<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/jati-di-lahan-perhutani-kendal-jateng-ditanam-pada-1891-istimewa-0PrTm.webp" alt="Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Perhutani kehilangan setengah hutan kelolaannya.&nbsp;Kini hutan yang hilang itu kondisinya&nbsp;tidak terurus. Awalnya, hutan Jawa yang dikekola 2,4 juta hektare, lantas 1,1 juta hektare diambil pemerintah untuk rakyat.
Total hutan Perhutani di Jawa dan Madura 2,4 juta. Digunting 1,1 juta hektare. Kini sisanya 1,3 juta hektare. "Saya dengar yang 1,1 juta hektare itu sudah tak terawat, 200 ribuan jati sudah ditebang dan lahannya ditinggal,&rdquo; kata pendiri Bank Tani dan pengamat lingkungan Masril Koto di Surabaya, Selasa (3/3).
"Se-Pulau Jawa orang menerima oksigen dari hutan Perhutani, saya khawatir, Jawa akan kian panas, karena hutannya diambil,&rdquo; imbuh Masril.
Masril khawatir banjir dan longsor seperti di Sumatera akan terjadi di banyak tempat di Jawa. Apalagi kondisi ril hutan dari 1,1 juta hektare itu sudah dikuasai rakyat sekitar 200 sampai 300 ribu hektare. Pemerintah diminta untuk segera mengembalikan sisanya kepada Perhutani. Sebab, semestinya luas hutan di Jawa tidak boleh kurang dari 30 persen. kini tidak sampai 20 persen.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2602170222/petani-minta-penertiban-kebun-sawit-rakyat-di-dalam-kawasan-hutan-tidak-dengan-penyitaan">Petani Minta Penertiban Kebun Sawit Rakyat di Dalam Kawasan Hutan Tidak dengan Penyitaan</a>
Sejak dua abad lalu, rimba Pulau Jawa sudah dijaga Belanda. Namun semakin tahun, karena desakan jumlah penduduk, maka luas hutan semakin tipis. &ldquo;Makanya saya bilang, sebaiknya pemerintah mengembalikan pengelolaan hutan itu ke Perhutani, demi ratusan juta rakyat di sana,&rdquo; pinta Masril.
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/jati-di-lahan-perhutani-kendal-jateng-ditanam-pada-1891-istimewa-FMkHw.webp" alt="Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang melakukan penataan ulang pengelolaan hutan di Jawa. Kebijakan ini ditandai dengan penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang mengambil alih sebagian lahan hutan produksi dan lindung yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani.
Hari ini sebanyak 1,1 juta hektare itu untuk pajak bumi bangunan (PBB)-nya terus ditagih ke Perhutani. KLHK menetapkan sekitar 1,1 juta hektare (1.103.941 ha) hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa dan Madura sebagai KHDPK.
Pemerintah beralasan pengambilalihan itu didasarkan pada SK Menteri LHK No. 287 Tahun 2022. Lebih utama lagi, untuk memperbaiki tata kelola hutan, menyelesaikan konflik tenurial, melaksanakan perhutanan sosial, dan rehabilitasi sekitar 472 ribu ha lahan kritis di Jawa.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2602150087/bgn-prihatin-kawasan-perhutani-dikuasai-pengusaha-besar-minta-waduk-cirata-dikembalikan-untuk-pekerja-keramba">BGN Prihatin Kawasan Perhutani Dikuasai Pengusaha Besar, Minta Waduk Cirata&nbsp;Dikembalikan Untuk Pekerja Keramba</a>
Dengan pengambilalihan ini menyebabkan luas hutan yang dikelola Perum Perhutani di Jawa dan Madura menyusut signifikan.
Akibatnya, kebijakan itu menuai pro dan kontra. Serikat karyawan Perhutani sempat melakukan aksi penolakan karena dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian hutan dan pengelolaan BUMN. Namun, pemerintah menegaskan bahwa hutan tersebut tetaplah milik negara dan bertujuan untuk kemakmuran masyarakat lokal melalui perhutanan sosial.

Perhutani kehilangan setengah hutan kelolaannya di Jawa dan Madura. Kini hutan yang hilang itu kondisinya tidak terurus.

