<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/JJkD165liGePjoR0idbeFmY59JMb6OB4oRX9ERQP-1438939209.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan target penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar dalam workshop di Jakarta Kamis (19/2/2026) malam. (Dok. Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan target penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar dalam workshop di Jakarta Kamis (19/2/2026) malam. (Dok. Kemenhut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat untuk dikelola masyarakat. Target itu bagian dari program perhutanan sosial dan hutan adat yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam empat tahun ke depan, ditargetkan ada penetapan 1,4 juta hektare hutan adat. "Sekarang sudah 360 ribuan hektar," kata Raja Juli dalam workshop Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta Kamis (19/2) malam.&nbsp; Raja Juli menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menekankan bahwa keberhasilan menjaga hutan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat sekitar hutan.&nbsp;&ldquo;Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan," katanya. Menurut dia, pelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat. Yakni melalui semangat menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat, lewat pendekatan yang inklusif. Sehingga membuat masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang dijauhkan dari hutan. Sebaliknya, masyarakat dijadikan sebagai mitra utama negara. &ldquo;Masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidup mereka. Tetapi secara bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari,&rdquo; tegasnya. Pemerintah, lanjut Raja Juli, terus memperluas akses perhutanan sosial. Termasuk percepatan pengakuan hutan adat. Ia memastikan bahwa pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas untuk merealisasikan target tersebut. &ldquo;Kami terus berkomitmen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial, ada 8,3 juta (hektare). Hutan adat kita akan eksekusi lebih banyak lagi, saya berkomitmen memberikan dalam 4 tahun ke depan ini 1,4 juta sekarang sudah 360 ribuan,&rdquo; jelasnya. Raja Juli menegaskan Kemenhut sudah punya peta jalannya untuk mengeksekusi 1,4 juta hektar hutan adat itu. "Insya Allah kalau kita memiliki sumber data manusia yang cukup, sumber dana yang cukup, kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak ke masyarakat,&rdquo; sambungnya. Ia menilai perhutanan sosial sebagai metode efektif dalam mengurangi kemiskinan. Khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.&nbsp;

Kementerian Kehutanan menargetkan penetapan 1,4 juta hektar hutan adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan

Menhut Raja Juli Targetkan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat untuk Kurangi Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/raja-juli-a-2702397800.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni berpidato di ajang United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable di Rio de Janeiro, Brasil (4/11). (Dok. Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni berpidato di ajang United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable di Rio de Janeiro, Brasil (4/11). (Dok. Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah mengupayakan melindungi hutan dan masyarakat adat. Ditargetkan pengakuan untuk hutan adat mencapai 1,4 juta hektare.&nbsp; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat pada Maret 2025. Pembentukan satgas itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Pemerintah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025&ndash;2029. Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30&ndash;50 persen sebagaimana data yang dikutip dari SOIFO 2024.&nbsp; &ldquo;Dengan bangga saya mengumumkan secara resmi kepada dunia, komitmen kami yang berani untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan,&rdquo; ujar Raja Antoni sebagaimana dalam pidatonya di United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable (4/11) lalu. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016794428/di-forum-internasional-tingkat-menteri-indonesia-sampaikan-target-pengakuan-14-juta-hektare-hutan-adat">Di Forum Internasional Tingkat Menteri, Indonesia Sampaikan Target Pengakuan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat</a> Raja Juli menegaskan, langkah pengakuan hutan adat ini mendapat sorotan di dunia internasional, karena dinilai menjadi contoh nyata kepemimpinan Indonesia dalam aksi iklim global dan pengelolaan hutan berkeadilan. Komitmen 1,4 juta hektare hutan adat ini juga menjadi bagian dari transformasi sektor kehutanan menuju pembangunan rendah karbon dan kesejahteraan masyarakat.&nbsp; Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen menyampaikan apresiasi komitmen Indonesia dalam melindungi hutan dan masyarakat adat. "Norwegia memuji langkah berani Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat selama 4 tahun ke depan,&rdquo; ujar Eriksen dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta, Indonesia, Sabtu (8/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016804136/indonesia-dukung-brasil-untuk-konservasi-hutan-tropis-kejar-target-net-zero-emission">Indonesia Dukung Brasil untuk Konservasi Hutan Tropis, Kejar Target Net Zero Emission&nbsp;</a> Eriksen menilai mengakui 1,4 juta hektare hutan adat merupakan tindakan berani dan transformatif dalam tata kelola hutan berkelanjutan dan penguatan hak-hak masyarakat adat. Lebih dari itu, masyarakat adat adalah penjaga hutan terdepan.&nbsp; Eriksen mengaku bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia. Untuk itu, Norwegia berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Indonesia dalam upaya global melindungi hutan tropis dan mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. "Kami bangga bermitra bersama dengan Indonesia dan siap berdiri di samping anda dalam upaya anda untuk melindungi hutan hujan yang berharga di negara anda dan untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016788855/habitat-gajah-terancam-wamenhut-rohmat-tabuh-genderang-perang-lawan-perusak-hutan">Habitat Gajah Terancam, Wamenhut Rohmat Tabuh Genderang Perang Lawan Perusak Hutan</a> Sebelumnya, dalam United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable (4/11) kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil.

