<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/image-2769587546.jpg" alt="Peta perluasan NATO hingga 2024 yang menggambarkan masuknya negara-negara baru sejak 1989 serta dampaknya terhadap dinamika hubungan internasional. (Diploweb)" width="100%">
<figcaption>Peta perluasan NATO hingga 2024 yang menggambarkan masuknya negara-negara baru sejak 1989 serta dampaknya terhadap dinamika hubungan internasional. (Diploweb)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perluasan NATO sejak berakhirnya perang dingin menjadi salah satu isu penting dalam hubungan internasional. Langkah ini bermula dari upaya memasukkan negara-negara Eropa Timur ke dalam struktur keamanan kolektif. Menurut Andrew A. Michta, proses tersebut pada satu sisi berhasil mendukung transformasi demokrasi, tetapi pada sisi lain menimbulkan perdebatan mengenai relevansi dan kapabilitas NATO dalam menghadapi ancaman baru di luar wilayah tradisionalnya. Keanggotaan baru di Eropa timur menciptakan stabilitas politik yang lebih kuat, khususnya melalui integrasi dengan institusi keamanan barat. Negara-negara seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko, mendapatkan jaminan keamanan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Namun, Michta mencatat bahwa meskipun berhasil menambah jumlah anggota, NATO tidak selalu sukses membangun kesepakatan internal terkait misi maupun kemampuan militer yang seimbang. Di sisi lain, Rusia melihat perluasan NATO sebagai ancaman langsung terhadap lingkup pengaruhnya. Ferdi G&uuml;&ccedil;yetmez menyoroti bahwa masuknya negara-negara Baltik, serta rencana keanggotaan Finlandia dan Swedia pasca invasi Ukraina, semakin mempersempit ruang strategis Rusia. Hal ini membuat Rusia merasa terpojok, baik di Eropa Timur maupun di kawasan Arktik yang memiliki nilai geopolitik penting. Selain faktor militer, perluasan NATO membawa implikasi diplomatik yang besar. Artikel dalam Rocznik Integracji Europejskiej menunjukkan bahwa negara-negara anggota baru memperoleh akses pada bantuan keamanan dan kerja sama pertahanan yang lebih luas. Meski begitu, hubungan diplomatik mereka dengan Rusia justru semakin tegang, menandakan bahwa keanggotaan NATO bukan hanya isu militer, melainkan juga sarat dimensi politik dan ekonomi. Operasi militer NATO di luar kawasan, seperti di Afghanistan, memperlihatkan dilema baru yang muncul setelah perluasan. Michta menegaskan bahwa aliansi ini harus beradaptasi dengan ancaman non tradisional, padahal struktur awal NATO lebih berfokus pada pertahanan wilayah Atlantik Utara. Hal ini membuat keanggotaan baru tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas operasional NATO. Perluasan juga memaksa negara-negara anggota baru untuk melakukan penyesuaian besar dalam bidang pertahanan. Mereka harus menaikkan anggaran militer, memperkuat kapasitas institusi sipil, dan mengadopsi standar NATO. Menurut artikel dari Rocznik Integracji Europejskiej, beban tersebut kerap memunculkan tantangan domestik, meski pada jangka panjang memberikan manfaat berupa peningkatan profesionalisme militer dan integrasi politik. Bagi Rusia, keanggotaan NATO di Baltik dan Arktik memicu kebijakan keamanan yang lebih agresif. G&uuml;&ccedil;yetmez mencatat adanya modernisasi militer Rusia serta retorika yang lebih keras terhadap Barat. Kondisi ini meningkatkan ketegangan militer, termasuk potensi eskalasi konflik di kawasan perbatasan dan jalur energi strategis. Selain itu, perluasan NATO memperkuat polarisasi geopolitik global. Amerika Serikat dan sekutunya semakin menegaskan pengaruhnya, sementara Rusia merespons dengan mempererat hubungan dengan negara lain di luar orbit Barat. Dinamika ini memperlihatkan bahwa perluasan NATO bukan hanya isu regional, tetapi juga berdampak pada tatanan global. Di tingkat internal, NATO menghadapi dilema identitas strategis. Apakah aliansi ini harus tetap berfokus pada pertahanan kolektif di kawasan Atlantik Utara, ataukah memperluas mandatnya ke operasi global melawan terorisme dan ancaman hybrid? Pertanyaan ini semakin kompleks seiring bertambahnya anggota dengan kepentingan yang beragam. Secara keseluruhan, perluasan NATO membawa dampak ganda. Di satu sisi, ia berhasil memperluas stabilitas dan demokratisasi di Eropa Timur serta memperkuat jaringan keamanan kolektif. Namun di sisi lain, perluasan ini memicu ketegangan serius dengan Rusia, menambah beban internal, dan memperbesar tantangan strategis NATO di kancah internasional. Dengan demikian, perluasan NATO adalah pedang bermata dua dalam hubungan internasional kontemporer.

