<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/IMG-20251206-WA0003-2318573696.jpg" alt="Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengejar para pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengejar para pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan membentuk tim gabungan untuk mengejar para pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Berdasarkan temuan awal, terdapat 12 subjek hukum&mdash;baik perusahaan maupun perseorangan&mdash;yang disinyalir terlibat dalam kerusakan lingkungan tersebut. Langkah ini diambil menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dirjen Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan komitmen penegakan hukum meski kondisi lapangan sangat menantang. "Meski terkendala cuaca ekstrem dan kondisi jalan yang sulit diakses, bahkan kami mendapatkan laporan bahwa mobil tim lapangan terperosok dan peralatan sebagian hilang, Tim Gabungan secara simultan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan penyegelan terhadap 12 subjek hukum yang telah teridentifikasi. Ini adalah bukti komitmen tanpa kompromi kami dalam menegakkan hukum di bidang kehutanan dan melindungi keselamatan publik," ujarnya. Sejak Jumat, 4 Desember 2025, Ditjen Gakkum telah memasang papan peringatan di lima titik: dua lokasi berada dalam konsesi PT TPL dan tiga titik lainnya di lahan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama JAM, AR, dan DP. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah aktivitas lanjutan yang berpotensi memperburuk kondisi sekaligus mengamankan bukti bagi proses hukum berikutnya. Sementara itu, PPNS Balai Gakkum Sumatera tengah melakukan penyidikan terhadap pemilik PHAT bernama JAM. Kasus ini mencuat setelah ditemukan empat truk pengangkut kayu dari kawasan tersebut tanpa dilengkapi dokumen resmi SKSHH-KB. Penyelidik kini mendalami kemungkinan pola serupa pada pemilik PHAT lainnya. &ldquo;Sejalan dengan tindakan di lapangan, Ditjen Gakkum Kehutanan melalui Balai Gakkumhut Sumatera telah melakukan pemanggilan terhadap ke-12 subjek hukum tersebut untuk dimintai keterangan yang dijadwalkan pada hari Selasa, 9 Desember 2025,&rdquo; ujar Dwi. PPNS menetapkan JAM sebagai terduga pelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU 18/2013 tentang P3H, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp 2,5 miliar. Dari analisis awal, kerusakan hulu DAS&mdash;khususnya di Batang Toru dan Sibuluan&mdash;diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama banjir besar selain curah hujan ekstrem. Aktivitas pembukaan lahan ilegal dan dugaan praktik pembalakan liar melalui penyalahgunaan izin PHAT diduga kuat memperparah kondisi. "Kami melihat pola yang jelas: di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas di PHAT yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat," tutur Dwi. Ia menegaskan bahwa langkah penyegelan merupakan bagian dari penegakan hukum yang lebih luas untuk memastikan bencana tak berulang. &ldquo;Ditjen Gakkum Kehutanan hadir untuk memastikan bahwa pemulihan pasca banjir tidak hanya bersifat reaktif. Kami menegakkan hukum kepada pihak-pihak yang merusak hulu DAS sehingga bencana serupa tidak terulang. Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,&rdquo; tegas Dwi. <h3 style="text-align: left;">Gunakan UU TPPU untuk Memiskinkan Pelaku</h3> Kemenhut memastikan bahwa penindakan tidak hanya berhenti pada kasus pidana kehutanan. Ditjen Gakkum akan mengaplikasikan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) untukmenelusuri dan menyita aset yang berasal dari aktivitas kejahatan kehutanan. Langkah ini diharapkan memberi efek jera yang maksimal. Selain itu, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji kemungkinan menempuh gugatan perdata untuk memulihkan ekosistem hutan yang rusak. &ldquo;Kami akan mengupayakan penyelesaian hukum melalui gugatan perdata merujuk pada Pasal 72 jo. Pasal 76 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan guna memaksimalkan pemulihan fungsi ekosistem hutan,&rdquo; jelas Dwi. Kerja sama dengan Polri dan instansi teknis lain turut menjadi bagian dari strategi terpadu ini. Langkah rehabilitasi DAS, penanganan erosi, hingga perbaikan alur sungai yang tersumbat juga akan melibatkan Ditjen PDASRH, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perusak lingkungan bukan sekadar sanksi administratif, tetapi upaya melindungi keselamatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia.