Pemerintah tengah mengupayakan melindungi hutan dan masyarakat adat. Ditargetkan pengakuan untuk hutan adat mencapai 1,4 juta hektare.

Pemerintah Akui Hutan Adat, Masyarakat Adat Jadi Penjaga Hutan Terdepan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/raja-juli-a-2702397800.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni berpidato di ajang United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable di Rio de Janeiro, Brasil (4/11). (Dok. Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni berpidato di ajang United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable di Rio de Janeiro, Brasil (4/11). (Dok. Kemenhut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Upaya Indonesia dalam mengakui hutan adat mendapatkan pengakuan dunia. Dalam ajang United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil,&nbsp;Selasa (4/11) Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia memasang target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat. Target pengakuan hutan adat tersebut menegaskan komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Raja menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan satu kesatuan dari strategi untuk memerangi kejahatan lingkungan. Serta menjadi upaya untuk memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. Raja mengatakan salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal. "Padahal mereka adalah penjaga sejati hutan kita,&rdquo; ujarnya di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia. Untuk diketahui United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Lebih lanjut Raja mengatakan, pada Maret 2025 lalu pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025 - 2029 atau empat tahun ke depan. Dia juga menekankan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30 sampai 50 persen. Jumlah tersebut berdasarkan data dari SOIFO 2024. &ldquo;Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,&rdquo; ujarnya. Oleh karena itu, kata Raja, mempercepat pengakuan hutan adat itu sangatlah penting. Sama pentingnya dengan komitmen untuk mengakui masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam forum itu Raja juga menyerukan kerja sama lintas batas. Kemudian kerjasama pertukaran data global. Dengan tujuan untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Menutup pidatonya, Raja menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global. Untuk bersama-sama menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang. &ldquo;Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi, bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang," pungkasnya. &nbsp;Sementara itu Direktur Eksekutif United for Wildlife Tom Clements mengatakan mereka menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat. Upaya itu penting sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.&nbsp; "Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini," katanya. Dengan mendukung masyarakat lokal, Indonesia dinilai menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Mereka juga sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife 2025, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan.

Indonesia targetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 dalam forum internasional di Brasil, menegaskan komitmen perlindungan.

Di Forum Internasional Tingkat Menteri, Indonesia Sampaikan Target Pengakuan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/1303-2024-Karhutla-Riau-1958855982.jpg" alt="Kondisi Riau yang dilanda kebakaran hutan dan lahan." width="100%">
<figcaption>Kondisi Riau yang dilanda kebakaran hutan dan lahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau, Johny Setiawan Mundung memberikan dukungan kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni&nbsp;dalam mengembangkan potensi perhutanan sosial yang ada di Riau. Dukungan ini diberikan oleh pegiat perhutanan sosial tersebut demi&nbsp;upaya mewujudkan&nbsp;ketahanan pangan dan energi. "Asalkan tidak mengubah fungsi hutan," katanya dalam keterangan, Kamis (23/1). Menurutnya, program yang cocok dilaksanakan di Provinsi Riau adalah program peningkatan perhutanan sosial yaitu hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Menanam padi dan aren di lahan kritis dan semak belukar berstatus kawasan hutan yang potensinya sangat besar di Riau, menurutnya, sangat cocok dengan program ini. Selain itu, Johny menyarankan agar sawit yang terlanjur ditanam di kawasan hutan agar dijadikan agroforestri dengan pohon dan tanaman pangan serta tanaman endemik Riau seperti sirsak, alpukat, jernang, kedondong, manggis, durian musang king, dan gaharu sebagai tanaman Lokal di Riau dan berpotensi untuk di kembangkan. "Ini adalah masa depan tanaman pangan di Riau yang selama ini hilang tergerus deforestasi " tegasnya. Menurut Johny, contoh degradasi hutan dan deforestasi dan kejahatan kehutanan paling sempurna dan paling lengkap terjadi di Riau.&nbsp;"Kerusakan hutan paling ekstrem ada di Riau, artinya menyelesaikan persoalan kehutanan hutan di Riau sama seperti menyelesaikan benang kusut kerusakan hutan di Indonesia. Dan Riau ini kampung Bung Toni (Menhut)," katanya. Johny menjelaskan bahwa jika hutan rusak, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat sekitar hutan. Diantaranya, dia sebut,&nbsp;suku asli Talang Mamak, Akit, Duano, Bonai, dan Sakai yang merupakan suku asli di Riau yang berada langsung di tengah-tengah kawasan hutan. "Oleh karena itu, kami juga mohon kepada Menhut untuk terus memberikan akses masyarakat adat di kawasan hutan dengan memberi persetujuan hutan adat di Indonesia ini,"&nbsp;imbuh Direktur Eksekutif Riau Research Center ini. Menurutnya, memberi ruang masyarakat adat mengelola hutan berupa perhutanan sosial berarti melibatkan kearifan lokal dalam program swasembada pangan dan energi. "Karena ini berarti ketahanan pangan, energi dan air melibatkan local wisdom, begitu harapan kami dari Riau," pungkas Direktur Eksekutif Walhi Riau periode 2005-2009 ini.

