<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/IMG-20250610-WA0012_2-2810920818.jpg" alt="Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meninjau lokasi perambahan hutan lindung di Kampar. (Polda Riau/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meninjau lokasi perambahan hutan lindung di Kampar. (Polda Riau/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi jajaran Polda Riau yang berhasil mengungkap tindak pidana bidang kehutanan berupa memperjualbelikan dan merusak kawasan hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung Si Abu, di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Rajiv mengatakan kesigapan Satgas Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangani kasus ini menunjukan komitmen Polri pada kelestarian hutan. &ldquo;Penanganan kasus ini menunjukkan kesigapan dan komitmen Polda Riau khususnya Ditreskrimsus dalam menjaga kelestarian hutan dari upaya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin,&rdquo;&nbsp;kata Rajiv, Rabu (11/6). Rajiv mengatakan perambahan hutan seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan, memicu konflik agraria, serta merugikan negara dari sisi ekologi dan ekonomi. Ia mendorong pelaku diberikan sanksi tegas sesuai undang-undang. &ldquo;Kita harus tegas, melaksanakan amanat Undang-undang telah melarang aktivitas pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda Rp 7,5 miliar,&rdquo; tegas Legislator Fraksi partai NasDem ini dengan geram. Meski demikian, ia mengakui lemahnya pengawasan dan praktik pemanfaatan lahan berbasis klaim ulayat tanpa verifikasi sering dimanfaatkan pelaku perambah hutan sebagai celah untuk melakukan pelanggaran hukum. Rajiv meyakini tindak pidana serupa juga terjadi di berbagai kawasan hutan di Indonesia, untuk itu ia meminta Kementerian Kehutanan (Kemhut) bekerjasama dengan Polri meningkatkan pengawasan dan perlindungan agar hutan tetap lestari dan produktif. &ldquo;Saya mendorong Kemhut bekerja sama dengan kepolisian mengamankan hutan Indonesia seluas 120,6 juta hektar, karena setiap tahun Indonesia kehilangan ratusan ribu hektar kawasan hutan akibat perambahan dan konversi ilegal, sebagian besar untuk keperluan perkebunan,&rdquo; tukas Rajiv. Rajiv mengungkapkan Komisi IV DPR RI akan mendukung penuh upaya penegakan hukum demi lestarinya hutan di Indonesia. Meski demikian ia mengharapkan Kementerian Kehutanan memperkuat pegawasan dengan pemanfaatan teknologi dan Tindakan hukum bagi pelaku sebagai efek jera. &ldquo;Tingkatkan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi pemantauan satelit, serta memastikan keberadaan dan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di setiap daerah. Tidak hanya itu, saya juga meminta Polri tegas dalam menindak pelaku perambahan hutan di seluruh wilayah Indonesia,&rdquo;pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi jajaran Polda Riau yang berhasil mengungkap tindak pidana bidang kehutanan.

Apresiasi Polda Riau, Anggota DPR Minta Polri Tindak Tegas Pelaku Jual Beli Hutan Lindung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/IMG-20250610-WA0012_2-2810920818.jpg" alt="Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meninjau lokasi perambahan hutan lindung di Kampar. (Polda Riau/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meninjau lokasi perambahan hutan lindung di Kampar. (Polda Riau/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengamankan empat orang tersangka pelaku perambahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung Si Abu secara ilegal di Kabupaten Kampar. Kepala Polda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan, lahan itu telah dibuka dan ditanami sawit oleh para pelaku dengan luas mencapai puluhan hektare di Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar. Usia tanaman bervariasi antara 6 bulan hingga 2 tahun. &rdquo;Para tersangka membuka dan mengelola kebun sawit secara ilegal di kawasan hutan lindung. Ini jelas pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan dan perusakan lingkungan hidup,&rdquo; kata Irjen Herry seperti diansir dari Antara di Pekanbaru. Pengungkapan kasus ini, berawal dari laporan masyarakat yang diterima pada akhir Mei 2025. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan intensif dan menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit secara illegal. Polda Riau, lanjut Herry Heryawan, berkomitmen kuat dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. &rdquo;Melindungi tuah, menjaga muruah, semangat yang menjadi landasan setiap langkah dalam upaya pelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning,&rdquo; tegas Herry Heryawan. Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengungkapkan, empat tersangka yaitu Muhammad Mahadir alias Madir, 40; Buspami bin Toib, 48; Yoserizal, 43; dan M. Yusuf Tarigan alias Tarigan, 50. Mereka memiliki peran sebagai pemilik, pengelola, hingga pihak yang menghibahkan lahan melalui skema adat. Para pelaku juga menggunakan berbagai dokumen, seperti surat hibah, kwitansi jual beli, dan perjanjian kerja, untuk melegitimasi aktivitas mereka. Modus operandi para pelaku dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan celah administratif di tingkat lokal. &rdquo;Mereka mencoba menyamarkan aktivitas ilegal ini dengan dokumen hibah dan surat adat. Tapi faktanya, seluruh aktivitas dilakukan di kawasan hutan lindung yang statusnya dilindungi undang-undang,&rdquo; ujar Ade Kuncoro Ridwan. Dalam penindakan di lokasi, polisi turut mengamankan barang bukti berupa dokumen transaksi, surat hibah, alat pertanian, alat berat, dan stempel lembaga adat. Menurut dia, Polda Riau tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pemutusan rantai kejahatan lingkungan secara menyeluruh. &rdquo;Kami akan terus mengejar pihak-pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan ilegal ini. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara menyeluruh, berkeadilan, dan memberikan efek jera,&rdquo; tegas Ade Kuncoro Ridwan.

