<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/IMG-20240727-WA0000-47540149.jpg" alt="Moch Ali Imron. (Tazkia Royyan Hikmatiar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Moch Ali Imron. (Tazkia Royyan Hikmatiar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akademisi Moch Ali Imron menyatakan siap dihukum mati bila nantinya ia melakukan praktik korupsi. Hal itu dijanjikan usai lolos seleksi administrasi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imron juga menantang ratusan Capim KPK untuk menjanjikan hal serupa jika nantinya lolos seleksi dan menjadi pimpinan KPK. "Berani nggak calon pimpinan KPK ini jika terpilih nanti dan dilantik untuk menyiapkan peti mati untuk dirinya? Kalau saya berani. Setelah nanti dilantik, saya akan menyiapkan peti mati untuk diri saya sendiri jika saya tersandung korupsi," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (27/7). Ali Imron lantas mengungkit kasus dugaan adanya pemerasan terhadap tersangka oleh pimpinan KPK yang dilakukan Firli Bahuri. Menurut dia, jika benar terbukti sudah sepatutnya dihukum mati. "Itu harus dihukum mati sebetulnya, biar jera. KPK sudah dibayar sama negara dan negara juga harus ikut andil memperbesar pendapatan, memenuhi kebutuhan KPK biar nggak terjadi korupsi. Saya duduk di sana, bismillah secara lahir batin, saya ingin memperbaiki negeri ini," ungkapnya. "Ketika saya terpilih dan dilantik, saya akan siapkan kontrak, silakan hukum mati saya jika saya korupsi dan memakai peti mati yang saya siapkan sendiri, kita taruh peti mati itu di gedung KPK," sambung pengusaha travel itu. Dosen kampus STIE Kusuma Negara itu juga mengaku ingin memberantas korupsi yang menurutnya menjadi biang kemiskinan bangsa Indonesia. "Menurut saya, penyebab utama bangsa ini miskin adalah korupsi, maka korupsi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," tegasnha. Namun, ungkapnya, untuk membersihkan bahaya laten korupsi ini, pimpinan KPK hingga penyidik di dalamnya harus bersih terlebih dahulu. Untuk itu, Doktor lulusan Universitas Islam Untuk diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 telah mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK Pendaftar yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tes tulis yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Jakarta Selatan, pada Rabu (31/7/2024). Tes tulis capim KPK digelar mulai 07.00 WIB-11.00 WIB. Masyarakat diharapkan memberikan tanggapan atas nama-nama yang lulus proses seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat bisa disampaikan mulai 24 Juli-24 Agustus 2024.

Peserta calon pimpinan KPK Moch Ali Imron menyatakan siap dihukum mati jika dirinya terbukti melakukan tindak pindana korupsi.

