<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/jati-di-lahan-perhutani-kendal-jateng-ditanam-pada-1891-istimewa-0PrTm.webp" alt="Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Perhutani kehilangan setengah hutan kelolaannya.&nbsp;Kini hutan yang hilang itu kondisinya&nbsp;tidak terurus. Awalnya, hutan Jawa yang dikekola 2,4 juta hektare, lantas 1,1 juta hektare diambil pemerintah untuk rakyat.
Total hutan Perhutani di Jawa dan Madura 2,4 juta. Digunting 1,1 juta hektare. Kini sisanya 1,3 juta hektare. "Saya dengar yang 1,1 juta hektare itu sudah tak terawat, 200 ribuan jati sudah ditebang dan lahannya ditinggal,&rdquo; kata pendiri Bank Tani dan pengamat lingkungan Masril Koto di Surabaya, Selasa (3/3).
"Se-Pulau Jawa orang menerima oksigen dari hutan Perhutani, saya khawatir, Jawa akan kian panas, karena hutannya diambil,&rdquo; imbuh Masril.
Masril khawatir banjir dan longsor seperti di Sumatera akan terjadi di banyak tempat di Jawa. Apalagi kondisi ril hutan dari 1,1 juta hektare itu sudah dikuasai rakyat sekitar 200 sampai 300 ribu hektare. Pemerintah diminta untuk segera mengembalikan sisanya kepada Perhutani. Sebab, semestinya luas hutan di Jawa tidak boleh kurang dari 30 persen. kini tidak sampai 20 persen.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2602170222/petani-minta-penertiban-kebun-sawit-rakyat-di-dalam-kawasan-hutan-tidak-dengan-penyitaan">Petani Minta Penertiban Kebun Sawit Rakyat di Dalam Kawasan Hutan Tidak dengan Penyitaan</a>
Sejak dua abad lalu, rimba Pulau Jawa sudah dijaga Belanda. Namun semakin tahun, karena desakan jumlah penduduk, maka luas hutan semakin tipis. &ldquo;Makanya saya bilang, sebaiknya pemerintah mengembalikan pengelolaan hutan itu ke Perhutani, demi ratusan juta rakyat di sana,&rdquo; pinta Masril.
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/jati-di-lahan-perhutani-kendal-jateng-ditanam-pada-1891-istimewa-FMkHw.webp" alt="Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang melakukan penataan ulang pengelolaan hutan di Jawa. Kebijakan ini ditandai dengan penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang mengambil alih sebagian lahan hutan produksi dan lindung yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani.
Hari ini sebanyak 1,1 juta hektare itu untuk pajak bumi bangunan (PBB)-nya terus ditagih ke Perhutani. KLHK menetapkan sekitar 1,1 juta hektare (1.103.941 ha) hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa dan Madura sebagai KHDPK.
Pemerintah beralasan pengambilalihan itu didasarkan pada SK Menteri LHK No. 287 Tahun 2022. Lebih utama lagi, untuk memperbaiki tata kelola hutan, menyelesaikan konflik tenurial, melaksanakan perhutanan sosial, dan rehabilitasi sekitar 472 ribu ha lahan kritis di Jawa.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2602150087/bgn-prihatin-kawasan-perhutani-dikuasai-pengusaha-besar-minta-waduk-cirata-dikembalikan-untuk-pekerja-keramba">BGN Prihatin Kawasan Perhutani Dikuasai Pengusaha Besar, Minta Waduk Cirata&nbsp;Dikembalikan Untuk Pekerja Keramba</a>
Dengan pengambilalihan ini menyebabkan luas hutan yang dikelola Perum Perhutani di Jawa dan Madura menyusut signifikan.
Akibatnya, kebijakan itu menuai pro dan kontra. Serikat karyawan Perhutani sempat melakukan aksi penolakan karena dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian hutan dan pengelolaan BUMN. Namun, pemerintah menegaskan bahwa hutan tersebut tetaplah milik negara dan bertujuan untuk kemakmuran masyarakat lokal melalui perhutanan sosial.