Menurutnya, program yang cocok dilaksanakan di Provinsi Riau adalah program peningkatan perhutanan sosial.

Ketua Pokja Perhutanan Sosial Riau Dukung Program Menhut, Selama Kebijakan Tak Mengubah Fungsi Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/IMG-20250103-WA0038-400947596.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin rapat soal hutan adat di Jakarta (3/1). (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin rapat soal hutan adat di Jakarta (3/1). (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah menilai pengelolaan hutan ada sangat penting. Khususnya dengan melibatkan masyarakat adat, Civil Society Organization (CSO), serta Non Goverment Organization (NGO). Untuk memperkuat koordinasi pembahasan pengelolaan hutan adat, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembentukan satgas itu merupakan salah satu hasil rapat yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Jakarta pada Jumat (3/1). Pada kesempatan itu, Raja Antoni menerima kunjungan sejumlah Civil Society Organization (CSO). Pertemuan ini membahas kerjasama pengelolaan wilayah hutan adat bersama masyarakat adat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan yang digelar di kantor Kemenhut itu, dihadiri sejumlah CSO. Diantaranya bBadan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), dan Perkumpulan HuMa. Raja Antoni mengatakan Kemenhut terbuka untuk terus bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk CSO dan NGO. Dia mengaku pemerintah menyadari pentingnya kerjasama untuk menjaga dan menyelesaikan masalah hutan.&nbsp; &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015487847/6-zodiak-ini-bakal-dapat-keberuntungan-besar-dalam-segala-hal-di-tahun-2025-intip-daftarnya">6 Zodiak Ini Bakal Dapat Keberuntungan Besar dalam Segala Hal di Tahun 2025, Intip Daftarnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat terbuka kerjasama dengan civil society organization dengan NGO, nasional maupun internasional," katanya. Karena dia mengetahui persis keterbatasan pemerintah. Baik dari sumber daya, dari segi manusia maupun pendanaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raja Antoni juga memastikan dirinya siap menerima kritik dan diskusi bersama. "Saya terbuka untuk diskusi dan mendapat kritik, kita sama-sama cari titik temu dimana," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan tersebut Menhut Raja Antoni memerintahkan Plt Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan. Selain itu, Menhut Raja Antoni juga meminta jajarannya membentuk satuan tugas (Satgas) agar koordinasi dapat dilakukan lebih intens.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Direktur HuMa Agung Wibowo mengatakan mereka mendorong agar Menhut menindaklanjuti kolaborasi riset produk hukum daerah terkair masyarakat adat. Ia juga meminta Kementerian Kehutanan dapat menindak lanjuti permohonan terkait hutan adat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015487834/kpk-cari-bukti-keterlibatan-yasonna-laoly-dari-kaburnya-eks-caleg-pdip-harun-masiku">KPK Cari Bukti Keterlibatan Yasonna Laoly dari Kaburnya Eks Caleg PDIP Harun Masiku</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendorong Menteri bisa menindaklanjuti kolaborasi riset produk hukum daerah," katanya. Karena berhasil memetakan 461 produk hukum daerah terkait masyarakat adat dengan 2,9 juta hektar wilayah adat yang sudah diakui di produk hukum daerah tersebut. Mereka juga meminta kementrian segera menindaklanjuti 81 permohonan hutan adat yang sudah diajukan oleh koalisi hutan adat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga berharap komitmen terkait penetapan hutan adat terus dilakukan. Ia juga menilai terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah percepatan dan perbaikan. &ldquo;Kami berharap komitmen penetapan hutan adat terus dilanjutkan oleh menteri kehutanan," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Butuh langkah-langkah percepatan dan perbaikan, diantaranya: perlu menghidupkan kembali Pokja hutan adat sebagai forum multipihak dalam kerja - kerja Hutan adat. Kebijakan untuk menyederhanakan proses penetapan hutan adat yang aksesibel bagi MHA dan memastikan revisi UU kehutanan dapat memperkuat hutan adat.&nbsp;</div>

