<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210413-hukuman-cambuk.jpeg" alt="Ilustrasi Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggar syariat Islam di Provinsi Aceh, Selasa (13/4). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggar syariat Islam di Provinsi Aceh, Selasa (13/4). Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue, Provinsi Aceh, mengeksekusi tiga terpidana pelanggaran syariat Islam dengan hukuman cambuk di hadapan khalayak ramai. Eksekusi hukuman cambuk tersebut dipusatkan di halaman Masjid Tgk Khalilullah, Air Dingin, Kabupaten Simeulue, Kamis, (7/3) Pelaksanaan hukuman cambuk tersebut disaksikan masyarakat setempat. Adapun tiga terpidana pelanggaran syariat Islam yang menjalani hukuman cambuk tersebut yakni Aunudin dihukum 35 kali cambuk serta Rizal Amin dan Arismin dengan hukuman masing-masing 15 kali cambuk. Terpidana Aunudin dinyatakan bersalah melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sedangkan Rizal Amin dan Arismin bersalah melanggar Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Ketiganya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana khamar atau minuman keras dengan hukuman berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Sinabang, Kabupaten Simeulue. Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Yuriswandi mengatakan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap ketiga terpidana tersebut setelah putusan Mahkamah Syariah memiliki berkekuatan hukum tetap. "Ketiga terpidana pelanggar syariat Islam dalam kasus khamar tersebut, mendapat hukuman cambuk setelah pemotongan masa tahanan dengan jumlah berbeda mulai dari 15 kali hingga 35 kali," kata Yuriswandi. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Simeulue Novikar Setiadi mengatakan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut dilakukan di hadapan khalayak ramai. "Pelaksanaan eksekusi cambuk ini dapat disaksikan masyarakat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, sehingga perbuatan mereka tidak ditiru," kata Novikar Setiadi.

Eksekusi hukuman cambuk tersebut dipusatkan di halaman Masjid Tgk Khalilullah, Air Dingin, Kabupaten Simeulue, Aceh.

Langgar Syariat Islam Karena Mabuk-mabukan di Aceh Akhirnya Dieksekusi Hukum Cambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DDC1BEC9-B4FD-4F9B-A8C9-58870B2688A9.jpeg" alt="Kejaksaan Negeri Sabang memberi hukuman 39 kali cambuk terhadap YO yang terbukti melanggar qanun jinayat di Kantor Kejari Sabang. (ANTARA/HO-Kejari Sabang)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri Sabang memberi hukuman 39 kali cambuk terhadap YO yang terbukti melanggar qanun jinayat di Kantor Kejari Sabang. (ANTARA/HO-Kejari Sabang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri Sabang menghukum 39 kali cambuk terhadap pria berinisial YO, 56, yang merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah Kota Sabang, dikutip dari ANTARA.  Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Choirun Parapat, Kamis, mengatakan YO dihukum cambuk setelah terbukti melakukan perbuatan pelecehan seksual, yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.  "Hari ini kita telah melakukan ukhubat cambuk terhadap satu orang terpidana pelaku pelanggaran jarimah pelecehan seksual, sebanyak 39 kali cambuk tanpa potongan,” kata Choirun dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh.  Ia menjelaskan hukum cambuk diterima YO sesuai dengan putusan Mahkamah Syariah Kota Sabang pada 23 Desember 2022 lalu, yang mana eksekusi hukuman dilakukan pada awal tahun 2023.  Choirun Parapat mengatakan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, terpidana YO dikenakan hukuman cambuk sebanyak 39 cambuk tanpa potongan masa tahanan.  Karena, lanjut dia, selain hukum sesuai dengan qanun jinayat, yang merupakan kekhususan Aceh, YO juga terbukti melanggar undang-undang perlindungan anak.  “Karena yang bersangkutan juga sedang menjalani hukuman di Rutan Sabang dalam perkara perlindungan anak, dengan hukuman enam tahun penjara," jelasnya.  Sementara itu, Plt Sekda Kota Sabang Andri Norman mengatakan sebagai bagian dari Aceh, maka Kota Sabang harus tetap mengikuti aturan yang berlaku di daerah berjulukan Serambi Mekkah itu.  Andri mengharapkan agar perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terulang lagi di daerah destinasi wisata Pulau Weh itu.  "Kita yang hadir secara langsung bisa menyaksikan bagaimana penegakan hukum terkait pelanggaran qanun di Aceh. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi khususnya di Sabang. Namun bila ini terjadi lagi mau tidak mau, suka tidak suka qanun tetap harus kita jalankan,” ujarnya.  