<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG_5888-3272690238.jpg" alt="Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. (Amandine Nadja/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan. (Amandine Nadja/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan meminta semua pihak menghentikan aktivitas di kawasan hutan bakau atau mangrove Pulau Sugi, Kabupaten Karimun. Hal itu usai adanya laporan lahan tersebut akan dijual ke pihak perusahaan. Peristiwa tindak lanjut tersebut dimulai dari beredarnya video viral yang melaporkan bahwa lahan bakau di desa tersebut telah diperjualbelikan ke sebuah perusahaan. &rdquo;Kami perintahkan seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk perusahaan, melalui kepala desa dan camat, untuk berhenti dulu beraktivitas. Jika ada ganti rugi, diberhentikan dulu sampai semuanya jelas. Karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak, harus kita dudukkan bersama,&rdquo; kata Iman Sutiawan seperti dilansir dari Antara. Ketua DPRD Kepri tersebut bertemu dengan Kepala Desa Sugi Mawasi bersama dengan beberapa anggota DPRD untuk meluruskan kejadian yang sedang hangat di kalangan masyarakat dan media sosial. &rdquo;Kami sudah meminta keterangan dari masyarakat setempat terkait permasalahan yang sedang panas ini. Selain itu, kami juga telah mendengar langsung dari kepala desa terkait beberapa hal yang disampaikan,&rdquo; ujar Iman Sutiawan. Dia menegaskan, tujuan utama kedatangan DPRD ke lokasi adalah untuk meredam ketegangan di masyarakat. Menurut Iman, luas lahan yang menjadi permasalahan ini mencapai sekitar 90 hektare. Namun, kepastian mengenai status legalitas lahan masih belum jelas. &rdquo;Di satu sisi, kepala desa sudah membatalkan izin dengan surat resmi, tapi di sisi lain ada juga pencairan uang sebagai Down Payment. Ini yang masih simpang siur dan perlu diperjelas. Kami minta pihak perusahaan menjelaskan langsung kepada kami,&rdquo; ujar Iman Sutiawan. Dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian DPRD Kepri. Sebab, peran hutan bakau sebagai habitat penting bagi ekosistem laut seperti ketam dan udang yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. &rdquo;Kami belum tahu apakah perusahaan akan menghabisi mangrove atau tidak. Yang pasti, ini bisa berdampak besar bagi masyarakat, terutama nelayan yang mencari nafkah di kawasan tersebut,&rdquo; ungkap Iman Sutiawan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kepri berencana menggelar pertemuan dengan gubernur Kepri, bupati terpilih, serta pihak terkait lainnya. &rdquo;Kami akan menyurati perusahaan yang bersangkutan karena kami juga belum bertemu dengan pihaknya. Kami harap mereka akan segera menghubungi kami agar masalah ini cepat selesai untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,&rdquo; tandas Iman Sutiawan.

DPRD Kepri meminta semua pihak menghentikan aktivitas di kawasan hutan bakau atau mangrove Pulau Sugi, Kabupaten Karimun

