagai capres," tegas Priyo. Namun apabila gugatan tidak dikabulkan oleh MK, mantan politikus Gokkar itu akan legawa. Partai akan melakukan kalkulasi terbaik untuk menentukan ara dukungan. "Tapi kalau ambang batasnya masih seperti sekarang ini, kami harus tahu diri juga. Kami akan mengalkulasi dari semua sudut, termasuk kemungkinan terjadinya head to head," pungkas Priyo.

Sekjen: Tommy Soeharto Bakal Jadi Capres, Jika Hal Ini Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-anak-pak-harto-ini-nyaleg-di-papua-dan-jogjakarta_m_228671.jpg" alt="Partai Berkarya memberikan berkasnya pada pihak KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/7). Total ada 575 nama bacaleg yang didaftarkan." width="100%">
<figcaption>Partai Berkarya memberikan berkasnya pada pihak KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/7). Total ada 575 nama bacaleg yang didaftarkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada kejutan pada pendaftaran Pemilihan Legislatif 2019, Partai Berkarya hadir sebagai peserta baru. Bahkan, Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto didelegasikan menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk daerah pemilihan (Dapil) Papua. Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso menyampaikan hal tersebut usai mendaftarkan bacaleg 2019 di Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Selasa (17/7). Priyo pun membeberkan alasan Tommy maju sebagai caleg dari Papua. "Itu adalah rahasia batin beliau, kegandrungan beliau untuk dekat dengan masyarakat dari daerah terpinggirkan di Republik ini," ujar Priyo di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa malam. Priyo pun mengatakan, keputusan Tommy nyaleg di Papua merupakan hasil blusukan bungsu mantan Presiden, Soeharto itu. "Yang saya sadari adalah ketika mendampingi beliau ke daerah. Antusiame masyarakat luar biasa menyambutnya dengan semangat dan kenangan akan pemerintahan mantan Presiden Soeharto," ungkap Priyo. Dalam kesempatan tersebut, Priyo pun menyatakan tidak ragu-ragu untuk memviralkan tagar 2019 ganti DPR. Bahkan, secara tidak langsung Partai Berkarya juga menyampaikan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo. "Kami tidak ragu-ragu untuk memviralkan tagar 2019 ganti DPR. Dan, sampai hari ini kami masih belum memutuskan belum tertarik ikut untuk menggulirkan tagar 2019 Ganti Presiden," tegasnya. Priyo sendiri ikut nyaleg di dapil Jawa Timur 1. Sedangkan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto nyaleg dengan nomor urut 1 di dapil Jogjakarta. Totalnya, Partai Berkarya mendaftarkan 575 bacaleg dari 80 dapil di seluruh Indonesia.

Dua Anak Pak Harto Bertarung di Dapil Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/titiek-soeharto-gabung-berkarya-golkar-sedih-tapi-tidah-menangis_m_219621.jpeg" alt="Titiek Soeharto saat bersama mantan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakrie." width="100%">
<figcaption>Titiek Soeharto saat bersama mantan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakrie.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Titiek Soeharto&lrm; resmi meninggalkan Partai Golkar. Ia bergabung Partai Berkarya, besutan sang adik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Menanggapi hengkangnya Titiek, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmudji mengaku pihaknya memang sedih. Namun, katanya, partai berlambang pohon beringin itu harus terus berjalan. "Sebagai sejawat tentu kami bersedih. Tapi tidak perlu menangis, karena peristiwa ini pasti ada hikmahnya," ujar Sarmudji saat dihubungi, Senin (11/6). Sarmudji menambahkan, saat ini DPP Partai Golkar belum mendapatkan surat pengunduran resmi putri Presiden Indonesia ke-2 tersebut. "Kami belum mendapatkan surat resmi (pengunduran Titiek Soeharto)," ungkapnya. Sementara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak merasa terganggu dengan berlabuhnya Titiek Soeharto ke Partai Berkarya. Pasalnya, Partai Golkar masih memiliki kader-kader yang bagus. "Golkar tentu tidak terganggu dengan pindahnya Ibu Titiek. Masih banyak kader Partai Golkar yang lain. Pindah satu, akan datang kader Golkar lainnya," katanya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang membenarkan bergabungnya Titik Soeharto ke partainya Tommy Soeharto. Badaruddin menduga, bergabungnya Titiek sudah ada pembicaraan panjang dengan ketua umumnya Tommy Soeharto. Menurutnya, memang sudah sewajarnya sebagai keluarga mereka bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita Soeharto. Sekadar informasi, Titiek Soeharto merupakan politikus Partai Golkar. Dia terpilih menjadi anggota dewan pada periode 2014-2019 dengan menduduki sebagai anggota Komisi IV DPR.

