<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/fsbb-pertamina-3381800545.jpg" alt="Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Pertamina, Arie Gumilar, Senin (19/5). (Pertamina/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Pertamina, Arie Gumilar, Senin (19/5). (Pertamina/ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, hubungan industrial Pancasila berbasis sumber daya manusia (SDM) unggul dan lingkungan kerja yang sehat dapat diwujudkan melalui dialog dan kolaborasi antara perusahaan dengan pekerja serta serikat pekerja di dalamnya. "Hubungan industrial Pancasila diwujudkan melalui dialog, musyawarah, dan kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen. Ini menjadi kunci kemajuan perusahaan di masa depan," kata Menaker Yassierli dikutip dari Antara, Selasa (20/5). Salah satu contoh dari upaya ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IX PT Pertamina (Persero), antara manajemen Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk periode 2025&ndash;2027.&nbsp;Ia menilai, PKB IX ini merupakan hasil dari proses dialog sosial yang dinamis dan mencerminkan kematangan dalam hubungan kerja. Menaker Yassierli menambahkan bahwa kedepan, Pertamina harus tampil sebagai garda terdepan dalam pengembangan SDM unggul.&nbsp;Menurut Yassierli, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas tenaga kerja. Selama dua dekade terakhir, produktivitas Indonesia stagnan di angka 10 persen dan masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Padahal, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, produktivitas nasional harus ditingkatkan hingga 1,7 kali lipat. "PR besar bagi Pertamina adalah menjadi lokomotif peningkatan produktivitas nasional. Ini harus menjadi tujuan bersama," ujar dia. Menaker Yassierli juga mengutip sebuah riset yang menyatakan bahwa 50 persen dari skill set yang ada saat ini akan tidak relevan dalam 10 tahun mendatang.&nbsp;Namun, banyak waktu justru masih dihabiskan untuk menghadapi tantangan-tantangan lama, sementara kesiapan menghadapi pekerjaan masa depan (future jobs) yang belum optimal. "Yang mengkhawatirkan adalah jika kita meninggalkan pekerja kita tanpa bekal keterampilan yang relevan. Saat itu terjadi, justru tenaga kerja asing yang siap mengambil peran," katanya. Menaker Yassierli juga mengajak serikat pekerja untuk bergerak lebih jauh dari sekadar memperjuangkan isu-isu normatif.&nbsp;Ia mengacu pada teori motivasi Herzberg yang membagi faktor kerja menjadi dua dimensi, yakni hygiene factors (faktor higienis) seperti upah dan lingkungan kerja yang sudah banyak dicapai, dan motivating factors (faktor motivasi) yang mendorong pekerja untuk memberi kontribusi terbaik. "Motivating factors ini hanya bisa tumbuh melalui kolaborasi yang sehat antara manajemen dan serikat pekerja. Dan kunci dari semuanya adalah penguatan SDM," kata Menaker Yassierli. Dalam kesempatan ini, Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan bahwa ditandatanganinya PKB dan Komitmen Hubungan Industrial Pancasila, membuktikan bahwa hubungan industrial di Pertamina sudah terjalin dengan baik, harmonis dan dinamis. Ia juga berharap dengan adanya PKB yang sudah disepakati ini, akan menjadi integrator dari adanya pemisahan unit-unit bisnis (Holding Subholding) di Pertamina. "Kami masih terus berjuang agar bagaimana kedepannya Pertamina bisa kembali terintegrasi dan betul-betul menjadi soko guru perekonomian, soko guru kemandirian energi Indonesia yang berada di bawah pimpinan langsung Presiden RI, Bapak Prabowo," ungkap Arie. Dia menambahkan, penandatanganan PKB ini menjadi bukti bahwa semua pekerja di Pertamina tidak sekadar menuntut hak, tetapi juga memberikan kontribusi sebagai mitra strategis bagi perusahaan, bagi direksi, dan bagi manajemen untuk memberikan kontribusi maksimal bagi keberlangsungan proses bisnis perusahaan. "Juga kepada kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (2)," jelas Arie. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri melihat, PKB bukan hanya dokumen formal, melainkan wujud nyata dan komitmen bersama, untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.&nbsp;"Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perundingan ini, suatu perundingan yang panjang, &nbsp;perundingan yang dilakukan dengan suasana terbuka, kolaboratif dan semangat untuk membawa kemajuan bagi Pertamina," kata Simon. Simon menambahkan bahwa peran pekerja adalah jantung dan pusat dari operasional yang berlangsung di perusahaan.&nbsp;"Perusahaan tidak bisa berhasil dan sukses tanpa kehadiran dan kontribusi para pekerja. Kami juga sangat menyambut baik atas segala usulan, gagasan, ataupun inisiatif-inisiatif yang dihasilkan atau yang muncul dari para pekerjaan, karena &nbsp;pekerja adalah pihak yang dari awal yang terus mengawal pertumbuhan yang terus mengawal peran serta kontribusi penting Pertamina bagi bangsa ini," tuturnya. Ia menambahkan PKB, juga harus memastikan keseimbangan hak dan kewajiban karena keberlanjutan perusahaan sejalan dengan kesejahteraan pekerja. PKB ini memastikan bahwa seluruh perwira Pertamina bekerja dalam lingkungan yang kondusif aman dan adil. "Sekali lagi kami ucapkan selamat dan semoga sinergitas, kekompakan, dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini akan terus dipertahankan dan tingkatkan di masa-masa yang akan datang," harap Simon.

