<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/OPINI-30.jpg" alt="Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH</figcaption>
</figure>DESA ADAT sebagai persekutuan hukum adat sudah ada sebelum bangsa Belanda ada di Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indoensia keberadaan persekutuan hukum adat yang diberi sebutan Adatrechtsgemeenschappen diakui keberadaannya sebagai masyarakat tradisional, yaitu persekutuan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakatnya sendiri bukan karena proses penetapan dari pemerintahan diatasnya.  Adalah relevan dengan sifat otonom dan otohton yang dimiliki desa adat. Sifat ini memang perlu diadaptasi dalam penguatan bukan untuk dijadikan objek mencari kantong-kantong suara melalui berbagai intervensi dengan dalih penguatan dan mencari popularitas untuk sebuah kekuasaan politik.  Desa adat selalu dihadapkan pada kekuasaan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, masa kemerdekaan, masa orda lama, orda baru, reformasi dan masa industri teknologi. Tidak mudah bagi desa adat yang didalamnya ada prajuru adat dan krama desa sebagai satu kesatuan dalam penyelengaraan pemerintahan desa adat yang dilandasi paruman sebagai kekuasaan tertinggi karena tantangan yang dihdapi semakin kompleks.  Awig-awig sebagai norma hukum yang mengikat para krama desa dalam hidup dan kehidupannya dan sebagai guidenline dalam mengukur dan memberikan standar tindakan dalam interaksi baik antar krama desa maupun dengan para outsider dibawah payung falsafah Tri Hitakarana.  Salah satu identitas hukum adat adalah “perbedaan”, sehingga implikasinya tiap desa adat memiliki hukum adatnya sendiri-sendiri dan cara bertindaknya juga diadaptasi mengikuti tempat, waktu dan kondisinya, yaitu relevan dengan konsep desa, kala dan patra yang ditemukan dan dikembangkan oleh Koesnoe (Guru Besar Ilmu Hukum Adat Indonesia).  Pemikiran teoritis berkenaan “Reciptio in Complexu” van den Berg dalam hukum adat Bali dapat diterima dengan baik, karena agama menjadi jiwa dari hukum adat. Sedang hukum adat (awig-awig) dan desa adat sebagai wadahnya, sehingga integrasi wadah dan jiwa ini melahirkan keseimbangan yang melahirkan falsafah Tri Hitakarana.  Falsafah sebagai nilai tidak pernah usang dan selalu bisa ajeg. Sangat berbeda dengan wadah atau badannya yang diwakili oleh prajuru adat dan krama desa dalam wadah organisasi tradisional yang disebut “Desa Adat”.  Istilah Desa Adat yang penetapanya dimulai dalam hukum negara (statute law) seperti Perda Bali 06 Tahun 1986, Perda 3 Tahun 2001 jo Perda 3 Tahun 2003 dan Perda 4 Tahun 2019 adalah sangat berbeda dengan istilah “Desa Adat” yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Bali sejak terbitnya UU No. 5 Tahun 1979 sebagai badai jilid I masih tetap mampu mempertahankan keberadaan Desa Adat yang bersifat otonom dan otohton. Jadi perlu disadari bahwa Bali yang memiliki dualitas dalam system pemerintahan desa, yaitu disatu sisi ada “pemerintahan Desa Dinas” dan disisi lain ada “Desa Adat” yang bercirikan tradisional yang adaptatif menjadi salah satu keunikan dan keunggulan Bali kalau mau disadari. Jadi memiliki karakternya sendiri sebagi pencirinya.  Keunikan dan keunggulan Bali ini diuji sejak adanya gerakan “Balinesering” dari Pemerintah Belanda 1920 yang ingin menjadikan desa adat yang disebut desa tradisional sebagai “museum hidup” yang secara politik mau membela Bali dari kehancuran akibat hubungannya dengan dunia luar, yaitu yang didukung melalui kebijakan yang berusaha mengembangkan kebudayaan Bali agar tampil lebih maju. Bentuk kebijakan ini adalah membangun kebudayaan Bali.  Oleh kelompok yang peduli dengan kebudayaan Bali dimanfaatkan untuk mengembangkan kebudayaan Bali terutama keseniannya seperti dibidang bangunan dengan ukirannya, tarian, tabuh, pakaian, sarana upacara dan upakara keagamaannya. Walaupun pemerintah Belanda ingin mengisolasi Bali dari hubungannya dengan dunia luar, dampaknya malah membawa Bali semakin terkenal, dan didatangi oleh pengunjung luar. Dari segi pariwisata keadaan ini menguntungkan pemerintah colonial Belanda. Hasil itulah kemudian menjadi sarana promosi menarik wisatawan mancanegara pada masa pemerintah Hindia Balanda.  