Perhutani Kehilangan 1,1 Juta Hektare; Jawa Semakin Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/JJkD165liGePjoR0idbeFmY59JMb6OB4oRX9ERQP-1438939209.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan target penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar dalam workshop di Jakarta Kamis (19/2/2026) malam. (Dok. Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan target penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar dalam workshop di Jakarta Kamis (19/2/2026) malam. (Dok. Kemenhut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat untuk dikelola masyarakat. Target itu bagian dari program perhutanan sosial dan hutan adat yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam empat tahun ke depan, ditargetkan ada penetapan 1,4 juta hektare hutan adat. "Sekarang sudah 360 ribuan hektar," kata Raja Juli dalam workshop Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta Kamis (19/2) malam.&nbsp; Raja Juli menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menekankan bahwa keberhasilan menjaga hutan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat sekitar hutan.&nbsp;&ldquo;Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan," katanya. Menurut dia, pelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat. Yakni melalui semangat menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat, lewat pendekatan yang inklusif. Sehingga membuat masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang dijauhkan dari hutan. Sebaliknya, masyarakat dijadikan sebagai mitra utama negara. &ldquo;Masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidup mereka. Tetapi secara bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari,&rdquo; tegasnya. Pemerintah, lanjut Raja Juli, terus memperluas akses perhutanan sosial. Termasuk percepatan pengakuan hutan adat. Ia memastikan bahwa pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas untuk merealisasikan target tersebut. &ldquo;Kami terus berkomitmen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial, ada 8,3 juta (hektare). Hutan adat kita akan eksekusi lebih banyak lagi, saya berkomitmen memberikan dalam 4 tahun ke depan ini 1,4 juta sekarang sudah 360 ribuan,&rdquo; jelasnya. Raja Juli menegaskan Kemenhut sudah punya peta jalannya untuk mengeksekusi 1,4 juta hektar hutan adat itu. "Insya Allah kalau kita memiliki sumber data manusia yang cukup, sumber dana yang cukup, kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak ke masyarakat,&rdquo; sambungnya. Ia menilai perhutanan sosial sebagai metode efektif dalam mengurangi kemiskinan. Khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.&nbsp;

Kementerian Kehutanan menargetkan penetapan 1,4 juta hektar hutan adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan

Menhut Raja Juli Targetkan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat untuk Kurangi Kemiskinan

PBNU Target Garap 2 Juta Hektare Perhutanan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/program-perhutanan-sosial-jokowi-bikin-para-petani-semringah_m_.jpg" alt="Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait perhutanan sosial, banyak dirasakan manfaatnya oleh para petani." width="100%">
<figcaption>Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait perhutanan sosial, banyak dirasakan manfaatnya oleh para petani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program perhutanan sosial era Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari petani. Program tersebut banyak manfaatnya. Hamzah, perwakilan dari Paguyuban Tani Sunda Hejo di Garut, Jawa Barat, mengaku salah satu perubahan yang terasa adalah soal aturan masa bakti pengelolaan lahan hutan. Program perhutanan sosial era Jokowi menerapkan aturan masa bakti pengelolaan lahan menjadi 35 tahun. "Sebelumnya, hanya lima tahun, dan itu belum tentu diperpanjang," kata Hamzah dalam diskusi bertajuk Rabu Satu di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2). Aturan masa bakti penggarapan lahan ini dinilai telah memberikan kepastian hukum bagi petani. Dengan begitu, masyarakat perkebunan jadi lebih tenang dalam merencanakan usaha tani mereka. Hamzah juga bercerita dahulu izin masa bakti hanya bisa keluar dari Perhutani tingkat kabupaten. Namun, saat ini, izin penggarapan lahan dikeluarkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Banyak regulasi, banyak kemudahan untuk masyarakat desa hutan yang sebelumnya kurang tersentuh pemerintah," ucap petani komoditas kopi di Garut itu. Menurut Hamzah, masyarakat di desa hutan juga mendapat bantuan modal dengan bunga ringan dari pemerintah. Ada pula aturan yang mewajibkan pemangku kepentingan di pemerintahan lokal untuk membantu petani yang menggarap lahan hutan. "Menurut saya program Pak Jokowi ini bagus dan harus dilanjutkan di daerah lain. Bagi saya ini sebagai bentuk kekuatan ekonomi rakyat," ungkap dia. Aang, perwakilan nelayan Kelompok Tani Mina Bakti di Muara Gembong, Bekasi, Jabar, juga menyatakan hal serupa. Menurut dia, program perhutanan sosial juga terasa bagi masyarakat di sekitar hutan bakau. Kelompok nelayan di wilayahnya kini bisa mengakses atau mengajukan permohonan ke pemerintah secara legal. Masyarakat juga bisa mengajukan bantuan ke pemerintah, baik dalam bentuk bantuan infrastruktur atau bantuan teknis seperti pembimbing. "Penghasilannya itu sekarang sudah di atas UMR (upah minimum regional). Artinya bisa dikatakan harapan ke depannya lebih terjamin," tutur Aang.