Menaker Yassierli menekankan pentingnya produktivitas dan hubungan industrial yang harmonis di Pertamina.

Menaker Yassierli Tegaskan Hubungan Industrial hanya Bisa Terwujud Lewat Kolaborasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/SEKJEN-17-2467896088.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat menjadi keynote speaker Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIV pada 17-20 Juli 2024 di Jakarta/Biro Humas Kemnaker" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat menjadi keynote speaker Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIV pada 17-20 Juli 2024 di Jakarta/Biro Humas Kemnaker</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Ketenagakerjaan menyambut positif kolaborasi Polteknaker dengan Justitia Training Center dan Perhimpunan Profesi Praktisi Hubungan Industrial (PPHI) dalam upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten. Hal itu disampaikan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIV pada 17-20 Juli 2024 di Jakarta. "Saya memberikan apresiasi adanya pelatihan ini kepada para Ahli Hubungan Industrial. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan menghasilkan Tenaga Ahli yang berkompeten dan menjadi pilar utama dalam menegakkan hubungan industrial lebih baik di masa mendatang, " ujar Anwar secara virtual di Jakarta, Kamis (17/7/2024). Anwar menjelaskan permasalahan hubungan industrial tak semata-mata hanya membicarakan hubungan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah sebagai pelaku hubungan industrial. Lebih dari itu, hubungan industrial juga menyangkut kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi bidang politik, ekonomi dan bidang sosial. "Masalah hubungan industrial semakin kompleks di perusahaan. Karena itu, perusahaan harus mempersiapkan SDM untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan pada bidang praktisi hukum perusahaan dan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial," katanya. Lebih lanjut, Anwar menilai Praktisi dan Akademisi memiliki andil untuk terus mencerdaskan, mengadvokasi, dan memahami kebenaran terkait hubungan industrial bagi pemerintah. "Kemnaker mendorong Praktisi memiliki pengetahuan cukup, sehingga sangat membantu dalam menjaga kondisi hubungan industrial agar tetap harmonis, dinamis, dan produktif," pungkasnya.

Permasalahan hubungan industrial tak hanya sekedar hubungan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah sebagai pelaku hubungan industrial.