Perhutani kehilangan setengah hutan kelolaannya di Jawa dan Madura. Kini hutan yang hilang itu kondisinya tidak terurus.

Perhutani Kehilangan 1,1 Juta Hektare; Jawa Semakin Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220810_234058.jpg" alt="Ilustrasi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sedikitnya 41.493 hektare kawasan hutan bakal dilepaskan untuk lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lahan tersebut berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  Kawasan hutan di Kaltim yang akan dilepas untuk disiapkan sebagai lokasi IKN Nusantara, kata Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, seluas 41.493 hektare itu berstatus hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tersebut, dilepas kepada Badan Otorita IKN Nusantara dengan diubah status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).  ”APL merupakan areal di luar kawasan hutan atau bidang kehutanan yang dipersiapkan sebagai lokasi IKN tersebut. Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, harus ada surat pengajuan dari Badan Otorita IKN Nusantara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara.  Sebelum mengajukan surat pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, menurut Bambang, harus dipastikan titik koordinat atau batas kawasan hutan yang akan dilepas untuk lokasi IKN itu. Menyangkut surat pengajuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi masih dibahas tim transisi dan pemindahan IKN bersama Kementerian LHK serta kementerian terkait lain.  ”Masih dibahas mana kawasan yang termasuk kawasan hutan atau bukan,” terang Bambang Susantono.  Dia mengharapkan pembahasan produksi yang tersebut cepat rampung sehingga kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi segera dilepaskan sebagai lokasi IKN Nusantara. Pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, masih menunggu pelepasan hutan produksi yang dapat dikonversi dari Kementerian LHK.

41.493 Hektare Kawasan Hutan Dilepas untuk IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PicsArt_07-26-03.42.30.jpg" alt="Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) menyatakan menolak Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Sebab, mereka menilai kebijakan itu terburu-buru.  ”Kami menyatakan menolak SK 287 tentang KHDPK,” kata Sekretaris Jenderal SP2P Sugito seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Dalam seminar Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Eksistensi Hutan Jawa di UGM pada Sabtu (28/5), Sugito menuturkan, SK Nomor 287 tentang KHDPK tidak dibarengi atau diikuti kesiapan Kementrian LHK membuat aturan tata kelola kawasan KHDPK. Selain itu, tanpa penyiapan fase atau tahap transisi yang jelas.  ”Tanpa penyiapan pemahaman kepada pihak yang berpotensi menjadi subjek pengelola KHDPK tentang pemulihan hutan,” terang Sugito.  Berdasar SK tersebut, KHDPK mencakup hutan negara di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten dengan luas 1.103.941 hektare. Yakni terdiri atas hutan produksi seluas 638.649 hektare (58 persen) dan hutan lindung 465.294 hektare (42 persen).  Menurut Sugito, penetapan areal KHDPK seluas 1,1 juta hektare merupakan kebijakan yang berdampak luas. Sebab, mencakup 45 persen kawasan hutan produksi dan hutan lindung milik negara di Pulau Jawa dan Madura.  Sosiologi UGM Arie Sudjito mengatakan, pemerintah perlu membuat peta jalan kebijakan yang komprehensif serta tidak sekadar berhenti pada politik populisme.  ”Karena itu fase transisional diperlukan dengan melibatkan publik dalam mengantisasipasi distorsi kebijakan, mempertimbangkan subjek penerima manfaat, dengan tetap menjaga nilai kelestarian alam, keadilan ekologi serta hutan yang bermakna sosial ekonomi,” papar Arie Sudjito.  Sementara itu, Heri Santoso dari Java Learning Center (Javlec) mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penetapan kawasan KHDPK. Harus ada persiapan pendampingan subjek pengelola KHDPK untuk dapat memperoleh market access player.  ”Hal ini berkaca kepada perhutanan sosial yang telah berjalan seluas 4 juta hektare di luar Pulau Jawa yang kurang lebih 50 persennya mangkrak,” tutur Heri.