Sebelumnya, pada Agustus 2022 lalu, Polres Kota Sabang menangkap pria berinisial YO, 56, yang diduga melakukan pencabulan terhadap dua anak bawah umur dan pelecehan seksual terhadap tiga remaja di wilayah Sabang.  Kasus pencabulan anak di bawah umur dan pelecehan seksual yang dilakukan YO terungkap setelah mendapatkan laporan dari orangtua korban.  Pelaku diganjal hukuman sesuai dengan hukum jinayat, sekaligus Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Lecehkan 2 Anak dan 3 Remaja, Pria Paruh Baya Dihukum Cambuk 39 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/hukum-cambuk.jpg" alt="MELANGGAR QANUN: Terpidana NA mendapat hukuman cambuk 100 kali di Stadion Tunas Bangsa, Lhokseumawe, Senin (28/6). (Idris Bendung/Rakyat Aceh)" width="100%">
<figcaption>MELANGGAR QANUN: Terpidana NA mendapat hukuman cambuk 100 kali di Stadion Tunas Bangsa, Lhokseumawe, Senin (28/6). (Idris Bendung/Rakyat Aceh)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima warga Kota Lhokseumawe, Aceh, menjalani eksekusi hukuman cambuk kemarin. Algojo mengayunkan 355 kali cambukan ke badan para terpidana.  Seperti dilansir Rakyat Aceh, mereka divonis bersalah melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Eksekusi dilakukan di Stadion Tunas Bangsa, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe.  Eksekusi dijalankan berdasar surat perintah kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Terpidana pertama IM menjalani hukuman 75 kali cambukan. Dia bersalah melakukan jarimah zina, melanggar pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.  MM bin Z melakukan jarimah khamar. Pelaku melanggar pasal 15 ayat (1) dan mendapat hukuman cambuk 40 kali. Kemudian, SI bin IF juga melakukan jarimah khamar. Algojo mengayunkan rotan alat cambuk 40 kali juga.  Sementara itu, SB dihukum cambuk 100 kali lantaran melakukan jarimah zina. Terakhir, seorang wanita berinisial NA bin M menjalani eksekusi 100 kali cambukan karena melakukan jarimah zina.  NA beberapa kali harus minta berhenti saat algojo mengayunkan rotan ke tubuh wanita tersebut. Bahkan, saat menjalani hukuman di tengah eksekusi, NA meminta izin petugas eksekusi agar diberi kesempatan untuk buang air kecil.  Petugas perempuan wilayatul hisbah (WH) dari dinas syariat Islam pun harus membawa NA ke toilet di stadion. Kemudian, eksekusi dilanjutkan hingga sampai hitungan ke-100 oleh petugas Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Di akhir cambukan yang ke-100, NA terkapar di panggung dan pingsan. Petugas WH segera memboyongnya ke luar arena eksekusi.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/28/06/2021/jam-malam-di-surabaya-dimajukan-karyawan-bawa-sikm/">Jam Malam di Surabaya Dimajukan, Karyawan Bawa SIKM</a>  Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Kardono menyebutkan, setelah menjalani hukuman cambuk, kelima pelanggar qanun sudah bebas. ”Mereka boleh langsung keluar dari LP (lembaga pemasyarakatan, Red) karena sudah menjalani eksekusi,” kata Kardono.  Eksekusi berakhir pukul 16.05 WIB yang disaksikan tim kesehatan. Juga dijaga ketat oleh Polri-TNI dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Lima Warga Aceh Dieksekusi 355 Kali Cambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/hukuman_cambuk_lhokseumawe_1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga pelanggar syariat Islam yang divonis bersalah dalam perkara zinah oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menjalani hukuman cambuk 300 kali. Pelaksanaan hukuman cambuk dipusatkan di Stadion Tunas Bangsa, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Selasa (6/4).  Tiga terpidana pelanggaran syariah Islam tersebut, yakni Zulkhairi, Resky Munanda dan Lita Trisnawati. Mereka dihukum cambuk masing-masing 100 kali.  Kepala Subseksi Penuntutan Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Muhammad Doni Siddik mengatakan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut merupakan dari dua perkara zinah dengan empat terpidana, yakni dua laki-laki dan dua perempuan.  Namun, kata Muhammad Doni Siddik, seorang terpidana atas nama Rosmawar tidak dapat menjalani eksekusi cambuk karena baru saja melahirkan.  "Terpidana atas nama Rosmawar baru saja melahirkan secara sesar pada 1 April. Menurut surat dokter, terpidana baru dapat menjalani hukuman cambuk setelah 120 hari setelah melahirkan," kata Muhammad Doni Siddik, dikutip dari Antara.  Muhammad Doni Siddik mengatakan eksekusi cambuk terhadap terpidana Rosmawar tetap dilakukan pada pelaksanaan hukuman cambuk berikutnya setelah 120 hari melahirkan.  "Para terpidana secara sah meyakinkan bersalah melanggar Pasal 33 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," kata Muhammad Doni Siddik.