Praktisi Hukum dan Hubungan Industrial Didorong untuk Tingkatkan Kompetensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/IMG-20240528-WA0102-3995798427.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Republik Indonesia Afriansyah Noor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Republik Indonesia Afriansyah Noor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan demokratis, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Republik Indonesia Afriansyah Noor mengimbau perusahaan berkomitmen melaksanakan pedoman hubungan industrial berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan sesuai pedoman yang ditetapkan lewat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 76 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertahankan nilai-nilai terhormat bangsa kita, nilai-nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial kita. Cermati dan jauhi nilai-nilai yang tidak selaras dengan nilai-nilai bangsa kita," kata Afriansyah Noor saat 'Ngopi Pintar Ketenagakerjaan 2024' di Berau, Kalimantan Timur, Selasa (28/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dijelaskannya, Hubungan Industrial Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip adaptif dan kolaboratif melalui musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan serta gotong royong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prinsip-prinsip tersebut perlu digaungkan kembali oleh semua pihak mengingat hubungan industrial berlandaskan Pancasila menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi jiwa, pedoman dan sikap pandang yang luhur di segala aspek kehidupan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014700531/poin-penting-pp-tapera-besaran-iuran-manfaat-hingga-syarat-kepesertaan">Poin Penting PP Tapera: Besaran Iuran, Manfaat, hingga Syarat Kepesertaan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan kita semua sebagai bangsa Indonesia yang kuat bersatu, kita dapat terus merawat dan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga kita dapat memiliki ketahanan bangsa. Termasuk ketahanan dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai Ngopi Pintar, Wamenaker melanjutkan kunjungan kerja ke Politeknik Sinar Mas Berau Coal. Dia menilai sangat penting kesadaran pelaku usaha untuk berkoordinasi dan berinvestasi pada dunia Pendidikan demi meningkatkan link and match antara skill yang dipelajari di dunia Pendidikan dengan kebutuhan industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga pada akhirnya akan bermanfaat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi industri," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peran dunia industri juga krusial untuk menjawab sisi lain dari tantangan disrupsi ini, yakni sisi penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja," pungkasnya.</div>

Wamenaker Afriansyah Noor mengimbau perusahaan berkomitmen melaksanakan pedoman hubungan industrial berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Perusahaan Diimbau Pertahankan Hubungan Industrial Berlandaskan Pancasila, Ini Wejangan Wamenaker

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/KEMNAKER-06-A-849387126.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memberikan arahan kepada pekerja PT Petrokimia dan smelter pengolahan konsentrat tembaga PT Smelting Gresik, Jawa Timur, Senin (5/2)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memberikan arahan kepada pekerja PT Petrokimia dan smelter pengolahan konsentrat tembaga PT Smelting Gresik, Jawa Timur, Senin (5/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hubungan industrial yang harmonis dan kondusif diyakini menjadi pilar dasar pertumbuhan sektor industri berkelanjutan. Untuk itu, terciptanya hubungan yang kondusif antara pengusaha dan pekerja berlandaskan Pancasila sangat penting ditanamkan di sektor industri baik besar, menengah maupun kecil. Ini diungkapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memberikan arahan kepada pekerja PT Petrokimia dan smelter pengolahan konsentrat tembaga PT Smelting Gresik, Jawa Timur, Senin (5/2). Afriansyah menyebut, hubungan industrial berlandaskan Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip yang adaptif dan kolaboratif melalui musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan dan gotong royong. &ldquo;Hubungan industrial Pancasila sangat efektif meredam gejolak hubungan industrial di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,&rdquo; ucapnya. Afriansyah mengatakan, dalam bingkai hubungan industrial, pihaknya sangat terbuka dalam mendengarkan semua keluhan, saran dan kritik yang membangun, hal ini bertujuan agar dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik.&nbsp; Selain itu ia menyebut adanya komitmen dalam menyelesaikan setiap permasalahan hubungan industrial yang mengedepankan dialog, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara bermartabat dan tidak kalah bersaing dengan negara&ndash;negara lain. &ldquo;Tetap jaga soliditas karena soliditas adalah kunci utama meraih kemajuan,&rdquo; ucap Afriansyah. Afriansyah mengharapkan kepada serikat pekerja/serikat buruh agar dapat menjadi mitra kerja strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan.

Hubungan industrial berlandaskan Pancasila mengedepankan prinsip adaptif, kolaboratif melalui musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong.