Perluasan NATO menjadi salah satu isu penting dalam hubungan internasional. Bermula dari upaya memasukkan negara di Eropa timur

Dampak Perluasan NATO dalam Hubungan Internasional 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/WhatsApp-Image-2024-07-16-at-213503-3764978816.jpg" alt="Ilustrasi penumpang kereta cepat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penumpang kereta cepat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak sedang baik-baik saja. Seiring kontraksi di sektor properti dan tingkat pengangguran yang tetap tinggi. Pemerintah perlu merancang strategi agar kerja sama maupun investasi tetap berjalan kondusif. Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri Dino Kusnaidi menuturkan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sedang mandek. Yang biasanya tumbuh 8 sampai 10 persen, kini hanya berkisar 5 persen. Bahkan produk domestik bruto (PDB) di kuartal II 2024 hanya tumbuh 4,7 persen. &rdquo;Salah satu indikatornya dari properti mereka yang masih bermasalah. Pasar domestik yang tidak bisa menopang perekonomian nasionalnya,&rdquo; kata Dino saat ditanyai di Hotel Fairmont, Senayan, Kamis (22/8). Pada pemerintahan periode ketiga Presiden Xi Jinping, lanjut dia, sedang memfokuskan pembangunan high development interest. Yang mana memang membutuhkan investasi serta pengembangan teknologi lagi. Begitu pula, pergeseran pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari low-tech menjadi high-tech. &rdquo;High-tech ini juga nanti akan menjadi simbol ekspor Tiongkok ke dunia sehingga kredibilitas produknya menjadi kualitas yang lebih baik. Seperti BYD yang sudah mampu bersaing dengan produk otomotif dunia. Begitu juga Huawei dan Xiaomi bisa bersaing dengan Apple,&rdquo; beber Dino. Untuk mempertahankan pembangunan Indonesia saat ini yang bekerja sama dengan Tiongkok tidak bisa dilihat hanya dari satu faktor. Butuh kerja sama dengan berbagai stakeholder. Nah, kepentingan nasional saat ini adalah mendatangkan teknologinya. Untuk kemudian dikembangkan di dalam negeri melalui berbagai riset sebagai kelanjutan investasi. Sementara itu, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang menyatakan, tidak bisa membangun bangsa dengan investasi. Justru untuk mendorong pembangunan seharusnya dengan menguatkan kebijakan industri (industrial policy). &rdquo;Jadi gimana kita bergantung terus sama investasi tapi nggak punya fondasi yang lebih kuat untuk membangun industrinya,&rdquo; ungkap Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang. Misalnya, saat ini Indonesia sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi, kelanjutan bagi pengembangan industrinya masih belum terlihat. Seperti transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. &rdquo;Nah ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu ya kereta cepat kelihatannya sudah jadi. Follow up-nya apa dari situ? Ini yang menurut saya missing dan sangat amat terburu-buru ketika langsung didiskusikan Jakarta-Surabaya. Karena dulu janjinya (Tiongkok) salah satunya adalah membuat Indonesia sebagai salah satu kontributor untuk membangun rolling stock-nya untuk Asia Tenggara,&rdquo; jelas Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang. Hal senada juga diungkapkan Direktur China-Indonesia