Redam Ketegangan, DPRD Kepri Minta Semua pihak Hentikan Aktivitas di Hutan Bakau Pulau Sugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/58_sempat_1-3157149271.jpg" alt="MERAWAT LINGKUNGAN: Hutan mangrove di kawasan Desa Daun di Pulau Bawean, Gresik (24/10/2023)." width="100%">
<figcaption>MERAWAT LINGKUNGAN: Hutan mangrove di kawasan Desa Daun di Pulau Bawean, Gresik (24/10/2023).</figcaption>
</figure> Sempat Dianggap Penganggur, Kurang Kerjaan, bahkan Gila Dari sebelumnya dibabat habis, hutan bakau (mangrove) di Desa Daun, Bawean, Gresik, kini berubah menjadi ekowisata yang jadi alternatif penghidupan warga. Subhan memilih memulihkannya dan tak merantau ke Malaysia karena sedari dulu yakin kawasan tempat tinggalnya kaya asal dikelola dengan baik. FARID S. MAULANA, Gresik --- DI menara pantau sore itu Subhan tersenyum. Dia menatap 43 hektare lahan di pesisir pantai Desa Daun, Bawean, yang lebat dengan hutan mangrove. Bukan hanya itu, beberapa lahan juga sudah dijadikan tempat budi daya udang hingga kepiting. Ingatan pria 45 tahun itu seperti terlempar kembali ke masa kecilnya. Ketika hutan mangrove di desanya yang terletak di pulau yang berjarak 120 kilometer arah utara dari Gresik, kabupaten di Jawa Timur yang menaungi Bawean, juga sangat lebat. Dengan kepiting dan udang hidup di bawahnya dan sangat mudah ditangkap. Sekelebat Subhan juga melihat sawah kakeknya. Sawah yang sempat hilang karena abrasi pada akhir 1980-an. &rdquo;Di sawah itu banyak kenangan. Terutama saat membajak sawah dan makan di sana sama almarhum kakek,&rdquo; kenangnya kepada Jawa Pos yang menemuinya jelang akhir Oktober tahun lalu (24/10/2023). Keindahan hutan bakau Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, saat ini memang tak terlepas dari kerja keras Subhan dan kawan-kawannya. Dulu hutan bakau itu dibabat habis. Akibatnya, 43 hektare terkena abrasi dan tidak produktif lagi. &rdquo;Yang mbabat warga sini sendiri. Karena tahu, kalau dibuat arang, kayu dari batang mangrove harganya mahal dan kualitasnya bagus,&rdquo; ujar bapak dua anak yang sehari-hari bekerja di toko emas milik kakaknya tersebut. Yang paling menyesakkan hatinya, memasuki awal 1990-an, tidak ada lagi kepiting ataupun udang yang dulu mudah ditangkapnya. Sawah kakek yang penuh kenangan ikut menghilang karena abrasi air laut akibat gundulnya hutan bakau. &rdquo;Lalu, tahun 1998, saya tergerak untuk mengembalikan hutan mangrove desa saya,&rdquo; ungkapnya. Tentu, rencana melakukan konservasi tidaklah mudah untuk mewujudkannya. Lawannya teman dan tetangga sedesanya sendiri. Juga para nelayan di desanya. Mereka yang jadi pelaku perusakan hutan bakau. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/85_sempat_2-3665102753.jpg" alt="Subhan menunjukkan foto kondisi hutan sebelum dan setelah dia konversi." width="100%">
<figcaption>Subhan menunjukkan foto kondisi hutan sebelum dan setelah dia konversi.</figcaption>
</figure> Hari-hari dilaluinya dengan semprotan cacian serta makian dari kanan-kiri. Mulai dicap penganggur sampai dianggap gila. Apalagi, teman-teman sepantarannya banyak yang merantau ke Malaysia menjadi buruh migran. Bawean memang pernah dikenal sebagai &rdquo;Pulau Perempuan&rdquo; karena mayoritas kaum adam di sana mengadu nasib ke negeri jiran. Subhan pun dianggap penganggur yang tidak berguna di desanya. &rdquo;Saya tidak mau ikut ke sana karena ngapain jauh-jauh merantau? Desa kami di sini itu kaya jika dikelola dengan baik,&rdquo; kenangnya. Subhan terus bersabar sambil tetap berupaya. Dia berusaha melawan cacian dengan bukti-bukti yang bisa menawan hati rekan-rekan sedesa. Hampir tiap hari, anak keenam dari delapan bersaudara itu datang ke pos-pos nelayan. Sambil membawa rokok dan makanan, dia mengajak bicara sekaligus mengembalikan kenangan mereka tentang keindahan hutan mangrove Desa Daun. Di saat yang sama, Subhan juga menunjukkan kondisi hutan bakau saat itu. Hilang. Termasuk sawah-sawah yang tidak lagi bisa ditanami karena abrasi. &rdquo;Mereka juga saya ingatkan soal sulitnya menangkap buruan di laut ketika angin kencang. Ke tengah tidak bisa, ke pinggir sudah tidak ada ikan atau apa pun untuk ditangkap,&rdquo; paparnya. Perlahan, ada satu hingga tiga orang yang sadar. Lantas bergabung dengan Subhan untuk melakukan konservasi. &rdquo;Kami melakukan konservasi juga otodidak, ya berdasar pengalaman saja, apalagi saya tidak pernah kuliah,&rdquo; lanjutnya. Perlahan, ada dampak yang dirasakan setelah beberapa lahan mangrove hasil konservasi tumbuh baik. Abrasi berkurang. Kepiting dan udang mulai ditemukan lagi di pesisir Desa Daun. Banyak yang akhirnya tersadar dan membantu Subhan melakukan konservasi. Dia kemudian membentuk kelompok yang dinamai Forum Komunitas Penyelamat Pantai. &rdquo;(Tahun) 2013 DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Jawa Timur ke sini, lalu dibuatlah Pokwasnas Hijau Daun. Tahun 2020 PLN Nusantara Power membantu ikut memanfaatkan lahan bekas abrasi untuk komoditas udang vaname dan kepiting,&rdquo; ungkapnya. Saat ini hutan bakau Desa Daun sudah jadi ekowisata. Subhan juga berhasil meloloskan peraturan desa soal penangkapan hasil laut di hutan mangrove dengan alat ramah lingkungan. &rdquo;Jadi, selain bisa hidup dari tangkapan, masyarakat di sini dapat menghidupi keluarga dari ekowisata,&rdquo; terangnya. Berkat kerja kerasnya mengembalikan hutan mangrove di Desa Daun, Subhan diganjar penghargaan Kalpataru Provinsi Jawa Timur pada 2021. Sekarang dia pun berupaya melakukan regenerasi. &rdquo;Saya edukasi ke sekolah-sekolah. Harus ada yang menggantikan saya dan kawan-kawan ketika kami tidak ada agar hutan mangrove terus terjaga,&rdquo; tuturnya. (*/c9/ttg)