Resep Jitu Kemnaker Ciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis di Lingkungan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/SEKJEN-KEMNAKER-2086418227.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengajak perusahaan BUMN untuk senantiasa melakukan transformasi di bidang ketenagakerjaan. Sekjen Anwar mengatakan, transformasi diperlukan guna menjaga hubungan industrial yang harmonis. Sebab, BUMN merupakan perusahaan yang menjadi acuan bagi kondisi hubungan industrial di Indonesia. "Perusahaan BUMN memegang peranan utama sebagai contoh pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan," ucap Sekjen Anwar saat membuka Dialog Hubungan Kerja pada Perusahaan BUMN Sektor Ketenagalistrikan dan Sektor Energi Perminyakan di Bandung, Senin (20/11/2033). Ia juga mengatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kondisi hubungan industrial yang kondusif guna menjaga stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Karena pada dasarnya hubungan industrial yang kondusif sangat penting sebagai awal keberhasilan suatu perusahaan, termasuk Perusahaan BUMN dan juga pertumbuhan ekonomi negara," ucapnya. Ia lebih jauh mengatakan, BUMN memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian nasional. Salah satu peran tersebut adalah sebagai penyedia lapangan kerja. Sampai saat ini, BUMN telah menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. "BUMN berjumlah ratusan perusahaan jika menghitung anak dan cucu perusahaan. Selain itu, dengan beroperasinya BUMN di banyak daerah, juga ikut menggerakan sektor lain, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja secara tidak langsung di daerah tersebut," ucapnya.

Perusahaan BUMN memegang peranan utama sebagai contoh pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

BUMN Diharap Jadi Contoh Pelaksanaan Hubungan Industrial yang Harmonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/KEMNAKER-17-A-3015655952.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah membuka Forum Strategi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan BUMN di Jakarta, Senin (16/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah membuka Forum Strategi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan BUMN di Jakarta, Senin (16/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membuka Forum Strategi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan BUMN yang mengambil tema &ldquo;Harmoni Hubungan Industrial di BUMN, Harmoni untuk Indonesia," di Jakarta, Senin (16/10/2023). Menaker Ida mengatakan, jika dilihat dari perspektif ketenagakerjaan khususnya dalam konteks hubungan industrial, perusahaan BUMN memegang peranan utama bagi perekonomian Indonesia. Pada tingkat nasional, perusahaan BUMN selain berperan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, perusahaan BUMN juga memiliki peran strategis untuk melayani kepentingan umum. "Oleh karena itu, tepatlah bila perusahaan BUMN menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan sebagai contoh pelaksanaan hubungan industrial bagi perusahaan lainnya,"ucap Menaker Ida. Menaker Ida mengajak perusahaan BUMN untuk dapat melakukan transformasi di bidang ketenagakerjaan demi menjaga hubungan industrial yang harmonis,"Ini akan menjadi acuan bagi kondisi hubungan industrial di Indonesia," ungkapnya. Ia kembali menegaskan, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kondisi hubungan industrial yang kondusif, ini bertujuan agar tercipta stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Hubungan industrial yang kondusif itu penting sebagai awal keberhasilan suatu perusahaan," kata Menaker Ida. Sementara, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menambahkan, Forum Strategi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan BUMN bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku hubungan industrial di lingkungan perusahaan BUMN terkait strategi menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. "Melalui forum ini diharapkan dapat mensinergikan kebijakan BUMN dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan BUMN," katanya.

BUMN punya peran utama bagi perekonomian Indonesia jika dilihat dari perspektif ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks hubungan industial.