Desk Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat. Belum ada strategi yang jelas untuk memastikan bahwa dampak investasi sesuai dengan harapan. Nah melalui, China-Indonesia Provincial Index, pihaknya menginvestigasi dan meneliti pengaruh Tiongkok di 38 provinsi Indonesia. Salah satu temuannya bahwa keterlibatan di sektor ekonomi merupakan aspek sentral dari pengaruh Tiongkok di Nusantara. Jawa Tengah bahkan mencapai skor sempurna 100 persen yang ditengarai karena kerja sama perdagangan yang kian intens. Yang mana provinsi tersebut juga menerima investasi besar dari Tiongkok. &rdquo;Nilai sempurna yang diperoleh Jawa Tengah menekankan poin bahwa keeratan hubungan ekonomi difasilitasi juga oleh investasi Tiongkok, yang mencerminkan peran penting pemerintah daerah dalam menjaga hubungan yang dinamis ini,&rdquo; ungkap Muhammad Zulfikar Rakhmat. Demikian juga yang terjadi di provinsi lainnya, seperti Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dimana jalinan kerja sama ekonomi yang signifikan didorong kuatnya aktivitas Tiongkok di wilayah tersebut. Didorong oleh industri nikel dan kawasan industri bersama. Indeks Pengaruh Ekonomi Tiongkok di Provinsi Indonesia -Jawa Tengah: 100 -Sulawesi Tenggara: 83,3 -Sulawesi Tengah: 83,3 -Papua Barat: 83,3 -Kalimantan Utara: 83,3 -Sulawesi Selatan: 66,67 -Kalimantan Selatan: 66,67 Sumber: Indeks China-Indonesia Provincial Index Celios

Dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia menyatakan, tidak bisa membangun bangsa dengan investasi

Dosen FISIP UI Sebut Investasi Bukan Alat Utama Membangun Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/WhatsApp-Image-2023-04-02-at-195035-231693132.jpg" alt="Dosen hubungan internasional FISIP Universitas Jember Eby Hara." width="100%">
<figcaption>Dosen hubungan internasional FISIP Universitas Jember Eby Hara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sehari setelah FIFA membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia menyusul penolakan terhadap tim Israel, tentara Israel menyerbu Stadion Internasional Faisal Al Husseini di Palestina. Saat itu, pertandingan antara Jabal Al Mukkabber melawan Balata FC, Kamis (30/3) malam waktu setempat. Informasi yang dihimpun, petugas Israel menembakkan gas air mata dan menyebabkan penonton terluka, termasuk perempuan dan anak-anak. Pertandingan dihentikan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga medis merawat korban. Dosen hubungan internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Eby Hara menyatakan, FIFA terlalu jauh berpolitik dan dikendalikan sekelompok orang yang punya kepentingan membela Israel. Mereka melarang negara lain memprotes tindakan Israel. &rdquo;Terlihat brutalnya Israel. Itu sudah nyata di Palestina. Kenapa tidak diberi sanksi?