Kemenhut bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan membentuk tim gabungan untuk mengejar mafia.

Kemenhut Bidik 12 Pihak yang Diduga Penyebab Kerusakan Hulu DAS Pemicu Banjir dan Longsor di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/IMG_20251005_174232-1-1173039485-1148725182.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan penyebab utama banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung berasal dari kerusakan tata ruang dan maraknya alih fungsi lahan. Ia memastikan akan menghentikan praktik tersebut dan mengembalikan kawasan hulu ke fungsi ekologisnya. Dalam penjelasannya, Dedi menyebut ada tiga langkah mendesak yang harus dilakukan untuk menuntaskan banjir di wilayah tersebut. Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung harus dikembalikan sebagaimana mestinya dengan memperbanyak ruang hijau di kawasan hulu. Menurut dia, langkah ini tidak mudah karena akan memicu penolakan dari pihak-pihak yang sudah telanjur menikmati pemanfaatan lahan di kawasan tersebut. Kedua, Dedi menegaskan perlunya menghentikan alih fungsi lahan yang mengubah perkebunan teh dan wilayah hutan menjadi area pertanian sayur seperti kentang dan komoditas lain. Ia menilai perubahan tersebut menyebabkan sedimentasi besar yang kemudian mengalir ke Sungai Citarum. &ldquo;Lahan yang sudah berubah harus dikembalikan menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lain yang tidak memperparah sedimentasi,&rdquo; ujarnya dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis (4/12). Ketiga, pembangunan bendungan di Kertasari disebut sebagai langkah strategis terakhir untuk mengendalikan arus air dari wilayah hulu. Dedi menyatakan ketiga langkah itu harus dijalankan bersama dan tidak hanya direspons dengan keluhan ketika banjir terjadi. Ia juga mengingatkan agar izin pembangunan perumahan yang menguruk daerah aliran sungai dan rawa tidak lagi dikeluarkan. Menurut dia, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung perlu bersinergi mengembalikan tata ruang ke fungsi alam semula. Termasuk menambah danau-danau kecil dan cekungan alami yang kini banyak berubah menjadi kawasan perumahan dan area bisnis.

Dalam penjelasannya, Dedi  Mulyadi menyebut ada tiga langkah mendesak yang harus dilakukan untuk menuntaskan banjir di wilayah tersebut.

KDM Ungkap Penyebab Banjir di Kabupaten Bandung, Janji Hentikan Alih Fungsi Lahan di Hulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/WhatsApp-Image-2025-05-29-at-104045-304364560.jpeg" alt="Ema Suranta (kiri), Founder Komunitas Bukit Berlian di Desa&nbsp;Kertamulya. (Dok.&nbsp;Bukit Berlian)" width="100%">
<figcaption>Ema Suranta (kiri), Founder Komunitas Bukit Berlian di Desa&nbsp;Kertamulya. (Dok.&nbsp;Bukit Berlian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wilayah Bandung Raya dan sekitarnya masih dihadapkan dengan masalah sampah. Volume sampah tidak sebanding dengan jumlah penampungan. Langkah pemilahan sampah di tingkat rumah tangga pun tidak berjalan optimal. Pun ada komunitas yang bergerak di bidang persampahan, jumlahnya belum mampu mengakomodasi jumlah sampah yang diproduksi di setiap rumah tangga. Namun, apa pun itu kondisinya masih ada beberapa masyarakat yang memiliki perhatian untuk kondisi lingkungan agar bersih dari sampah. Minimal sampah yang diproduksi di rumah tangga dapat dikendalikan dan menghasilkan nilai baru. Beberapa tahun lalu, Ema Suranta tergerak hatinya agar insiden ledakan TPA Sarimukti jangan sampai terulang lagi. Lantas, dia memulai dari langkah kecil, yakni membentuk bank