Tiga Pelanggar Syariat Islam Dihukum Cambuk 300 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/cambuk-Aceh-Antara.png" alt="Algojo sedang mengeksekusi hukuman cambuk kepada salah seorang pelanggar syariat islam, di Banda Aceh, Senin (8/3/2021). (ANTARA/Rahmat Fajri)" width="100%">
<figcaption>Algojo sedang mengeksekusi hukuman cambuk kepada salah seorang pelanggar syariat islam, di Banda Aceh, Senin (8/3/2021). (ANTARA/Rahmat Fajri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh berinisial AG (48) bersama pasangan non muhrimnya AS (45) yang ditangkap Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh dihukum sebanyak 18 kali cambuk.  "Oknum PNS bersama pasangannya itu dicambuk sebanyak 18 kali setelah dipotong masa tahanan 2 kali," kata Plt. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh Heru Triwijanarko, di Banda Aceh, seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya, pasangan Aparatur Sipil Negera (ASN) itu ditangkap Satpol PP dan WH karena ketahuan melanggar syariat islam di kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh pada Kamis (14/1) lalu.  Saat ditangkap, keduanya berada dalam mobil sehingga menimbulkan kecurigaan dari petugas yang berpatroli. Setelah didekati ternyata mereka sedang melakukan perbuatan asusila.  Heru mengatakan hukuman cambuk itu dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh, keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah ikhtilath atau melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.  Selain pasangan PNS itu, kata Heru, hari ini juga ada tiga pasangan lainnya yang mendapatkan hukuman cambuk yakni dengan kasus ikhtilat (bermesraan) dua pasangan dan satu lainnya karena melakukan khalwat (berdua-duaan).  Pasangan yang dicambuk karena kasus ikhtilat, yaitu berinisial MD dengan pasangannya ZU, dan MU bersama pasangannya Rah. Mereka masing-masing menerima hukuman 16 kali cambuk setelah pemotongan masa tahanan empat kali.  Sedangkan untuk satu pasangan khalwat, yaitu MM dengan pasangannya WWS, mereka dihukum sebanyak delapan kali cambuk setelah dipotong masa tahanan dua kali. Setelah menjalani hukuman cambuk, para terdakwa tersebut dibebaskan atau dikembalikan kepada keluarga masing-masing. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AbvmoBAPdx8

Oknum PNS di Banda Aceh Dicambuk 18 Kali karena Berbuat Mesum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/langgar-syariat-gay-di-aceh-mendapat-172-sabetan-cambuk_m_227641.jpg" alt="Sepasang gay dihukum cambuk karena terbukti melanggar Syariat Islam. Mereka diekseskusi di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Jumat (13/7)." width="100%">
<figcaption>Sepasang gay dihukum cambuk karena terbukti melanggar Syariat Islam. Mereka diekseskusi di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Jumat (13/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua orang gay di Kota Banda Aceh, Aceh, dihukum cambuk karena terbukti melanggar Syariat Islam. Mereka ialah Nyakrab dan M Rustam. keduanya disabet rotan masing-masing sebanyak 86 kali setelah dipotong masa tahanan. Pelaksanaan hukum cambuk ini, digelar di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Jumat (13/7). Selain pasangan ini, ada 13 orang lainnya yang juga dihukum cambuk dengan jumlah berangam. Satu persatu, para pelanggar dihadirkan di atas panggung sederhana yang telah dipersiapakan. Ekeskusi ini disaksikan ratusan pasangan mata warga sekitar. Mereka menyaksikan sabetan yang dilayangkan sang algojo. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisabah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Muhammad Hidayat mengatakan, para pelanggar ini ditangkap dari bebagai lokasi yang ada di Banda Aceh. Penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima. "(Kasus) gay ini adalah yang terjadi di Simpang Dodik, Lamtemen, Kecamatan Jaya Baru, ditangkap masyarakat," katanya kepada wartawan usai eksekusi cambuk, Jumat (13/7). Usai jalani sidang, pasangan gay ini dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Kemudian dijatuhi hukuman masing-masing sebanyak 90 kali cambuk. Sebelumnya mereka ditangkap Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh usai dilaporkan masyarakat karena melanggar Syariat Islam. Ketika dicambuk, para terhukum tampak meringis kesakitan. Kaki dan betisnya tampak gemetar. Tak jarang sabetan rotan pun dihentikan sang algojo untuk memastikan kembali sang pelanggar siap dan sanggup jelani hukuman. Di sisi lain, eksekusi cambuk ini menjadi tontonan 'menarik' bagi masyarakat. Meraka bergembira dan antusias menyaksikan hukuman cambuk yang diterima para pelanggar. Tak lupa mereka merekam dan mengabadikan momen ini dengan kamera ponsel. Selain itu, kehadiran dan kedatang para tehukum di tengah-tengah lokasi eksekusi mendapat teriakan dan cemooh. Mereka mencela perbuatan yang telah dilakukan dan terbukti bersalah. Teriakan demi teriakan menggema saat eksekusi. Seperti diketahui, cambukan kepada gay ini merupakan kedua kalinya. Pada 2017 lalu Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengeksekusi dan berlangsung di Masjid Lamgugop, Banda Aceh.

Langgar Syariat, Gay di Aceh Mendapat 172 Sabetan Cambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/15-pelanggar-syariat-islam-di-banda-aceh-dihukum-cambuk_m_227632.jpg" alt="Pelanggar Syariat Islam menjalani hukuman atau uqubat cambuk di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Jumat (13/7)." width="100%">
<figcaption>Pelanggar Syariat Islam menjalani hukuman atau uqubat cambuk di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Jumat (13/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 15 orang pelanggar Sayriat Islam menjalani hukuman atau uqubat cambuk di halaman Masjid Baiturrahim, Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Jumat (13/7). Pelaksanaan hukuman ini, disaksikan oleh ratusan masyarakat dari berbagai usia. Satu per satu para pelanggar, yang terdiri dari lelaki dan perempuan dihadirkan di atas panggung eksekusi. Jumlah sabetan cambuk yang mereka terima pun beragam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Mulai terkecil 12 sabetan dan paling banyak 86 kali. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisabah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Muhammad Hidayat mengatakan, para pelanggar ini ditangkap dari bebagai lokasi yang ada di Banda Aceh. Penangkapan itu, berawal dari laporan masyarakat yang diterima. "(Kasus) gay ini adalah yang terjadi di Simpang Dodik, Lamtemen, Kecamatan Jaya Baru, ditangkap masyarakat," katanya kepada awak media usai pelaksanaan cambuk, Jumat (13/7). Muhammad mengatakan, penegakkan dan penerapan Syariat Islam di Banda Aceh akan secara konsisten dilaksanakan. Setiap laporan dan informasi yang diterima mengenai pelanggaran akan segera ditindak lanjuti. "Menjadi kewenangan kami saat ada laporan masuk," ujarnya. Hingga kini, pelaksanaan eksekusi masih dilaksanakan di depan umum. Meski sebelumnya telah diubah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Pergub Nomor 5 Tahun 2018. Yang pelaksanaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). "Dalam Pergub tidak ada (petunjuk) teknis eksekusi di Lapas. Perlu koordinasi dan sosialisasi," katanya Muhammad menjelaskan, hingga kini pihaknya belum menerima informasi atau undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh mengenai pembahasan lebih lanjut ihwal Pergub yang dimaksud. Para terhukum sebelum sudah menjalani serangkaian sidang di Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk menentukan jumlah cambukan yang akan diterima. Para pelanggar ini terbukti dengan sah melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

15 Pelanggar Syariat Islam di Banda Aceh Dihukum Cambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/langgar-syariat-islam-pelaku-prostitusi-online-dicambuk-40-kali_m_224387.jpeg" alt="Enam terdakwa kasus prostitusi online akan dihukum cambuk di Aceh." width="100%">
