<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga sangat mengecam perbuatan biadab seorang ayah terhadap dua anak perempuan. Bintang Puspayoga mendesak aparat hukum untuk memberikan hukuman kebiri kepada pelaku.  “KemenPPPA mendorong agar hukum ditegakkan dengan memberi hukuman maksimal. Jangan ada disparitas pemidanaan atau perbedaan hukuman bagi pelaku, dan berlaku sama di berbagai daerah seluruh provinsi di Indonesia, agar ada efek jera,” kata Bintang dalam keterangan tertulis, Senin (28/3).  Adapun kasus pemerkosaan dilakukan oleh YK, 43, Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut). Dia menodai dua anaknya kandungnya yang berusia 14 dan 20 tahun.  Perbuatan keji sang pelaku terungkap setelah korban yang berusia 14 tahun berani melaporkan perbuatan ayahnya kepada sang Paman. Kasus itu dibawa ke Kepala Desa dan dilaporkan ke Polsek Likupang.  Menteri Bintang Puspayoga mendesak UU Nomor 17 Tahun 2016 ditegakkan. Hukuman itu bisa berupa kebiri.  Sementara itu, Asisten Deputi Pelayanan Anak Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Robert Parlindungan Sitinjak mengaku telah melimpahkan kasus pemerkosaan di Likupang ke Polres Minahasa Utara. Kini, sang pelaku berinisial YK sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Minahasa Utara.  Menurut Robert, pelaku bisa berpotensi dijerat hukuman berlapis. Seperti kebiri kimia, hukuman pidana mati, atau kurungan seumur hidup. Potensi hukuman itu jika sang pelaku terbukti melakukan kekerasan atau ancaman memaksa kedua anaknya melakukan persetubuhan dengannya.  Ditambah pula pelaku adalah orang tua korban. Parahnya lagi korban berjumlah dua orang yang merupakan anak kandung pelaku. Hal itu sesuai yang tertuang pada pasal 76D UU 35/2014 jo Pasal 81 ayat 1, 3, 5, 6, 7 UU 17/2016 tentang Penetapan Perppu nomor 1/2016 tentang Perubahan ke-2 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dengan ancaman hukuman pidana mati, seumur hidup atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.  “Pelaku juga dapat diberikan pidana tambahan berupa Pengumuman Identitas Pelaku; kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada Pelaku,” kata Robert.

Menteri PPPA Puspayoga Desak Pemerkosa 2 Anak Kandung Dihukum Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pemilik pondok pesantren di kawasan Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan memperkosa santrinya sebanyak 21 orang. Bahkan delapan orang santri telah melahirkan anak dari Herry Wirawan.  Anggota DPR Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Polri mengusut kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Kota Bandung hingga tuntas. Proses penegakan hukum dalam perkara ini mesti menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberi rasa adil terhadap para korban.  "Sebagai alumnus santri, saya mengutuk tindak kekerasan seksual oleh pelaku kepada santri. Pelaku tidak berhak menyandang status guru atau ustaz karena telah melakukan tindakan tercela dan melawan hukum," ujar Eva kepada wartawan, Rabu (15/12).  Menurut Eva, kekerasan seksual tersebut telah mencemarkan nama baik pondok pesantren yang telah banyak berjasa terhadap perjalanan bangsa. Termasuk pula dalam membentuk tatanan masyarakat agamis serta patriotik terhadap bangsa dan negara.  Karena itu, legislator Partai Nasdem ini meminta kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bekerja sama memberikan keadilan kepada para korban. Tidak kalah penting, seluruh aparat penegak hukum mesti memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk menjauhi perbuatan serupa.  "Pelaku harus diberikan hukuman maksimal dan dibuat jera karena perbuatan pelaku tidak hanya menciderai hidup anak-anak penerus bangsa, namun juga telah melukai kepercayaan masyarakat kepada pendidik atau guru. Pelaku melakukan tindakan melanggar nilai agama, hukum dan moral, terlebih mengatas namakan bagian dari pengasuh pesantren," katanya.  Eva juga mengingatkan kepada pihak berwenang untuk menjaga transparansi seluruh proses penanganan kasus ini. Nama baik serta integritas penegak hukum dipertaruhkan dalam penanganan perkara tersebut.  "Saya harap kasus ini bisa diselesaikan dengan putusan yang bisa mencerminkan rasa keadilan bagi masyaraka," ungkapnya.  Eva juga meminta agar pelaku dihukum kebiri kimia. Hal ini karena pelaku telah merusak masa depan 21 santriwati tersebut. Sehingga hukuman yang didapatkan bukan hanya pidana saja.  "Selain pelaku dihukum pidana penjara maksimal juga bisa dilakukan kibiri kimia," tuturnya.  Diketahui, seorang pemilik pondok pesantren, Herry Wirawan, nekat melakukan aksi pemerkosaan kepada 21 santrinya.  Dari 21 santri yang telah diperkosa tersebut sebanyak delapan orang telah melahirkan. Anak yang dilahirkannya itu berpura-pura sebagai anak yatim dan digunakan untuk meminta-minta sumbangan.  Kini Herry Wirawan telah ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung, Jawa Barat guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Anggota DPR Minta Pelaku Pemerkosaan 21 Santriwati Dikebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/grafis-kebiri-kimia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Regulasi ini nantinya akan diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual, pencabulan, hingga tindakan kekerasan seksual terhadap anak.  Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Menurut Sahroni, hal ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah atas pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak yang kasusnya kian hari kian memprihatinkan.  “Saya mendukung langkah pemerintah yang membentuk aturan ini, karena memang kondisinya sudah mendesak. Sudah untung sekarang udah ada teknologi kebiri kimia, bukan potong kelamin seperti dulu," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (4/1).  Sahroni menambahkan, dirinya juga aktif sebagai pembina Yayasan Anak Masa Depan Indonesia yang memang fokus dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selama aktif di yayasan ini, Sahroni menyebut bahwa dirinya kerap kali mendapat pengaduan dari korban maupun keluarga korban kekerasan seksual pada anak yang merasa kecewa dengan penanganan kasus selama ini yang kerap kali dianggap enteng.  “Saya selama jadi pembina di yayasan yang selama ini mengadvokasi korban kekerasan anak, sering sekali menemukan kasus yang tersangkanya boro-boro dihukum, malah sering bebas melenggang saja. Ini yang menyebabkan kasus kekerasan sexual anak semakin merebak. Jadi kita memang butuh hukuman yang lebih tegas, seperti kebiri kimia ini,” kata politikus Partai Nasdem ini.  Sahroni menyebut bahwa dengan adanya aturan ini, diharapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang tengah diperjuangkan Partai Nasdem di DPR juga bisa segera disahkan.  “Aturan ini jadi angin segar, namun perjuangan kita tidak hanya sampai di sini. Kita harapkan setelah ini, RUU PKS juga bisa segera disahkan di DPR. Kami dari Partai NasDem selama ini konsisten mendukung pengesahan RUU ini,” pungkasnya.