Baru Lolos Administrasi, Capim KPK Moch Ali Imron Janji Berani Mati Jika Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/Mohammadi-2000046219.jpg" alt="Tokoh aktivis hak asasi manusia dan perempuan dari Iran, Narges Mohammadi." width="100%">
<figcaption>Tokoh aktivis hak asasi manusia dan perempuan dari Iran, Narges Mohammadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pembela hak-hak perempuan Iran yang saat ini tengah dipenjara, Narges Mohammadi, telah memenangi Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2023 pada Jumat (6/10), sebagai teguran kepada para pemimpin teokratis Teheran dan dorongan untuk pengunjuk rasa anti-pemerintah, telah memicu kecaman dari negara asal Mohammadi, yakni Iran. <div>Komite pembuat penghargaan menyatakan penghargaan tersebut diberikan untuk menghormati mereka yang berada di balik demonstrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Iran dan menyerukan pembebasan Mohammadi, 51 tahun, yang telah berkampanye selama tiga dekade&nbsp;untuk hak-hak perempuan dan penghapusan hukuman mati.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami berharap dapat mengirimkan pesan kepada perempuan di seluruh dunia yang hidup dalam kondisi di mana mereka didiskriminasi secara sistematis, 'miliki keberanian, dan teruslah maju'," kata Berit Reiss-Andersen, ketua Komite Nobel Norwegia dilansir dari Reuters.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami ingin memberikan hadiah untuk menyemangati Narges Mohammadi dan ratusan ribu orang yang menyerukan 'perempuan, kehidupan, kebebasan' di Iran," tambahnya, mengacu pada slogan utama gerakan protes tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013031188/renggut-ratusan-nyawa-tragedi-maut-di-pesta-pernikahan-irak-tuai-sorotan">Renggut Ratusan Nyawa! Tragedi Maut di Pesta Pernikahan Irak Tuai Sorotan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Teheran, yang menyebut protes yang dipimpin Barat sebagai subversi, menuduh komite Nobel ikut campur dan mempolitisasi masalah hak asasi manusia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tindakan Komite Perdamaian Nobel adalah langkah politik yang sejalan dengan kebijakan intervensionis dan anti-Iran dari beberapa pemerintah Eropa," kata Nasser Kanaani, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Komite Nobel Perdamaian telah memberikan hadiah kepada seseorang yang dihukum karena pelanggaran hukum dan tindakan kriminal berulang kali, dan kami mengutuk hal ini sebagai tindakan yang bias dan bermotif politik," tambahnya dalam pernyataan yang dimuat oleh media pemerintah.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mohammadi seperti dikutip New York Times mengatakan dia tidak akan berhenti berjuang untuk demokrasi dan kesetaraan, bahkan jika itu berarti harus tetap berada di penjara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Saya akan terus berjuang melawan diskriminasi tanpa henti, tirani dan penindasan berbasis gender yang dilakukan oleh pemerintahan agama yang menindas pembebasan perempuan," kata surat kabar itu mengutip ucapannya dalam sebuah pernyataan, yang dikatakannya setelah pengumuman Nobel dikeluarkan.</div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div> </div>

Berada di penjara, Narges Mohammadi, telah memenangi Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2023 pada Jumat (6/10).

Aktivis HAM dan Perempuan Asal Iran yang Tengah Dipenjara, Narges Mohammadi Menangi Hadiah Nobel Perdamaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masih-tempati-lahan-polri-kapan-bnn-punya-markas-sendiri_m_.jpg" alt="Ilustrasi Kantor BNN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor BNN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mendalami kasus Anggota DPRD Palembang berinisial D yang nyambi sebagai bandar narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman berat.  "Semua bandar pantas mendapatkan hukuman mati, yang bersangkutan adalah bandar," kata Kepala Biro Humas Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono saat dihubungi, Rabu (30/9).  Kendati demikian, Sulistyo mengatakan, BNN tidak akan memgintervensi hukuman kepada D. Sebab hal itu akan diputuskan dalam persidangan di pengadilan.  "Semuanya adalah kewenangan pengadilan untuk memutuskan hukuman apa yang pantas," jelasnya.  Sebelumnya, BNN menangkap seorang anggota DPRD Palembang berinisial D karena diduga menjadi bandar narkoba. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan dua orang kurir naroba berinisial W dan A.  "Saat itu mereka menerima paket berisi 30 ribu butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada Selasa, 22 September 2020," kata Kepala Biro Humas Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo saat dikonfirmasi, Jumat (25/9).  Kepada petugas Y mengaku diperintah oleh suaminta sendiri berinisial J untuk membawa narkoba tersebut. Usai dilakukan pengejaran, J pun ditangkap di kediamannya di Jalan Buyut Tampah, Bukit Baru, Palembang.  Dari tangan J, BNN menemukan 1 kg sabu yang disimpan di dalam anak tangga rumah. "Pasangan suami istri ini mengaku diperintah oleh D (anggota DPRD Palembang), untuk menyimpan narkotika tersebut," jelas Sulistyo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dda-8umhngE