Program Perhutanan Sosial Jokowi bikin Para Petani Semringah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengelolahan-hutan-berbasis-masyarakat-proritas-sumbar-2019_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2019, Dinas Kehutanan Sumatera Barat (Sumbar) bakal memprioritaskan pengembangan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (perhutanan sosial). Sehingga, hutan bernilai ekonomis tanpa merusak keaslian dan keasriannya. Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan, ke depan, dari 10 Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang telah terbentuk, masing-masingnya harus memiliki satu produk unggulan hasil dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat. "Setiap KPH akan ada perhutanan masyarakatnya. Satu KPH punya satu produk unggulan. Seperti rotan, madu atau kopi dan lain sebagainya. Sekarang ada 10 KPH di Sumbar," katanya, Rabu (16/1). Yozarwardi merincikan, 10 UPTD KPH di Sumbar masing-masing, UPTD KPH Pasaman Raya, UPTD KPH Lima Puluh Kota, UPTD KPH Agam Raya, UPTD KPH Bukit Barisan. Selanjutnya, UPTD KPH Sijunjung, UPTD KPH Solok, UPTD KPH Batang Hari, UPTD KPH Dharmasraya, UPTD KPH Pesisir Selatan, dan UPT KPH Mentawai. Menurutnya, perhutanan sosial menjadi solusi bagaimana hutan bisa diolah masyarakat. Namun, tidak menyebabkan kerusakan. ",Di Sumbar, banyak terjadi kerusakan hutan yang disebabkan alih fungsi kawasan hutan,pihaknya erambahan kawasan hutan, penyerobotan lahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan," kata Yozarwardi yang tidak merinci luas kerusakan hutan di Sumbar selama tahun 2018 atau lima tahun belakangan. Yozarwardi menyebutkan, langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengamanan dan perlindungan hutan termasuk melaksanakan penyuluhan. Lalu, merehabilitasi hutan dan lahan, meningkatkan peran serta masyarakat melalui mitra Pamhut dan masyarakat pengendali api (MPA). "Tentunya berkoordinasi dengan stake holder terkait dalam pengelolaan hutan utamanya oleh KPH," tutupnya.

Pengelolahan Hutan Berbasis Masyarakat Proritas Sumbar 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-siti-nurbaya-berikan-akses-kelola-hutan-kepada-10500-kk_m_.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya memberikan akses kelola untuk hutan sosial kepada 10.500 KK di Sumsel." width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya memberikan akses kelola untuk hutan sosial kepada 10.500 KK di Sumsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berusaha meminimalkan konflik agraria. Karena itu, KLHK akan memberikan akses kelola kawasan hutan. Salah satunya di Sumatera Selatan (Sumsel). Ada 50 ribu hektare lahan yang bakal diberikan kepada 10.500 kepala keluarga (KK) di Sumsel. Rencana itu diungkapkan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar ketika mengecek kondisi perhutanan sosial di kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang, kemarin (21/11). Menurut dia, secara nasional, target <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/05/07/2018/gandeng-kemenkominfo-klhk-siapkan-sms-blast-untuk-peringatan-karhutla" target="_blank">KLHK</a> pada 2021 adalah bisa memberikan akses kelola 12,7 juta hektare. Saat ini akses kelola 2,2 juta hektare perhutanan sosial sudah diberikan kepada masyarakat. "Akhir 2019 kami berharap bisa mencapai 3,5 juta hektare lahan untuk akses kelola kawasan hutan di Indonesia," tuturnya sebagaimana dilansir Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group). Khusus Sumsel, 10.500 KK yang akan diberi akses kelola kawasan hutan berasal dari 10 kota/kabupaten di wilayah yang dilintasi Sungai Musi tersebut. "Itu namanya <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/05/09/2018/tak-ada-kriminalisasi-pada-permen-lhk-peternak-burung-tetap-khawatir" target="_blank">hutan</a> sosial yang aksesnya diberikan selama 35 tahun," terangnya.&nbsp;