Pencabul Anak Dikebiri Kimia, Sahroni: Untung Bukan Potong Kelamin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pura-pura-usir-roh-halus-oknum-guru-lecehkan-murid-smp_m_188355.jpeg" alt="Ilustrasi perbuatan cabul oknum guru terhadap siswi. (Pixabay.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perbuatan cabul oknum guru terhadap siswi. (Pixabay.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dibutuhkan waktu empat tahun bagi pemerintah untuk menyusun aturan pelaksana hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak.  Aturan pelaksana tersebut berupa PP Nomor 70 Tahun 2020 yang terbit belum lama ini. PP itu mengatur pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengungkapan identitas pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/kejahatan-seksual/">kejahatan seksual</a> anak.  Yang diatur adalah tahap pelaksanaan dan jangka waktunya. Sementara itu, prosedur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri kesehatan. <a href="https://www.jawapos.com/tag/kebiri-kimia/">Kebiri kimia</a> atau pemasangan alat deteksi elektronik merupakan hukuman tambahan selain pidana pokok. Hukuman itu akan dilaksanakan begitu pelaku selesai menjalani pidana pokok atau keluar dari lapas.  Sebelum dikebiri, pelaku akan menjalani penilaian klinis dari tim dokter dan psikiater. Dia bakal menjalani pemeriksaan fisik dan penunjang serta diwawancarai psikiater. Dari situ, tim dokter dan psikiater membuat kesimpulan apakah pelaku layak dikebiri.  Jika dinyatakan layak, pelaku dikebiri dengan zat kimia di RS dengan disaksikan jaksa dan perwakilan Kemenkum HAM, Kemensos, serta Kemenkes. Kebiri kimia itu akan dilaksanakan selama dua tahun. Setelah pelaksanaan, jaksa wajib memberi tahu korban atau keluarga. Namun, jika kesimpulan klinis menyatakan bahwa pelaku tidak layak dikebiri kimia, dia tak lantas bebas dari hukuman. <a href="https://www.jawapos.com/tag/hukuman-kebiri/">Kebiri</a> akan ditunda enam bulan untuk penilaian ulang.  Sementara itu, pemasangan alat deteksi elektronik tidak perlu melalui penilaian klinis sebagaimana kebiri. Begitu selesai menjalani hukuman pokok atau paling lama sebulan sebelum selesai, pelaku langsung dipasangi alat deteksi elektronik. Alat tersebut semacam gelang yang dapat mendeteksi posisi pelaku. Kemenkes hanya perlu memeriksa dan menentukan bagian tubuh yang akan dipasangi alat.  Pemberian hukuman tambahan bergantung pada jenis perbuatan. Bila perbuatannya adalah persetubuhan dengan anak, pelaku dikebiri plus dipasangi alat deteksi elektronik. Sementara itu, bila perbuatannya masuk kategori pencabulan terhadap anak, hukuman tambahannya berupa pemasangan alat deteksi elektronik saja. Dia tidak akan dikebiri.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/predator-seksual/">Predator seksual</a> anak tidak hanya mendapatkan dua jenis hukuman itu. Sesuai dengan amanat UU 17/2016 tentang Pengesahan Perppu Perlindungan Anak, identitas si predator juga akan dipublikasikan. Mulai nama, foto, hingga alamat domisili. PP mengamanatkan publikasi selama sebulan penuh di berbagai platform. Mulai papan pengumuman, web kejaksaan, media massa cetak maupun elektronik, hingga media sosial. ’’Yang dimaksud dengan media cetak dan elektronik termasuk di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, stasiun, dan terminal,’’ bunyi penjelasan PP tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/12/11/2020/australia-bongkar-jaringan-predator-seksual-46-anak-diselamatkan/">Australia Bongkar Jaringan Predator Seksual, 46 Anak Diselamatkan</a>  Meski sudah dihukum dan dipermalukan di depan publik, predator seksual anak juga dipastikan berhak direhabilitasi. Dia akan mendapatkan rehabilitasi psikiatri, sosial, dan medis tiga bulan setelah eksekusi hukuman tambahan dilaksanakan. Harapannya, pelaku bisa menjalani kehidupan dengan wajar setelah keluar dari penjara dan mendapat hukuman tambahan.  Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpai/">KPAI</a>) Putu Elvina menuturkan, PP menjadi salah satu elemen untuk memastikan sebuah UU bisa diimplementasikan. PP 70/2020 akan memberikan kejelasan bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan UU 17/2016.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/07/2020/anak-rentan-eksploitasi-kejahatan-seksual/">Anak Rentan Eksploitasi Kejahatan Seksual</a>  Selama empat tahun terakhir, pelaksanaan amanat UU tersebut memang masih minim. ’’Data pasti keputusan pengadilan yang menggunakan UU ini adalah kasus di Mojokerto,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin (17/12). Kasus yang dimaksud adalah pemerkosaan terhadap sembilan anak yang dilakukan Muh. Aris. Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara plus kebiri kimia.  Menurut Putu, saat ini masih sulit mengukur ataupun mengevaluasi efektivitas hukuman tambahan itu. Belum bisa dipastikan apakah membuat kejahatan seksual terhadap anak menurun atau ada efek jera terhadap pelaku. ’’Sebab, vonis berupa tindakan tersebut memang belum dapat dilaksanakan sampai terpidana selesai menjalani pidana pokok,’’ lanjutnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/20/11/2019/divonis-kebiri-kimia-mantan-guru-saya-pasrah-dan-terima-saja/">Divonis Kebiri Kimia, Mantan Guru: Saya Pasrah dan Terima Saja</a>  Dalam kasus Mojokerto, misalnya, eksekusi baru bisa dilakukan pada 2031. Asumsinya, Aris sama sekali tidak mendapatkan remisi selama 12 tahun di penjara. UU Perlindungan Anak mengamanatkan predator seksual anak dipenjara minimal lima tahun. Bahkan, hukuman ditambah sepertiganya bila pelaku berstatus orang-orang dekat korban, pendidik, aparat, atau pelaku yang melakukan bersama-sama.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k6s2QISxjpU