Apa yang dapat dicermati dari fenomena pada masa colonial ini, tidak lain adalah keberadaan “Desa Adat” dan integrasinya dengan “Agama Hindu dengan Hukum Adat (awig-awig)” dalam konsep “reciptio in complexu”. Tetapi keberadaan desa adat sejak dulu sampai sekarang selalu ada dalam pusaran kekuasaan, sehingga perlu untuk dikuatkan agar tidak menjadi hamba kekuasaan, tetapi tetap mandiri mereferensi sifat otonom dan otohtonnya agar dapat berjalan beriringan dengan kekuasaan dalam proses pembangunan dan tidak kehilangan karaternya sebagai identittas dirinya.  Dalam perspektif sifat dan corak hukum adat dapat dipergunakan dalam menemukan karakter hukum adat agar tidak salah langkah atau sesat ketika ingin melakukan penguatan. Adapun corak yang dimaksud, yaitu: magis religious berupa kepercayaan terhadap adanya mahluk halus, roh, kekuatan sakti yang menempati alam semesta yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan alamnya seperti mitios lelipis Lem Bukit dalam menjaga hutan adat di Tenganan Pegringsingan.  Kepercayaan ini juga mampu menjaga penebangan terhadap pohon-pohon besar karena dipercaya memiliki kekuatan sakti. Jadi dapat berfungsi konservasi. Persoalannya sekarang diperlukan strategi untuk memanfaatkan potensi lokal untuk mengaja kelestarian lingkungan dalam wilayah desa adat. Corak komunal yang diorientasikan untuk menguatkan kebersamaan dan tali kekeluargaan dalam wadah desa adat atau banjar, sehingga setiap perbuatan individu krama desa diorientasikan untuk menjaga nama baik desa atau banjar dan keluarga.  Bercorak kontan yang menghasilkan sistem hukum yang diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, maka tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga.  Corak ini sangat relevan dengan “etikad baik” yang diperlukan sebagai dasar mengukur sah tidaknya perbuatan hukum dan hasilnya yang kemudian diwujudkan dalam sebauah ilikita, yaitu relevan dengan corak visual sebagai pantulan dari cara berpikir yang terwujud dalam hukum adat, yaitu bahwa dalam hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diingini ataupun dikehendaki ditransformir atau diberi wujud suatu benda atau ditetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan.  Dalam perkembangan hukum saat ini dapat dipadankan dengan perbutan dalam bidang hukum perjanjian yang diorientasikan pada pengadministrasian kemauan para pihak dalam koridor hukum. Oleh karena itu, mafia atau perbuatan yang hanya berorientasi pada hasil sedini mungkin dapat dicegah.  Karakter hukum adat lainnya yang relevan adalah sifatnya yang konkret, supel, dan dinamis. Konkret dalam arti sangat memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya sehingga setiap soal perlu mendapat perhatian yang khusus sesuai dengan individualitasnya. Pengaturannya tidak dibuat secara apriori, akan tetapi selalu situasional dan indivual. Dalam wawasan hukum adat tidak ada soal yang serupa sama. Setiap soal menuntut perlakuan tersendiri secara khusus dan tidak atas dasar aturan yang umum dan absrtak.  Hukum adat dinyatakan bersifat Supel, karena hukum adat dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas pokok itu dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi.  Oleh karena itu sangat keliru ketika Perda yang dicanangkan untuk menguatkan desa adat dibuat rigid dan mengunifikasi perbedaan sebagai karakter hukum adat seperti Perda 4/2019. Dalam praktek hukum adat, tidak ada suatu soal yang tidak dapat dicari penyelesaiannya, karena hukum adat dapat mencari penyelesaian dengan tidak mempergunakan aturan detail yang pre-existen.  Bagi hukum adat cukup dengan adanya asas-asas pokok yang umum, yang pengisiannya diarahkan kepada sasaran: tercapai suatu masyarakat yang aman tenteram sejahtera, baik antara para pihak yang bersangkutan maupun masyarakatnya secara keseluruhan.  Dalam kerangka tujuan ini di dalam hukum adat dipertahankan suatu suasana di mana setiap konflik memperoleh penyelesaian yang tuntas, yaitu: suatu penyelesaian menyeluruh yang menjawab segala aspek yang ada dan yang mungkin di kemudian hari ada. Tidak ada soal tambahan di kemudian hari.  