Polda Riau amankan empat tersangka pelaku perambahan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung Si Abu secara ilegal di Kabupaten Kampar

Polda Riau Amankan Empat Tersangka Perambahan Hutan Lindung di Kampar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_165551-2400410805.jpg" alt="Penyidik Unit V Polresta Barelang keluar dari Gedung BP Batam saat penggeledahan terkait kasus lahan, Rabu (21/8). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Unit V Polresta Barelang keluar dari Gedung BP Batam saat penggeledahan terkait kasus lahan, Rabu (21/8). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Satreskrim Polresta Barelang menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dari hasil penggeledahan. Itu terkait penyelidikan kasus lahan hutan lindung di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kasatreskrim Polresta Barelang AKP Giadi Nugraha mengatakan, pihaknya melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam rangka penyelidikan kasus pemanfaatan lahan hutan lindung. &rdquo;Adapun beberapa berkas telah berhasil kami amankan dan akan kami lakukan penyitaan dan kami lakukan di kantor,&rdquo; kata Giadi seperti dilansir dari Antara. Sejumlah penyidik keluar dari ruang Arsip&nbsp;Lahan BP Batam sambil membawa sebuah kontainer plastik, tutup warna biru.&nbsp; &rdquo;Ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyelidikan,&rdquo; ujar Giadi Nugraha. Giadi belum bersedia menjelaskan penggeledahan dilakukan terkait apa, dan berapa total barang bukti yang diamankan. Pihaknya masih menindaklanjuti penggeledahan dengan memeriksa berkas yang telah disita. Sebelumnya, Kapolresta Barelang Kombespol Heribertus Ompusunggu mengatakan, penggeledahan dilakukan berdasar surat perintah dari Pengadilan Negeri (PN) Batam, terkait pemanfaatan lahan hutan lindung yang dikelola PT CCB. Tindakan itu diambil untuk mencari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan. Menurut dia, proses penggeledahan sudah dilakukan sesuai SOP. Penyidik sudah bersurat ke BP Batam sebanyak 3 kali untuk memberikan dokumen yang dimaksud, namun tidak diindahkan. &rdquo;Karena setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan pengolahan lahan itu di atas hutan lindung. Kami sudah temukan pelanggarannya,&rdquo; terang Heribertus Ompusunggu. Sementara itu, BP Batam menyatakan, menghormati proses penggeledahan yang dilakukan Polresta Barelang dalam upaya mencari dokumen alokasi lahan atas PT Karlina Cahaya Loka pada Rabu (21/8). Kepala Bagian Humas BP Batam Sazani mengatakan, pihaknya bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. &rdquo;Benar, proses ini dalam rangka pengambilan dokumen asli alokasi tanah PT Karlina Cahaya Loka yang berlokasi di sekitar Tiban McDermott. Yang mana, pengalokasian sudah sejak 2015,&rdquo; kata Sazani. Sazani menjelaskan, kedatangan pihak Polresta Barelang sekaligus mempertanyakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari perusahaan yang bersangkutan. Penerbitan dokumen Penetapan Lokasi (PL) seluas 12 ribu meter persegi itu telah berstatus clean and clear dengan Sertifikat HPL atas nama BP Batam Nomor 5 Kota Batam. &rdquo;Sesuai Perka Nomor 11 Tahun 2023, BP Batam hanya akan menerbitkan dokumen tanah yang sudah clean and clear,&rdquo; papar Sazani. Dia berharap, permasalahan ini dapat segera tuntas sehingga tidak menyebabkan isu liar beredar di publik. &rdquo;Yang terpenting adalah bagaimana menjaga situasi kondusif Batam agar tidak memengaruhi kepercayaan investor. Mari semua kita hormati proses yang ada,&rdquo; tutur Sazani.