Pemerkosa Anak Terancam Kebiri Kimia Dua Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/HUKUM-KEBIRI_Sofan-Kurniawan_Radar-Mojokerto-1.jpg" alt="Muh.Aris terdakwa kasus penacabulan terhadap sembilan anak dbawah umur dikeluarkan dari ruang karantina Lapas Mojokerto , Senin (26/08/2019) Aris dijatuhi hukuman kebiri. SOFAN KURNIAWAN/RADAR MOJOKERTO" width="100%">
<figcaption>Muh.Aris terdakwa kasus penacabulan terhadap sembilan anak dbawah umur dikeluarkan dari ruang karantina Lapas Mojokerto , Senin (26/08/2019) Aris dijatuhi hukuman kebiri. SOFAN KURNIAWAN/RADAR MOJOKERTO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerkosa 12 anak di Mojokerto, M. Aris, akan dikebiri saat masa hukuman penjaranya tinggal dua tahun. Karena dia divonis 12 tahun, berarti sanksi kebiri baru diterapkan ketika masa hukumannya memasuki tahun kesepuluh.  "Menjelang akhir masa hukuman badan, terpidana Aris kami eksekusi kebiri kimia," tegas Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono saat diskusi publik bertajuk Hukuman Kebiri untuk Predator Anak di Empire Palace, Surabaya, kemarin (28/8).  Dia menjelaskan, kebiri kimia itu hanya bersifat sementara. Tidak permanen seperti kebiri bedah. Di dalam aturannya, kebiri kimia hanya berlaku untuk dua tahun. Dosis obat untuk kebiri kimia paling lama hanya enam bulan. "Kalau dua tahun, berarti dia nanti dikebiri kimia empat kali," ucapnya.  Setelah masa dua tahun berakhir, jaksa harus bertanggung jawab mengembalikan kejantanan Aris. Dengan demikian, ketika keluar penjara, Aris sudah normal. Jaksa juga harus bertanggung jawab menjamin kesehatan Aris ketika sudah bebas. "Negara wajib memulihkan terpidana sampai pulih saat dia bebas. Misal dia punya masalah jantung karena kebiri atau impotensi, itu tanggung jawab negara," jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PREDATOR-ANAK_JAWA-POS-PHOTO_Jawa-Pos-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO)  Kini Kejari Mojokerto masih menunggu petunjuk teknis dari Kejagung untuk pelaksanaan kebiri. Rudy juga belum mengajukan permohonan kebiri kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jika tidak ada dokter yang bersedia mengebiri Aris, jaksa siap mengeksekusi sendiri.  "TiÂ­dak harus dokter. Pelajar belajar nyuntik tiga hari sudah bisa. Kami dari kejaksaan juga punya bidan sendiri, perawat sendiri, bisa menjadi eksekutor."  Diskusi yang diselenggarakan Komunitas Media Pengadilan Kejaksaan (Kompak) Surabaya itu juga menghadirkan Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) IDI dr Pudjo Hartono. Pudjo secara tegas menolak apabila dokter harus menjadi eksekutor kebiri kimia. Kebiri, menurut dia, bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter. "Bahwa kami tidak akan menggunakan ilmu kami untuk membuat orang menderita," katanya.  Dia mencontohkan hukuman mati. Dalam teknis eksekusinya, dokter tidak menjadi eksekutor. Dokter hanya berperan memastikan apakah orang yang dieksekusi sudah mati atau belum. Selain itu, eksekutor hukuman mati dirahasiakan.  Kebiri kimia, menurut Pudjo, membutuhkan biaya yang cukup besar. Harga obat-obatan untuk mengebiri sangat mahal. Selain itu, efek sampingnya banyak. Dia khawatir kebiri kimia berdampak buruk bagi kesehatan orang yang dikebiri.  Pengamat hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya Taufik meyakini bahwa tidak semua dokter menolak eksekusi kebiri kimia. Jaksa, menurut dia, bisa merahasiakan dokter dan rumah sakit yang mengeksekusi kebiri. Dia mencontohkan dokter di Amerika Serikat yang juga mengeksekusi hukuman mati.  "Kita bisa mencontoh di Amerika. Identitas dokter yang mengeksekusi dirahasiakan. Rumah sakit tidak ditunjukkan," katanya. <h3>Menteri Yohana Dukung Sanksi Kebiri</h3> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mendukung putusan majelis hakim yang menjatuhkan sanksi kebiri.  Kemen PPPA tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. "Kemen PPPA mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto," ucapnya.  Menteri asli Papua itu menerangkan, UU 17/2016 yang berfungsi untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual sudah seharusnya digunakan aparat hukum. Yang dilakukan majelis hakim PN Mojokerto menjadi yang pertama di Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah maju yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku.  Dirjen Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar menyatakan, pemerintah tengah menyusun teknis pemberian hukuman tambahan bagi pelaku pencabulan anak. Salah satunya adalah hukuman kebiri.  "Nanti rumusan dalam PP (peraturan pemerintah, Red) dan permen (peraturan menteri)-nya sangat memperhatikan masalah HAM ini," katanya kemarin.