Yang dipentingkan dalam hukum adat dalam penyelesaian suatu soal adalah diperhatikannya asas “desa, kala, dan patra” (tempat, waktu, dan keadaan) dari suatu persoalan dalam usaha menerepkan asas kerja: rukun, patut, dan laras, yaitu sebagai fokus menemukan jawaban yang menjadi dasar pokok dalam persoalan yang dihadapi. Jadi setiap soal harus diperhatikan sepenuhnya tentang individualitasnya dalam kaitannya dengan tempat, waktu, dan keadaannya, sehingga hukum adat dinyatakan luwes atau supel.  Hukum adat bersifat dinamis, artinya hukum adat sebagai hukum rakyat, tidak ada suatu badan pembuatnya yang secara pasti ditetapkan untuk membuat peraturan baru pada setiap ada perubahan keadaan dan perubahan kebutuhan hukum. Sebagai hukum rakyat yang mengatur kehidupan yang terus berubah dan berkembang pembuatnya adalah krama desa melalu paruman.  Karena itu hukum adat yang terus menjalani perubahan melalui keputusan atau penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan dalam paruman, sehingga setiap perkembangan yang terjadi selalu diusahakan mendapat tempatnya di dalam tata hukum adat. Hal lama yang tidak dapat dipakai lagi, secara tidak mencolok akan diubah atau ditinggalkan. Oleh karena itu upaya pengadministarian secara berlebihan dengan meng-copy paste pola pemerintahan Desa Dinas menjadi keliru, sehingga kasus sengketa “ngadegang prajuru” yang dintervensi dari atas seperti MDA semakin hari menjadi semakin banyak karena menyimpangi karakter hukum adat.  Untuk itu diperlukan model pengadministrasian dalam penetapan fungsi hukum secara tepat berdasarkan kajian yang matang bukan atas dasar pemikiran yang apriori. Semoga karateriritik hukum adat selalu menjadi referensi dalam penyusunan hukum negara dalam bentuk Perda dan dalam pelaksanaannya dapat dikoeksistensikan.  *) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali Indonesia Email: madesuwitra27@gmail.com

Memaknai Karakteristik Hukum Adat Dalam Penguatan Desa Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi permintaan tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta agar penanganan perkara dugaan korupsi di Provinsi Papua menggunakan hukum adat. KPK mengakui eksistensi keberadaan hukum adat, tetapi lembaga antirasuah tetap akan menggunakan hukum acara fomil maupun materiil yang berlaku secara nasional.  "Sejauh ini betul bahwa eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya. Namun untuk kejahatan, terlebih korupsi maka baik hukum acara formil maupun materiil tentu mempergunakan hukum positif yang berlaku secara nasional," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (11/11).  Apabila hukum adat kemudian juga akan memberikan sanksi moral atau adat kepada pelaku tindak kejahatan, hal tersebut tentu tidak berpengaruh pada proses penegakan hukum positif sesuai UU yang berlaku.  Oleh karena itu, juru bicara KPK bidang penindakan ini meyakini, para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan antikorupsi. Sehingga tentunya juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua.  "Justru KPK menyayangkan pernyataan dari penasihat hukum Tersangka, yang mestinya tahu dan paham persoalan hukum ini, sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara professional," tegas Ali.  "Kami khawatir statement yang kontraproduktif tersebut justru dapat menciderai nilai-nilai luhur masyarakat Papua itu sendiri," sambungnya.  Permintaan agar Lukas Enembe diproses hukum adat setelah tim kuasa hukumnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/10) kemarin. Pengacara Lukas, Aloysius Renwarin meminta KPK agar pemeriksaan terhadap kliennya dilakukan secara adat. Sebab, dia menyebut, Lukas Enembe merupakan kepala suku besar di Papua.  Lukas pun telah dikukuhkan lagi sebagai kepala suku besar di Papua pada 8 Oktober 2022. Hal ini juga telah disahkan oleh dewan adat Papua yang terdiri dari tujuh suku.  "Semua sudah sepakat bahwa Pak Lukas sebagai tokoh besar Papua dikukuhkan pada 8 Oktober kemarin, berarti semua urusan akan dialihkan kepada adat yang mengambil sesuai hukum adat yang berlaku di Tanah Papua," demikian Aloysius Renwarin menandaskan.