Dari sebelumnya dibabat habis, hutan bakau (mangrove) di Desa Daun, Bawean, kini berubah menjadi ekowisata yang jadi alternatif pengehidupan

Subhan Selamatkan 43 Hektare Pesisir Pantai Bawean lewat Konservasi Mangrove

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PAMURBAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengembangan kawasan pantai timur Surabaya (pamurbaya) masih menjadi topik yang dinamis dalam setiap pembahasannya. Termasuk pembahasan yang dilakukan Kecamatan Gunung Anyar bersama perangkat daerah dan akademisi.  Focus group discussion (FGD) membahas optimalisasi dan potensi maritim di kawasan Kecamatan Gunung Anyar. Lebih khusus pada potensi sungai, muara, dan laut yang masuk kawasan kebun raya mangrove Surabaya di Gunung Anyar.  ’’Secara geografis, Kecamatan Gunung Anyar ini banyak dilintasi anak sungai. Termasuk sungai yang mengarah ke muara. Ada Kebonagung,’’ kata Camat Gunung Anyar Ario Bagus Permadi kepada Jawa Pos kemarin (2/3).  Dia mengungkapkan, pembahasan itu berangkat dari kebun raya mangrove Surabaya di Gunung Anyar yang juga terus berkembang. Penataan kawasan tersebut dilakukan periodik sejak 2022 hingga kini. ’’Jadi, nanti ini lebih mendukung capaian tersebut. Apalagi, Mangrove Gunung Anyar bakal naik status tahun ini,’’ sambungnya.  DKPP Surabaya, kata Ario, sudah mengaktifkan gerai UMKM di dalam mangrove dengan melibatkan kelompok sadar wisata (pokdarwis). OPD lain juga membahas kawasan konservasi yang ramah lingkungan.  Ditanya tentang bentuk pengoptimalan kawasan, Ario menyebut beberapa hal yang dapat dilakukan. Mulai wisata sungai, potensi usaha perikanan, hingga menyajikan kawasan sentra kuliner terapung di muara sungai. ’’Tapi, ini gambaran awal. Masih perlu pembahasan dan pengkajian yang mendalam,’’ jelasnya.  FGD tersebut turut menyertakan akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), mulai IKA ITS, laboratorium desain kapal, hingga dosen transportasi ITS. Menurut Dewan Pakar IKA ITS Ali Yusa, ruang sungai, muara, dan laut perlu untuk dioptimalkan. Pengoptimalan kawasan tetap berbasis pada pendidikan, wisata, dan konservasi atau yang dikenal dengan minapolitan. ’’Perekonomian warga serta PAD Kota Surabaya tentu mengikuti,’’ katanya.  Apalagi didukung dengan akses utama di kawasan MERR untuk mengembangkan kawasan pamurbaya. Dia mengungkapkan, langkah awal pendataan dan pemetaan penting untuk dilakukan. ’’Termasuk membentuk kelompok masyarakat (pokmas) untuk mendukung pengembangan pamurbaya di Gunung Anyar,’’ jelasnya.