Kejantanan Aris Dikembalikan setelah Dua Tahun Dikebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/HUKUM-KEBIRI_Sofan-Kurniawan_Radar-Mojokerto-1.jpg" alt="Muh.Aris terdakwa kasus penacabulan terhadap sembilan anak dbawah umur dikeluarkan dari ruang karantina Lapas Mojokerto , Senin (26/08/2019) Aris dijatuhi hukuman kebiri. SOFAN KURNIAWAN/RADAR MOJOKERTO" width="100%">
<figcaption>Muh.Aris terdakwa kasus penacabulan terhadap sembilan anak dbawah umur dikeluarkan dari ruang karantina Lapas Mojokerto , Senin (26/08/2019) Aris dijatuhi hukuman kebiri. SOFAN KURNIAWAN/RADAR MOJOKERTO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aris, 21, pemerkosa 12 bocah di Mojokerto yang telah divonis kebiri, kini menjalani hukuman di Lapas Kelas II-B Mojokerto. Kemarin (26/8) wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto Imron Arlado berhasil mewawancarai pria bejat tersebut.  Apakah Anda sudah mendengar putusan pengadilan tinggi yang menjatuhkan vonis kebiri?  Saya sudah tahu. Saya dapat kabar itu dari teman di kamar (lapas). Bukan dari jaksa atau pihak lapas  Bagaimana menyikapi putusan itu?  Kalau hukuman 20 tahun, saya terima. Tapi, saya menolak dikebiri. Terlalu berat. Nanti saya tidak akan mau menandatangani (eksekusi) kebiri. Daripada dikebiri, mending saya ditembak mati saja.  Kenapa?  Percuma saya hidup kalau enggak bisa (maaf, Red) ngaceng (ereksi) seumur hidup. Mending mati saja!  Apa ada langkah hukum?  Saya sempat diminta kasasi. Tapi, saya tidak pernah dibesuk keluarga. Ibu sudah tidak ada. Kalau bapak ada di Jember. Tapi enggak pernah jenguk. Pokoknya, nanti saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak setuju kalau sampai dikebiri.  Hukuman kebiri diberikan kepada pelaku kejahatan anak yang berulang-ulang. Anda sudah melakukan berapa kali?  Hanya dua kali. Waktu itu saya mengaku 12 kali. Tapi, itu pengakuan saat saya bingung diperiksa polisi. Ngaku ngawur saja. Saya tak bisa menghitung. Saya bingung.  Apa yang membuat Anda gelap mata dan selalu mencari korban anak-anak?  Saya sering lihat video (bokep) itu. Pernah menemukan video bokep anak-anak. Sebenarnya saya lebih memilih yang dewasa. Tapi, yang dewasa lebih sulit. Saya tidak suka ke BC (eks lokalisasi terkenal di Kota Mojokerto, Red). Karena saya tidak punya uang. Saya cuma bayaran Rp 280 ribu seminggu sebagai tukang las. Kalau anak-anak, bisa diiming-imingi kue.  Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pemerkosaan?  Saya kesel (capek).  Apakah Anda menyesali perbuatan itu?  Iya. Saya sangat menyesal. Saya sudah minta maaf ke keluarga korban saat disidang di pengadilan. Tidak tahu apakah dimaafkan atau tidak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PREDATOR-ANAK_JAWA-POS-PHOTO_Jawa-Pos-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO) <h3>Sanksi Berat agar Ada Efek Jera</h3> Humas PN Mojokerto Erhammudin menegaskan, banyak hal yang menjadi alasan majelis hakim menjatuhkan putusan berat kepada Aris. Di antaranya, memberikan efek jera bagi pelaku. ''Ini kejahatan yang sangat serius,'' tegas dia kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.  Erhammudin menambahkan, kebiadaban Aris terekam jelas selama persidangan berlangsung. Aris selalu memburu korban secara acak dengan keliling di sekolah dan kompleks perumahan. Dengan target bocah yang rata-rata masih duduk di bangku taman kanak-kanak (TK). Padahal, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dilindungi negara melalui pengadilan. Perlindungan itu berupa putusan-putusan yang dianggap memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. ''Dan kami mencoba mencapai hal tersebut,'' tambah dia.  Majelis hakim, kata dia, menjatuhkan hukuman kebiri kimia agar peristiwa serupa tak lagi terulang. Apalagi, kejahatan tersebut menimpa anak-anak dengan jumlah korban yang sangat banyak.  Bagaimana vonis yang berbeda dengan tuntutan jaksa? Erhammudin tak membantahnya. Namun, vonis lebih berat itu bukan tanpa alasan. Dia menerangkan, pidana tambahan berupa kebiri tersebut menggunakan dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Pada pasal 81 ayat 5 ditegaskan, hukuman bisa lebih berat dari batas maksimal 15 tahun penjara menjadi 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati jika proses pidana pemerkosaan terhadap anak itu dilakukan lebih dari satu kali. Apabila ketentuan pasal 81 ayat 5 diberlakukan, terdakwa bisa dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia seperti yang diatur dalam pasal 81 ayat 7. ''Untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Itulah putusan terbaik dari majelis hakim,'' terangnya.  Sementara itu, Kajari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono menegaskan, jaksa penuntut sudah melakukan eksekusi pidana badan terhadap Aris kemarin. Meski begitu, kejari masih menunggu juknis pelaksanaan eksekusi kebiri kimia tersebut. ''Tadi kami sudah kirim surat ke kejati dan saya masih menunggu petunjuknya,'' jelasnya.  Bagaimana dengan pernyataan IDI yang menolak mengeksekusi? Rudy menerangkan, eksekutor bukan hanya dokter. ''Kalau mereka terbentur dengan kode etik, bisa dilakukan oleh tenaga ahli lainnya. Semisal suster, bidan, atau tenaga medis nondokter. Lagian bukan dengan suntik saja. Tetapi bisa dilakukan dengan pil,'' tuturnya.