Menteri Siti Nurbaya Berikan Akses Kelola Hutan Kepada 10.500 KK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kementerian-lhk-berikan-5971-hektar-hutan-sosial-ke-kabupaten-malang_m_180119.jpeg" alt="Staf Ahli Pengaduan Pengawasan dan Sanksi, Direktorat Penegakan Hukum, Kementerian LHK Kusnadi Wirasaputra" width="100%">
<figcaption>Staf Ahli Pengaduan Pengawasan dan Sanksi, Direktorat Penegakan Hukum, Kementerian LHK Kusnadi Wirasaputra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia memiliki program kehutanan sosial. Program tersebut diciptakan sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 lalu. Program hutan sosial ini berlaku di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Malang. Di tahun 2018 ini, Kabupaten Malang mendapatkan jatah untuk hutan sosial seluas 5,971 hektar. Staf Ahli Pengaduan Pengawasan dan Sanksi, Direktorat Penegakan Hukum, Kementerian LHK Kusnadi Wirasaputra mengatakan, lahan seluas sekitar 5,971 hektar berada di peta indikatif (di Kabupaten Malang)."Malang itu peta indikasi areal untuk hutan Jawa," kata Kusnadi, kepada JawaPos.com, Senin (8/1). Kusnadi menjelaskan, angka luasan ini bisa saja berkurang atau bertambah. Tergantung dengan permintaan dan permohonan masyarakat. Secara teknis katanya, pemerintah akan menentukan jumlah luasan tanah yang akan dijadikan hutan sosial. Kemudian, pemerintah daerah menentukan lahan mana saja yang akan dijadikan hutan sosial. "Setelah ditentukan usulan lokasi dan luasan lahan, baru diajukan ke Kementerian LHK,"ujarnya. "Jadi, untuk wilayah mana saja yang dijadikan hutan sosial, bukan kementerian ya yang tentukan. Tapi masyarakat sendiri," imbuh Kusnadi. Tujuan program ini kata Kusanidi, adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Pasalnya, usai mengajukan lahan untuk hutan sosial, masyarakat bisa memanfaatkan lahan tersebut. Skemanya usulan dan daerah lahan, dimintakan ke Menteri LHK Siti Nurbaya melalui surat permohonan. "Alurnya sebelum diajukan ke menteri, surat dari Gubernur kemudian ke Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Serta Bupati sebagai tembusan," terangnya. Jika wilayah tersebut masuk di ranah kehutanan lanjut dia, maka akan diterbitkan izin pemanfaatan hutan untuk perhutanan sosial. "Yang penting, minta surat ke Menteri," kata dia. Untuk kehutanan sosial ini, masyarakat diberi hak untuk menggarap. Masa pemanfaatan bisa sampai 35 tahun. Bahkan hebatnya lagi, izin dan hak menggarap bisa diturunkan ke keluarga lainnya. Meskipun program pemanfaatan hutan sosial ini memiliki masa garap hingga 35 tahun dan bisa diturunkan, namun ada syarat dan ketentuan yang melekat. "Mengenai pihak yang menggarap, diserahkan kepada pihak desa. Desa akan menentukan siapa saja yang berhak menggarap. Syaratnya harus berkelompok," ungkap Kusnadi. "Syaratnya, warga desa setempat dan miskin. Dibuktikan dengan KTP dan KK," tegas dia. Mengenai hal itu, ia merekomendasikan kepada Bupati Malang Rendra Kresna, agar berinisiatif membentuk tim satuan kerja untuk percepatan perhutani sosial di Kabupaten Malang. Tugasnya lanjut dia, memfasilitasi proses persiapan berkas usulan bersama masyarakat. Kemudian, melakukan pendampingan masyarakat pengelola perhutanan sosial. "Serta, melakukan proses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial,"tandasnya. Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna menyebutkan, ada sekitar 60 ribu hektar lahan hutan di Kabupaten Malang, dalam kondisi kritis. "Jika ada program seperti ini dari kementerian, tentu akan baik sekali bagi pemulihan hutan di Kabupaten Malang," katanya menyambut baik.

Kementerian LHK Berikan 5,971 Hektar Hutan Sosial ke Kabupaten Malang

hutan sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hutan sosial

Berita Terkini

Perhutani Kehilangan 1,1 Juta Hektare; Jawa Semakin Rentan

Menhut Raja Juli Targetkan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat untuk Kurangi Kemiskinan

PBNU Target Garap 2 Juta Hektare Perhutanan Sosial

Program Perhutanan Sosial Jokowi bikin Para Petani Semringah

Pengelolahan Hutan Berbasis Masyarakat Proritas Sumbar 2019

Menteri Siti Nurbaya Berikan Akses Kelola Hutan Kepada 10.500 KK

Menteri Siti Nurbaya Berikan Akses Kelola Hutan Kepada 10.500 KK

Kementerian LHK Berikan 5,971 Hektar Hutan Sosial ke Kabupaten Malang

Download Aplikasi JawaPos.com