Anggota Dewan Punya Sabu Senilai Rp 10 M, BNN: Pantas Dihukum Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/irak-hukum-mati-pemuda-isis-asal-belgia_m_.jpg" alt="Ilustrasi simpatisan ISIS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi simpatisan ISIS</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Irak menjatuhkan hukuman mati pada seorang pemuda Belgia karena menjadi anggota ISIS. Dilansir dari reuters pada Senin (18/3), hukuman tersebut menjadi salah satu dari hukuman bagi puluhan warga negara asing yang menghadapi hukuman mati di Irak. Irak telah mengadili ratusan orang yang dicurigai sebagai anggota kelompok ISIS garis keras. Pengadilan Kriminal Pusat di Baghdad menyerahkan warga negara Belgia, Bilal Al Marchohi, 23, untuk dihukum mati karena melakukan operasi ISIS di wilayahnya. Selama satu jam persidangan, hakim ketua membacakan bagian-bagian dari pengakuan Marchohi yang ditandatangani dan menunjukkan video dan foto-foto yang membuktikan keanggotaannya di dalam ISIS. Gambar-gambar dari telepon yang ditemukan miliknya pada saat penangkapannya menunjukkan, Marchohi membawa pistol dan isyarat-isyarat berafiliasi dengan ISIS. Beberapa foto memperlihatkan dia menggendong putranya yang masih bayi. Awalnya Marchohi membantah semua tuduhan terhadapnya di pengadilan termasuk bahwa dia adalah anggota ISIS. "Saya seharusnya tidak dituntut di Irak. Saya harus dituntut di Belgia. Saya adalah warga negara Belgia," kata Marchohi membela diri. Hakim Jumaa Saidi mengatakan di pengadilan, foto-foto itu adalah bukti nyata bahwa Marchohi adalah anggota ISIS. Seorang penerjemah ditunjuk oleh hakim untuk Marchohi, yang berbicara dalam bahasa Inggris selama persidangan. Marchohi juga diberikan pengacara yang ditunjuk pengadilan selama persidangan. Perwakilan konsuler Belgia juga menghadiri persidangan. Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan, pihaknya tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan tetapi telah menjelaskan kepada Pemerintah Irak kalau mereka menolak hukuman mati. "Kami telah melakukannya beberapa kali, bahkan sebelum Marchohi dan Jadaoun diadili," kata Juru Bicara Kementerian LUar Negeri Belgia di Brussels. Keluarga Marchohi, yang tinggal di Kota Antwerp menolak berkomentar.

Irak Hukum Mati Pemuda ISIS Asal Belgia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jepang-hukum-gantung-2-pria_m_.jpg" alt="Jepang menggantung dua pria yang dihukum terkait pembunuhan pada Kamis (27/12) sehingga jumlah eksekusi tahun ini menjadi 15 orang" width="100%">
<figcaption>Jepang menggantung dua pria yang dihukum terkait pembunuhan pada Kamis (27/12) sehingga jumlah eksekusi tahun ini menjadi 15 orang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jepang menggantung dua pria yang dihukum terkait pembunuhan pada Kamis (27/12)&nbsp;sehingga jumlah eksekusi tahun ini menjadi 15 orang. Ini&nbsp;jadi&nbsp;jumlah tertinggi selama beberapa tahun. Dengan lebih dari 100 narapidana yang dijatuhi hukuman mati, Jepang adalah salah satu dari sedikit negara maju yang mempertahankan hukuman mati. Dukungan publik terhadap hal tersebut tetap tinggi meskipun ada kritik internasional, termasuk dari kelompok-kelompok hak asasi. Kedua orang yang dieksekjsi Keizo Kawamura, 60 tahun, dan Hiroya Suemori, 67 tahun, yang dihukum&nbsp;karena mencekik&nbsp; seorang kepala perusahaan investasi dan karyawan. Setelah mencuri 100 juta Yen, mereka mengubur kedua mayat itu di beton di pegunungan. Hukuman mati mereka dijatuhkan pada tahun 2004. "Ini adalah kejahatan yang sangat kejam yang mengguncang masyarakat," kata Menteri Kehakiman Takashi Yamashita dilansir dari Japan Today Kamis (27/12). Menteri, yang adalah mantan jaksa penuntut, mengatakan, ia memerintahkan eksekusi setelah pertimbangan yang cermat. Dia juga menjelaskan bahwa Jepang tidak akan menghentikan hukuman mati dalam waktu dekat. "Pelaku kejahatan keji tidak bisa menghindari hukuman mati," katanya. "Saya yakin tidak pantas menghapus hukuman mati." Hukuman gantung ini datang lima bulan setelah Jepang melakukan eksekusi anggota sekte yang dihukum mati karena peran mereka dalam serangan gas sarin yang fatal 1995 di kereta bawah tanah Tokyo dan kejahatan lainnya. Sebanyak 13 orang pemilik kultus Aum Shinrikyo, termasuk mantan guru Shoko Asahara dieksekusi pada Juli.&nbsp;Eksekusi masal itu memicu sejumlah kritik dari kelompok-kelompok HAM, termasuk Amnesty International. Media lokal mengatakan, pihak berwenang menginginkan hukuman mati terhadap anggota Aum dilakukan sebelum Kaisar Jepang turun tahta tahun depan, ketika era kekaisaran baru akan dimulai.