<figcaption>Enam terdakwa kasus prostitusi online akan dihukum cambuk di Aceh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jika di daerah lain pelaku prostitusi online dikenakan hukuman pidana berdasarkan KUHP, di Lhokseumawe tidak demikian. Sebagai daerah yang menggunakan hukuman syariat Islam, pelaku prostitusi online lebih diberikan hukuman yang lebih memeberikan efek jera, yakni hukuman cambuk. Eksekusi hukuman cambuk itu telah dijadwalkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Lhokseumawe untuk enam terdakwa perkara <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/04/2018/dua-psk-online-dihukum-cambuk-masing-masing-11-sabetan" target="_blank">prostitusi online</a> itu di halaman Masjid Islamic Center Lhokseumawe, Aceh, Selasa (3/7) pukul 14.00 WIB. Hukum cambuk itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut putusan sidang Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Enam terdakwa terbukti melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. "Jumat sore kemarin kita sudah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/04/2018/mahasiswa-palestina-dukung-pelaksanaan-hukum-cambuk-di-aceh" target="_blank">eksekusi cambuk</a> terhadap enam terdakwa pelanggar Qanun Hukum Jinayat dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe," terang Kepala Satpol PP dan WH Lhokseumawe Muhammad Irsyadi Minggu (1/7). Dia mengatakan, pihaknya akan menyediakan tempat sebagai lokasi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/04/2018/ditangkap-polisi-2-irt-penjual-miras-terancam-hukuman-cambuk" target="_blank">eksekusi cambuk</a> di halaman Masjid Islamic Center Lhokseumawe. Termasuk melibatkan pihak kepolisian sebagai pengamanan di lokasi eksekusi berlangsung. Irsyadi memaparkan, enam terdakwa itu adalah CSM, 35; GM, 33; ED, 33; dan PH. Masing-masing dihukum 40 kali cambuk di depan umum. Kemudian, dua terdakwa lainnya, MA, 50, dan FA, 28, akan dihukum masing-masing 25 kali eksekusi cambuk. Total eksekusi cambuk sebanyak 210 kali. Sebelumnya, Senin malam (26/3), tim gabungan dari Polres Lhokseumawe berhasil membongkar jaringan prostitusi online via WhatsApp di Kota Lhokseumawe. Dalam operasi terpadu itu, polisi berhasil meringkus wanita yang diduga sebagai PSK dan mucikari serta tiga laki-laki hidung belang. "Mereka kami tangkap di sebuah rumah di Cunda dan kawasan SPBU Cunda serta tempat karaoke SGP Lhokseumawe," ungkap Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta yang didampingi Wakapolres Kompol Imam Hasfali, Kabagops Kompol Ahzan, dan Kasatreskrim AKP Budi Nasuha saat itu. Kapolres menuturkan, wanita dan pria yang ditangkap itu diduga terlibat dalam prostitusi online dan manual. Peran mereka lengkap, mulai penghubung, PSK, mami, penyedia tempat, hingga lelaki hidung belang.&nbsp;

Langgar Syariat Islam, Pelaku Prostitusi Online Dicambuk 40 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/unjuk-rasa-soal-hukum-cambuk-ricuh_m_205719.jpeg" alt="Ratusan massa Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GRPS) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/4)." width="100%">
<figcaption>Ratusan massa Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GRPS) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GRPS) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/4). Mereka menolak pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan menuntut penegakkan syariat Islam secara kaffah. Sebelum melakukan aksi, ratusan massa terlebih dahulu mengikuti apel di halaman Kantor Gubernur Aceh. Setelah itu mereka merapat ke pintu gerbang utama. Orasi tuntutan serta kecaman ditujukan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Selain berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan, pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah spanduk dan poster. Isinya bentuk kekecewaan atas keluarnya Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemindahan Lokasi Hukuman Cambuk. "Kami menganggap itu tindakan yang dipaksakan. Nafsu Irwandi sendiri tanpa didasari hukum yang jelas. Seharusnya Gubernur Aceh melibatkan semua pihak untuk mengambil keputusan," kata Koordinator Aksi Tgk Khairul Rizal. Awalnya, unjuk rasa berlangsung tertib. Pengunjuk rasa silih berganti beorasi menyampaikan tuntutan. Namun selang beberapa saat, aksi saling dorong terjadi. Hingga berakhir ricuh. "Tadi sempat dorong-dorongan. Bukan diamankan. Tapi kami bawa dari keramaian waktu dorong-dorongan," ujar Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Riyanto. Kini, aksi unjuk rasa sudah selesai. Massa membubarkan diri dan meninggalkan Kantor Gubernur Aceh.

Unjuk Rasa Soal Hukum Cambuk Ricuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkumham-mendukung-hukum-cambuk-di-dalam-lp_m_204011.jpeg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly memberikan keterangan kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (12/4)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly memberikan keterangan kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (12/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan pihaknya mendukung pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Dengan begitu, hukum cambuk bakal dilangsungkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Aceh. Ini dilakukan setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018. &ldquo;Kami dengan Pak Gubernur (Aceh) sudah melakukan kerja sama. Saya kira sudah ada Pergub untuk itu. Sebagai instansi pemerintah kita mendukung tentang pelaksanaan eksekusi qanun,&rdquo; kata Yasonna kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (12/4). Yasonna tidak mengomentari lebih jauh soal keputusan Gubernur Aceh tentang pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam di LP. Sebab dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018 telah dipaparkan mekanisme pelaksanaanya. &ldquo;Soal tertutub, itu Pergub. Silakan (tanyakan) kepada pak Gubernur Aceh,&rdquo; ujarnya. Setelah Pergub itu dikeluarkan, Pemerintah Aceh bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh sepakat bekerja sama perihal pelaksanaan hukum cambuk di LP. Penandatanganan MoU dilakukan Gubernur Aceh dan disaksikan langsung oleh Menkumham RI Yasonna Hamonangan Laoly. Sementara itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam di LP diambil untuk meredam protes-protes yang selama ini terjadi. Padahal sebelumnya, hukuman bagi pelangar dilaksanakan di muka umum sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. &ldquo;Ini untuk meredam protes-protes. Pergub itu hak gubernur. Ada qanun tapi tidak mengatur [secara jelas] pelaksanaannya,&rdquo; kata Irwandi. Irwandi menerangkan, alasan lain mengambil kebijakan ini supaya tidak mengganggu hubungan baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dengan pihak luar negeri. Termasuk kelancaan urusan investasi di Aceh. &ldquo;Kita tidak mau pelaksanaan hukum kita ini menganggu urusan luar negeri. Yang tolak (aturan ini), tolak saja,&rdquo; ungkapnya. Dia menjelaskan, melalui Pergub itu pelaksanaan hukum cambuk nantinya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Prosesi hukuman masih dapat disaksikan warga. Namun, tidak diperbolehkan membawa handphone dan kamera untuk merekam. Selain itu, anak-anak tidak bisa dan boleh menyaksikannya. &ldquo;Kita menempatkan pelaksanaan hukum cambuk ini di penjara dan bisa disaksikan. Coba bayangkan, sebuah hukum disaksikan anak kecil, di situ berteriak dan tepuk-tepuk tangan. Kemudian yang terhukum divideo-kan dan diupload ke Youtube, sekali dia dihukum, seumur hidup mendapat image (buruk),&rdquo; tuturnya.

Menkumham Mendukung Hukum Cambuk di Dalam LP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hukum cambuk

Berita Terkini