KPK Tegaskan Tetap Proses Lukas Enembe dengan Hukum Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/apakah-lembaga-negara-bisa-dikenakan-hukum-adat_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Hukum" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hukum</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal angkat bicara terkait adanya putusan hukum adat yang menghukum sebuah lembaga negara. Menurut Erwin, putusan hukum adat bisa saja menghukum lembaga negara. Namun putusan itu sanksinya tidak bisa diberlakukan ke lembaga yang dinilai bersalah oleh hukum adat.&nbsp; "Dalam praktiknya, bisa saja. Tapi sanksinya enggak bakalan mengikat,"&nbsp;kata Erwin saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (22/2). Maksud tidak mengikat di sini menurutnya, yakni memang tidak dijalankan. Namun tergantung konteks adatnya. "Mekanisme adat secara hukum biasanya dipahami sebagai mekanisme informal. Namun dalam praktiknya ada konvergensi antara hukum adat dan hukum negara," jelasnya. Sementara itu, Pakar hukum adat Rikardo Simarmata menuturkan, terkait hukum adat ada beberapa kasus yang terjadi di Kalimantan bahwa pernah menghukum perusahaan. Kendati demikian kata dia, saat ini hampir semua masyarakat adat di Indonesia berkesadaran bahwa tindak pidana merupakan urusan atau kewenangan negara/penegak hukum. "Dalam perjalanan panjang, pertemuan hukum adat dengan hukum negara terbentuk kesadaran pada masyarakat adat mengenai pembagian kewenangan antara lembaga adat dan lembaga negara," tuturnya. "Dalam lapangan hukum, terutama ketika Belanda menerapkan unifikasi hukum pidana pada tahun 1918, masyarakat adat makin menerima keberlakuan hukum negara," imbuhnya. Terkait hukum adat sambung dia, hanya tindak pidana kecil seperti pencurian, penganiayaan, dan penipuan yang masih diselesaikan sendiri oleh lembaga adat. "Untuk tindak pidana korupsi selama ini dianggap pidana besar dan kebetulan tidak diatur dalam hukum adat. Karena itu, masyarakat adat tidak pernah mengusik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakan hukum," tandasnya. Terkait adanya kabar bahwa KPK dikenakan denda hukum adat oleh masyarakat Papua . Dia menegaskan itu tak bisa dirincikan konteks hukum. "Karena itu, kasus Papua ini harus dijelaskan dengan logika politik, bukan hukum," tegasnya.

Apakah Lembaga Negara Bisa Dikenakan Hukum Adat?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kepergok-di-ranjang-pasangan-selingkuh-ini-direndam-lalu-diusir_m_175854.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sepasang kekasih gelap berinisial NA dan DW harus menghadapi konsekuensi hukuman dari Lembaga adat Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi. Sanksi adat atau givu nu ada ini diberikan kepada pasangan tidak resmi itu karena kepergok saat sedang berselingkuh. Senin (18/12) sekitar pukul 09.00 WITA, keduanya menjalani givu nu ada&nbsp;dengan cara direndam di laut. Tidak hanya itu, keduanya disanksi untuk keluar dari kampung atau dari Kelurahan Silae. Kedua pasangan, yang masing-masing telah berkeluarga tersebut dianggap melanggar adat karena berada dalam kamar dan bukan pasangan suami-istri yang sah. Puluhan masyarakat pun menyaksikan langsung berjalannya sanksi adat tersebut di pinggir pantai, Jalan Malonda, Kelurahan Silae. Lurah Silae, Syafad didampingi Ketua Adat, Indra Lanuhu menjelaskan, sanksi adat yang diberikan ini berupa nilabu atau direndam di laut selama beberapa menit serta sanksi berupa nipali atau dikeluarkan dari kampung. &ldquo;Mereka ini dipergoki oleh petugas K5 yang ada di kelurahan berdua-duaan di dalam satu kamar dan bukan muhrimnya, apalagi masing-masing juga memiliki suami dan istri. Selain melanggar norma etika, ini juga kami anggap melanggar adat yang ada,&rdquo; terangnya sebagaimana dilansir dari Radar Sulteng (Jawa Pos Group). Kegiatan Nilabu atau direndam di laut tersebut selesai pada pukul 10.00 WITA. Kemudian sekitar pukul 10.15 WITA, NA selaku pelanggar adat diantar ke perbatasan Kelurahan Silae dan Kelurahan Lere, Jalan Cumi-Cumi untuk menjalani Nipali atau dikeluarkan dari kampung Kelurahan Silae oleh <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/02/166209/ini-ajakan-lembaga-adat-minang-terkait-menjamurnya-komunitas-lgbt" target="_blank">lembaga adat</a>. Terbongkarnya perselingkuhan keduanya berawal dari penggerebekan yang dilakukan Satgas K5 dengan Bhabinkamtibmas Polsek Palu Barat. Keduanya diamankan setelah petugas mengintai dari jauh apa yang dilakukan pasangan kekasih gelap ini. Keduanya pun saat digrebek masih berada di atas ranjang.