Pembentukan satgas itu merupakan salah satu hasil rapat yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Jakarta.

Perbaiki Tata Kelola Hutan Adat, Menhut Raja Antoni Bentuk Satgas untuk Perkuat Koordinasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/Menteri-LHK-Siti-di-OSLO-1716541945.jpeg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya dan Senior Fellow BEF Lord Zac Goldsmith, saat sesi khusus Indonesia pada Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 2024 di Norwegia." width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya dan Senior Fellow BEF Lord Zac Goldsmith, saat sesi khusus Indonesia pada Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 2024 di Norwegia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya dan Bezos Earth Fund (BEF) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandakan kemitraan penting antara kedua belah pihak. MoU ini bertujuan untuk mencapai tujuan Indonesia berdasarkan rencana kerja upaya-upaya pencapaian&nbsp; Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Senior Fellow BEF Lord Zac Goldsmith, saat sesi khusus Indonesia pada Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 2024 di Norwegia, Selasa (25/6). Momen penting ini juga disaksikan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen. "Pada acara istimewa hari ini, kita menyaksikan penandatanganan MoU antara KLHK dan Bezos Earth Fund (BEF). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kerja multipihak dari sektor swasta dan filantropi, serta kesejahteraan masyarakat lokal dan adat. Saya sangat yakin bahwa kemitraan baru ini akan sangat produktif di tahun-tahun mendatang," ujar Menteri Siti dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis (27/6). Acara penandatanganan dilanjutkan dengan diskusi Menteri LHK Siti Nurbaya dan Lord Zac Goldsmith tentang langkah-langkah kunci penanganan deforestasi Indonesia dan kekuatan kebijakan sektor kehutanan di Indonesia, yang intinya adalah &ldquo;high politics and strong actions&rdquo;. Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan kolaborasi ini berakar pada pengakuan dan komitmen bersama atas sejumlah hal. Pertama, Dukungan terhadap Kepemimpinan Iklim Indonesia: Mengakui target ambisius Indonesia untuk mencapai Penyerapan Bersih karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030, sejalan dengan perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris dan Konvensi Keanekaragaman Hayati.&nbsp; Kedua, Perluasan Upaya Konservasi: Komitmen untuk memperluas target perhutanan sosial, termasuk pengakuan hukum atas hutan adat,&nbsp; yang ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan. Ketiga, Pembentukan Kawasan Konservasi: Inisiatif untuk mengelola kawasan konservasi yang ada dan membangun Taman Nasional baru di kawasan keanekaragaman hayati utama,&nbsp; untuk menjaga keanekaragaman ekologi dan meningkatkan ketahanan lingkungan.&nbsp; Keempat, lanjuitnya, soal Kemitraan Inovatif, yakni pengembangan kemitraan konsesi konservasi dalam konsesi penebangan, yang awalnya mencakup wilayah yang luas dan bertujuan untuk memperluas secara cepat guna melindungi ekosistem penting melalui izin inovatif dan revisi rencana bisnis.&nbsp; Kemudiana kelima, Dialog Kebijakan dan Penyelarasan Teknis: Fasilitasi dialog kebijakan untuk menyelaraskan metodologi Indonesia dengan standar global, memastikan pengakuan dan dukungan internasional terhadap praktik kehutanan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Keenam, Keterlibatan Multi-sektoral: Keterlibatan dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal dan mitra internasional, untuk memastikan strategi implementasi yang komprehensif dan inklusif. "Kemitraan ini menggarisbawahi komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim. Hal ini memanfaatkan keahlian dan sumber daya untuk mencapai dampak transformatif pada lanskap lingkungan hidup Indonesia," tutur Menteri Siti. Menteri Siti bersyukur, karena BEF merupakan filantropi besar dunia dan saya meyakini dengan dukungan ini semakin bisa terwujudkan kerja bersama antar semua stakeholders, yakni Pemerintah, Pemda, LSM, Dunia Usaha dan Komunitas. Khususnya untuk penguatan konservasi dan kinerja restorasi hutan, serta hutan adat. Hadir dalam acara OTFF dan penandatanganan MoU Delegasi Indonesia yang terdiri dari&nbsp; pejabat KLHK dan para tokoh LSM&nbsp; bidang Kehutanan dan Lingkungan, selain mitra kerja internasional dan dari media asing.&nbsp;