SP2P Tolak Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/kayu-illegal.jpg" alt="Satu unit truk diamankan Tim Balai Gakkum KLHK karena membawa kayu hasil perambahan hutan di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Antara" width="100%">
<figcaption>Satu unit truk diamankan Tim Balai Gakkum KLHK karena membawa kayu hasil perambahan hutan di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sumatera menangkap tujuh orang yang diduga merupakan kelompok jaringan peredaran kayu ilegal di Sumatera Selatan dan Jambi. Tim menyita sembilan truk berisi kayu ilegal.  Tim menyita dua unit truk berisi 70 meter kubik pada 13 Maret di Kecamatan Babat Tomang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kemudian, pada 15 Maret, tim kembali menahan tujuh unit truk berisi kayu ilegal di Kabupaten Tebo.  ”Kami sudah menahan tujuh orang untuk diminta keterangan. Satu orang lagi kabur. Proses penyidikan akan dilanjutkan dengan target menjerat cukong kayu ilegal,” kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Eduward Hutapea seperti dilansir dari Antara pada Selasa (17/3).  Penangkapan itu berawal dari operasi pengamanan terhadap peredaran kayu ilegal di kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Operasi tahap pertama, di Kabupaten Musi Rawas Utara pada 13 Maret, tim menyita dua unit truk berisi 70 meter kubik kayu ilegal asal Sekayu, Musi Banyuasin. Dua unit truk itu diketahui milik CV SP di Desa Batu Gajah, Kabupaten Musi Rawas Utara.  ”Kayu ini diduga berasal dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan produksi di sekitarnya, yang akan dibawa ke Jakarta melalui Palembang. Kami menahan empat orang (sopir dan kernet truk) dan mengamankan truk berisi kayu di Kantor Seksi Wiayah III, Balai Gakkum Wilayah Sumatera,” ujar Eduward.  Pada 15 Maret, tim menemukan dan menyergap dua unit truk fuso berisi kayu ilegal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, milik CV WGL yang hendak diangkut ke Jawa Tengah. Dua truk itu diamankan di Mako SPORC Brigade Harimau Jambi.  ”Tim menduga kayu itu berasal dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan hutan produksi di sekitarnya,” terang Eduward.  Dari hasil pemeriksaan terhadap sopir truk, tim mengetahui lokasi CV WGL. Nah, di lokasi CV WGL itu, tim menemukan lima unit truk fuso yang siap mengangkut kayu ilegal (berupa kayu gelondongan, kayu olahan berbagai ukuran, balok kaleng) dan dua unit mesin badshaw.  ”Tim menyegel kawasan CV WGL. Penanggung jawab CV WGL berinisial E melarikan diri. Kami menduga E adalah pemilik CV WGL, salah satu cukong kayu di Kabupaten Muratara,” ujar Eduward.  Para pelaku perseorangan akan didakwa melanggar pasal 12 huruf e, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar (pasal 88 ayat 1 huruf a). Pelaku perseorangan juga akan didakwa melanggar pasal 19 huruf f dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar (pasal 94 ayat 1 huruf d).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5YrgmbL6AEw  https://www.youtube.com/watch?v=4X4IszahmFk  https://www.youtube.com/watch?v=lLcXufbqoe0

Jaringan Kayu Ilegal Masih Bergentayangan di Jambi dan Sumsel

hutan produksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hutan produksi

Berita Terkini

Perhutani Kehilangan 1,1 Juta Hektare; Jawa Semakin Rentan

41.493 Hektare Kawasan Hutan Dilepas untuk IKN Nusantara

SP2P Tolak Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Jaringan Kayu Ilegal Masih Bergentayangan di Jambi dan Sumsel

Download Aplikasi JawaPos.com