sampah dengan anggota para perempuan di sekitar tempat tinggalnya, Desa Kertamulya, Kabupaten Bandung Barat. Komunitas itu diberi nama Bukit Berlian. Kegiatan awal komunitas Bukit Berlian adalah mengumpulkan sampah anorganik, seperti botol atau plastik. Sebagai pemanis untuk menarik antusiasme warga, Ema menyediakan produk rumah tangga untuk ditukar dengan sampah yang disetorkan. Langkah itu berjalan efektif. Sebanyak 83 perempuan bergabung sebagai anggota. Ternyata, mengolah sampah anorganik tidak cukup untuk mengurangi pasokan limbah secara signifikan. Sampah organik juga harus bisa dikurangi. Ema lantas mencari cara agar Bukit Berlian mampu mengelola sampah organik. Kebetulan dia memiliki teman di Bening Saguling Foundation (BSF) di Cihampelas yang sudah membudidayakan maggot atau Black Soldier Fly (BSF). Sampah organik dari Bukit Berlian pun dikirim ke sana. Seiring berjalannya waktu, Ema memberanikan diri mengolah sampah organik sendiri. Langkah itu mendapat perhatian dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dia mendapat pinjaman lunak dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Semula dia mendapat pinjamanRp 3 juta. Uang itu digunakan untuk membeli perlengkapan tambahan dan 10 unit biopond yaitu boks budi daya maggot. Pada Desember 2023, PNM memberikan bantuan berupa kandang maggot, hasil dari renovasi kandang burung puyuh. Pada 2024, Bukit Berlian kembali mendapat bantuan pembiayaan ultramikro lagi dari PNM. Kini bank sampah Bukit Berlian sudah memiliki 120 anggota. Semua berasal dari lingkungan Rukun Warga (RW) tempat Ema tinggal. Mereka bisa mengolah 15 ton sampah organik setiap bulan. Sampah anorganik tidak dihitung karena jumlahnya belum banyak. Dari pengolahan sampah itu, Bukit Berlian mampu menghasilkan produksi 2 ton maggot. Mereka bisa panen dalam waktu 24 hari. Maggot yang diproduksi biasanya untuk pakan ternak, ikan dan unggas. Bentuknya berupa fresh maggot. Yakni, maggot dibersihkan saja dari kotoran. Ada juga produksi dry maggot, tepung maggot, dan peled untuk ikan eksotis atau ikan hias. Selama ini, Bukit Berlian mengumpulkan sampah dua kali dalam seminggu. Kalau petugas sampah &lsquo;konvensional&rsquo; biasanya mengambil sampah sekali dalam seminggu. Dampaknya, rumah anggota bank sampah menjadi lebih bersih karena frekuensi pengambilan itu. Pada awalnya, penyerap terbesar maggot produksi Bukit Berlian adalah para peternak ayam petelur. Namun, sekarang off taker itu tidak ada lagi. &ldquo;Jadi sekarang kami serap sendiri produk maggot untuk ternak lele,&rdquo; Ema mnejelaskan. Kini Bukit Berlian sudah memiliki pembudidayaan ikan lele sendiri. Budi daya itu mendapat dukungan dari desa. Sehingga, kolam ikan lele Bukit Berlian mendapat bantuan bibit dari desa 5.000 ekor ikan lele. "Ketika panen, kami mengundang Pak Kades dan warga sekitar. Pulangnya warga mendapat oleh-oleh ikan lele hasil panen," kenang Ema. Dari pengalaman mengelola Bukit Berlian, Ema mengatakan, sampah jangan dibuang begitu saja. Semua bisa diolah dan dikurangi jumlahnya. Lebih dari itu, pengolahan sampah malah punya nilai ekonomi sendiri. Menurut Ema, menyelesaikan masalah sampah tidak bisa hanya mengatasi persoalan di hilir. Contohnya memperluas area TPA, menambah mesin, dan seterusnya. Persoalan di hulu juga mesti dibenahi. Kalau pasokan terus bertambah, pastilah persoalan sampah tak kunjung selesai. &ldquo;Makanya, kami ingin Pak KDM bisa berkunjung ke Bukit Berlian di Kertamulya untuk melihat apa yang kami sudah lakukan,&rdquo; Ema Suranta berharap. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam unggahan akun media sosialnnya mengatakan, saat ini sudah terjadi darurat sampah di beberapa wilayahnya. &ldquo;Khususnya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat," ujar Dedi Mulyadi yang biasa disapa menjadi KDM alias Kang Dedi Mulyadi. Untuk masalah sampah, KDM lantas menggandeng mantan Bupati Banyumas dua periode Achmad Husein. Achmad Husein dianggap berpengalaman mengelola sampah ketika masih menjabat. Untuk itu, KDM berharap Achmad Husein bisa membantu masalah TPA Sarimukti. &ldquo;(Kalau) berhasil di Sarimukti, kita terapkan di seluruh provinsi Jabar.&rdquo;

Wilayah Bandung Raya dan sekitarnya masih dihadapkan dengan masalah sampah. Volume sampah tidak sebanding dengan jumlah penampungan.

Memulai dari Langkah Kecil, Sampah yang Dikelola dari Hulu Memberi Hasil Besar untuk Emak-Emak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/JKT_BANJIR-MASIH-MENGENAGI-WILAYAH-KEMBANGAN_HANHNG-HAMBARA_05032025-10-1880491227.jpg" alt="Sejumlah kendaraan terjebak banjir di Jalan Kembangan Selatan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan terjebak banjir di Jalan Kembangan Selatan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat, khususnya terjadi di wilayah Bekasi. Luapan itu diduga merupakan air kiriman dari Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang dilanda hujan deras, serta kurangnya konservasi lahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar tata kota, Nirwono Joga menilai, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tata ruang. Ia menyebut, konservasi lahan dari hulu sampai hilir saat ini mengalami kerapuhan akibat masifnya pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita bandingkan 2020-2025 yang kemarin, praktis sebenarnya tidak banyak perubahan terhadap tata ruang, artinya tata ruangnya semakin masif berubah. Apa itu? dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari atas yang seharusnya sebagai daerah konservasi lahan, dimana fungsi utamanya adalah resapan air, justru sekarang berkembang menjadi tempat tujuan wisata, pembangunan hotel, vila itu kan tetap masif di Puncak," kata Nirwono Joga dikonfirmasi, Minggu (9/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015740249/benarkah-kembang-kol-bisa-menurunkan-berat-badan-ini-fakta-ilmiahnya">Benarkah Kembang Kol Bisa Menurunkan Berat Badan? Ini Fakta Ilmiahnya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, akibat masifnya pembangunan di Puncak, Bogor, mengakibatkan kemampuan daya serap air berkurang. Hal itu juga yang mengakibatkan longsor dan air mengalir deras langsung ke aliran sungai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemampuan daya serapnya kan otomatis berkurang, secara alami bahwa air yang tidak terserap secara optimal tadi tentu akan mengalir ke sungai," ujar Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menduga, air yang tidak tertahan dari hulu mengakibatkan langsung mengalir ke sungai-sungai, sehingga tidak tertahan dan mengalir ke wilayah, Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah sungai-sungai inilah yang kemudian turun ke bawah, yang kemudian mengalir ke Jakarta, Bekasi dan Tangerang juga kalau kita perhatikan," ungkap Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015740241/7-perilaku-yang-harus-anda-hindari-saat-buka-puasa-bersama-agar-silaturahmi-tetap-terjaga">7 Perilaku yang Harus Anda Hindari saat Buka Puasa Bersama agar Silaturahmi Tetap Terjaga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara di hilir, sungai-sungai juga sudah mengecil akibat