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kerja multipihak dari sektor swasta dan filantropi, serta kesejahteraan masyarakat lokal dan adat.

Menteri LHK Siti Nurbaya Teken Kerja Sama dengan Bezos Earth Fund di Oslo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Pastika-sangeh_1.jpg" alt="Anggota DPD Made Mangku Pastika berbincang dengan Bendesa Adat Sangeh, pengelola objek wisata, dan tokoh desa di Sangeh, Badung, Senin (27/12). Ni Luh Rhismawati/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Made Mangku Pastika berbincang dengan Bendesa Adat Sangeh, pengelola objek wisata, dan tokoh desa di Sangeh, Badung, Senin (27/12). Ni Luh Rhismawati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masyarakat dan para tokoh di Desa Adat Sangeh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menginginkan pemerintah pusat mengalihkan status Taman Wisata Alam (TWA) Sangeh menjadi hutan adat.  ”Ini sudah menjadi impian bersama agar ada kepastian bagi anak cucu kami di sini,” kata Bendesa Adat Sangeh IGA Adi Wiraputra saat berbincang dengan anggota DPD Made Mangku Pastika di TWA Sangeh, Badung, Senin (27/12).  Menurut dia, status hutan adat tersebut akan lebih tepat. Sebab, selama ini pemeliharaan TWA Sangeh yang dihuni ribuan kera dengan luas sekitar 10 hektare itu dilakukan krama (warga) adat.  ”Apalagi di sini ada pura dan kawasan hutan merupakan bagian palemahan pura, sehingga sudah tentu akan selalu dijaga karena menjadi satu kesatuan dengan kawasan suci,” ucap Adi Wiraputra pada rangkaian acara reses Made Mangku Pastika itu.  Wiraputra menambahkan, TWA Sangeh dengan daya tarik wisata (DTW) Alas Pala Sangeh, keberadaannya tetap lestari sampai sekarang. Sebab, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga sudah tertuang dalam awig-awig (aturan adat tertulis) dan didukung sekitar 3.000 KK di Desa Adat Sangeh.  ”Bahkan, untuk menjaga kebersihan kawasan wisata ini, krama (warga) kami dengan penuh kesadaran dari pukul 04.00–05.00 wita sudah menyapu dan bersih-bersih di sini. Hal seperti ini mungkin tidak ada dilakukan di daerah lain,” ujar Adi Wiraputra.  Terkait dengan keinginan warga itu, lanjut dia, telah mendapatkan dukungan Pemerintah Kabupaten Badung. Usul itu sebelumnya sudah pernah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Dia berharap, Mangku Pastika mendukung usul itu sekaligus mengomunikasikan dengan kementerian terkait mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar usul segera terealisasi.  I Made Budiasa, tokoh masyarakat adat Sangeh, menambahkan, dengan menjadi hutan adat, TWA Sangeh dapat sepenuhnya dikelola desa adat. Saat ini, masih tergolong hutan konservasi. Untuk beralih menjadi hutan adat, sudah ada dasar hukum berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK.  ”Jadi, tolong dibantu, apa yang harus kami siapkan dan lengkapi,” tutur I Made Budiasa.  Anggota DPD Made Mangku Pastika mengakui kepantasan TWA Sangeh berstatus hutan adat. ”Selain itu akan lebih mudah untuk mengawasi. Oleh karena hutan adat, siapa juga warga berani untuk menebang pohon?” ujar Made Mangku Pastika.  Terlebih, kata dia, warga adat Sangeh sudah dari zaman dulu memuliakan keberadaan kera-kera di tempat itu dengan menyebut kera sebagai Jero Gede.  ”Ini hebat, di daerah lain tentu tidak ada sebutan seperti ini untuk kera, warga memberikan sebutan dengan sangat manusiawi kepada para kera,” ucap Made Mangku Pastika, anggota Komite 2 DPD itu.  Mantan Gubernur Bali dua periode itu melihat selama ini kawasan Sangeh telah terpelihara dengan baik oleh warga adat. Sehingga, tidak salah jika pemerintah menyerahkan sebagai hutan adat.  ”Menjaga kelestarian hutan merupakan salah satu wujud wana kertih dan hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan kita. Apalagi luasan hutan di Bali masih kurang dari persyaratan minimal 30 persen dari luas pulau,” papar Made Mangku Pastika.