Kepergok di Ranjang, Pasangan Selingkuh Ini Direndam Lalu Diusir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sosialisasi-massa-simposium-hukum-nasional-2017_m_164525.jpeg" alt="Sosialisasi Simposium hukum nasional" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi Simposium hukum nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Simposium Hukum Nasional 2017 mengadakan Sosialisasi Massa (Mass Socialization Campaign) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Pada hari Minggu (22/10). Acara itu sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pre-Event Simposium Hukum Nasional 2017. Acara ini merupakan salah satu program kerja Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) 2017. Tema yang dibawakan tahun ini adalah &ldquo;Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat melalui Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat demi Terwujudnya Keadilan&rdquo;. Panitia Simposium Hukum Nasional 2017 mengilhami bahwa isu Masyarakat Hukum Adat belum benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, panitia mengadakan Sosialisasi Massa sebagai bentuk pembumian isu. Panitia memulai kegiatan dengan mengadakan long march menuju Bundaran HI sambil menyerukan tagline acara, &ldquo;Keadilan Tak Mengenal Entitas&rdquo; dan menyebutkan tema acara. Selama long march, panitia juga menjelaskan secara singkat latar belakang dan tujuan acara Simposium Hukum Nasional 2017, yaitu pengadaan payung hukum nasional bagi Masyarakat Hukum Adat. Setelah tiba di Bundaran HI, panitia kemudian melakukan freeze mob dan mengajak khalayak umum untuk berpartisipasi dalam penandatanganan petisi berbentuk spanduk. Sebagai bentuk terima kasih, panitia membagikan air mineral botol yang telah ditempeli stiker berisi fakta-fakta terkait Masyarakat Hukum Adat. Sosialisasi Massa ditutup dengan foto bersama para panitia. Tak hanya melakukan sosialisasi massa, Ketua Simposium Hukum Nasional 2017, Salsabila Siliwangi Surtiwa, menjelaskan bahwa terdapat rangkaian acara pre-event lainnya yaitu Kompetisi dan Pameran Mural yang akan diadakan pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 di Taman Lingkar Perpustakaan UI, Depok. Selain acara langsung, terdapat kegiatan online yang juga terbuka untuk umum, seperti Kompetisi Penulisan Esai Kritis, Kompetisi Penulisan Caption, dan Kuis melalui akun Instagram Simposium Hukum Nasional 2017, @shnfhui.

Sosialisasi Massa Simposium Hukum Nasional 2017

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/terusir-dengan-hukum-adat-pelaku-pembunuhan-harus-tinggalkan-luwuk_m_154938.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan masyarakat Kota Luwuk, Sulawesi Tengah (Sulteng) menerapkan hukum adat terhadap pelaku pembunuhan. Pelaku terusir dari Kota Luwuk dan dikembalikan ke kampung halaman masing-masing. Mereka itu merupakan orang tua dan keluarga pelaku penganiayaan hingga mengakibatkan kematian terhadap Nurcholis Saputra Dayanun, warga Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan. Penganiayaan itu terjadi di Kota Luwuk pada Senin dini hari (21/8). Mereka yang harus pergi itu, antara lain, Waode Ramia, 52; Wasanufi, 53; Lahaluma, 57; dan Wamini, 52. Semua beretnis Muna. Ada juga Rusdin, 50. Pria yang bekerja sehari-hari sebagai aparatur sipil negara (ASN) itu juga meninggalkan Kota Luwuk menuju Kota Makassar. Sama hal yang dialami Krismantio, 25. Dia harus meninggalkan Kota Luwuk menuju Kota Gorontalo. Enam orang warga Kabupaten Banggai itu terpaksa meninggalkan Kota Luwuk untuk menjalani putusan hukuman adat yang ditimpakan kepada mereka. Pelepasan dan pemulangan keluarga pelaku penganiayaan dilaksanakan oleh Kerukunan Keluarga Buton Muna, Kabupaten Banggai, di halaman kantor Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, kemarin (3/9). Isak tangis mewarnai acara pelepasan. Bukan hanya orang tua dan keluarga pelaku penganiayaan serta masyarakat Buton Muna yang merasakan kesedihan itu. Namun, Bupati Herwin Yatim dan Ketua DPRD Samsul Bahri Mang juga terlihat sesekali menghapus air mata yang meleleh di pipinya. Bupati Banggai Herwin Yatim menegaskan, pemerintah Kabupaten Banggai tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Untuk itu, dia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dari berbagai etnis di Luwuk yang mau menjaga stabilitas keamanan. "Saya juga nanti melaporkan kepada menteri dalam negeri tentang hal ini, khususnya konsep menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian, dan menjaga stabilitas daerah," pesannya. Peristiwa penganiayaan hingga mengakibatkan Nurcholis Saputra Dayanun meninggal dunia terjadi di Kota Luwuk pada Senin (21/8) dini hari. Pihak kepolisian resort Banggai telah menetapkan tujuh tersangka. Tiga orang beretnis Muna, satu orang Bugis, satu orang Gorontalo, dan satu orang etnis Saluan. Sepekan kemudian, di gedung DPRD Kabupaten Banggai, digelar dialog kebangsaan keberagaman Kabupaten Banggai. Kegiatan itu diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. Salah satu keputusannya adalah pemulangan keluarga pelaku penganiayaan Nurcholis.