padatnya pemukiman. Hal itu yang mengakibatkan banjir besar yang melanda wilayah Bekasi, pada Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sungai-sungai tadi ikut mengecil, menyusut, kemudian mendangkal, karena kiri kanannya sudah banyak perubahan, itu juga tidak hanya terjadi di hulu, tapi juga di hilir. Puncaknya kita lihat di Bekasi misalnya, dimana di sekitar Kali Bekasi, kemudian ada Sungai Cikeas dan Cileungsi di atasnya, itu kan semuanya berubah fungsi jadi pemukiman," urai Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, wilayah bantaran sungai yang seharusnya menjadi resapan air, saat ini sudah dipadati pemukiman. Sehingga debit air yang tinggi tidak mampu menahan aliran sungai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Daerah aliran sungai yang seharusnya membantu penyerapan limpasan air hujan ataupun limpasan air sungai pada saat musim hujan, tidak bisa tertampung. Karena kiri kanannya sudah penuh bangunan," papar Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku tidak heran jika Bekasi dilanda banjir. Sebab, wilayah yang dulu merupakan rawa-rawa dan sawah saat ini malah ditumbuhi bangunan dan beton-beton pencakar langit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian di Bekasi misalnya, yang dulu berupa rawa-rawa, setu, embung alami bahkan kemudian ada sawah, kini berubah menjadi pemukiman. Sehingga tidak heran, mau hujan sedang atau lebat, daerah-daerah tsb pasti akan terdampak banjir," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Konservasi lahan dari hulu sampai hilir saat ini mengalami kerapuhan akibat masifnya pembangunan. Sehingga, banjir semakin meluas.

Banjir di Jabodetabek Akibat Hulu Rapuh Konservasi dan Hilir Padat Pemukiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/PGE-2777294718.jpg" alt="Salah satu wilayah kerja PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE)." width="100%">
<figcaption>Salah satu wilayah kerja PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), emiten anak usaha PT Pertamina (Persero) yang berfokus di bidang energi panas bumi, secara konsisten terus menunjukkan pertumbuhan laba dan pendapatan yang positif pada tahun 2023. Kinerja unggul ini diperoleh melalui strategi efisiensi, penjualan uap dan listrik, dan pendapatan lainnya, seiring dengan ekspansi perusahaan dalam menggali potensi panas bumi di Indonesia. Menurut laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit (audited) dan disampaikan kepada publik pada 1 Maret 2024, PGE pada 2023 mencatatkan laba bersih sebesar USD 163,57 juta, meningkat signifikan sebesar 28,47 persen dari tahun 2022 sebesar USD 127,32 juta. Sementara itu, pendapatan pada tahun 2023 mencapai USD 406,29 juta, naik dari USD 386,07 juta pada tahun sebelumnya. Penjualan mengalami peningkatan dengan kontribusi utama berasal dari area Kamojang sebesar USD 151,51 juta, diikuti secara berurutan oleh Ulubelu sebesar USD 120,18 juta, area Lahendong sebesar USD 83,88 juta, area Lumut Balai USD 41,32 juta, dan area Karaha dengan USD 9,38 juta. Di tengah pertumbuhan laba dan pendapatan, beban penjualan perseroan hanya mengalami kenaikan 3,33 persen menjadi USD 178,98 juta dari USD 173,21 juta pada tahun 2022. Margin laba bersih yang mengalami kenaikan menjadi 40 persen dari 33 persen pada&nbsp;2022 menunjukkan kemampuan PGE dalam meningkatkan kinerja produksi dan mengendalikan beban penjualan yang menunjukkan konsistensi PGE dalam melaksanakan Operational Excellence. &ldquo;Kinerja yang kami capai pada tahun 2023 ini merupakan bukti komitmen dan konsistensi PGE dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai upaya efisiensi dan optimalisasi aset produksi. Pencapaian ini juga menegaskan prospek cerah industri panas bumi,&rdquo; kata Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy, Julfi Hadi, dalam keterangan resmi, Senin (4/3). &ldquo;Sebagai pemimpin dalam energi hijau global, kami bertekad untuk terus mengembangkan potensi energi panas bumi di Indonesia dan wilayah lain di dunia,&rdquo; tambahnya. PGE terus melakukan ekspansi melalui eksplorasi potensi panas bumi dan pengoptimalan wilayah kerja untuk percepatan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Perseroan hingga 1 GW dalam 2&nbsp;tahun ke depan. Pada tahun 2023, perseroan mengoperasikan&nbsp;enam area operasi sendiri. PGE memiki rekam jejak dalam pengembangan dan pengelolaan proyek panas bumi yang efektif di beragam wilayah di Indonesia dan aset panas bumi PGE telah secara konsisten mencapai reliabilitas operasional yang tinggi, melebihi 96 persen sejak tahun 2019. Lebih lanjut, kinerja produksi (operasi sendiri) pada tahun 2023 mencapai 4.735 GWh, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 4.620 GWh. Dari segi rating Environment, Social and Governance (ESG), pada 2023 PGE berhasil mempertahankan posisi teratas dalam penilaian ESG di Indonesia dan menempati peringkat ketiga secara global sebagai perusahaan dalam sektor utilitas. PGE juga terus mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia pada 2060 melalui skema perdagangan karbon. Pada 2023, perseroan berkontribusi di pasar karbon domestik dengan penjualan carbon credit sebesar USD 0,76 juta atau setara 864.209 ton CO2eq dibandingkan USD 0,75 juta pada 2022.

Penjualan mengalami peningkatan dengan kontribusi utama berasal dari area Kamojang sebesar USD 151,51 juta.

Laba Bersih Pertamina Geothermal Energy Capai USD 163,57 Juta, PLTP Kamojang Masih jadi Tulang Punggung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/tenaga-panel-surya-67272589.jpg" alt="AIR LAYAK DIKONSUMSI: Rombongan Wahana Visi Indonesia bersama perangkat dan warga Desa Basmuti, Timor Tengah Selatan, mengunjungi sumber mata air (24/5)." width="100%">
<figcaption>AIR LAYAK DIKONSUMSI: Rombongan Wahana Visi Indonesia bersama perangkat dan warga Desa Basmuti, Timor Tengah Selatan, mengunjungi sumber mata air (24/5).</figcaption>
</figure> Wahana Visi Indonesia butuh waktu enam bulan untuk menyelesaikan jaringan dengan tingkat kerumitan tinggi, hingga akhirnya air sampai ke lingkungan penduduk. Juga, berefek pada penurunan angka tengkes. TAUFIQ ARDYANSYAH, Timor Tengah Selatan --- YOHANIS Panab kini tak perlu lagi menapaki jalan berbatu naik-turun sepanjang 2 kilometer untuk menuju lembah. Tak perlu lagi bersusah payah menggotong empat jeriken, yang satu di antaranya isinya pasti habis di jalan untuk diminum, saking beratnya akses menuju ke sumber air. &rsquo;&rsquo;Jadi, yang dibawa ke rumah tersisa tiga jeriken air untuk keperluan malam dan pagi. Esoknya, saya kembali ke sumber mata air di lembah,&rsquo;&rsquo; ujar Yohanis, pendeta di Desa Basmuti, Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, menceritakan pergulatannya mencari air bersih kepada Jawa Pos dan sejumlah media lain yang diundang Wahana Visi Indonesia (WVI) ke sana bulan lalu (24/5). Basmuti merupakan salah satu desa yang mendapat pendampingan WVI. Desa itu memiliki tiga dusun dan ketiganya punya problem yang sama: kekurangan air bersih. &rsquo;&rsquo;Sumber air di Desa Basmuti ada di lereng gunung. Jauh dari rumah-rumah penduduk,&rsquo;&rsquo; ucap