Penyidik Satreskrim Polresta Barelang menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait penyelidikan kasus lahan di Kantor BP Batam

Polresta Barelang Sita Sejumlah Dokumen, BP Batam Hormati Proses Penggeledahan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/20240821_165551-3754798870.jpg" alt="Penyidik Unit V Polresta Barelang keluar dari Gedung BP Batam saat penggeledahan terkait kasus lahan, Rabu (21/8). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Unit V Polresta Barelang keluar dari Gedung BP Batam saat penggeledahan terkait kasus lahan, Rabu (21/8). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang menggeledah kantor Badan Pengusahaan Batam. Itu terkait penyidikan perkara pengelolaan lahan hutan lindung yang melibatkan salah satu perusahaan. Kepala Polresta Barelang Komisaris Besar Polisi Heribertus Ompusunggu membenarkan adanya penggeledahan tersebut dalam rangka mencari barang bukti. &rdquo;Betul. Kami adakan penggeledahan karena penyelidikan terkendala pengumpulan bukti,&rdquo; kata Ompusunggu seperti dilansir dari Antara. Perwira menengah Polri itu menyebut penggeledahan yang dilakukan dalam rangka mencari dokumen berdasar perintah pengadilan. Menurut dia, penggeledahan dilakukan sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). &rdquo;Proses itu sudah dijalankan sesuai SOP,&rdquo; ujar Heribertus Ompusunggu. Dia menjelaskan langkah hukum itu dilakukan setelah dilakukan pengecekan, pengolahan lahan tersebut di atas hutan lindung. Penyidik sudah bersurat ke Badan Pertanahan BP Batam sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak diindahkan. &rdquo;Kami sudah temukan pelanggaran. PT Karlina Cahaya Batam di ruang arsip lahan,&rdquo; tutur Ompusunggu. Mengenai kasus itu, kata dia, sudah diperiksa sejumlah saksi. Sementara lahan yang dimaksudkan ini saat ini berstatus quo. Penggeledahan tersebut telah berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB dan hingga berita itu diturunkan penyidik dari Unit V Polresta Barelang masih bekerja. Dikonfirmasi terpisah, juru bicara Pengadilan Negeri Batam Welly belum mengetahui perihal penggeledahan yang dilakukan penyidik Polresta Barelang berdasar putusan&nbsp;pengadilan. &rdquo;Kami belum mengetahui perihal penggeledahan tersebut,&rdquo; papar Welly.

Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang geledah kantor Badan Pengusahaan Batam terkait penyidikan perkara pengelolaan lahan hutan lindung

Polresta Barelang Geledah Kantor BP Batam Terkait Kasus Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20210203-WA0009_copy_921x614.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Munawar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Munawar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangani kasus dugaan mafia tanah di kawasan hutan lindung di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Sebelumnya kejati juga mengusut kasus mafia tanah suaka margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.  ”Dugaan adanya mafia tanah di Hutan Lindung Sergai memasuki babak baru, terutama setelah ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Sabtu (18/6).  Yos menyebutkan, dalam waktu dekat, tim penyidik akan memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan.  ”Sedangkan untuk masalah dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat, pada pekan depan tim penyidik akan memanggil tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan,”' ujar Yos A. Tarigan.  Sebelumnya, kata Yos, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda. Petugas membawa beberapa dokumen, berkas, file, dan data lainnya untuk melengkapi barang bukti.  Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.  ”'Seharusnya hutan bakau (mangrove) tersebut dilindungi, bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektare,” terang Yos A. Tarigan.  Kasi Penkum Kejati Sumut menambahkan, tim penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kejati juga melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.  ”Kami masih menunggu hasil perhitungan dari tim ahli terkait adanya dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,”' kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.