&rdquo; kata Eby. &rdquo;FIFA bermain politik. Ada semacam kekuatan hegemoni di FIFA yang bisa mendikte,&rdquo; tambah doktor alumnus ANU, Canberra, Australia itu. Perlawanan terhadap Israel dilakukan masyarakat sipil seperti di Indonesia. Eby mengatakan, masyarakat Indonesia konsisten dari dulu, sejak masa pemerintahan Bung Karno. &rdquo;Bedanya sekarang kita banyak dicampuri macam-macam, sehingga sikap masyarakat pun terpecah,&rdquo; papar Eby Hara. Terpecahnya sikap masyarakat bisa dilihat dari opini di media massa. Salah satunya menganggap seolah-olah politik dan olahraga tidak bisa dicampuradukkan. Padahal, menurut Eby, FIFA jelas sudah berpolitik. &rdquo;Itulah kenapa suara penolakan harus dilakukan terus. Dalam jangka pendek, dampaknya belum tentu ada perubahan. Tapi kalau itu terus disuarakan, orang akan tetap sadar bahwa ada penindasan di Palestina. Jangan Anda lupakan. Sekarang kan sepertinya kalau Israel melakukan sesuatu seakan-akan sah. Kalau bukan Israel, tidak boleh. Kondisi seperti itu yang terjadi,&rdquo; tutur Eby. Eby menyadari sulit untuk melawan Israel yang didukung kekuatan organisasi internasional seperti FIFA. &rdquo;Kalau tidak kuat melawan, orang akan tunduk dan akhirnya menoleransi, menerima eksploitasi pembunuhan. Jadi suara (penolakan) seperti itu harus tetap disuarakan, walau ada risiko,&rdquo; ucap Eby Hara.

Dosen hubungan internasional FISIP Universitas Jember menyatakan, FIFA terlalu jauh berpolitik dan dikendalikan sekelompok orang

Dosen FISIP Unej Anggap FIFA Berpolitik, Indonesia Konsisten Tolak Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221010_233728.jpg" alt="Perwakilan Divisi Penanganan dan Pelaporan Fisipol Crisis Center (FCC) UGM Arie Eka Junia. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Divisi Penanganan dan Pelaporan Fisipol Crisis Center (FCC) UGM Arie Eka Junia. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Fisipol Crisis Center (FCC) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendalami laporan terkait kasus dugaan kekerasan seksual oleh seorang mahasiswa Departemen Hubungan Internasional, kampus tersebut.  Perwakilan Divisi Penanganan dan Pelaporan Fisipol Crisis Center (FCC) UGM Arie Eka Junia mengatakan, mendapat laporan dari penyintas pada 8 Oktober. ”Jadi memang ada penyintas yang melapor tapi untuk identitas lebih jauh kami tidak bisa mengungkapkan,” kata Arie Eka Junia seperti dilansir dari Antara.  Kasus dugaan kekerasan seksual itu, disebutkan Arie, terjadi belum lama dan menimpa lebih dari satu korban dengan lokasi kejadian rata-rata di luar kampus. ”Lebih dari satu tapi kami tidak bisa mengonfirmasi berapa karena laporan masih terus dibuka, tapi (korban) lebih dari satu,” terang Arie Eka Junia.  Terkait laporan tersebut, FCC UGM saat ini sedang mendokumentasikan dan memverifikasi bukti-bukti yang diserahkan pelapor. ”Ini dalam kategori pelecehan seksual, unwanted touch (sentuhan yang tidak diinginkan), juga sexting (pelecehan seksual dalam pesan teks), seperti itu rata-rata,” papar Arie Eka Junia.  Proses penanganan kasus itu, menurut Arie, bekerja sama dengan pihak terkait. Termasuk Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM maupun dengan Unit Layanan Terpadu (ULT) penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat UGM.  ”Karena ini masih baru proses awal sekali penanganan, jadi belum ada keputusan apapun yang dijatuhkan atau tindakan apapun yang dijatuhkan (kepada terduga pelaku),” tutur Arie Eka Junia.  Arie berjanji penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Fisipol UGM itu bisa segera tuntas. ”Kalau instruksi dari Pak Dekan tadi secepatnya. Karena kami tidak ingin berlarut-larut. Jadi kami akan mengoordinasikan ini secara cepat,” ujar Arie Eka Junia.