Divonis Kebiri, Pelaku: Mending Tembak Mati daripada Tidak Bisa Ereksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/WIMPIE-PANGKAHILA.jpg" alt="WIMPIE PANGKAHILA" width="100%">
<figcaption>WIMPIE PANGKAHILA</figcaption>
</figure>SAYA pernah dilibatkan saat penyusunan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang dikenal sebagai perppu kebiri. Dari awal pemerintah meminta pendapat saya.  Prosesnya cepat. Setelah melewati berbagai macam akhirnya disahkan. Kini menjadi Undang-Undang (UU) 17/2016.  Memang ada pertentangan di antara dokter-dokter yang bergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pada dasarnya, Pengurus Besar IDI tidak setuju dengan kebiri. Yang menjadi perdebatan adalah sumpah dokter. Yang dihukum dan dikebiri ini bukan orang sakit. Jika ada wacana perawat atau profesi lain yang melakukan kebiri kimia, lalu dokter mengawasi, bisa disebut juga melanggar. Sekali lagi, pelaku ini bukan orang sakit.  Namun, penegakan hukum ini masih lama. Setidaknya setelah pelaku selesai menjalani masa tahanan. Dalam UU dijelaskan, hukuman penjara pelaku rata-rata lebih dari sepuluh tahun. Belum lagi kalau ada tambahan hukuman jika pelaku merupakan orang terdekat korban. Sehingga durasi untuk menyusun aturan teknis kebiri ini bisa lebih lama. Perdebatan siapa yang harus menyuntik mungkin bisa diselesaikan.  Teknis yang disetujui mungkin dengan suntikan. Namun, sebenarnya antiandrogen, obat untuk menurunkan hormon testosteron, bisa diberikan melalui pil juga. Untuk menurunkan hormon testosteron, obat itu harus diberikan beberapa kali hingga gairah seksualnya hilang sama sekali. Memang bisa hilang libidonya. Bahkan, ketika dipancing dengan menonton pornografi, hasrat seksualnya tidak akan muncul.  Hanya, yang mungkin tidak dipikirkan adalah jika pelaku yang telah disuntik itu lalu berobat ke dokter lain. Dokter tersebut mungkin tidak tahu yang datang adalah pelaku kekerasan seksual yang dikebiri. Lalu dokter itu memberikan pengobatan. Bisa saja kondisi pelaku normal kembali.  Yang terpenting lagi, bisa muncul efek samping pasca pemakaian antiandrogen. Misalnya, masa otot hilang, tulang keropos, lemak menumpuk, payudara membesar, hingga memori hilang. Sebenarnya saya lebih setuju jika pelaku dihukum seumur hidup. Kalau di UU ada catatan hukuman mati, dihukum mati saja. Apalagi, korban sampai menderita seumur hidup.  *) Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia  **) Disarikan dari wawancara dengan Ferlynda Putri

Lebih Baik Hukuman Mati atau Bui Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PREDATOR-ANAK_JAWA-POS-PHOTO_Jawa-Pos.jpg" alt="PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - M. Aris, pemerkosa 12 bocah di Mojokerto, bisa lebih lama "mempertahankan kejantanannya". Kendati vonis kebiri yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya ternyata menunggu selesainya pidana penjara.  Aris sendiri harus mendekam di dalam penjara selama 20 tahun. Dengan begitu, eksekusi kebiri baru bisa dilaksanakan 20 tahun kemudian. Itu disertai asumsi masa hukuman Aris tidak dikorting.  Kapan Aris <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/08/2019/jaksa-siapkan-dokter-eksekutor-pemerkosa-12-bocah-segera-dikebiri/">dikebiri</a> memang sempat simpang siur. Kejaksaan Negeri Mojokerto menganggap kebiri dilaksanakan bersamaan dengan pidana penjara. Karena itu, kejaksaan kini mencari dokter yang bersedia mengeksekusi putusan tersebut.  Namun, menurut Komisioner KPAI Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Putu Elvina kemarin (25/8), ketentuan bahwa kebiri dilakukan setelah pidana pokok tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016. Namun, hingga kini UU tersebut belum memiliki peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis.  Menurut Putu, pembahasan PP itu masih berlanjut. Meski demikian, KPAI mendorong Aris tetap dihukum sesuai putusan hakim. Dia menjelaskan, salah satu pokok yang dibahas adalah pemeriksaan sebelum dilakukan kebiri kimia. "Menjelang akhir masa tahanan pokok, terpidana akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia dalam kondisi layak dikebiri secara kimia," ucapnya.  Pemeriksaan akan dilakukan dua kali. Dengan begitu, kondisi terpidana bisa diketahui dengan lebih akurat. Pemeriksaan dilakukan ahli medis. Komponennya sedang disusun.  Terpidana yang akan menjalani kebiri juga mendapatkan rehabilitasi dari tim lintas sektor. Tujuannya ialah melihat kondisi psikologis terpidana sekaligus untuk pengawasan.  Perdebatan lainnya terkait dengan sikap Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menolak melakukan eksekusi kebiri kimia. "Kebiri ini tidak serta-merta suntikan kimia," tutur Putu.  Selain suntikan antiandrogen, bisa diberikan pil dengan kandungan yang sama. Menurut Putu, pemberian pil itu bisa menjadi jalan keluar ketika IDI masih menolak. "Dengan sumber daya yang ada, jaksa masih bisa melakukan eksekusi," imbuhnya.  