Masyarakat Inginkan Status TWA Sangeh Beralih Menjadi Hutan Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/edy-sempat-disela-saat-paparkan-solusi-hutan-dan-masyarakat-adat_m_210193.jpeg" alt="Dua pasangan Cagub dan Cawagub Sumut pada Debat Kandidat Pilgub Sumut, Sabtu (5/5) di Medan." width="100%">
<figcaption>Dua pasangan Cagub dan Cawagub Sumut pada Debat Kandidat Pilgub Sumut, Sabtu (5/5) di Medan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Moderator Debat Pilgub Sumatera Utara (Sumut) sempat menyela Calon Gubernur (Cagub) Sumut Edy Rahmayadi karena dianggap lari dari konteks pertanyaan. Dalam debat yang digelar, Sabtu (5/5) malam, moderator menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana mengimplementasikan revolusi bermartabat. Hal itu tercantum dalam visi misi yang dimiliki ERAMAS untuk eksistensi hutan masyarakat adat dapat dikembangkan dan tidak dipersulit. "Dalam kesempatan ini, kami dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan," kata Edy yang langsung disela moderator. Moderator kemudian menyampaikan, pertanyaan itu kembali. Edy kemudian melanjutkan jawabannya. "Terima kasih saya jawab. Mengikutsertakan adat, ketua adat di daerah. Karena kita mengenal hukum, yaitu hukum positif dan hukum adat. Ini harus menjadi satu dalam menjawab persoalan-persoalan khususnya di Sumut ini. Kita tahu dari suku Tapanuli Utara, tanah adat sangat dijunjung tinggi dan ini perlu menjawab satu persoalan tentang adat harus disertakan pemuka dan ketua adat," ujarnya. Dia melanjutkan, soal hutan sudah diatur dengan jelas dalam hukum. Dimana hutan tidak dapat diganggu. "Ada hutan lindung, ada hutan produksi. Ini tidak boleh diganggu. Kalau mengganggu itu berarti jelas melanggar hukum. Supremasi hukum mengatur di dalamnya. Tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi semua nanti diancam akan diperiksa oleh hukum dan banyak orang ketakutan di Sumut saat ini. Terima kasih," sambungnya. Djarot kemudian diberi kesempatan untuk menanggapi. Dia pun langsung memberikan kritik terhadap jawaban Edy. "Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi revolusi bermartabat. Mohon maaf Pak Edy saya masih belum melihat bagaimana implementasinya. Yang saya tahu adalah, revolusi mental. Mental kita yang harus kita ubah, mindset yang harus diubah. Tapi revolusi martabat, saya dengan kebodohan saya, kami baru tahu saat ini dan saya kita tidak melihat bagaimana aplikasinya," ujar Djarot. Djarot kemudian memberikan Sihar menjawab. Dia menjelaskan soal hutan kemenyan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. "Saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana hutan Kemenyan di Humbahas masih hidup dan digalakkan selama ratusan tahun. Banyak anak-anak graduate dari Humbahas berdasarkan hasil dari Kemenyan dan Kemenyan harus hidup. Itu mungkin yang dimaksud dengan revolusi bermartabat," sambung Sihar. Kemudian Edy kembali memberikan tanggapan atas kritikan itu. "Terima kasih. Ini persoalannya adalah bersangkutan dengan adat dan hutan. Adat ini kenapa disangkut pautkan, karena salah satu adat istiadat, ketua adat yang paling tahu aturan di daerah itu," kata Edy. "Kalau ini tidak diperdayakan, kita akan selalu ribut ini yang perlu diperdayakan. Kedua saya katakan hutan itu sudah diatur. Nanti kalau tidak mau diatur, nanti siapa yang kuat itu yang menang. Hutan paru-paru dunia. Mohon dengan segala hormat, taati hutan ini, karena kepentingan hutan adalah seluruh mahluk hidup memerlukan hutan," ujar Edy.