Terusir Dengan Hukum Adat, Pelaku Pembunuhan Harus Tinggalkan Luwuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pasangan-selingkuh-tepergok-warga-kena-hukum-adat_m_128508.jpeg" alt="Suasana sidang adat pasangan selingkuh di Balai Desa Seberang Kapuas, Minggu (7/5)." width="100%">
<figcaption>Suasana sidang adat pasangan selingkuh di Balai Desa Seberang Kapuas, Minggu (7/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang Pria berinisial SN tepergok tengah bercumbu di tempat gelap di SP 12, Desa Seberang Kapuas, Sekadau, Kalbar, Sabtu (6/5) malam. Besoknya warga Kecamatan Sekadau Hilir itu bersama selingkuhannya dihukum adat oleh warga. SN sudah berkeluarga. Sementara pasangan wanita berinisial SU merupakan warga Desa Seberang Kapuas yang juga sudah berkeluarga. &ldquo;Kita hanya menengahi saja,&rdquo; ucap Yemmy Ibrahim, Kepala Desa Seberang Kapuas kepada wartawan disela rapat adat mengurus pasangan selingkuh itu di kantornya, kemarin. Warga memang menyerahkan pasangan di luar nikah yang tertangkap itu ke pihak adat dan Desa Seberang Kapuas. Pihak desa sudah berkoordinasi dengan pemerintah Desa Mungguk tempat asal sang pria. &ldquo;Karena wilayahnya di daerah kita dan warga menyerahkan kepada kita, maka kita urus. Apalagi pihak Desa Mungguk sudah mempercayakan kepada kita,&rdquo; imbuh Yemmy. Jalannya sidang adat pasangan selingkuh itu sempat tegang, karena pelaku pria terus-menerus berkelit dan menyampaikan keterangan secara berbelit-belit. Bahkan sempat mengancam akan melapor ke pihak kepolisian. Pernyataan pelaku pria tersebut membuat warga marah, karena dianggap tidak menghormati jalannya persidangan. Namun berkat mediasi dari pihak desa, masalah itu pun bisa dikendalikan. Warga tetap meminta keduanya bertanggung jawab, karena dinilai sudah membuat malu warga kampung. Sementara pelaku wanita saat ditanya dalam sidang mengaku keduanya sudah saling kenal cukup lama. Mereka kemudian berjanji untuk bertemu menonton acara orgen tunggal pesta perkawinan di SP 12 Seberang Kapuas. &ldquo;Ada undangan tapi tidak pergi. Cuma mau nonton saja," katanya sambil berlinang air mata. Sementara pelaku pria mengaku sudah tahu jika si wanita sudah bersuami. &ldquo;Sudah kenal lebih kurang setahun. Saya tahu dia punya suami, kami hanya nonton saja,&rdquo; ujarnya berkilah. Pengurus adat setempat menjatuhkan hukuman adat kepada kedua pelaku perselingkuhan. Meski kembali diperdebatkan oleh pelaku pria, akhirnya hukum adat dapat diterima kedua pihak. Mereka juga diminta membuat pernyataan diatas materai untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. (bdu/fab/JPG)

Pasangan Selingkuh Tepergok Warga, Kena Hukum Adat

hukum adat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hukum adat

Berita Terkini