Menaker Sebut  BUMN Miliki Peran Bangun Hubungan Industrial yang Harmonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/KEMNAKER-HARMONIS-3601740902.jpg" alt="Wamenaker Afriansyah Noor saat menghadiri acara Penyusunan Peraturan Perusahaan, Edukasi Tata Cara Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/8/2023). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wamenaker Afriansyah Noor saat menghadiri acara Penyusunan Peraturan Perusahaan, Edukasi Tata Cara Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/8/2023). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam sebuah perusahaan. Menurutnya, ketika hubungan industrial terjalin harmonis maka akan mendorong berkembangnya dunia usaha dan meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kehidupan yang layak untuk seluruh pekerja dan keluarganya. "Hal ini dapat tercapai apabila pengaturan syarat kerja di perusahaan dapat mengakomodir kepentingan pengusaha, kepentingan pekerja, dan kepentingan pemerintah salah satunya melalui instrumen Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)," kata Wamenaker. Wamenaker menyampaikan hal tersebut saat membuka Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan dan Edukasi Tata Cara Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di hotel Bigland Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/8/2023). Wamenaker mengatakan, peran dan fungsi PP dan PKB di dalam perusahaan guna menjamin kepastian hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, sebagai sarana peningkatan kesejahteraan Pekerja beserta keluarganya, menjadi instrumen dalam penyelesaian keluh kesah pekerja di perusahaan, mengatur pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dan juga sesama pekerja, dan mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha. Adapun PP yang dibuat oleh pengusaha dan PKB yang dibuat oleh Serikat Pekerja dan Pengusaha yang telah dilakukan pengesahan dan pendaftaran, maka wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja agar PP maupun PKB diketahui dan dimengerti oleh seluruh pekerja, sehingga dapat meminimalisir adanya perselisihan diantara pihak. Namun demikian, apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan PP atau PKB hendaknya selalu mengedepankan dan mengutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan, tingkatkan komunikasi secara bipartit, utamakan win-win solution dibanding kepentingan pribadi atau kelompok semata. "Usahakan agar jangan pernah melibatkan siapapun dalam menyelesaikan permasalahan, karena tentunya pihak luar akan hanya menambah permasalahan menjadi pelik," ucapnya. Ia berpesan kepada pengusaha agar dapat menjaga kondisi perusahaan tetap harmonis dan damai dengan terus memperhatikan serikat pekerja dan seluruh pekerjanya agar kehidupannya sejahtera. Sementara untuk pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh, ia meminta agar terus meningkatkan skill dan mempertajam kemampuannya melalui re skilling dan up skilling.

Hubungan industrial yang harmonis akan memajukan dunia usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja.

Kemnaker: PP dan PKB Instrumen Penting Wujudkan Kehidupan Layak bagi Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/WhatsApp-Image-2023-05-01-at-232505-3626323711.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama para buruh pada peringatan hari buruh." width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama para buruh pada peringatan hari buruh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Massa dari elemen buruh gelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (1/5). Gubernur Khofifah tampak menyatu dengan para buruh pada momen yang diperingati setiap 1 Mei tersebut. Kepada para buruh, orang nomor satu di Jatim tersebut mengajak untuk terus membangun hubungan harmonis. Baik hubungan industrial antara pengusaha, pekerja atau buruh serta pemerintah di Jatim. &rdquo;Hubungan industrial yang melibatkan banyak sektor meliputi pengusaha, buruh, dan pemerintah harus ditingkatkan dan berjalan harmonis- produktif. Ketika hubungan yang terjalin harmonis- produktif akan menumbuhkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur,&rdquo; terang Khofifah. Khofifah mengungkapkan, Pemprov Jatim terus mendorong serta memberikan perhatian dan memfasilitasi keinginan para buruh untuk meningkatkan kesejahteraan. Tak hanya itu, pemprov siap memfasilitasi bersama sejumlah tokoh buruh dan pekerja Jawa Timur bertemu langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta dalam waktu dekat. &rdquo;Alhamdulillah kita terkonfirmasi diterima Pak Menkopolhukam minggu ini di kantor beliau di Jakarta sesuai harapan perwakilan pimpinan serikat buruh/pekerja untuk menyampaikan aspirasinya,&rdquo; tegas Khofifah. Nanti, seluruh fasilitasi aspirasi pada forum dialog bersama Menkopolhukam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya agar para buruh dan pekerja Jatim bisa langsung menyampaikan aspirasi khususnya harapan terkait revisi UU Cipta Kerja. Selain itu, agar buruh dan pekerja juga bisa mendapatkan informasi utuh dan komprehensif mengenai UU Cipta Kerja. Di hadapan para buruh yang tergabung dalam KSPI, KSBSI, KSARBUMUSI, KSPI, SPSI RTMM, SPSI LEM, SPSI KEP, SPN, dan FSPMI, Khofifah juga berkomitmen untuk mengawal tujuh rekomendasi buruh pada momen May Day tahun ini. &rdquo;Mari kita kawal bersama dan ingatkan saya jika ada yang terlewatkan. Rekomendasi ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama bagaimana buruh sejahtera, terlindungi, tetapi dalam waktu yang sama ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh dan bangkit,&rdquo; ungkap Khofifah. Di tempat yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan, terima kasih atas kondusivitas yang dilakukan buruh. Itu menunjukkan sikap yang positif yang dilakukan para buruh sehingga bisa mendukung iklim investasi bisa dilakukan di Jatim. &rdquo;Kondusivitas May Day ini menjadi bentuk hal yang baik dengan mengedepankan Kamtibmas dengan mekanisme musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat. Kami juga siap untuk mengawal aspirasi dari buruh untuk sampai ke Jakarta menemui Menkopolhukam,&rdquo; ucap Toni Harmanto. Sementara itu, Ketua Gerakan Serikat Pekerja Jatim (Gesper) Jatim Fauzi mengatakan, di momentum May Day 2023 itu para buruh di Jatim menyampaikan tujuh poin rekomendasi kepada Gubernur Khofifah. Adapun tujuh poin tersebut, pertama buruh meminta Gubernur Khofifah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada presiden dan DPR terkait UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Kedua, pihak buruh menginginkan gubernur bersama DPRD membuat peraturan daerah (perda) tentang jaminan pesangon dan bisa dijalankan pada 2023. Rekomendasi ketiga, yakni mengalokasikan APBD melalui P-APBD untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Keempat, buruh meminta gubernur melalui Disnakertrans Jatim melakukan penegakan hukum dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, rekomendasi kelima yakni gubernur agar segera menyelesaikan permasalahan hubungan industrial di perusahaan. Sedangkan, poin keenam yaitu meminta kepada gubernur agar Kadisnaker Provinsi Jatim mengevaluasi kinerja pengawas ketenagakerjaan di Jatim. Pada rekomendasi ketujuh, pihak buruh meminta kepada gubernur mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Indonesia untuk tidak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang rencana pemerintah melalui menteri kesehatan tentang rokok dan hasil tembakau yang disamakan dengan narkoba. Dalam perayaan May Day, Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Jatim yang hadir dan perwakilan asosiasi buruh juga melakukan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Selain itu, dibagikan pula sembako yang diberikan kepada 1.500 perwakilan buruh yang hadir. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras Polri dan TNI serta elemen buruh yang menjaga semua proses berjalan lancar kondusif.