Kejati Sumut Usut Kasus Mafia Tanah Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PicsArt_07-26-03.42.30.jpg" alt="Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) menyatakan menolak Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Sebab, mereka menilai kebijakan itu terburu-buru.  ”Kami menyatakan menolak SK 287 tentang KHDPK,” kata Sekretaris Jenderal SP2P Sugito seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Dalam seminar Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Eksistensi Hutan Jawa di UGM pada Sabtu (28/5), Sugito menuturkan, SK Nomor 287 tentang KHDPK tidak dibarengi atau diikuti kesiapan Kementrian LHK membuat aturan tata kelola kawasan KHDPK. Selain itu, tanpa penyiapan fase atau tahap transisi yang jelas.  ”Tanpa penyiapan pemahaman kepada pihak yang berpotensi menjadi subjek pengelola KHDPK tentang pemulihan hutan,” terang Sugito.  Berdasar SK tersebut, KHDPK mencakup hutan negara di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten dengan luas 1.103.941 hektare. Yakni terdiri atas hutan produksi seluas 638.649 hektare (58 persen) dan hutan lindung 465.294 hektare (42 persen).  Menurut Sugito, penetapan areal KHDPK seluas 1,1 juta hektare merupakan kebijakan yang berdampak luas. Sebab, mencakup 45 persen kawasan hutan produksi dan hutan lindung milik negara di Pulau Jawa dan Madura.  Sosiologi UGM Arie Sudjito mengatakan, pemerintah perlu membuat peta jalan kebijakan yang komprehensif serta tidak sekadar berhenti pada politik populisme.  ”Karena itu fase transisional diperlukan dengan melibatkan publik dalam mengantisasipasi distorsi kebijakan, mempertimbangkan subjek penerima manfaat, dengan tetap menjaga nilai kelestarian alam, keadilan ekologi serta hutan yang bermakna sosial ekonomi,” papar Arie Sudjito.  Sementara itu, Heri Santoso dari Java Learning Center (Javlec) mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penetapan kawasan KHDPK. Harus ada persiapan pendampingan subjek pengelola KHDPK untuk dapat memperoleh market access player.  ”Hal ini berkaca kepada perhutanan sosial yang telah berjalan seluas 4 juta hektare di luar Pulau Jawa yang kurang lebih 50 persennya mangkrak,” tutur Heri.

SP2P Tolak Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/harimau_gayo_lues.jpg" alt="Ilustrasi harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae). BKSDA/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae). BKSDA/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menyatakan, tiga harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae) ditemukan mati di kawasan hutan di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.  Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh mengatakan, tiga harimau tersebut ditemukan mati dalam keadaan terkena jerat. Namun, penyebab kematian belum bisa dipastikan.  ”Penyebab kematian belum bisa dipastikan karena harus melalui nekropsi. Tim media hewan BKSDA sudah berada di lokasi temuan harimau mati tersebut,” kata Agus Ariantopada rabu (25/8).  Sebelumnya, kata Agus Arianto, pihaknya menerima laporan masyarakat ada harimau terkena jerat. Kemudian, BKSDA Aceh mengerahkan tim ke lokasi harimau yang ditemukan terkena jerat.  Saat tim tiba di lokasi, kata Agus Arianto, tiga satwa dilindungi tersebut ditemukan dalam keadaan mati. Dari tiga harimau tersebut, satu individu di antaranya teridentifikasi indukan. ”Sedangkan dua individu lainnya belum teridentifikasi, berapa umur dan jenis kelaminnya. Kami juga masih menunggu laporan dari tim di lapangan,” papar Agus Arianto.  Menyangkut lokasi penemuan tiga harimau mati terkena jerat tersebut, Agus Arianto juga belum bisa memastikan. Dari laporan sementara yang diterima, lokasi tiga harimau mati tersebut berada di berbatasan dengan kawasan hutan lindung.  ”Tiga harimau Sumatera tersebut diduga terkena jerat sejak beberapa waktu lalu. Begitu juga jenis jeratnya, masih dalam proses identifikasi. Kami masih menunggu informasi lengkapnya dari tim di lapangan,” ucap Agus Arianto.