Putu menjelaskan, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/08/2019/kejaksaan-mencari-eksekutor-hukuman-kebiri-terhadap-pemerkosa-12-bocah/">putusan kebiri</a> dari PN Mojokerto memberikan angin segar. Meski PP-nya belum dibuat saat putusan dijatuhkan, hukuman itu masih bisa dilakukan. Apalagi, waktu pelaksanaannya masih lama. Menunggu Aris bebas. "Karena sudah berkekuatan hukum tetap, harus segera diputuskan PP-nya. Resistansi dari IDI bisa dimaklumi. Sebab, mereka tugasnya memang menyembuhkan orang sakit," tuturnya.  Namun, Putu mengingatkan, aturan soal hukuman tambahan kebiri tersebut sudah memiliki payung hukum sehingga tetap harus dijalankan. "Negara lain juga ada yang mempraktikkan kebiri, misalnya Israel dan Korea," ucapnya.  Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Valentina Ginting menyatakan, hukuman kebiri diharapkan memberikan efek jera. Bagi mereka yang belum melakukan pun, diharapkan ada rasa takut. "Rohnya memang memberikan efek jera," katanya.  Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengapresiasi hakim yang memutus hukuman kebiri untuk Aris. "Itu hakimnya berarti sudah membaca," ujarnya. Nahar pun memberikan dukungan agar hukuman tersebut tetap dijalankan. <h3>Kejati Jatim Tunggu Juknis</h3> Kejaksaan kini membahas teknis pelaksanaan kebiri terhadap M. Aris, terpidana kasus pencabulan 12 bocah di Mojokerto. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Richard Marpaung menyatakan, kejati berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai teknis pelaksanaan hukuman tersebut.  Pembahasan dilakukan karena tidak ada satu pun rumah sakit di Mojokerto yang bersedia menjadi eksekutor kebiri. Kejari Mojokerto sempat kesulitan sampai kemudian meminta petunjuk teknis (juknis) ke Kejati Jatim. Hukuman kebiri terhadap Aris harus dilaksanakan karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).  Vonis itu dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jatim di tingkat banding. Selain dikebiri, Aris dipidana 12 tahun penjara dan didenda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Jika ditambah dengan vonis untuk kasus pemerkosaan terbaru, total hukuman penjara yang diterima Aris adalah 20 tahun.  Pembahasan teknis tersebut membuka peluang pengebirian bisa dilakukan pihak lain selain rumah sakit. "Kami masih berkoordinasi dengan Kejagung bagaimana juknis pelaksanaannya. Apa melalui rumah sakit yang ditunjuk atau dikebiri kimia dengan cara bagaimana. Perlu diatur dengan juknis," jelas Richard kemarin (25/8).  Hukuman kebiri itu cukup rumit karena baru kali pertama terjadi di Indonesia. Selama ini kejaksaan belum pernah membahas teknis pelaksanaannya. Richard tidak memastikan kapan jaksa selaku eksekutor putusan tersebut melaksanakan putusan kebiri kimia itu. "Kapan eksekusinya, nanti setelah ada juknisnya. Karena hukuman kebiri ini juga baru," katanya.

Pemerkosa 12 Bocah di Mojokerto, Dipenjara Dulu, Baru Dikebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PREDATOR-ANAK_JAWA-POS-PHOTO_Jawa-Pos.jpg" alt="PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto tengah mencari ahli medis untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia terhadap terpidana pemerkosa 12 bocah M. Aris. Mereka khawatir Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak melakukannya.  Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono. Menurut dia, rencana eksekusi tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan. "Yang jelas, sikap saya, akan segera melaksanakan putusan. Karena itu wajib," ungkapnya kemarin (24/8).  Menerapkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim itu, Rudy juga akan berkonsultasi ke atasnya. Dia mengaku belum tahu bagaimana juknis kebiri kimia tersebut. Berbeda dengan juknis hukuman mati yang sudah ada. "Saya ini mencari petunjuk dulu," tambahnya.  Dokter, kata Rudy, boleh saja menolak menjalankan putusan pengadilan. Tetapi, eksekusi kebiri kimia merupakan perintah undang-undang. "Jadi harus dilakukan. Kalau tidak mau menjalankan undang-undang, itu juga pidana," tutur mantan Kajari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, itu.  Sebagai tenaga medis, dokter semestinya juga memosisikan diri sebagai korban atau keluarga korban. Sehingga bisa merasakan pedihnya menjadi korban seorang predator seperti Aris, 21.  Rudy memaparkan, pihaknya sudah memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut sejak kepolisian melimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Selain menjadi kasus kejahatan anak, jumlah korban kebejatan Aris mencapai belasan anak.  Perhatian itu terlihat dari tingginya tuntutan hukuman penjara saat sidang di PN Mojokerto pertengahan April lalu. Saat itu Aris yang duduk di kursi pesakitan dituntut JPU pidana penjara 17 tahun dan denda Rp 100 juta subsider kurungan 6 bulan. "Padahal, hukuman maksimal kejahatan anak dalam undang-undang hanya 15 tahun. Saya kasih tambahan dua tahun karena mengingat kejahatan pelaku yang sangat besar," jelasnya.  