Edy Sempat Disela Saat Paparkan Solusi Hutan dan Masyarakat Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hutan-adat-sumbar-terganjal-perda_m_190739.jpeg" alt="Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengelolaan hutan desa/nagari dan hutan kemasyarakatan (hutan rakyat) diyakini mampu menunjang perekonomian. Namun hal itu belum berdampak di Sumatera Barat (Sumbar). Artinya, pemanfaatan hutan belum mampu menjangkau kantong-kantong kemiskinan di daerah Minangkabau. Guru Besar Sosiologi Universitas Andalas Afrizal mengatakan, angka kemiskinan di Sumbar diklaim paling rendah. Namun disparitas masih terlihat jelas. Hasil analisa menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan di Sumbar tidak banyak berubah. Di Sumbar juga ada pertentangan masyarakat adat dengan negara terkait akses SDA. Negara menyatakan menguasai lahan. Tapi di Sumbar penguasaan lahan dikonsepsikan sebagai milik masyarakat nagari. "Memang ada pengakuan pemerintah terhadap hutan adat. Tapi dari delapan belas titik yang diakui itu tidak satupun ada di Sumbar. Justru itu berada Jambi. Padahal ada hutan adat di Sumbar, tapi belum diakui," terang Afrizal, Kamis (22/2). Berkaitan dengan program hutan desa/nagari dan hutan kemasyarakatan yang dijalankan pemerintah, Afrizal menilai itu belum berkontribusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di Sumbar. Meskipun telah ada aturan dalam pengelolaannya, tetap saja dalam tataran praktek tidak terlaksana sepenuhnya. "Salah satu cara untuk menjangkau kantong-kantong kemiskinan adalah partisipasi masyarakat. Termasuk dalam hal keterlibatan masyarakat di sekitar hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Tapi apakah mereka benar-benar sudah terlibat. Kalau belum, kantong-kantong kemiskinan itu tetap akan seperti itu. Tidak terjangkau," tukasnya. Komentar tersebut lahir setelah adanya diskusi Nasional bertema Road Show Capaian Tiga Tahun Jokowi-JK. Acara berlangsung di Convention hall Universitas Andalas (Unand), Selasa (20/2) lalu. Saat itu, Deputi II KSP Yanuar Nugroho menjelaskan bahwa salah satu fokus dari program pemerintah adalah reforma agraria dan kehutanan sosial. "Program itu adalah formula untuk mencapai pembangunan berkeadilan dan menekan angka kemiskinan. Untuk kawasan hutan, dengan cara memberikan hak pengelolaan pada masyarakat. Di mana sebelumnya tindakan seperti itu termasuk kriminal," kata Yanuar. Kini, perhutanan sosial di Indonesia telah mencapai 1,057 juta hektare lebih. Sedangkan reforma agraria terwujud dalam bentuk memberi masyarakat sebuah legalitas dalam pengelolaan lahan. Saat ini capaian program reforma agraria sudah 4,2 juta sertifikat. Pada 2018 ditarget 7 juta, dan pada 2019 ditarget 9 juta sertifikat. "Semua itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak," tutur Yanuar. Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia membenarkan, jika Sumbar memang belum memiliki hutan adat. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya usulan dari masyarakat setempat. Lalu, belum adanya payung hukum berupa peraturan daerah (perda) tentang masyarakat hukum adat itu sendiri. "Kalau Jambi, mereka memang cepat karena hutan yang diusulkan jadi hutan adat itu tidak masuk dalam kawasan hutan negara (KHN), tapi kawasan hak pengguna lain (HPL)," paparnya. Sedangkan di Sumbar, ada dua yang tengah berproses sekitar 12 ribuan hektare. Yakni, di Kabupaten Mentawai dan Tanah Datar. Keduanya berada dalam kawasan hutan. "Nah, untuk pengusulan hutan di dalam KHN sebagai hutan adat, itu butuh perda yang dibuat oleh DPRD setempat," tandas Hendri. Kawasan HPL tidak perlu perda dalam pengusulan sehingga pengurusannya tidak terlalu rumit. Jika DPRD menyegerakan perda untuk melengkapi syarat pengusulan hutan adat, maka itu akan bisa diusulkan ke kementerian terkait. Sehingga keberadaan hutan adat yang memperoleh pengakuan pemerintah tersebut akan dapat dimanfaatkan masyarakat. Selanjutnya soal belum berdampaknya keberadaan hutan desa/nagari dan hutan kemasyarakatan dalam menyentuh kantong-kantong kemiskinan di Sumbar, Hendri mengaku pihaknya masih berupaya melakukan pembinaan untuk pengelolaan hutan tersebut oleh masyarakat. "Setelah SK-nya dikantongi, maka masyarakat berwenang dalam pengelolaan hutannya. Dimulai dengan membuat rencana kerja. Mau dibawa ke mana pengelolaan hutan tersebut. Apakah ke perkebunan, agroforesti, atau model-model lain. Pembinaan itu terus kami maksimalkan," pungkasnya.