Wempy G. Biliu, kepala Desa Basmuti. Nah, per Maret lalu, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang: stok air bersih yang bisa didapatkan di lingkungan penduduk. Itu setelah WVI, dengan bantuan pengumpulan dana swasta serta warga desa yang antusias membantu, berhasil membangun jaringan air bersih. Itu pun lewat proses yang tidak mudah. Area Program Manager WVI Cluster Timor dan Alor Berwaddin Ibrani Simbolon menjelaskan, sumber air di Basmuti ada di hilir, sedangkan lingkungan penduduk berada di hulu. Artinya, air perlu didorong dari hilir ke hulu. Tingkat kerumitannya tinggi. Karena itu, proses pembangunannya membutuhkan waktu enam bulan, dari Agustus 2022 sampai Maret 2023. &rsquo;&rsquo;Awalnya, kami harus mengamankan mata airnya dulu. Lalu, air dari sumber mata air disalurkan ke bak kontrol,&rsquo;&rsquo; jelas Berwaddin. Dia melanjutkan, air di bak kontrol lalu disalurkan ke sumur pompa. Dari sumur pompa, air didorong ke hulu menuju bak transit. Jarak sumur pompa dengan bak transit sekitar 1 kilometer. Bagaimana cara mendorong air dari sumur pompa menuju ke bak transit? &rsquo;&rsquo;Kami menggunakan panel surya sebagai tenaga pembangkit pompa,&rsquo;&rsquo; ungkap Berwaddin. &rsquo;&rsquo;Dari bak transit, air menuju ke reservoir. Setelah itu, didistribusikan ke keran umum,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Partisipasi masyarakat, lanjut dia, luar biasa. Bahkan, komite air Desa Basmuti harus membuat jadwal untuk membagi warga yang bertugas membantu. Bewaddin menerangkan, air yang dihasilkan dari jaringan air bersih sudah diuji kebersihannya. Dan, bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak. Namun, saat ini baru dusun 1 yang terlayani sepenuhnya air bersih. Dusun 2 baru sebagian dan dusun 3 belum seluruhnya. Karena itu, WVI, sebuah yayasan sosial kemanusiaan Kristen, sedang mengupayakan agar jaringan air bersih bisa merata ke tiga dusun tersebut. Yang pasti, kata Wempy, ketersediaan jaringan air bersih juga membantu Pemerintah Desa Basmuti menekan angka stunting atau tengkes. Pada 2022, angkanya mencapai 27 anak. &rsquo;&rsquo;Sekarang berkurang menjadi 17 anak,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Upaya penekanan angka tengkes juga dilakukan di Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, TTS, yang juga merupakan desa dalam pendampingan WVI. Salah satu langkah nyata dengan mengantarkan makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak yang mengalami stunting. Bukan sehari atau dua hari, melainkan 90 hari. Menu yang disajikan pun beragam. Satu porsi nasi dipadukan dengan telur rebus, ayam goreng tepung, tahu kecap, dan sayuran. Ada juga pisang sebagai menu penutup. Itu untuk ibu hamil. Untuk anak tengkes, menunya berbeda. Yakni, bubur dicampur daun kelor beserta lauk-pauk lain. Setiap hari, ibu hamil dan anak stunting masing-masing mendapat satu porsi. Astri, pengurus PKK Desa Sopo, menjelaskan, upaya pemberian makanan sehat kepada ibu hamil membuahkan hasil. Setelah program itu berjalan, kebanyakan ibu hamil melahirkan bayi dengan berat badan di atas 2,5 kilogram. &rsquo;&rsquo;Puji Tuhan. Ini suatu kesenangan tersendiri, mengingat kami masih bergumul dengan angka stunting yang tinggi,&rsquo;&rsquo; terangnya. (*/c18/ttg)

Wahana Visi Indonesia butuh waktu enam bulan untuk menyelesaikan jaringan dengan tingkat kerumitan tinggi, hingga akhirnya air sampai.

Ketika Panel Surya Jadi Tenaga Pembangkit Pompa Pendorong Air Bersih dari Hilir ke Hulu

hulu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hulu