Titiek Soeharto Gabung Berkarya, Golkar Sedih tapi Tidah Menangis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/viral-foto-mirip-pak-harto-anak-buah-tommy-ini-peringatan-dari-tuhan_m_217033.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Manadala Putra alias Tommy Soeharto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Manadala Putra alias Tommy Soeharto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah foto mendadak viral di media sosial (medsos) setelah diunggah sebuah akun Facebook beberapa hari lalu. Pasalnya, dalam foto tersebut nampak seorang kakek yang tengah duduk di dalam gerbong KRL, dengan wajah mirip sosok Presiden ke-2 RI Soeharto. Menanggapi viral foto mirip Bapak Pembangunan itu, Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyebut, sejatinya masyarakat rindu akan sosok Pak Harto. Elite partai besutan Tommy Soeharto itupun menengarai, masyarakat rindu akan suasana aman di era Orde Baru. "Masyarakat kita rindu Pak Soeharto. Kerinduan itu atas suasana di jaman beliau yang aman dan terkendali," kata Badaruddin saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (1/6). Menurut Badaruddin, kesederhanaan sosok Soeharto begitu dirindukan oleh masyarakat. Pada saat itu pula, kebutuhan hidup masih dapat dengan mudah dicukupi. Salah satunya, mencari pekerjaan masih sangat gampang. "Jadi bila ada yang mirip-mirip beliau wajar bila kita langsung tersentak dan mengingatnya. Mungkin ini tanda-tanda alam dan peringatan dari Tuhan untuk tidak melupakan sejarah," ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan, melalui Hutomo Mandala Putra, Partai Berkarya akan mengembalikan suasana pada saat kepemimpinan Soeharto. Terutama, lanjutnya, ajaran-ajaran <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/31/05/2018/viral-foto-mirip-pak-harto-titiek-banyak-yang-rindu-bapak-ternyata" target="_blank">Pak Harto</a> yang menurutnya banyak ditinggalkan. "Lewat ajaran beliau Trilogi Pembangunan yakni stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan," pungkasnya. Sebelumnya seorang kakek mendadak viral di medsos lantaran sangat mirip dengan sosok Presiden RI ke-2 Soeharto. Dalam foto tersebut si kakek tampak tertidur di dalam gerbong KRL. Dia menggunakan topi hitam dan jaket abu-abu. Dia tampak santai duduk di kursi prioritas KRL.

Viral Foto Mirip Pak Harto, Anak Buah Tommy: Ini Peringatan dari Tuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dikukuhkan-jadi-ketum-partai-berkarya-tommy-langsung-tancap-gas_m_195168.jpeg" alt="SURAT PENGUKUHAN: Mantan Ketum Partai Berkarya Neneng A Tutty menyerahkan surat pengukuhan kepada Ketum baru, Tommy Soeharto, Minggu (11/3)." width="100%">
<figcaption>SURAT PENGUKUHAN: Mantan Ketum Partai Berkarya Neneng A Tutty menyerahkan surat pengukuhan kepada Ketum baru, Tommy Soeharto, Minggu (11/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapimnas Partai Berkarya di Hotel Lor In, Karanganyar, Jawa Tengah sejak Sabtu (10/3) kemarin akhirnya menghasilkan kepengurusan baru untuk 2017-2022. Dalam kepengurusan tersebut, Hutomo Mandala Putra atau yang biasa disapa Tommy Soeharto resmi menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya. Tommy berjanji dalam tujuh hari ke depan akan merampungkan kepengurusannya. Tidak hanya itu, saat menyampaikan pidato politik sebagai Ketum, putra bungsu Presiden Soeharto tersebut menegaskan bahwa masih banyak target yang ingin dicapai. Seperti mendapatkan satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (Dapil) di setiap daerah untuk duduk di DPR RI. "Dan kita telah mencanangkan target-target Pemilu legislatif, April 2019 bisa terwujud. Dan semoga apa yang kami cita-citakan untuk kader di DPR RI dengan 80 kursi bisa terwujud," tegasnya di hadapan peserta Rapimnas, Minggu (11/3). Tommy juga mengatakan, dengan jabatan barunya tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya. Dan dirinya akan mengajak seluruh kader untuk ikut membesarkan Partai Berkarya. Mengingat, selain menargetkan 80 kursi di DPR RI, masih ada pekerjaan rumah lain yang juga harus diselesaikan. Yakni pembentukkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Dan Tommy sudah memberikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) baru agar segera membentuk kepengurusannya termasuk DPD . "Sampai saat ini masih ada lebih kurang 60 DPD di masing-masing daerah yang belum terbentuk termasuk khusus seperti di Jakarta dan juga Aceh. Adapun dari pusat, dalam waktu InsyaAllah sebelum 7 hari bisa menetapkan kepengurusannya," ucapnya. Pembentukan DPR ini menurutnya menjadi lebih penting, mengingat salah satu target Partai Berkarya di daerah tingkat (Dati) II adalah tiga kursi setiap DPRD. Dan keberadaan DPD salah satunya untuk menjaring calon legislatif (Caleg) yang mempunyai potensi untuk maju dalam Pileg mendatang. Selain pengukuhan Ketum, dalam Rapimnas juga dilakukan pengukuhan untuk DPW periode 2017-2022.

Dikukuhkan Jadi Ketum Partai Berkarya, Tommy Langsung Tancap Gas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hutomo mandala putra

Berita Terkini