Fisipol UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa Jurusan HI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663570890408.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mahasiswa Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga Surabaya raih emas dalam kompetisi World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) 2022.  Anggota tim, yakni Zefanya Kharisma Nugroho, Nadhira Sekarputri, Nabilah Az Zahro, Adisty Salsabila Candra, dan Kaniraras Nugrahandini membuat aplikasi SEEKER. Aplikasi itu mewadahi para korban pelecehan seksual untuk mendapatkan ruang nyaman dalam mengutarakan perasaan mereka.  ”Pada awalnya, kami memiliki beberapa isu yang menarik untuk dijadikan tema, namun setelah diskusi dengan tim dan hasil akhirnya memilih kekerasan seksual untuk fokus pembahasan,” ujar Nadhira, Senin (19/9).  Dalam aplikasi tersebut, terdapat fitur untuk melapor serta dilampirkan bukti atas tindak pelecehan seksual. Tidak hanya korban, namun juga ada fitur untuk saksi.  ”Karena ada beberapa orang yang dipercayai oleh sang korban untuk bercerita mengenai tindak pelecehan seksual. Karena itu, fitur ini kami buat,” jelas Nadhira.  Setelah sang korban melakukan pelaporan, akan diarahkan ke live chat bot yang berfungsi untuk melakukan konsultasi. Bukti pelecehan yang telah di-upload akan di-follow up dan ditindaklanjuti pihak berwenang.  ”SEEKER merupakan aplikasi third party yang ingin memudahkan para korban melapor tindak kekerasan seksual,” lanjut Nadhira.  Untuk tindak lanjut dari kasus itu akan tetap ditangani pihak berwenang yaitu polisi, lembaga anti kekerasan seksual, dan Komnas HAM.  Nadhira mewakili timnya berharap dengan inovasi yang mereka canangkan tidak sekedar sebagai juara namun dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi keresahan masyarakat.

Mahasiswa HI Unair Gagas Aplikasi Anti Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dalam hal hubungan internasional dinilai sudah baik. Toh, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'aruf Amin tetap harus memperhatikan beberapa aspek agar kedaulatan dan kehormatan Indonesia di mata dunia lebih bertaji. Hal tersebut disampaikan Pakar Politik Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah. Dirinya menyebut, saat ini Indonesia di sektor hubungan internasional dikatakannya sudah cukup mumpuni baik di sektor hubungan bilateral antarnegara maupun multilateral.  "Suara Indonesia sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hanya saja ke depan kita berhadapan dengan situasi yang semakin tidak menentu. Ini harus diantisipasi," ujarnya ketika dihubungi JawaPos.com.  Selain hubungan internasional bilateral dan multilateral, performa Indonesia di mata internasional juga sudah sangat baik dengan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar. Banyak metode-metode berbasis elektronik yang sudah diterapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membantu warga Indonesia di luar negeri saat membutuhkan bantuan. Itu harus diapresiasi," lanjut Reza.  Dirinya mencontohkan, saat ini WNI yang ada di luar negeri baik yang datang untuk bekerja atau berlibur di suatu negara, jika ada masalah saat ini mereka tahu alamat kedutaan besarnya, nomor yang harus dihubungi dan dia tahu siapa pejabatnya. Hal ini dikatakan Reza merupakan kemajuan yang perlu diapresiasi.  "Tapi kita berpacu dalam jumlah (sebaran) WNI di luar negeri yang sangat banyak. Di Malaysia banyak, di Timur Tengah juga banyak, yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan selanjutnya adalah mempersiapkan diplomat dalam jumlah yang lebih besar," sebut Reza.  