Digodok, Konsep Pengembangan Kawasan Pantai Timur Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/KEBUNRAYA-MANGROVE-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya kebut penataan kawasan mangrove di Gunung Anyar dan Medokan Sawah. Tahun ini DKPP menuntaskan pemenuhan sarana-prasarana sebelum peresmian dilakukan Mei mendatang.  Kabid Pertanian DKPP Kota Surabaya Rahmad Kodariawan menjelaskan, pemenuhan sarana dan prasarana tersebut meliputi banyak hal. Sarpras tersebut menjadi penunjang aktivitas beroperasinya Kebun Raya Mangrove Surabaya. ’’Itu sudah sesuai advice dari BRIN. Pemenuhannya rencana mulai Maret ini. Ada proses penganggaran juga,’’ katanya kemarin (27/2).  Pemenuhan sarpras bertujuan melengkapi tiga zona yang sudah ditetapkan, mulai zona penerimaan, pengelolaan, hingga koleksi. ’’Kalau bangunan fisiknya, kan sudah jadi. Tuntas tahun lalu. Tinggal diisi,’’ lanjutnya. Dia mencontohkan bangunan auditorium yang secara fisik memang sudah terbangun. Namun, isi dan interior serta sarana penunjang akan dilengkapi.  Rahmad mengungkapkan, ruang auditorium akan dilengkapi dengan beberapa alat penunjang. Sebagaimana layar monitor dan beberapa sound system sebagai pemaparan perjalanan mangrove Gunung Anyar dari tahun ke tahun secara audiovisual. Termasuk ruang galeri yang bakal menjadi sarana edukasi di Kebun Raya Mangrove Surabaya di Gunung Anyar dan Medokan Sawah.  Upaya tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebab, ada beberapa sarpras lain yang harus dilengkapi. ’’Akses Jalan Medokan Sawah nanti diseragamkan dengan Gunung Anyar. Penataan dan pengembangan juga dilakukan,’’ jelasnya. Di antaranya, melengkapi dengan wahana dan wisata alam menarik di Medokan Sawah.  Rahmad mengaku, berkat kerja sama dengan corporate social responsibility (CSR), pemkot mendapat bantuan lima unit kendaraan segala medan atau ATV. Bersama dinas terkait, pihaknya tengah menyiapkan rute aktivitas ATV. ’’Total rencana 15 unit,’’ ungkapnya.  Ditanya soal peresmian secara keseluruhan, Rahmad mengungkapkan, rencananya semua tuntas sebelum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2023. ’’Semoga tuntas sebelum 31 Mei,’’ harapnya.