Gubernur Khofifah ajak para buruh terus bangun hubungan harmonis dan hubungan industrial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah

Gubernur Jatim Temui Para Buruh, Kawal Tujuh Poin Rekomendasi Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/perta-1.jpg" alt="Ilustrasi SPBU. Humas Pertamina" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SPBU. Humas Pertamina</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Serikat Pekerja PT Pertamina yang sudah bergaji tinggi namun mengancam mogok kerja dan menuntut kenaikan gaji membuat sejumlah pihak prihatin. Pengamat BUMN Nurmadi Harsa Sumarta menilai, ancaman dan tuntutan tersebut sangat egois, terlebih karena dilakukan di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini.  "Melihat kejadian itu jelas sangat memprihatinkan, apalagi tuntutan disertai ancaman. Itu bentuk arogansi. Padahal kita semua tahu kalau gaji pegawai Pertamina sudah cukup tinggi. Saya menyayangkan bisa muncul ancaman dan tuntutan seperti itu," kata Nurmadi melalui keterangannya, Kamis (6/1).  Dosen Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini menilai langkah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tersebut dapat membahayakan kondusivitas operasional perusahaan. Belum lagi berpotensi mengancam proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya bisa berdampak kekacauan ekonomi yang meluas.  Pertamina sendiri mengemban amanah dan tanggung jawab dari negara dan rakyat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Jadi menurutnya, sudah seharusnya seluruh pihak di dalam tubuh Pertamina termasuk para pekerjanya, ikut bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar.  "Kalau pakai mogok kerja segala kan bahaya, dan bisa mengganggu kepentingan umum. Hal tersebut bisa mengganggu keberlanjutan perusahaan. Bahkan bisa mengacaukan kegiatan ekonomi dan merambat ke berbagai sektor strategis," ujar kandidat doktor dari UNS ini.  Nurmadi bersyukur, untungnya aksi dan ancaman FSPPB tersebut berhasil diatasi dengan baik oleh direksi Pertamina. Manajemen harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan FSPPB. Ia mengapresiasi keputusan sulit direksi yang akhirnya lebih memilih jalan tengah, menyelamatkan perusahaan dan kepentingan umum dengan mengakomodasi keinginan sepihak dari FSPPB tersebut.  "Direksi Pertamina memang layak diapresiasi. Sebab, meski pasti menjadi keputusan sulit, langkah yang diambil sangat bijak dan tepat untuk memastikan operasional serta layanan Pertamina tidak terganggu," kata dia.  Ke depan, Nurmadi berharap FSPPB mau lebih mengedepankan mekanisme yang ada, dan tak lagi mengeluarkan ancaman untuk melakukan aksi mogok kerja. Bentuk-bentuk ancaman yang mengarah sabotase, mengganggu stabilitas juga harus menjadi perhatian pihak berwajib.  "Jika masih terulang, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi BUMN dan bisa mengancam kepentingan publik," pungkasnya.  Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga merasa tak habis pikir terhadap desakan FSPPB meminta kenaikan gaji di tengah kondisi yang masih sulit seperti sekarang. Menurutnya, langkah FSPPB tersebut tidak bijak.  Hal ini mengingat gaji pegawai Pertamina sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan gaji pegawai BUMN lain. "Menuntut kenaikan gaji di saat kondisi seperti ini adalah sebuah aspirasi yang tidak bijak dan kurang memiliki empati," ujar Sugeng.