Tiga Harimau Sumatera Ditemukan Mati di Aceh Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/CF177223-A463-4954-AD8B-14DA102ADD7E.jpeg" alt="Menteri Siti Nurbaya Bakar bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas RI Arifin Rudiyanto Arifin Rudiyanto dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Siti Nurbaya Bakar bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas RI Arifin Rudiyanto Arifin Rudiyanto dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Bappenas memastikan penataan dan pengelolaan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim tidak mengganggu kawasan konservasi hutan lindung. Sebab penataan bernuansa lingkungan yang hijau dan modern (green smart city).  Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pemerintah pusat terus berupaya memastikan bahwa IKN memiliki kawasan-kawasan yang ramah lingkungan atau lingkungan hijau.  ”Pemerintah pusat terus mempersiapkan kawasan lokasi IKN baru khususnya dalam penataan lingkungan hijau atau green smart city,” kata Menteri Siti Nurbaya Bakar seperti dilansir dari Antara.  Menteri Siti Nurbaya meyakinkan, pengembangan IKN tidak akan mengganggu kawasan konservasi. Apalagi mengganggu habitat satwa-satwa yang hidup di lokasi tersebut. Bahkan jika ada masih kawasan hijau, tetap dipertahankan. Sebaliknya jika ada kawasan yang rusak, segera dihijaukan kembali.  ”Kami ke lokasi ini untuk memastikan, betul-betul lokasi yang disiapkan sesuai dengan kondisi geografis di daerah ini,” tegas Siti Nurbaya.  Sedangkan kapasitas jumlah bibit penghijauan dan lahan disiapkan masih menunggu detail engineering oleh Kementerian PUPR. Ada titik yang akan dibangun kawasan hijau tersebut.  Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat atas komitmen tersebut. ”Pemprov Kaltim dan masyarakat terus mendukung,” ucap Isran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=44NCBLRFjvk

Pemerintah Pastikan Penataan IKN Tak Ganggu Konservasi Hutan Lindung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dilarang-tebang-pohon-di-hutan-lindung-pria-ini-bunuh-orang-utan_m_.jpg" alt="Kapolda Kalteng Irjen Anang Revandoko ketika memberikan keterangan pers kepada para awak media, Kamis (16/8)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Kalteng Irjen Anang Revandoko ketika memberikan keterangan pers kepada para awak media, Kamis (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku pembunuhan terhadap orang utan yang ditemukan di kawasan PT Wana Sawit Subur Lestari (WSSL) II Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) akhirnya terungkap. Pelakunya tersangka tunggal, seorang pria berinisial WY, 47. "Penetapan tersangka ini setelah polisi mendapatkan barang bukti yang memang identik dengan yang digunakan. Kami menemukan kapal, tali serta senapan api, dan senjata tajam jenis tombak yang ditemukan masih ada bulu hewan yang menempel," kata Kapolda Kalteng Irjen Anang Revandoko yang didampingi Dirkrimsus Kombes Adex Yudiswan. Lebih jauh Anang Revandoko mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pembunuhan terhadap orang utan bernama Bean yang berusia 20 tahun itu merupakan pelampiasan dendam pelaku. Sebab sebelumnya sehari sebelum kejadian itu, WY, ditegur oleh salah satu karyawan perusahaan PT WSSL II. Teguran itu karena WY karena menebang pohon di kawasan hutan lindung. Bahkan karyawan itu sempat melaporkan WY ke pimpinannya. Lantas WY ditawarkan bekerja di PT WSSL II. Tawaran itu ditolak oleh pelaku. Keesokan harinya WY kembali melakukan aktivitasnya di lokasi tersebut. Di saat menebang kayu, dia melihat orang utan yang berada di sarangnya. Pelaku langsung menembak sebanyak enam kali. "Tembakan itu tepat di sarangnya. Setelah itu orang utan roboh langsung ditusuk sebanyak tiga kali," ungkap Anang. Usai dibunuh, orang utan dibawa tersangka menggunakan jukung atau perahu kecil menuju ke areal perusahaan. Bangkai <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/03/2018/viral-orang-utan-asyik-menghisap-rokok-di-kebun-binatang" target="_blank">orang utan</a> akhirnya diletakkan di sekitar kebun sawit. Tujuannya, pihak perusahaan dituduh melakukan pembunuhan. Kapolda Irjen Anang menegaskan, tersangka yang meletakkan orang utan ke lahan kebun kelapa sawit ingin menarik perhatian. Apalagi, orang utan adalah satwa yang dilindungi. &ldquo;Kasus pembantaian orang utan ini tak ada hubungannya dengan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalteng,&rdquo; tandas Anang. Tak lama berselang polisi melakukan pengusutan dan berhasil mengamankan perahu yang digunakan. Selain itu ada tali yang dipakai untuk mengikat dan masih ada sisa bulu dari orang utan. "Tersangka sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkasnya. Sebelumnya, penemuan bangkai orang utan di kawasan perkebunan PT Wana Sawit Subur Lestari (WSSL) II. Bangkai orang utan di kawasan PT WSSL II, Grup Best Agro, tepatnya Blok Q45 Elang Estate 3, Kebun 5, Afdeling 19, diketahui bernama Baen. Hal terungkap dari hasil penelitian petugas yang mendapati adanya chip ID di dalam tubuh satwa tersebut. Baen merupakan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/02/2018/tersesat-dari-habitatnya-seekor-orang-utan-tinggal-di-sawah-warga" target="_blank">orang utan</a> yang pernah diselamatkan pada 2014 silam, dari sekitar kawasan PT WSSL. Baen kemudian dipindahkan ke kawasan Camp Seluang Mas pada 2014. PT WSSL tetap ikut pemeliharaan satwa lindung itu. Sedangkan penemuan bangkai orang utan hanya berjarak 7,8 km dari Kawasan TNTP, yang juga berbatasan dengan kawasan hutan produksi dan kawasan perkebunan.