Wajah Baru Wisata Kebun Raya Mangrove Surabaya Tuntas sebelum 31 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/NORMALISASI-WONOREJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Aktivitas normalisasi afvoer Kali Wonorejo, Surabaya, akhirnya diberhentikan  Selain mendapat protes dari pegiat lingkungan, Wakil Wali Kota Surabaya Armudji juga geram saat sidak dan mengunjungi titik hutan mangrove yang terdampak normalisasi sungai afvoer itu.  Penghentian normalisasi sungai sementara itu dilakukan karena aktivitas dinilai merusak habitat pohon mangrove. Sepanjang 1,5–2 kilometer tanaman mangrove berbagai jenis rusak tertimbun sedimentasi sungai.  Menurut Suwito, koordinator pengelola mangrove Wonorejo, penghentian sementara juga dilakukan dalam rangka koordinasi. Dia menyatakan, normalisasi merupakan aktivitas rutin yang dilakukan Pemkot Surabaya. Hanya, diharuskan tetap mengedepankan semangat konservasi.  ’’Normalisasi ini mungkin sampai dua minggu, ya, lamanya. Setelah itu, kami bakal jadwalkan penanaman ulang,’’ katanya. Aktivitas tersebut memang memakan waktu yang cukup lama lantaran panjang afvoer mangrove Wonorejo mencapai 15 km.  Koordinasi tersebut diharapkan mampu menemukan solusi. Khususnya soal tempat pembuangan sedimen lumpur agar tidak mengganggu ekosistem hutan mangrove. Pemkot bakal merencanakan penanaman ulang setelah normalisasi berakhir.  ’’Ya, bibit mangrove sudah ada. Nanti kami ambil dari Gunung Anyar,’’ kata Kabid Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Rahmad Kodariawan.  Dia menambahkan, terkait dengan lokasi penanaman, salah satunya bakal menyasar tempat yang terdampak normalisasi. ’’Tapi, tetap kami survei dulu,’’ imbuhnya.  DKPP Kota Surabaya juga memiliki program rutin setiap bulan dengan menanam bibit mangrove berbagai jenis. Setiap bulan rata-rata ada penanaman 2.000–5.000 bibit. ’’Nanti kami libatkan komunitas dan instansi terkait,’’ lanjutnya.  Sementara itu, Koordinator Konsorsium Rumah Mangrove Surabaya Wawan Some menyatakan, berdasar Perda Nomor 19 Tahun 2014, harus ada penanaman lanjutan. Sebab, ratusan anak mangrove yang tumbuh alami serta pohon mangrove terbabat dan rusak. ’’Iya, pemkot harus tanam ulang,’’ tegasnya.  Dia mengaku, situasi itu diketahui setelah tim melakukan survei untuk penanaman 2.000 bibit pada Minggu (4/9). Menurut dia, Pemkot Surabaya tak hanya menanam, tetapi juga merawatnya hingga tiga tahun ke depan.

Merusak Mangrove, Akhirnya Normalisasi Kali Afvoer Wonorejo Stop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MONYET-WONOREJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Para pegiat lingkungan terus menyuarakan penyesalan atas pelaksanaan proyek normalisasi kali Afvoer Wonorejo, Surabaya. Sebab, aktivitas tersebut membuat sebagian pohon bakau (mangrove) menjadi mati. Padahal, sejak 2012 mangrove di kawasan itu gencar dilakukan penanaman, perawatan dan penjagaan.  ’’Kondisi tepi sungai jadi kuat karena akar mangrove, sedimentasi berkurang. Lumpur terperangkap akar mangrove. Eh, tahun ini sungai dikeruk dan lumpurnya dibuang di sepanjang tepi sungai kurang lebih 500 meter. Akibatnya ratusan pohon mangrove dan anakannya mati,’’ kata Wawan Hermawan alias Wawan Some, pegiat lingkungan dari Nol Sampah.  Padahal, lanjut dia, pada 2017 Pemkot Surabaya melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah menetapkan kawasan mangrove Wonorejo itu sebagai kawasan konservasi.  Namun, kenyataannya kini telah menjadi korban normalisasi sungai. ’’Ratusan mangrove yang sudah tumbuh subur mati dibabat dengan gergaji dan alat berat serta ditimbun lumpur,’’ paparnya.  Kondisi itupun merusak ekosistem. Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang, harus kehilangan tempat bermain dan mencari pakan. Sebab, mangrove di Wonorejo kini menjadi berkurang.  Monyet ekor panjang itu, lanjut dia, hanya salah satu jenis mamalia di kawasan konservasi hutan bakau Pantai Timur Surabaya. ‘’Di sana juga ada ratusan jenis burung, termasuk burung migran. Seharusnya, apapun kegiatan di kawasan konservasi mengedepankan aspek konservasi,’’ paparnya.  Wawan berharap, semoga kejadian tersebut yang terakhir kali. Sebab, kejadian serupa juga pernah terjadi pada 2012. Kala itu, mangrove di tepi sungai mati ditimbun lumpur. Lalu, para pegiat lingkungan menanam dan merawatnya bertahun-tahun. Termasuk menyulam jika ada yang mati.  Selain itu, membersihkan lilitan sampah plastik yang bisa membunuh anak mangrove. ‘’’Setelah tumbuh subur 10 tahun, eh dibabat dan ditimbun. Pelajaran penting bagi Pemkot Surabaya,’’ pungkasnya.