Tak hanya menambah jumlah, pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas diplomatnya dengan menambah bidang keahlian yang lebih spesifik. Tujuannya agar kalau ada kendala WNI di luar negeri, keputusan bisa diambil lebih cepat.  Selain itu, yang mesti diperhatikan pemerintahan selanjutnya adalah anggaran Kementerian harus diperbesar. Menurut Reza, hal ini tentang orang kerja, urusannya tak hanya Indonesia, tapi juga urusan di negara lain.  "Karena melindungi warga negara itu amanah konstitusi. Jika ada WNI bermasalah harus dikunjungi, didampingi, disiapkan pengacara dan jaminan hukum lainnya," ucapnya.  Sementara untuk multilateral, Indonesia saat ini dikatakannya sudah cukup dipandang. Seperti sudah disinggung di atas, saat ini Indonesia suaranya sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Malahan yang terbaru, saat ini Indonesia juga dipercaya sebagai Dewan HAM PBB.  Dengan demikian, menurut Reza, Indonesia dari aspek hubungan internasional bisa ikut langsung mempengaruhi jalannya resolusi PBB dengan membuat agenda sampai ikut membahasnya di Majelis Umum.  Tantangan ke Depan  Tantangan ke depan adalah apa yang harus dibenahi, apa yang harus dipersiapkan Indonesia dari aspek hubungan internasional adalah Indonesia harus menjalin koalisi lebih baik lagi dengan GNB (Gerakan Non-Blok). Hal tersebut agar hasil-hasil baik dari diplomasi Indonesia dengan PBB dapat juga dilanjutkan oleh koalisi negara GNB.  Adapun poin yang harus dibenahi di sektor bilateral, Indonesia masih memiliki tantangan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang agak kurang bersahabat dengan Indonesia. Menurut Reza, kepada mereka kalau perlu dibuat konsulat Indonesia di sana sehingga bisa mencegah terjadinya kritik yang tak beralasan atas Indonesia. Selama ini beberapa negara Pasifik Selatan kerap demikian.  "Misalnya saja negara Vanuatu dan Solomon Island yang selalu mengkritik Indonesia. Yang terbaru mereka mengatakan bahwa konflik di Papua adalah penindasan terhadap Hak Asasi Manusia," terang Reza. Vanuatu belakangan disebut sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Papua.  Selanjutnya, terkait kedaulatan, Indonesia juga diminta harus lebih tegas terhadap negara lain yang mengizinkan kelompok anti Indonesia yang berada di sana. Misalnya di Inggris, Australia, di Amerika Serikat (AS), Belanda dan masih banyak lagi.  "Kita harus berani mengatakan kepada mereka, orang-orang yang anti Indonesia yang tinggal di sana jangan diberikan panggung. Itu menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan kita pada ketulusan negara tersebut untuk menghargai kedaulatan Indonesia dan keutuhan wilayah Indonesia. Saya harapkan pemerintah kita lebih tegas terhadap hal tersebut," paparnya.  Sama seperti sektor bilateral dan multilateral, dari sektor hukum internasional, Indonesia juga dikatakan sudah cukup baik dengan banyak MOU dengan negara lain tentang perbatasan yang sudah disepakati.  Meski begitu, hal seperti ini harus didukung oleh tersedianya ahli hukum internasional yang lebih banyak. Selain itu, dibutuhkan juga ahli hukum di bidang hak kekayaan intelektual apa lagi saat ini sedang massif ekonomi digital dan perkembangan teknologi komunikasi.  "Sekarang memang tidak kurang, tapi harus diperbanyak. Jika tidak, kedepan akan banyak negara yang mempermainkan kita di sektor hak cipta dan hak paten. Kemenlu juga tidak hanya harus menambah diplomatnya, tetapi juga harus memiliki kualifikasi khusus. Yang sudah ada bisa ditraining lagi, sehingga kita memiliki diplomat yang memiliki aspek-aspek keahlian yang lebih spesifik lagi," tuturnya.  