Namun, hakim memberikan penilaian berbeda. Kata Rudy, hakim memberikan hukuman penjara 12 tahun dan hukuman tambahan ke anak tukang las tersebut berupa kebiri kimia. "Saya cuma menuntut 17 tahun. Tanpa kebiri. Jadi, bukan kami yang menuntut hukuman itu. Tetapi, hakim yang menjatuhkan hukuman itu," ungkapnya.  Aris dijerat kasus pemerkosaan terhadap 12 anak. Selain vonis penjara 12 tahun dan kebiri kimia, warga Mengelo Tengah, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, itu harus membayar denda Rp 100 juta.  Mahkamah Agung (MA) menyebut tidak bisa mengintervensi putusan sanksi kebiri itu saat ini karena belum ada pengajuan banding. "Biasanya putusan belum berkekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan MA setelah yang bersangkutan mengajukan banding," jelas Juru Bicara MA Abdullah kemarin (24/8).  Ada batas untuk pengajuan banding. Jika dalam batas waktu tersebut MA belum menerima pengajuan banding dari yang bersangkutan, putusan dari pengadilan tinggi bisa segera dijalankan. "Nah, untuk pelaksananya memang dari kejaksaan. Karena pengadilan hanya menjatuhkan putusan," lanjut Abdullah.  Itulah yang kemudian perlu disinkronkan antara penerapan sanksi dari kejaksaan dan dokter sebagai pelaksana hukuman kebiri. Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa sanksi kebiri sebelumnya tidak ada dalam tuntutan. "Jadi, tuntutan pokoknya hanya penjara 17 tahun. Kebiri itu tambahannya saja," jelas Kapuspen Kejagung Mukri tadi malam.  Undang-undang (UU) yang mengatur kebiri kimia sudah disahkan pada Oktober 2016. Pemerintah sebenarnya tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) yang nanti menjadi aturan teknis kebiri. Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengungkapkan bahwa sekarang masih tahap harmonisasi. "Kamis kemarin (22/8) baru kami bahas lagi," ujarnya.  Menurut Nahar, PP tersebut dibahas beberapa kementerian di Sekretariat Kabinet (Setkab). Selain PPPA, ada Kemenkes dan Kemensos. "Satu tahun ini selesai," ucapnya.  Dengan adanya PP itu, nanti jaksa bisa melakukan eksekusi. Termasuk meminta tolong Kemenkes atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengeksekusi. Ketika sekarang ada penolakan, menurut Nahar, itu wajar karena belum ada aturan jelas.  Sementara itu, Komisioner KPAI Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Putu Elvina mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo mendesak menterinya segera menyelesaikan PP. Mengingat perlindungan anak dari tindakan pencabulan perlu ditegakkan. Apalagi, hukuman kebiri sudah memiliki payung hukum. "Saat menjalankan hukuman kebiri ini, ada rehabilitasi dari tim bersama. Mereka bisa mengawasi," ujarnya.  Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Prof dr Wimpie Pangkahila SpAnd mengungkapkan bahwa pihaknya pernah dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2016. Aturan itu merupakan cikal bakal UU 17/2016. Untuk saat ini dia bersikap menolak adanya hukuman kebiri. Sebab, banyak sisi negatifnya. "Lebih baik hukum seumur hidup atau hukum mati saja," ujarnya.  Androlog dr Aminuddin Aziz SpAnd menambahkan, ada dua strategi kebiri kimia. Pertama, dengan mengurangi produksi testosteron dengan pemberian obat, misalnya jenis GnrH agonis atau GnRH antagonis. Keduanya bekerja memengaruhi otak untuk membuat produksi luteinizing hormone (LH) rendah. Sehingga rangsangan produksi testosteron pada testis menjadi rendah.  Cara kedua, dengan mengurangi efek testosteron dengan pemberian antitestosteron atau antiandrogen. Misalnya siproteron asetat atau medroksiprogesteron. Perlu dicatat, pemberian dua obat tersebut tidak berefek lama dalam pengurangan testosteron dalam tubuh pelaku. Hanya beberapa minggu, bergantung jenis obat yang diberikan.  "Ada yang hanya satu minggu malah," kata Aminuddin.  Apakah pemerintah akan menyuntikkannya secara berkala? "Kalaupun dilakukan dalam jangka panjang, harus diperhatikan efek obat-obatan kastrasi ini bisa merugikan secara sistemik."  Ada efek tulang keropos, anemia, atropi otot, sampai penuaan dini. Belum lagi, lanjut Aminuddin, sebetulnya ada celah yang bisa dilakukan si penerima. Yang bersangkutan bisa datang ke dokter untuk melakukan terapi hormon. Lalu, dokter akan memberikan injeksi testosteron setelah ada bukti memiliki kadar testosteron rendah. Pelaku bisa saja secara rutin diberi LOH/hipogonadisme. Misalnya testosteron undekanoat, testosteron suksinat, testosteron topikal, dan testosteron oral. "Kemampuan seksualnya balik lagi. Selesai," katanya.  Menurut Aminuddin, adanya kasus pemerkosaan ini sejatinya bukan akibat kadar testosteron tinggi. Tapi memang pada otak pelaku. Dia sering menemukan orang dengan kadar testosteron tinggi, tapi mampu mengendalikan diri.