Mangrove Wonorejo Rusak, Jadi Pelajaran Penting untuk Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/GUBERNUR-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kawasan pesisir utara Gresik mengalami dampak lingkungan yang cukup besar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), area pantai sekitar Ujungpangkah mengalami abrasi 132 kali pasang surut setiap tahunnya.  Nah, Kamis (28/10) Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menanam mangrove di kawasan tersebut. Selain mengurangi abrasi, juga untuk menjaga ekosistem laut. Aksi itu juga merupakan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Pemprov Jatim.  Dalam kesempatan itu, Khofifah mengakui bahwa global warming saat ini sedang dirasakan warga dunia. Karena itu, pihaknya selama ini selalu meminta Dinas Kehutanan Pemprov Jatim untuk menanam mangrove sebanyak-banyaknya dan di mana saja.  ’’Luasan mangrove yang semakin ditambah juga akan berdampak pada ekosistem secara jangka panjang. Selain itu, akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar,’’ ucapnya.  Ke depan, pihaknya akan terus menanam ribuan tanaman mangrove secara masif. Yakni, melalui program Nandur Mangrove. ’’Menurut saya, ini bisa jadi solusi jangka panjang,’’ imbuhnya. Selain menyelamatkan lingkungan dari ancaman abrasi, penanaman mangrove secara masif itu juga memiliki potensi nilai ekonomis.  Dia mencontohkan hutan Mangrove Banyu Urip, Ujungpangkah. Kawasan ini memiliki 17 varian mangrove. Dampaknya, satwa yang hidup di hutan mangrove juga akan semakin banyak dan bertumbuh. ’’Ini bisa dikembangkan wisatanya. Meski di Banyu Urip ini sudah ada wisata MBS (muara Bengawan Solo), perlu dikembangkan lagi,” imbuh Khofifah.  Perlu diketahui, wilayah pesisir Ujungpangkah sudah ditetapkan pemerirntah sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE). Di kawasan ini juga memiliki spot migrasi puluhan jenis burung laut dan dipenuhi ratusan ribu pohon mangrove dari belasan jenis.  Kawasan yang memiliki luas 1.554,27 hektare itu berada di tiga desa. Yakni, Desa Pangkahwetan, Pangkahkulon, dan Banyu Urip. Membentang di pesisir laut dan muara memberikan nuansa hijau serta menyumbang oksigen bersih untuk Kota Pudak dan sekitarnya.