Reza mengatakan agar kedaulatan Indonesia bisa tetap terjaga adalah pemerintah tidak sembarang memilih mitra. Kemenlu dalam hal ini bermitra dengan DPR di Komisi 1.  "Saya harap ini benar-benar dicari orang yang berkualitas dan mengerti bidangnya. Tolong bagi yang duduk di Komisi 1, mereka harus benar-benar orang yang mengerti masalah Indonesia. Mohon lah mereka dengan latar belakang yang tidak tepat jangan duduk di situ," tegasnya.  Selanjutnya, tantangan ke depan di sektor hukum internasional, Indonesia saat ini masih harus mengikuti dan jeli melihat situasi perang dagang AS dengan Tiongkok. Karena tidak mustahil masing-masing pihak (AS dan Tiongkok) akan mengambil sikap untuk menekan Indonesia karena kita sama-sama memiliki ketergantungan terhadap kedua negara tersebut.  Kemudian dari sektor hukum internasional, Indonesia harus mengejar perjanjian percepatan batas wilayah dengan negara sekeliling Indonesia seperti Australia, Singapura, Filipina, Thailand dan Timor Leste.  Di pemerintahan baru, Reza menilai Indonesia tetap dapat mempertahankan kehormatannya di mata dunia dengan catatan kondisi dalam negeri stabil, ekonomi berkembang dan pemerintah mencapai sasaran-sasaran pembangunannya. Jika itu bisa dicapai, harapannya kita bisa lebih berdaulat di mata internasional.  "Karena bicara kedaulatan, selain Kemenlu ada juga Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan aspek lainnya. Mereka bisa menjaga kedaulatan kalau stabilitas nasional terjaga dan ekonominya baik," tandasnya.

Jokowi-Ma'aruf Harus Tingkatkan Aspek Ini Soal Hubungan Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/begini-cara-mahasiswa-umm-kenalkan-budaya-indonesia-di-negeri-orang_m_174174.jpeg" alt="TIBA: Sebanyak 12 mahasiswa KKN Internasional dari UMM. Tugas mereka, mengenalkan budaya Indonesia ke Taiwan." width="100%">
<figcaption>TIBA: Sebanyak 12 mahasiswa KKN Internasional dari UMM. Tugas mereka, mengenalkan budaya Indonesia ke Taiwan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (DPPM UMM) memberangkatkan mahasiswanya ke luar negeri.&nbsp;Sebanyak 17 mahasiswa program studi Hubungan Internasional (HI) diterbangkan ke Taiwa. Mereka melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional. Lokasi tepatnya di distrik Meinong. Selama dua minggu hingga Kamis (21/12), para peserta menjalankan berbagai kegiatan. Salah satunya, memperkenalkan budaya Indonesia pada masyarakat blasteran di Meinong. Berdasarkan pengamatan DPPM, banyak banyak orang Taiwan yang menikah dengan orang Indonesia. Sayangnya, anak cucu mereka tidak mengerti budaya Indonesia. ''Dengan ini kami kenalkan budaya Indonesia melalui KKN UMM disana, ada juga program pemberdayaan masyarakat lain seperti belajar membatik,'' kata Wakil Direktur II DPPM Drs Masduki MSi, Senin (11/12). Masduki menyampaikan, peserta program KKN Internasional merupakan para mahasiswa terpilih. Sebelumnya, mereka telah melalui beberapa seleksi meliputi seleksi kesehatan, kesiapan mental, dan kesungguhan dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat. Seleksi pemantapan dilakukan sebulan sebelum keberangkatan. Masduki menjelaskan, Taiwan menjadi wilayah jujukan KKN Internasional UMM yang pertama. Selanjutnya, program KKN Internasional akan terus dikembangkan ke wilayah-wilayah lain di Asia.&nbsp; Dia berharap, program itu menjadi eskalator bagi mahasiswa UMM untuk meningkatkan wawasan internasional. ''Melalui KKN Internasional saya berharap mahasiswa UMM tidak lagi berkutat pada wawasan lokal, namun juga berani meningkatkan wawasan global sesuai visi misi UMM,'' pungkas Masduki.

Begini Cara Mahasiswa UMM Kenalkan Budaya Indonesia di Negeri Orang