Hutan Adat Sumbar Terganjal Perda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68243_87421_hutan-adat.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Hutan Adat Amatoa Kajang, Bulukumba, Sulsel." width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Hutan Adat Amatoa Kajang, Bulukumba, Sulsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terus mengembangkan konsep perhutanan sosial, sebagai wujud nyata program kerja mendukung Nawacita. Program Perhutanan sosial telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 September 2016. Tujuannya untuk membangun pelosok desa, agar masyarakat&nbsp; produktif dan membangun keunggulan ekonomi domestik.&nbsp; &#39;&#39;Bapak Presiden Joko Widodo mengamanatkan, saatnya hutan benar-benar harus mensejahterakan rakyat,&#39;&#39; kata Menteri LHK, Siti Nurbaya. Rakyat harus diberi kesempatan untuk mengelola hutan dan lahan, melalui skema Perhutanan Sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi terkait Pengakuan dan Perlindungan MHA. Selain juga mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik berbasis rakyat. Perhutanan sosial juga diyakini mampu mengembangkan agroforestry, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta menyelesaikan konflik sosial sebagai akibat perambahan. Selain itu diharapkan bisa menurunkan kekuatan jaringan pengijjon dan middle-man di dalam ekonomi rakyat yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan. &#39;&#39;Saat ini telah teridentifikasi calon areal perhutanan sosial seluas 13,5 juta ha,&#39;&#39; ungkap Menteri Siti. &#39;&#39;Ini menjadi target alokasi areal perhutanan sosial yang nantinya akan dikelola masyarakat,&#39;&#39; tambahnya.&nbsp; Adapun arahan perhutanan sosial yang dipetakan, meliputi; Perhutanan sosial pada areal yang belum dibebani izin yang berada di hutan produksi, Perhutanan sosial pada areal yang belum dibebani izin yang berada di hutan lindung, dan perhutanan sosial pada areal gambut. Sementara yang tidak dipetakan, berasal dari potensi usaha kemitraan pada lokasi 20 persen di wilayah pemegang IUPHHK-HT, Inisiatif hutan adat dan areal indikatif akses masyarakat di hutan konservasi. Menteri Siti sendiri sudah melakukan kunjungan kerja ke banyak Provinsi di Indonesia. Ia blusukan ke banyak komunitas masyarakat, dan melihat langsung pengelolaan hutan untuk kesejahteraan rakyat. Hutan menghasilkan rantai bisnis ekowisata. Hutan juga terbukti menjadi rantai bisnis agro-forestry, agro silvo-pasture atau fishery, biomass atau bioenergy, bisnis industri kayu dan rantai bisnis hasil hutan bukan kayu (Madu hutan, rotan, dll). Konsep perhutanan sosial juga membantu penyelesaian konflik lebih cepat ditangani. Hal ini dalam kaitannya dengan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) dan kemitraan. Terdata 1,15 juta ha bebas konflik dan 39 kasus terselesaikan.&nbsp; Untuk mempercepat capaian 12,7 juta ha perhutanan sosial, KLHK melakukan beberapa upaya. Seperti pembentukan Pokja percepatan perhutanan sosial, peta indikatif areal perhutanan sosial, membuka akses informasi berbasis online AKPS di <a href="https://pskl.menlhk.go.id/akps/">https://pskl.menlhk.go.id/akps/</a>, pemetaan mitra perhutanan sosial, dan membuat regulasi perhutanan sosial. &#39;&#39;Bapak Presiden Jokowi juga mengamanatkan, agar akses ke pasar untuk hasil perhutanan sosial harus lebih baik. Masyarakat harus diberikan pengetahuan dan kemampuan tekhnis, untuk memperkuat mereka menjalankan usaha dan penghidupannya,&#39;&#39; jelas Menteri Siti. Saat ini sudah terbentuk 1.737 kelompok usaha perhutanan sosial. Hasil produksi mereka juga telah dipasarkan secara regional, Nasional bahkan internasional, melalui media daring atau online. &#39;&#39;Perhutanan sosial ini mengedepankan peran masyarakat termasuk masyarakat adat, yang menjadi bagian sangat penting dan utama,&#39;&#39; tutup Menteri Siti.(rls)

Perhutanan Sosial, Saatnya Hutan Untuk Rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hutan adat

Berita Terkini