Jepang Hukum Gantung 2 Pria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mesir-hukum-mati-75-pengunjuk-rasa-ikhwanul-muslimin_m_231806.jpg" alt="Mesir menghukum mati 75 warganya pada Sabtu, (28/7)" width="100%">
<figcaption>Mesir menghukum mati 75 warganya pada Sabtu, (28/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mesir menghukum mati 75 warganya pada Sabtu, (28/7). Mereka yang dihukum mati sebelumnya ditangkap karena melakukan aksi damai pada Agustus 2013. Protes dari berbagai lembaga HAM internasional pun mencuat lantaran putusan kontroversial tersebut. Seperti dilansir Ahram Online, beberapa orang di antara 75 terdakwa tersebut merupakan tokoh senior Ikhwanul Muslimin. Organisasi yang kini dilabeli teroris oleh Pemerintah Mesir. Antara lain Essam El Erian, Mohamed Beltagy, dan Wagdy Ghoneim. Mereka dinilai menjadi otak dalam aksi duduk bersama selama sebulan tersebut. Dalam putusan itu, 44 terdakwa menghadiri persidangan karena sudah ditangkap oleh aparat. Sedangkan 31 lainnya tak hadir. Meski demikian Pengadilan Kairo tetap menjatuhkan hukuman mati tersebut. &rdquo;Keputusan ini sangat tidak adil. Warga dijatuhi hukuman mati. Tapi, tidak satupun aparat yang diproses secara hukum. Saya khawatir pertimbangan mufti besar hanya formalitas,&rdquo; ujar perwakilan Amnesty International, LSM HAM yang bermarkas di Inggris, kepada Al Jazeera seperti dilansir JPNN (Jawa Pos Grup). Pakar Politik Maged Mandour mengatakan, kemungkinan perubahan keputusan itu sangat kecil. Sebab tidak ada terdakwa dalam kasus tersebut yang mendapatkan proses hukum yang adil. &rdquo;Pengadilan ini jelas sangat kental dengan politik. Tuduhan yang dikeluarkan sangat menggelikan dan sulit dibuktikan,&rdquo; ujar Mandour. Pemerintah Mesir tetap pada pendirian bahwa tindakan aparat sudah benar. Mereka mengatakan, aparat sudah mempersilakan pendemo agar pulang dengan teratur. Namun mereka mengklaim oknum dari Ikhwanul Muslimin malah menyerang aparat sehingga harus dihukum. Beberapa jam setelah putusan tersebut, Twitter pun mulai ramai dengan tagar #LeaveSisi. Tagar itu menyinggung Presiden Abdel Fattah Al Sisi yang baru terpilih kembali Maret tahun ini agar turun dari jabatannya. Ia sangat benci dengan gerakan Ikhwanul Muslimin.

Mesir Hukum Mati 75 Pengunjuk Rasa Ikhwanul Muslimin

hukum mati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hukum mati