Kejaksaan Mencari Eksekutor Hukuman Kebiri terhadap Pemerkosa 12 Bocah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerkosa dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak memang harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi jika korbannya lebih dari satu anak. Keadilan itulah yang ditunjukkan para hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur dalam kasus yang menjerat M. Aris.  Permohonan banding yang diajukan pria bejat itu ditolak PT. Warga Mengelo, Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang ditangkap karena memerkosa sedikitnya 12 bocah tersebut tetap harus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta. Dia juga tetap dihukum pidana tambahan berupa kebiri secara kimia. Hukuman yang disebut terakhir itu membuat Aris tak akan bisa lagi merasakan ereksi seumur hidup. Hukuman kebiri tersebut menjadi yang pertama di Indonesia sejak terbitnya Perppu 1/2016 tentang Perubahan Kedua UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menyatakan segera menindaklanjuti putusan PT tersebut. Eksekusi berupa kebiri kimia akan dilakukan tim dokter.  Kajari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono menjelaskan, rencana eksekusi sedang dimatangkan jaksa eksekutor. ''Saya sudah memerintahkan jaksa eksekutor untuk segera mencari dokter,'' ungkap dia kepada Jawa Pos Radar Mojokerto. Dia menambahkan, kasus itu telah dinyatakan inkracht karena terpidana tak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). ''Putusan PT tepat 8 Agustus lalu,'' tandas Rudy.  JPU M. Syarief Simatupang menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah dokter spesialis. Pihaknya akan mengajukan surat ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI-lah yang akan menunjuk dokter spesialis untuk menjalankan putusan pengadilan tersebut.  Sementara itu, Handoyo, kuasa hukum Aris, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima salinan putusan PT tersebut. Sebab, langkah hukum ke pengadilan tinggi dilakukan keluarga Aris. ''Karena itu, sampai sekarang (kemarin, Red) saya belum tahu,'' jelasnya. Meski demikian, dia mengkritik sanksi kebiri. Menurut dia, hukuman kebiri sangat berat karena harus ditanggung Aris seumur hidup. ''Menurut saya, cukuplah hukuman badan. Itu sudah sangat berat,'' jelasnya. Hukuman kebiri, menurut Handoyo, tidak manusiawi. ''Apalagi, klien saya itu juga kurang normal. Ada yang beda. Seperti orang sedang nglakoni,'' katanya.  Jalani Hukuman Penjara Total 20 Tahun  Selain hukuman kebiri, Aris akan menghabiskan sebagian hidupnya di dalam penjara. Sebab, dia dijatuhi hukuman penjara delapan tahun atas kasus kedua yang menjeratnya. Kasus kedua itu terjadi pada Oktober 2018. Aris terbukti memerkosa seorang bocah di Perumahan Surodinawan, Kota Mojokerto. Dengan tambahan hukuman itu, Aris akan menjalani hukuman penjara total 20 tahun. Handoyo mengungkapkan, hukuman penjara 20 tahun itu membuat kliennya menjadi terpidana dengan vonis hukuman maksimal.  Hakim menilai Aris memiliki perilaku yang kejam, keji, dan tak manusiawi. Sebelum beraksi, dia selalu memetakan wilayah target. Sebelum memerkosa bocah-bocah itu, Aris biasanya mengajak korban ke tempat sepi. Di sanalah dia melampiaskan hasrat bejat tersebut. Dia bahkan pernah berbuat tak senonoh kepada seorang bocah di sebuah masjid.  Vonis 12 tahun yang diberikan hakim PN Mojokerto jauh lebih rendah daripada tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut hukuman penjara 17 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara. Hakim PN Mojokerto Joko Waluyo tak sekali ini memberikan hukuman berat terhadap pemerkosa anak. Maret lalu seorang terdakwa kasus pembunuhan disertai pemerkosaan anak dijatuhi hukuman mati. Padahal, JPU hanya mengajukan tuntutan penjara 15 tahun dan denda Rp 3 miliar subsider 6 bulan.  Ketua LPSK Hasto Atmojo menyatakan, kasus pemerkosaan terhadap anak dua tahun belakangan meningkat. Rata-rata pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban. Bisa keluarga kandung, keluarga tiri, atau tetangga. "Hukuman yang membuat jera adalah yang ada hukuman tambahannya," ucap Hasto.  Dia menyatakan, untuk kasus-kasus yang ditangani LPSK, pelaku pemerkosaan selalu mendapat hukuman berat. Rata-rata hukuman maksimal. Ada juga yang ditambah restitusi dan denda. Namun, dia menyayangkan banyaknya restitusi yang tidak dijalankan.  Menurut data LPSK, restitusi yang diajukan mencapai Rp 15 miliar. Namun, yang dikabulkan hakim hanya Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, yang betul-betul dijalankan hanya sekitar Rp 900 juta. "Mereka (pelaku, Red) beralasan tidak mampu sehingga tidak dijalankan," ungkapnya.  Untuk hukuman kebiri, Hasto memiliki keraguan. Sebab, belum jelas kebiri yang dimaksud itu berefek sementara atau selamanya. Selain itu, menurut dia, hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Dia mengusulkan hukuman lain yang juga memiliki efek jera. "Restitusi dijalankan dan kalau tidak mampu, hukuman subsi­dernya tidak hanya tiga bulan," ucapnya.  Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian PPPA Valentina Ginting mengungkapkan, kebiri merupakan hukuman tambahan. Hukuman kebiri dijatuhkan kepada mereka yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak. Misalnya, pelaku adalah guru atau orang tua. "Kalau yang di Mojokerto ini, dilihat apakah ada hubungan dekat dengan korbannya?" ungkap Valentina.  Dia juga menjelaskan, hukuman kebiri dilaksanakan setelah hukuman utama diselesaikan. Misalnya, terpidana dijatuhi hukuman 10 tahun. Dengan begitu, hukuman kebiri diberlakukan setelah masa tahanan selesai. "Yang melaksanakan adalah Kemenkes setelah mendapat perintah dari jaksa," ungkapnya.  Hukuman kebiri diberlakukan mulai 2016. Vonis pertama dijatuhkan kepada salah satu warga di Sorong, Papua Barat. Kini pelaku masih menjalani masa tahanan. Belum mendapatkan hukuman kebiri. "Nanti, setelah keluar dan diperiksa kesehatannya, kalau memungkinkan, maka dikebiri," ucapnya.  Hukuman kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, berfungsi sebagai pencegahan karena pelaku berada di sekitar anak-anak. Calon pelaku pun seharusnya bisa berpikir panjang. Itu efek jera. Rohnya seperti itu, mencegah lebih banyaknya pelaku kejahatan.

Jaksa Siapkan Dokter Eksekutor, Pemerkosa 12 Bocah Segera Dikebiri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hukum kebiri

Berita Terkini