Dilarang Tebang Pohon di Hutan Lindung, Pria Ini Bunuh Orang Utan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/50-hektare-hutan-lindung-di-kaki-gunung-seulawah-terbakar_m_.jpg" alt="Sedikitnya 50 hektare hutan pinus di Desa Seunapet, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh, Aceh terbakar, Kamis (16/8)." width="100%">
<figcaption>Sedikitnya 50 hektare hutan pinus di Desa Seunapet, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh, Aceh terbakar, Kamis (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sedikitnya 50 hektare lebih hutan pinus di Desa Seunapet, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh, Aceh terbakar, Kamis (16/8). Kawasan ini merupakan hutan lindung yang berada di kaki Gunung Seulawah. Kepala Pelaksana Badan Pengangulangan Bencana Aceh (BPBA), Teuku Ahmad Dadek mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 16.00 WIB dan membakar hutan dan pepohonan jenis pinus. Ini diketahui, setelah petugas pemadam kebakaran setempat menerima informasi munculnya asap di lokasi tersebut. &ldquo;Petugas menerima informasi disampaikan personil Polsek Kecamatan setempat perihal kembali munculnya asap di seputaran lokasi dimaksud,&rdquo; kata Dadek dikonfirmasi JawaPos.com, Banda Aceh, Kamis (16/8). Setelah menerima laporan itu, petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar langsung terjun ke lokasi. Kemudian petugas di Pos Saree langsung meminta bantuan armada dari Pos Seulimum dan Pos Jantho untuk melakukan penanganan. &ldquo;Kejadian karhutla di seputaran kaki Gunung Seulawah tersebut telah berlangsung selama dua minggu terakhir. Mengakibatkan puluhan hektare hutan pinus habis terbakar,&rdquo; tambahnya. Petugas sudah menurunkan dan mengerahkan dua unit armada pemadam kebakaran guna memadamkan api. Ini dilakukan, agar api tidak membesar dan menjalar ke area lain. Selain itu, pemadaman ini juga dibantu beberapa personel dari Polis Hutan, Polri dan TNI. &ldquo;Hingga saat ini petugas hanya bisa melakukan memblokade api agar tidak meluas ke bagian yang lain. Kondisi tersebut dilakukan, karna sulitnya akses petugas menjangkau titik api,&rdquo; jelas Dadek. Proses pemadam api ini agak sulit. Kerena pepohonan pinus tersebut yang terbaker sangat sulit untuk dipadamkan. Selain itu, sulitnya mencapai sumber air juga menjadi kendala petugas untuk melakukan proses pemadaman. &ldquo;Proses pemadaman masih berlansung. Korban terdampak, mengungsi dan meninggal nihil sejauh ini,&rdquo; sebut dia. BPBA bersama BPBD Aceh Besar dan instansi terkait terus memantau kondisi terkini kebakaran dilapangan. Mereka terus melakukan komunikasi dan koordinasi guna melaporakan pengendalian kebakaran puluhan hektare hutan lindung tersebut.

50 Hektare Hutan Lindung di Kaki Gunung Seulawah Terbakar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hutan lindung

Berita Terkini