Gubernur Khofifah Minta Penanaman Mangrove secara Masif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/dilarang-membangun-di-tanah-sendiri-pemilik-lahan-konservasi-protes-pemkot_m_109980.jpeg" alt="MILIK WARGA: Lahan tambak di wilayah timur Surabaya masuk lahan konservasi. Namun, pemkot tak kunjung membebaskan tanah itu." width="100%">
<figcaption>MILIK WARGA: Lahan tambak di wilayah timur Surabaya masuk lahan konservasi. Namun, pemkot tak kunjung membebaskan tanah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Hutan bakau di pantai timur Surabaya (pamurbaya) tak kunjung dibeli pemkot. Padahal, pemkot telah menetapkan daerah tersebut sebagai kawasan konservasi yang tak boleh dibangun. Warga pun kembali mengeluh. Hingga kini, masih ada 2.494 hektare lahan milik warga yang belum dibebaskan pemkot. Di sisi lain, pemkot ogah menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan warga. Karena itu, lahan tersebut tetap berupa tambak dan hutan bakau. Nawawi Ahmad menjadi salah seorang pemilik lahan di kawasan konservasi itu. Tanahnya berada di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut. Beberapa saudaranya juga memiliki lahan di sana. Bila ditotal, lahan milik keluarganya mencapai lebih dari 30 hektare. &rdquo;Luas, tapi gak kanggo (tidak berguna,Red),&rdquo; keluh mantan ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu itu. Dia pernah mengeluhkan kondisi tersebut ke kelurahan, kecamatan, DPRD, hingga wali kota. Namun, dia hanya diminta bersabar dan menunggu. Namun, semakin lama menunggu, dia semakin merugi. Sebab, setiap tahun keluarganya harus membayar PBB Rp 5 juta per hektare. Artinya, setiap tahun dia harus membayar Rp 150 juta. Area tambak yang ada juga tidak dikelola. Biasanya tambak itu diisi dengan benih bandeng atau udang. Namun, dia merasa area tambak tersebut sudah tidak cocok untuk dijadikan tempat bisnis perikanan. &rdquo;Jadi, setiap tahun selalu rugi,&rdquo; jelasnya. Dia menyatakan, sejumlah pemilik lahan nekat mengavling tanah mereka. Berdasar pantauan di lapangan, sejumlah area tambak memang telah diberi tanda nama pemilik lahan. Beberapa di antaranya tertulis tanah kavling. Pada awal Januari 2016 sempat muncul patok-patok misterius yang tersebar di pamurbaya. &rdquo;Ya karena pembebasannya tidak jelas. Jangan salahkan warga,&rdquo; kata dia. Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur Agus Widiyarta mengungkapkan, banyak laporan dari pemilik tanah yang sudah ditetapkan sebagai lahan konservasi. Paling banyak di Medokan Ayu dan Gunung Anyar. Warga mengeluh tanah mereka tidak bisa disertifikatkan atau dipindahtangankan. &rdquo;Yang tidak boleh itu mendirikan bangunan. Kalau disertifikatkan atau dipindahtangankan itu masih jadi hak warga,&rdquo; kata Agus. Mendapat banyak keluhan, ORI akhirnya melakukan penelusuran. Agus menemukan adanya surat edaran (SE) wali kota yang melarang warga mengubah status administrasi tanah di lahan konservasi. &rdquo;Saat itu masih zamannya Pak Bambang D.H. Kalau memang ditetapkan sebagai lahan konservasi, seharusnya segera dibeli,&rdquo; lanjut dia Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya M.T. Ekawati Rahayu menerangkan, pemkot berupaya membebaskan lahan konservasi. Pada 2016 pemkot menganggarkan Rp 49.225.028.074 untuk pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH). Sayang, anggaran hanya terserap Rp 291.686.900 atau 0,59 persen. &rdquo;Pamurbaya masih disempurnakan FS (feasibility study)-nya. Setelah ada FS-nya, baru pelaksanaan,&rdquo; terangnya. Anggaran yang tidak terserap bakal digunakan untuk pembebasan lahan tahun ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya Eri Cahyadi menerangkan, peruntukan lahan pamurbaya tidak bisa diubah. Lahan hijau tersebut dipertahankan untuk menjaga keseimbangan lingkungan kota. &rdquo;Daerah konservasi selamanya tidak bisa diizinkan selain untuk ruang terbuka hijau,&rdquo; jelas alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut.  Eri menjelaskan, lahan milik perorangan nanti dibebaskan pemkot. Namun, diperlukan bukti kepemilikan. Sebagian besar pemilik lahan memiliki pethok D sebagai bukti kepemilikan tanahnya. Namun, tak jarang ada yang masih terlibat sengketa. &rdquo;Memang seharusnya pemkot wajib membeli,&rdquo; tegasnya. (sal/c10/oni/sep/JPG)

Dilarang Membangun di Tanah Sendiri, Pemilik Lahan Konservasi Protes Pemkot

hutan bakau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hutan bakau

Berita Terkini