Pengamat BUMN: Sampaikan Aspirasi Tanpa Ancam Kepentingan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Swalayan-Giant-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Swalayan Giant di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (31/5). PT Hero Supermarket Tbk akan menutup seluruh gerai Giant di Indonesia pada akhir Juli mendatang akibat perilaku konsumen yang beralih dari ritel berkonsep hypermarket dan fokus ke sektor peralat" width="100%">
<figcaption>Swalayan Giant di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (31/5). PT Hero Supermarket Tbk akan menutup seluruh gerai Giant di Indonesia pada akhir Juli mendatang akibat perilaku konsumen yang beralih dari ritel berkonsep hypermarket dan fokus ke sektor peralat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan klarifikasi terkait viralnya berita pekerja swalayan yang curhat di media sosial tentang gajinya yang dipotong. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan, kiriman yang diunggah Riio Nevil Jarii di media sosial terkait pekerja swalayan di Kabupaten Pringsewu yang gajinya dipotong adalah berita bohong alias hoaks.  "Setelah kami melakukan koordinasi dan pengecekan, ternyata posting-an itu hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/10).  Putri menyatakan hal tersebut diketahui setelah pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu. Putri menegaskan, pertama tidak ada warga Kabupaten Pringsewu atas nama Lisa Amelia.  Kepastian tersebut diperoleh setelah Disnakertrans Pringsewu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu. "Jadi, tidak ditemukan data atas nama Lisa Amelia sebagai warga Kabupaten Pringsewu," ucapnya.  Kedua, setelah mengecek ke pemilik Toko Jasmine Mart, nama Lisa Amelia tidak ada dalam daftar sebagai karyawan toko tersebut. Ketiga, katanya, slip gaji yang di-posting dalam media sosial juga tidak sama atau berbeda dari slip gaji yang dimiliki dan dikeluarkan Toko Jasmine Mart.  Lebih lanjut dia mengatakan, pemilik Toko Jasmine Mart telah melayangkan somasi kepada Riio Nevil Jarii terkait dengan posting-an yang mencemarkan nama baik tokonya. Namun, kini permasalahan tersebut telah berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf dari Rioo Nevil Jarii kepada pemilik toko yang berujung perdamaian antara kedua belah pihak.  "Kedua belah pihak berdamai tanpa ada tuntutan dan disaksikan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Pringsewu," ucapnya.  Belajar dari tersebut, dia berpesan kepada seluruh masyarakat agar bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Sebab tindakan yang dilakukan sembarangan dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri.  "Kalau dulu ada ungkapan mulutmu harimaumu, maka sekarang adalah jarimu harimaumu. Lebih bijaksana untuk saring tulisan-tulisan sebelum sharing. Karena memang jari-jarimu kini bisa menjadi harimaumu," pungkasnya.

Viral Curhatan Pekerja Swalayan Gajinya Dipotong, Kemenaker: Hoaks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hubungan industrial

Berita Terkini